YT YouTube2Text

YouTube2Text → Transcripts → SEJARAH PERUBAHAN UUD 1945: LANGKAH MENUJU DEMOKRASI?

SEJARAH PERUBAHAN UUD 1945: LANGKAH MENUJU DEMOKRASI? — Transcript

by Padjadjaran Institute for Legal and Policy · 1,908 words · 426 segments · language en · Watch on YouTube

Open in transcriber Summarize with AI Download SRT/VTT

Full transcript

0:00Hai
0:01undang-undang Dasar 1945 pada faktanya
0:05merupakan salah satu faktor penting yang
0:07menjadi alasan mengapa negara tidak
0:09dapat dengan sekehendaknya untuk
0:11mengambil uang anda melarang Anda untuk
0:13pergi berbelanja merestorasi anda untuk
0:16menonton televisi dan hal-hal lainnya
0:18dokumen ini pula yang menjadi alasan
0:20mengapa Presiden DPR Mahkamah Agung atau
0:24lembaga negara lainnya bekerja dan
0:26melakukan hal-hal dengan cara yang anda
0:28ketahui saat ini untuk lebih
0:30sederhananya undang-undang Dasar 1945
0:33adalah dokumen yang menentukan Bagaimana
0:36negara Indonesia harus dijalankan
0:41[Musik]
0:44t-shirt
0:48rezeki
0:54akan jika anda tahu undang-undang Dasar
0:581945 tidak selalu seperti saat ini
1:00faktanya dokumen tersebut telah
1:03mengalami perubahan sebanyak empat kali
1:05kita mengenalnya dengan istilah
1:06amandemen atau perubahan undang-undang
1:08dasar
1:11peristiwa reformasi yang terjadi pada
1:13tahun 1998 memunculkan tuntutan untuk
1:17mendemo kritis Asy penyelenggaraan
1:18negara konsekuensi dari tuntutan
1:20demokratisasi nya adalah dilakukan
1:22amandemen undang-undang Dasar 1945
1:26Mengapa amandemen konstitusi
1:31sebagai hukum tertinggi suatu negara
1:33konstitusi atau dalam hal ini adalah
1:36undang-undang Dasar 1945 memiliki makna
1:39yang berbeda dengan hukum pada umumnya
1:41jika pada umumnya dibentuk oleh negara
1:44mengatur rakyat maka konstitusi adalah
1:46aturan yang dibuat oleh rakyat untuk
1:48mengatur negara sehingga apabila ingin
1:51penyelenggaraan negara dijalankan secara
1:53demokratis konstitusinya juga perlu
1:56demokratis
1:57dalam konteks Indonesia maka amandemen
2:00undang-undang Dasar 1945 adalah simbol
2:04awal baru dan perpisahan dengan sejarah
2:06orde baru menuju demokratisasi
2:10key
2:16free
2:18non Resort
2:21yo yo Project
2:23unit koplo hot without enjoy
2:39pada amandemen pertama terdapat beberapa
2:42perubahan yang patut disoroti
2:44pertama pemindahan kekuasaan legislatif
2:47dari Presiden ke dewan perwakilan rakyat
2:49sebelum perubahan DPR disebut sebagai
2:52lembaga stempel Hal ini karena pada masa
2:54itu kekuasaan untuk membentuk
2:56undang-undang adalah kekuasaan presiden
2:58fungsi DPR adalah untuk menyetujui
3:01rancangan undang-undang yang diajukan
3:02oleh Presiden Apakah rancangan
3:04undang-undang tentang ibukota negara
3:06dapat disetujui untuk disahkan menjadi
3:09undang-undang
3:12namun pada masa orde baru terjadi
3:14kooptasi terhadap berbagai lembaga
3:17negara dimana DPR merupakan salah
3:19satunya
3:20colocar denganmu aku enggak berketetapan
3:23bahwa Putra terbaik bangsa yang memenuhi
3:27kriteria yang dimaksud untuk diajukan
3:29sebagai calon presiden mandataris MPR
3:31masa bakti 9823 adalah Haji Muhammad
3:36Soeharto
3:43sehingga meski dapat menolak usulan
3:46presiden Namun karena mayoritas orang
3:48yang duduk di kursi DPR merupakan
3:49orang-orang dari satu faksi yang sama
3:52dengan presiden maka semua undang-undang
3:54yang diajukan oleh Presiden secara
3:56otomatis akan disetujui takkan akan DPR
3:59hanya melakukan stempel berangkat dari
4:01persoalan tersebut para ahli hukum yang
4:03terlibat dalam amandemen pertama telah
4:06sepakat untuk memindahkan kekuasaan
4:08legislatif pada DPR menghapus mekanisme
4:10sebelumnya dan digantikan dengan
4:12mekanisme baru dimana setelah amandemen
4:14pertama semua rancangan undang-undang
4:16wajib dibahas dan disetujui bersama oleh
4:18DPR dan presiden
4:21Hai Meskipun begitu rumusan
4:23keikutsertaan presiden dalam pembentukan
4:25undang-undang juga menjadi pertanyaan
4:26mengapa di dalam sistem presidensial
4:28presiden diberikan kewenangan turut
4:31serta membentuk undang-undang suatu
4:33skema yang tidak lazim ada pada sistem
4:35presidensil
4:36kedua pembatasan masa jabatan presiden
4:39seperti di singgung sebelumnya Presiden
4:42Soeharto berkuasa selama lebih dari 30
4:45tahun
4:46apabila mengingat terdapat lotek dan
4:48bahwa power tas decorated Absolute power
4:51corrupts absolutely maka pemerintahan
4:53orde baru merupakan bentuk
4:55manifestasinya
4:56sehingga pada amandemen pertama
4:58kekuasaan presiden dibatasi menjadi
5:00Hanya dua periode saja apabila seorang
5:03presiden terpilih untuk lima tahun masa
5:05jabatan Ia hanya dapat dipilih kembali
5:08untuk lima tahun berikutnya sebanyak
5:10satu kali
5:13ketiga penempatan mekanisme check
5:15terhadap berbagai macam kewenangan
5:17presiden sebelum amandemen Presiden
5:19memiliki
5:21Aan yang sangat besar Beberapa
5:23kewenangannya bahkan dibiarkan tanpa ada
5:25cek kewenangan-kewenangan tersebut
5:27diantaranya seperti mengangkat duta
5:29konsul dan pemberian amnesti hingga
5:32abolisi setelah amandemen pertama
5:35terhadap semua kewenangan tersebut
5:37ditempatkan mekanisme check berupa
5:39pertimbangan cabang kekuasaan lain
5:41seperti DPR dan Mahkamah Agung
5:53pengaturan hak asasi manusia menjadi
5:56penting sebab dalam undang-undang Dasar
5:581945 sebelum amandemen tidak ada
6:01pengaturan yang memadai tidak dirincikan
6:04nya pengaturan hak asasi manusia dalam
6:07undang-undang Dasar 1945 sebelum
6:09amandemen dilatarbelakangi dari
6:11perdebatan alot antara Soekarno Soepomo
6:14dengan Muhammad Yamin dan Muhammad Hatta
6:17Menurut Soekarno Indonesia haruslah
6:19dibangun sebagai negara keluargaan
6:21pidatonya di hadapan sidang kedua BPUPKI
6:24pada pagi 15juli
6:271945 pada pokoknya menjelaskan bahwa Ham
6:30berasal dari cara berpikir yang liberal
6:32dan individualistik dimana konsep
6:35tersebut menempatkan warga negara
6:37berhadapan dengan negara sehingga
6:38bertentangan dengan paham kekeluargaan
6:40tolong menolong gotong royong dan
6:43keadilan sosial yang dianut oleh
6:44Indonesia
6:46pendapat tersebut kemudian didukung oleh
6:49Soepomo yang juga berpendapat tidak
6:50perlu memasukkan pengaturan mengenai HAM
6:53dalam undang-undang dasar Supomo dengan
6:55sadar membetulkan paham kekeluargaan dan
6:58hak-hak warga negara yang disebut
7:00Soekarno sebagai paham liberal dan
7:02individual
7:04berbeda halnya dengan Muhammad Hatta dan
7:06Muhammad Yamin yang menginginkan agar
7:09hak-hak asasi manusia diatur dalam
7:11undang-undang dasar kekhawatiran Hatta
7:14adalah bahwa tidak adanya jaminan atas
7:16hak tersebut dalam undang-undang dasar
7:18akan menjadikan negara yang baru
7:20dibentuk menjadi negara kekuasaan
7:22selaras dengan pandangan tersebut
7:24Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI
7:26menyatakan secara terang-terangan bahwa
7:28pengaturan HAM dalam undang-undang dasar
7:30adalah hak rakyat yang apabila tidak
7:33Terang Dalam hukum dasar maka akan besar
7:35sekali dosanya kepada rakyat yang
7:37menantikan hak daripada Republik
7:41Lalu bagaimana hasil dari perdebatan
7:44tersebut
7:45dari perdebatan panas tersebut akhirnya
7:48menemukan jalan tengah dimana
7:50nilai-nilai penghargaan dan penjaminan
7:52terhadap hak asasi manusia tetap ada
7:54meskipun pengaturannya tersebar dalam
7:57berbagai pasal terutama pada pasal 27
8:00hingga pasal 34 yang menekankan kepada
8:02jaminan di bidang sipil politik ekonomi
8:04sosial dan budaya
8:06sehingga negara tidak melepas tangan
8:09begitu saja atas tugasnya untuk
8:11melindungi hak asasi manusia meskipun
8:14memang perlu diakui bahwa pengaturan
8:16yang tidak dirincikan mempunyai
8:18kelemahan-kelemahan ini dapat dirasakan
8:20dari banyaknya tuntutan masyarakat untuk
8:23segera dicantumkan secara lengkap dan
8:25tegas terkait pengaturan hak asasi
8:27manusia dalam undang-undang dasar
8:28mengingat banyaknya tragedi kemanusiaan
8:31yang telah terjadi
8:33seperti meledaknya peristiwa 1965 hingga
8:371966 yang ditandai dengan adanya Gerakan
8:4030 September 1965 atau G30S PKI sebagai
8:44titik balik dramatis dalam sejarah
8:46Indonesia dimana telah terjadinya
8:48pemenjaraan penyiksaan pelecehan seksual
8:51dan pembunuhan atau juga terjadinya
8:54peristiwa sadis Tanjung Priok pada tahun
8:561984 yang berakhir pada pertumpahan
8:59darah antara masyarakat sipil dengan
9:01tentara yang mengakibatkan penduduk
9:03sipil kurang lebih 23 orang luka-luka
9:06atau setidak-tidaknya sebanyak 14 orang
9:09meninggal dunia kedua contoh tersebut
9:11hanyalah gambaran kecil dari Banyaknya
9:13peristiwa pelanggaran hak asasi manusia
9:15yang dilakukan oleh negara maka atas
9:19segala desakan yang muncul akhirnya
9:21melahirkan pengaturan hak asasi manusia
9:23dalam undang-undang dasar yang lebih
9:25baik melalui amandemen kedua
9:28Selain itu terdapat poin menarik dalam
9:31pengaturan hak asasi manusia dalam
9:33undang-undang dasar negara Republik
9:34Indonesia tahun 1945
9:36karena sistematikanya identik dengan
9:39desain dalam Universal Declaration of
9:41Human Rights yang juga menempatkan pasal
9:44tentang pembatasan hak asasi manusia
9:45sebagai pasal penutup
9:47[Musik]
9:58dalam Perubahan ketiga ini terdapat
10:00beberapa materi atau hal baru yang lebih
10:03berfokus dalam pembahasan lembaga negara
10:05misalnya pembentukan mahkamah konstitusi
10:08atau MK
10:10kelahiran MK dilatarbelakangi dari
10:12perkembangan pemikiran hukum dan
10:14kenegaraan modern yang muncul di abad
10:17ke-20 dimana dibutuhkan sebuah lembaga
10:20negara yang menangani perkara tertentu
10:22di bidang ketatanegaraan dengan tujuan
10:25untuk menjaga konstitusi agar
10:26dilaksanakan secara bertanggung jawab
10:28sesuai dengan kehendak rakyat dan
10:30cita-cita demokrasi
10:32melalui perubahan amandemen ketiga
10:34akhirnya dilekatkan 5 kewenangan MK
10:37dalam undang-undang dasar 1945 yang
10:40dapat dilihat sebagai berikut
10:43dalam konteks gagasan lahirnya judicial
10:46review dalam badan peradilan Indonesia
10:48nyatanya sudah dipikirkan sejak awal
10:51berdirinya Republik Indonesia berdiri
10:53oleh Soepomo dan Muhammad Yamin
10:56perdebatan judicial review terus
10:58berkembang sebagai wacana di masyarakat
11:00Hingga Akhir Masa Orde Baru pada masa
11:03orde baru konsep judicial review dicoba
11:05dirintis dan diakomodasi dalam berbagai
11:07peraturan perundang-undangan seperti
11:09dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970
11:13tentang ketentuan-ketentuan pokok
11:14kekuasaan kehakiman pada TAP MPR tentang
11:17kedudukan dan hubungan tata kerja
11:19lembaga tertinggi negara dengan atau
11:21antar lembaga-lembaga tinggi negara
11:23undang-undang nomor 14 tahun
11:261985 tentang Mahkamah Agung namun
11:29semuanya masih jauh dari memadai karena
11:31hanya mengatur tak uji materi peraturan
11:33perundang-undangan dibawah undang-undang
11:35sehingga dibutuhkan Adanya lembaga yang
11:38dapat menjadi pengawal dan sekaligus
11:40penafsir terhadap undang-undang dasar
11:41melalui putusan putusannya
11:45kemudian dalam amandemen ketiga juga
11:47terdapat peristiwa monumental di mana
11:49Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR
11:51tidak lagi menjadi lembaga tertinggi
11:53negara yang berarti MPR memiliki
11:56kedudukannya sejajar dengan lembaga
11:57tinggi negara lainnya terjadinya
12:00reposisi MPR dimaksudkan guna
12:02mengimplementasikan prinsip checks and
12:04balances dalam penyelenggaraan negara
12:05yang lebih baik
12:07adapun dalam amandemen ini juga terlihat
12:10adanya pengembangan kelembagaan dalam
12:12cabang kekuasaan legislatif yang
12:14mengarah kepada desain2 kamar atau di
12:16Tangerang yang ditambahkan dengan
12:17terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah
12:19atau DPD i di Perwakilan Daerah di
12:22tingkat nasional atau Territory
12:24representatif dan menjadikan MPR sebagai
12:26nama forum persidangan bersama di antara
12:28DPR dan DPD
12:30terbentuknya DPD merupakan respon
12:33terhadap sistem utusan golongan dan
12:35utusan daerah yang tidak demokratis
12:36serta tidak bisa memperjuangkan
12:38kepentingan daerah secara utuh di
12:40tataran Nasional
12:41oleh karenanya pembentukan BPD
12:44dimaksudkan sebagai berikut
12:46dengan demikian hal tersebut
12:48berkonsekuensi terhadap cara
12:50pemilihannya yang harus lebih demokratis
12:52dan representative serta calon anggota
12:55DPD tidak boleh terafiliasi dengan
12:56partai politik manapun guna menjamin
12:58keterwakilan daerah di tingkat nasional
13:01namun sayangnya dalam hal kewenangan
13:04sebagai badan legislatif perancang
13:06undang-undang dasar dinilai bertindak
13:08Setengah Hati card DVD mempunyai
13:10kekuasaan yang sangat terbatas dan lemah
13:12bila dibandingkan dengan DPR
13:15misalnya dalam hal pembentukan
13:17undang-undang kewenangan DPD hanya
13:19berkisar pada usulan dalam sangat
13:21undang-undang atau katuuk yang hanya
13:23dalam permasalahan otonomi daerah
13:25sementara itu peran DPR sangatlah kuat
13:30Hai
13:40memasuki pembahasan Amandemen Keempat
13:42gagasan brotherhood atau asas
13:44kekeluargaan telah digagas sejak sidang
13:46BPUPKI untuk membawa perekonomian
13:48Indonesia berdasarkan cita-cita
13:50gotong-royong usaha bersama dan tidak
13:53berjalan dalam pasar bebas
13:55keberadaan tersebut memberikan jenis
13:57sosialisme yang mengutamakan kemakmuran
13:59rakyat dan kepentingan bersama
14:01penyelenggaraan perekonomian menjadi
14:03sentralistik dimana segala Cabang
14:05produksi yang menguasai banyak orang
14:07dimiliki 100% oleh BUMN dengan adanya
14:11perubahan keempat penyelenggaraan
14:13perekonomian memiliki gagasan baru yakni
14:15didasarkan pada demokrasi ekonomi serta
14:17efisiensi keadilan
14:19akibatnya seluruh Cabang produksi yang
14:21menguasai hajat orang banyak tidak
14:23terpaut dikelola oleh BUMN saja kini
14:26baik swasta ataupun BUMN yang dapat
14:29memberikan out yang terbaik dalam
14:31penyelenggaraan perekonomian dapat
14:33mengelola kegiatan Cabang produksi
14:35faktanya skema Monopoli atau larangan
14:38adanya persaingan pada sektor penting
14:40yang dikelola oleh BUMN telah
14:42ditinggalkan
14:43sebagai contoh sebelumnya sektor
14:46Perkeretaapian sepenuhnya dikuasai oleh
14:48negara yakni oleh PT Kereta Api
14:50Indonesia atau PT KAI namun dengan
14:54adanya gagasan demokrasi ekonomi dan
14:56efisiensi keadilan Perkeretaapian kini
14:58dapat diselenggarakan oleh BUMN BUMD
15:01ataupun badan hukum Indonesia yang
15:04khusus didirikan untuk Perkeretaapian
15:06artinya perubahan keempat telah mengubah
15:09paradigma perekonomian dimana sektornya
15:12dapat direalisasi
15:17di
15:18Indonesia
15:20pasca perubahan keempat di tahun 2002
15:23ingatannya wacana untuk melakukan
15:25amandemen undang-undang dasar terus
15:28bergulir
15:29Kali ini pemerintah Tengah mengkaji
15:31pokok-pokok haluan negara atau thn
15:34dengan payung hukum TAP MPR yang artinya
15:37kewenangan untuk menetapkan pphn akan
15:39diberikan kembali kepada MPR klik untuk
15:42menetapkan pu preformulasi model
15:45pembangunan gaya GBHN kalau bisa
15:48dijalankan kembali Nah itu sebabnya
15:51muncul pemikiran agar MPR kembali
15:53memperoleh kewenangan untuk menetapkan
15:55GBHN itu
15:58adapun dalam perkembangannya usulan
16:00amandemen kelima sejatinya tidak hanya
16:02berkutat pada gagasan PPKN saja
16:04melainkan perlu juga diketahui bahwa
16:07Dewan Perwakilan Daerah secara resmi
16:09telah membuat tim khusus untuk pengolah
16:11usulan lain seperti perluasan kewenangan
16:13MPR untuk kembali berperan dalam memilih
16:16Presiden penat kewenangan DPD
16:18terpanjangan periode masa jabatan
16:20presiden atau wakil presiden menjadi
16:22tiga periode dan penambahan kewenangan
16:25MPR untuk menyusun garis-garis besar
16:27haluan negara untuk dijalankan oleh
16:29Presiden
16:30atas munculnya gagasan-gagasan tersebut
16:32tentunya sangat menakutkan karena
16:34merupakan pertanda dari mundurnya
16:36demokrasi di Indonesia
16:39ia bahkan berdasarkan survey yang
16:41diadakan oleh fix walk tercatat 5707
16:45persen masyarakat Indonesia tidak setuju
16:47terkait rencana amandemen kelima
16:49undang-undang Dasar Negara Republik
16:50Indonesia tahun 1945 yang disebabkan
16:54oleh selain merusak bangunan demokrasi
16:56usulan tersebut dinilai tidak melalui
16:59proses deliberasi dengan masyarakat
17:01sebagai konstituen secara baik mengingat
17:03wacana amandemen kelima ini mencapai
17:05puncak pembahasan ketika Indonesia
17:07sedang mengalami kondisi darurat
17:08kesehatannya disebabkan oleh pademi
17:10coffee pemimpin
17:11[Musik]
17:14demikian sejarah amandemen undang-undang
17:17Dasar 1945 Jangan lupa untuk like video
17:20ini dan subscribe channel Legacy untuk
17:23mengetahui berbagai isu menarik lainnya
17:24super hukum dan kebijakan publik sampai
17:27jumpa di video berikutnya

About this transcript

This page contains the full transcript of SEJARAH PERUBAHAN UUD 1945: LANGKAH MENUJU DEMOKRASI? by Padjadjaran Institute for Legal and Policy , generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 1,908 words across 426 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.

What you can do with it

Use the transcript to take notes, quote the speaker, build a study guide, generate a summary with ChatGPT or Claude via the YouTube Summary tool, or export it as a timed subtitle file with YouTube to SRT. You can also re-open it in the transcriber to translate the transcript into 100+ languages.

Free YouTube transcript tool

YouTube2Text is a free YouTube transcript generator — no signup, no daily limit. Paste any YouTube link and get the full transcript instantly, with timestamps, click-to-jump, translation to 100+ languages, AI prompts for ChatGPT, Claude, and Gemini, and exports to TXT, SRT, VTT, or Markdown.