YT YouTube2Text

YouTube2Text → Transcripts → PMSM OBRAS IR "Hal-hal Baru dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan : Untung atau Buntung?"

PMSM OBRAS IR "Hal-hal Baru dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan : Untung atau Buntung?" — Transcript

by PMSM INDONESIA · 17,191 words · 3,991 segments · language en · Watch on YouTube

Open in transcriber Summarize with AI Download SRT/VTT

Full transcript

0:32Iya.
2:53Iya.
4:30Oke, em
4:32baik eh kita
4:36akan segera mulai sesi kita.
4:44Yang jelas memang eh
4:46kami sampaikan permohonan maaf
4:47sebelumnya untuk kenyamanan kita bersama
4:50yang awalnya kita
4:52eh setting di eh Zoom link yang
4:55sebelumnya dan kita rubah ke sini itulah
4:57kenapa
4:58kita membutuhkan waktu kita akan mulai
5:00dari jam 07.00 ini.
5:02Baik eh kita mulai.
5:06Sebelumnya saya cek dulu ini
5:08eh
5:11yang jelas Pak Lukman sudah di tempat
5:12ya.
5:14Sudah siap. Oke eh
5:17baik
5:19bismillah asalamualaikum warahmatullahi
5:20wabarakatuh.
5:22Eh selamat malam salam sejahtera untuk
5:25kita semua.
5:27Eh yang kami hormati jajaran pengurus
5:29PMSM, para narasumber serta
5:32Bapak, Ibu, teman-teman semua yang hadir
5:35melalui Zoom maupun yang
5:38menyaksikan melalui YouTube Live.
5:40Perkenalkan eh saya Agung Nugraha.
5:43Malam ini saya akan
5:45membersamai Bapak dan Ibu eh sebagai
5:48moderator dalam diskusi
5:50mengenai undang-undang eh 27 tahun 2026
5:54tentang
5:55perlindungan ketenagakerjaan.
5:59Em sebelum kita memulai izinkan saya
6:00menyampaikan apresiasi atas
6:03antusiasme yang luar
6:05terhadap forum ini.
6:07Berdasarkan informasi dari panitia
6:09sekitar lebih dari 1000 peserta ee telah
6:12mendaftarkan diri gitu ya.
6:14Ee
6:15makanya karena kapasitas ruang Zoom yang
6:18terbatas juga tadi sempat berpindah dari
6:20ruang Zoom satunya terus kemudian ee
6:22kita juga bisa menyaksikannya di YouTube
6:25Live gitu ya.
6:26Yang jelas ini memang bukan sekedar
6:28statistik ini nunjukin bahwa hadirnya
6:31undang-undang ini memang benar-benar
6:33minta perhatian banyak orang gitu ya.
6:35Ee
6:37karena undang-undang ini cukup lama
6:39dinantikan.
6:41Disahkan di 6 Oktober 2026 terus
6:43kemudian baru di tetapkan dan
6:46diundangkan pada 28 Oktober 2026.
6:50Sekarang pertanyaannya bukan kapan
6:52undang-undang ini hadir
6:53ee
6:55tapi bergeser apa yang benar-benar
6:59ee
6:59apa sih yang baru gitu ya. Terus apa
7:01konsekuensinya ee terhadap
7:03ee
7:04praktik hubungan industrial serta
7:07kita keputusan HR sehari-hari gitu ya.
7:10Namun ee sebelum kita masuk ke
7:12pembahasan utama ee
7:15terlebih dahulu kita akan mendengarkan
7:18ee sambutan dari Ketua PMSM yang pada
7:22kesempatan ini
7:23ee
7:25akan disampaikan oleh Wakil Ketua 2 PMSM
7:27kita Ibu Dina Fani ee
7:30kepada
7:31Bu Fani
7:34Terima kasih Mas Agung. Asalamualaikum
7:36warahmatullahi wabarakatuh.
7:38Selamat malam Bapak Ibu semua.
7:41Tentunya yang saya hormati para
7:44narasumber Pak Lukman Fauzi
7:47selaku anggota komite advokasi
7:50ketenagakerjaan DPN APINDO
7:52dan ee
7:53yang tentunya juga sama-sama kita
7:55hormati Pak Mas Willy Farianto ya. Ini
7:58senior saya nih ee dan tentunya
8:00moderator kita ee yang keren banget Mas
8:03Agung Nugraha
8:04serta teman-teman rekan-rekan PMSM yang
8:07juga sudah bergabung pada malam hari
8:08ini.
8:10Eee pertama-tama tentunya saya ingin
8:12menyampaikan salam dari Ketua Umum PMSM
8:15Indonesia eee
8:18Pak Dudi Arisandi. Malam ini saya
8:21mewakili beliau
8:22sekaligus dalam kapasitas saya sebagai
8:24Ketua II PMSM yang membawahi hubungan
8:28industrial,
8:29ODI dan juga kajian SDM.
8:32Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua
8:35tentunya topik malam ini menurut saya
8:38menarik dan relevan untuk kita semua
8:41khususnya praktisi HR ya dan ini tentu
8:43yang ditunggu-tunggu
8:44eee apalagi dikawal oleh dua speaker
8:48kita gitu loh.
8:49Karena pastinya setiap perubahan
8:52regulasi ketenagakerjaan pasti banyak
8:54banget pertanyaan yang timbul kan.
8:57Ini yang berubah apa sih?
8:59Dampaknya bagi perusahaan dan pekerja
9:01gimana ya? Terus yang perlu kita siapin
9:04apa gitu loh.
9:06Terus dan yang pasti akan berujung
9:08apakah ini akan membawa manfaat
9:12atau justru tantangan baru nih buat
9:14dunia usaha.
9:15Ya. Nah, menurut saya kita perlu lihat
9:17secara berimbang tentu perusahaan perlu
9:21fleksibilitas buat tumbuh dan bersaing
9:23gitu ya. Tapi pekerja juga butuh
9:26perlindungan dan juga kepastian. Nah,
9:29keduanya harus bisa jalan sama-sama.
9:32Dan tentunya sekali lagi ini peran kita
9:34sebagai praktisi HR itu jadi penting
9:37banget.
9:38Kita enggak hanya harus paham dan juga
9:40memastikan ini compliance sama aturannya
9:42gimana, tapi bagaimana kita juga mampu
9:45menterjemahkan menjadi kebijakan dan
9:48praktik yang baik di dalam eee
9:50perusahaan itu seperti apa.
9:52Insyaallah malam ini kita berharap
9:54sama-sama diskusi kita bisa memberikan
9:56pemahaman yang lebih jelas,
9:58perspektif yang tentunya lebih berimbang
10:00dan tentunya insight-insight apa sih
10:02yang akan kita bawa nanti ke perusahaan
10:04untuk kita persiapkan ke depan.
10:07Jadi saya kembalikan ke Mas Agung, saya
10:09enggak terlalu panjang karena saya yakin
10:11kita semua sudah menantikan diskusi
10:13dengan para narasumber. Insyaallah
10:15dengan mengucapkan
10:16bismillahirrahmanirrahim, sesi diskusi
10:18PMSM Indonesia dengan tema hal-hal baru
10:21dalam undang-undang perlindungan
10:23ketenagakerjaan ini untung atau buntung
10:25gitu ya, secara resmi kita buka
10:27sama-sama. Terima kasih banyak yang
10:30harus saya mention secara khusus adalah
10:32Mas Abdul Hadi sebagai ketua dari
10:35Industrial Relation PMSM Indonesia eh
10:37dan semua jajaran yang juga ada pada
10:39malam hari ini. Eh ini akan menjadi
10:41series ya, ada beberapa series lagi, ada
10:44dua series lagi yang tentunya jangan
10:46teman-teman lewatin.
10:47Eh selamat berdiskusi dan insyaallah
10:49bermanfaat bagi kita semua.
10:51Wassalamualaikum warahmatullahi
10:52wabarakatuh.
10:53Waalaikumsalam warahmatullahi
10:55wabarakatuh. Terima kasih Bu Fanni.
10:57Iya, tadi sudah disebut juga namanya Pak
10:59Abdul Hadi gitu ya. Eh beliau ketua
11:01bidang hubungan industrial eh
11:04PMSM kita. Nampaknya enggak lengkap
11:07kalau enggak ada sepatah dua patah kata
11:10atau setengah kata gitu ya dari Pak
11:12Abdul Hadi.
11:13Pak Abdul Hadi atau Ayah kita biasa
11:16sebut
11:17eh dipersilakan.
11:19Oke, makasih Mas Agung ya. Bu Dinda
11:21terima kasih untuk opening speech-nya.
11:23Bapak Ibu eh asalamualaikum
11:24warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat,
11:26salam sejahtera, selamat malam. Ya jadi
11:28mungkin ini adalah momen yang banyak
11:31orang cari ya, event yang banyak orang
11:33cari terkait dengan undang-undang
11:35perlindungan ketenagakerjaan yang baru
11:37dan kami berharap dari PMSM apa yang
11:39kami lakukan, apa yang kami persembahkan
11:42malam hari ini dan beberapa serial
11:44seperti yang disampaikan oleh Bu Fanni
11:46tadi, ini menjadi apa ya catatan jariah
11:51amalah kalau dalam keyakinan saya
11:52disebutnya begitu ya. Dan mudah-mudahan
11:54forum ini menjadi forum diskusi yang eh
11:57konstruktif dan juga bisa memahami lebih
12:00dalam lagi tentang eh undang-undang
12:01perlindungan ketenagakerjaan
12:03yang baru gitu ya. Nah seperti juga tadi
12:06sudah di-spill oleh Bu Fanni ya, jadi
12:10kita dari PMSM akan melaksanakan
12:12setidaknya tiga serial untuk pembahasan
12:14perlindungan undang-undang, perlindungan
12:16ketenagakerjaan ini. Malam hari ini ee
12:19Pak Lukman Fauzi dan Pak Willy terima
12:21kasih sudah bersedia untuk menjadi
12:23narasumber kita pada malam hari ini
12:24untuk berbagi insight-nya.
12:26Ya bukan hanya sekedar mensosialisasikan
12:28ya tapi juga membahas dan memberikan
12:30insight-insight terkait dengan
12:32pasal-pasal di dalam undang-undang ini.
12:34Ya lalu juga nanti di hari Sabtu ya kita
12:37akan bahas terkait dengan perselisihan
12:39ketenagakerjaan dan aspek pemidanaannya
12:42dan nanti di hari Senin tanggal 16 ee
12:44November kita akan membahas PKWT alih
12:47daya dan juga tentang aspek-aspek
12:49pengupahan di dalam undang-undang ini.
12:51Jadi tetap stay tune Bapak Ibu sekalian
12:53ya mudah-mudahan apa yang kami
12:54persembahkan ini bisa bermanfaat buat
12:56Bapak Ibu ya dan saya akhiri dengan
12:58pantun anak ayam turun ke kali, mati
13:01satu tinggal delapan.
13:03Bapak Ibu peserta yang berbakti yuk kita
13:07pahami biar undang-undang ini biar
13:09perusahaan aman ya. Mungkin itu saja
13:11terima kasih ya. Ee satu lagi mungkin
13:13barangkali kita juga lagi menyiapkan apa
13:15namanya ee
13:17ee sesi offline ya. Nah nanti ditunggu
13:20saja undangan atau pengumumannya dari
13:22Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali
13:24lagi atas atensi Bapak Ibu ee selamat
13:26berdiskusi, selamat menyimak. Terima
13:28kasih, selamat malam, salam sehat, salam
13:29sejahtera. Asalamualaikum warahmatullahi
13:31wabarakatuh.
13:32Waalaikumsalam warahmatullahi
13:33wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul
13:35Hadi.
13:36Tadi ee saya pikir kehilangan pantun
13:39ternyata masih ada pantunnya nih ya.
13:41Baik ee
13:43Bapak Ibu teman-teman semuanya ee
13:47kalau dari partnership sebelum ini ada
13:52kah?
13:53Sudah join juga.
13:56Sudah join dengan Bu Naomi Mas Agung.
13:59Oh oke sorry. Oke ee
14:02Bu Naomi
14:09Baik selamat malam Bapak Ibu sekalian.
14:12Ee selamat datang di webinar malam ini
14:15eh Agung. Terima kasih atas intronya eh
14:18dan Mas Agung akan jadi moderator hebat
14:20kita gitu ya untuk malam ini. Eh, terima
14:22kasih juga untuk Bu Dina tadi atas
14:24sambutannya dan juga dari Pak Abdulhadi
14:26untuk welcome-nya untuk kita semua.
14:28Nah, di sini saya mau singkat saja
14:29karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah
14:31enggak sabar ya untuk masuk ke
14:33eh apa namanya ke eh bagian utama acara
14:36kita malam ini gitu. Jadi, di sini saya
14:38mau memperkenalkan PMSM bagi Bapak Ibu
14:41yang mungkin eh baru pertama kali dengar
14:44atau sudah lama dengar tapi masih belum
14:46terlalu yakin gitu ya PMSM itu apa. Oke,
14:49jadi kita akan go through ini cepat
14:50saja. Jadi, eh PMSM adalah eh
14:54perkumpulan manajemen sumber daya
14:56manusia di Indonesia. Kami adalah
14:58organisasi
15:01pada intinya
15:02yang sudah berdiri dari tahun 1978 gitu
15:05ya dan kita sudah engage dengan lebih
15:07dari 2.000
15:09eh lebih dari eh 5.000 eh peserta event
15:13dan juga kami tersebar
15:15di delapan eh area gitu di delapan
15:19di Indonesia.
15:21Nah, kalau kita lihat sendiri dari PMSM
15:24eh sepak terjangnya gitu ya di slide
15:27selanjutnya kita bisa lihat bahwa dari
15:30tahun 1978 ini perjalanannya lumayan
15:32panjang gitu ya Bapak Ibu sempat ganti
15:34nama dan eh pada akhirnya di tahun 2000
15:39kita merger dengan eh
15:41menggabungkan gitu dua asosiasi besar
15:44untuk HR di Indonesia sehingga
15:46terbentuklah akhirnya PMSM seperti yang
15:49kita kenal sekarang.
15:52Oke, boleh next slide.
15:54Oke, eh di sini singkat saja. Ini adalah
15:57core philosophy PMSM di mana kita eh
16:00punya satu main objective gitu ya yaitu
16:03adalah untuk secara bersama-sama
16:05membentuk eh
16:09di Indonesia gitu. Jadi, kita
16:10mengusahakan dari sisi talent-nya dan
16:13kita juga enggak mau ketinggalan gitu
16:14ya. Kita juga
16:15eh mengupayakan digital future dan kita
16:18juga
16:20HR sifatnya adalah inklusif dan juga
16:23punya impact yang ethical.
16:27Oke, ini tadi yang seperti sudah kita
16:29juga di awal gitu ya. Kita ada di
16:31berbagai di Indonesia.
16:33Jadi kalau di pusat atau di Jakarta kita
16:35sebutnya DPP gitu jadi Dewan Pengurus
16:38Pusat dan kita ada
16:41beberapa
16:42dan
16:43juga
16:44gitu tersebar di Indonesia.
16:48Oke.
16:50Nah, Bapak Ibu berikut adalah sepintas
16:52gitu ya
16:54kita di 2026
16:56mungkin bisa dilihat di sini kita
16:57lumayan banyak. Ini salah satunya malam
17:00ini dan juga nanti hari
17:02Sabtu dan juga ada satu lagi minggu
17:04depan adalah serangkaian acara
17:07seperti itu dan event-event ini tentunya
17:11sifatnya juga
17:13beberapa macam gitu ya. Jadi ada yang
17:16khusus untuk member,
17:17ada yang khusus untuk member tertentu
17:19dan juga ada yang terbuka untuk umum
17:21seperti
17:22webinar kita pada malam ini.
17:27Oke.
17:28Nah, untuk kalender 2027-nya belum
17:30terbit ya Bapak Ibu sedang kita rancang
17:32nanti kalau sudah ada akan kita juga.
17:35Nah,
17:36berikut adalah mungkin sifatnya kalau
17:38anak zaman sekarang ngomongnya
17:40gitu ya ke beberapa
17:42kami. Jadi untuk
17:44kami ada beberapa
17:47Jadi ada dari platinum, gold dan juga
17:49silver dan berikut adalah beberapa
17:52corporate kami yang sudah tergabung dan
17:55juga aktif gitu ya biasanya
17:58berpartisipasi dalam berbagai acara
18:00PMSM.
18:02Selain corporate
18:04Kami juga menawarkan individual
18:06gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang
18:08mungkin organisasinya belum untuk join
18:12secara corporate
18:13atau ada
18:16untuk join sebagai member PMSM secara
18:19individu
18:20eh kami juga eh apa namanya? menyediakan
18:23bentuk membership tersebut. Eh mungkin
18:25bisa dilihat di next slide.
18:29Oke, dengan skema seperti ini gitu. Jadi
18:32ada eh ini baru ya untuk tahun ini kita
18:35ada membership yang sifatnya basic eh
18:38dan ini always free, tapi memang eh
18:41tentunya ada beberapa limitasi gitu ya
18:43dalam jumlah event dan lain-lain di mana
18:46eh number of events yang bisa dihadiri
18:48juga terbatas.
18:49Lalu untuk students di sini dalam arti
18:52mahasiswa S1
18:54kami juga sediakan bentuk membership
18:56untuk menarik interest mereka gitu ya,
18:59untuk menarik interest eh teman-teman
19:00mahasiswa atau adik-adik mahasiswa
19:03untuk lebih mendalami lagi profesi HR.
19:06Lalu ada juga eh bentuk expert, ini
19:08untuk individual membership
19:10di mana eh berlaku untuk satu tahun
19:14dan bisa hadir ke event-event kita juga
19:16termasuk workshop dan eh beberapa eh apa
19:20namanya? feature lain yang kita sediakan
19:22termasuk di antaranya yang kita sebut
19:24sebagai my PMSM. Jadi itu seperti
19:26halaman login
19:27di website yang bisa diakses oleh
19:29member. Di situ akan diberikan juga
19:32informasi-informasi mengenai eh
19:34event-event yang akan datang
19:36eh pendaftaran untuk event tersebut dan
19:38juga akses ke artikel-artikel.
19:41Selain itu untuk corporate
19:43ada eh bronze, ini baru tahun ini juga
19:47untuk eh
19:48perusahaan yang sifatnya adalah UMKM. Of
19:51course di sini TNC applied gitu ya,
19:53terutama untuk yang bronze. Selain itu
19:55ada juga seperti tadi dari silver
19:57gold dan juga platinum membership
20:00untuk eh partner-partner corporate yang
20:03tertarik untuk bergabung dan
20:04berkontribusi bersama gitu di PMSM.
20:08Eh apabila Bapak Ibu tertarik nih untuk
20:10eh bergabung baik itu secara individu
20:12ataupun mendaftarkan company-nya
20:14langsung bisa scan di QR ini atau bisa
20:18ke website kami pmsm.or.id.
20:22Di situ ada halaman membership, dengan
20:24semua informasinya lengkap dan Bapak,
20:26Ibu juga bisa langsung sign up di situ
20:28eh atau bisa eh DM mungkin di Instagram
20:32pmsm.or.id juga dan nanti akan dibantu
20:35gitu ya oleh eh admin kami Mbak Friska
20:38namanya
20:39eh untuk eh next step
20:41eh mengenai bagaimana cara bergabung
20:43dengan PMSM.
20:45Eh
20:46kurang lebih seperti itu eh Mas Agung
20:49sedikit intro ya tentang PMSM saya
20:51kembalikan lagi ke Mas Agung untuk acara
20:53utamanya. Terima kasih.
20:56Baik. Makasih Mbak Nomi.
20:58Baik Bapak, Ibu teman-teman semuanya
21:00sebelum melangkah lebih jauh ada satu
21:02catatan ya terminologis ya yang menarik
21:05untuk kita tandai bersama.
21:07Jadi Undang-Undang 27 Tahun 2026 ini
21:11Undang-Undang Perlindungan
21:12Ketenagakerjaan.
21:14Jadi menggunakan kata perlindungan bukan
21:16perlindungan gitu ya.
21:18Ya dalam penggunaan sehari-hari mungkin
21:20kita jauh lebih akrab dengan kata
21:22perlindungan. Namun secara kebahasaan
21:25perlindungan gitu eh
21:27merujuk pada proses, cara atau perbuatan
21:30melindungi. Jadi itu lebih aktif gitu ya
21:33walaupun dalam bahasa Inggris sama-sama
21:34protect atau protection gitu ya.
21:36Baik untuk lebih dalam apa sih eh
21:39hal-hal yang baru dan apa implikasinya
21:41eh terkait dengan undang-undang baru ini
21:44di perusahaan.
21:46Malam ini kita akan bedah bersama dengan
21:49dua orang
21:50eh
21:51narasumber yang
21:53sangat kompeten gitu ya.
21:55Eh yang pertama eh Pak Lukman Fauzi.
21:58Beliau ini eh merupakan anggota
22:01eh
22:02komite advokasi ketenagakerjaan
22:05eh DPN Apindo.
22:07Beliau memiliki keterlibatan dalam
22:10bidang advokasi ketenagakerjaan
22:12khususnya terkait dengan kebijakan dan
22:14regulasi ketenagakerjaan gitu.
22:16Eh
22:17ya serta kepentingan dunia usaha dalam
22:19hubungan industrial gitu ya. Pengalaman
22:21beliau lebih dari
22:2330 tahun ya Pak di bidang eh human
22:25resources dan ee IR gitu ya.
22:28Jadi ee
22:30sudah
22:31sangat tidak diragukan lagi. Dan yang
22:33nanti yang kedua ee narasumber kita
22:36Bapak Willy Farianto.
22:38Beliau ini partner di Farianto and ee
22:41Darmanto Law Firm
22:43Farda Law ya.
22:45Ee firma hukum yang
22:48memiliki ee spesialisasi di bidang hukum
22:50ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
22:52Beliau juga pengalaman dalam memberikan
22:55ee konsultasi hukum, terus kemudian ee
22:58penanganan perselisihan ketenagakerjaan
23:00gitu ya.
23:01Jadi ini juga ee narasumber yang ee
23:04sangat kompeten dan tidak diragukan gitu
23:06ya.
23:07Jadi nanti Pak Lukman ee dalam
23:10ee 30 menit ke depan Pak mohon maaf ee
23:15nanti akan memaparkan materi-materi baru
23:17atau hal-hal baru di ee undang-undang
23:20perlindungan ketenagakerjaan ini dan apa
23:22yang bisa dilakukan perusahaan sih agar
23:24bisa
23:25adaptif dengan aturan-aturan baru ini
23:27gitu ya. Dan nanti Pak Willy akan
23:30memberikan analisa kritisnya
23:32dari sisi legal ee terkait dengan
23:35materi-materi baru dalam ee
23:36undang-undang ee perlindungan
23:38ketenagakerjaan ini.
23:40Baik, supaya tidak
23:43ee
23:44waktunya ter ee
23:46buang lagi ee saya persilakan kepada Pak
23:49Lukman Fauzi ee
23:51untuk menyampaikan materinya.
23:53Silakan Pak.
23:56Baik, terima kasih.
23:57Selamat malam Bapak Ibu semuanya.
24:00Ee
24:02baik saya akan presentasikan
24:12Nampakkah?
24:15Yes, Pak.
24:16Ya, kelihatan kelihatan Pak Lukman.
24:18Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Baik ee
24:21terima kasih untuk teman-teman semuanya
24:22yes.
24:24Sekali lagi PMSM selalu dalam
24:29pembahasan tentang ketenagakerjaan
24:30selalu terdepan ya.
24:32Eh dari beberapa pengalaman MSM dulu
24:35Undang-Undang Cipta Kerja juga kita yang
24:37pertama kali mengulas
24:38tentang masalah Undang-Undang Cipta
24:40Kerja dan kali ini adalah setelah
24:41diundangkannya Undang-Undang
24:43Perlindungan Ketenagakerjaan
24:45tentu banyak hal yang perlu kita patut
24:47untuk ketahui gitu ya.
24:50Baik
24:51eh nama saya Lukman Fauzi eh saat ini
24:55saya eh selain di tim Apindo sebagai tim
24:57advokasi saya juga partner dari
25:00eh salah satu law firm The Hong Arko
25:02Lovis ya kemudian juga saya
25:05sebagai President Director dari PT
25:07Cakrawala Edukasi Indonesia. Sebelumnya
25:10sampai Juni kemarin saya masih aktif di
25:12Danone dan beberapa
25:14eh
25:15pengalaman kerja sebelumnya saya di
25:17Nestle dan beberapa perusahaan
25:19multinasional dan lokal juga ya.
25:22Nah
25:23menarik untuk mengamati Undang-Undang
25:25Perlindungan Ketenagakerjaan ini
25:27perlu kita pahami ya
25:29apa sebenarnya norma-norma baru yang
25:32diatur telah diatur dalam Undang-Undang
25:34nomor
25:3527 tahun 2026 ini.
25:38Juga apa sih yang berubah gitu ya
25:40karena kita perlu paham
25:42eh
25:43Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru
25:44ini
25:46boleh dibilang sebagian besar meriset
25:48ya meriset daripada norma-norma
25:51ketenagakerjaan.
25:52Walaupun banyak yang masih eh
25:55norma-norma lama masih tetap di
25:57eh pertahankan ya.
25:59Dan tentu dengan adanya yang sudah
26:01dirubah ada yang diatur baru akan punya
26:03dampak secara bisnis yang perlu kita
26:05perhatikan.
26:06Ya ada beberapa isu
26:08eh
26:10norma-norma yang cukup signifikan yang
26:11punya dampak kepada eh
26:14praktik ketenagakerjaan kita cukup
26:16signifikan isunya eh dampak bisnisnya
26:18juga.
26:19Sebagai contoh tentang masalah alih daya
26:22ya masalah PHK, pesangon
26:25dan beberapa pengaturan tentang eh yang
26:27lainnya nanti kita akan bahas. Juga
26:29termasuk risiko hukum.
26:31Dengan diaturnya
26:32aturan-aturan yang baru ini, apa risiko
26:35hukum yang akan terdampak?
26:37Nah, ini juga para praktisi HR, IR
26:41ataupun tim hukum juga perlu untuk
26:43mempelajari karena ini akan
26:45mau tidak mau, suka tidak suka kalau
26:47kita tidak patuh pasti akan dianggap
26:49melanggar dan tentu akan punya
26:51dampaknya, ya kan?
26:53Empat hal yang menurut saya perlu
26:54diperhatikan, apa yang berubah?
26:57Nah,
26:58perubahan-perubahan ini tentu perlu
26:59dipahami eee karena ini akan berdampak
27:02kepada kita, pada perusahaan.
27:05Karena kenapa? Perubahan-perubahan yang
27:07terdampak dari norma perlindungan
27:08ketenagakerjaan ini akan terdampak
27:11kepada perjanjian kerja, peraturan
27:13perusahaan, PKB, praktik alih daya.
27:16Lalu
27:18dikaitkan dengan masalah perselisihan
27:19tentu akan
27:21menjadi pertanyaan. Ketika perselisihan
27:22sebelum undang-undang ini terjadi,
27:25bagaimana proses mekanismenya? Dan
27:27ketika undang-undang ini terjadi,
27:29bagaimana mekanisme perselisihannya? Itu
27:31juga satu hal yang perlu kita eee
27:33perhatikan karena
27:36permasalahan perselisihan yang muncul
27:38sebelum undang-undang perlindungan ini
27:39dan setelah
27:41tentu punya eee dampak yang berbeda.
27:44Tentu ada batasan-batasannya, sampai
27:46sejauh mana perselisihan itu akan masih
27:48memakai undang-undang ketenagakerjaan
27:50yang lama
27:51dan sampai batasan mana
27:53sebuah perselisihan sudah harus memakai
27:56eee undang-undang perlindungan
27:57ketenagakerjaan yang baru ini. Nanti
27:59kita akan bahas.
28:01Nah, kalau anatomi secara sederhananya
28:03adalah
28:04perbedaannya undang-undang nomor 27
28:06tahun 2022 ini ada 23 bab dengan 330
28:09pasal.
28:11Yang undang-undang 13 itu 13 bab 193
28:14pasal.
28:15Definisi ada sembilan definisi yang
28:17baru. Nah, ini yang menarik karena
28:18kenapa?
28:20Penambahan sembilan definisi ini karena
28:22memang ada kaitan dengan
28:23perkembangan-perkembangan
28:24ketenagakerjaan yang baru yang perlu
28:25diatur oleh pemerintah,
28:27ya.
28:29Kemudian
28:31data
28:32kalau kita melihat peta perubahan dari
28:33330 pasal, itu ternyata 96 pasal itu
28:37adalah pasal baru.
28:40Lalu
28:41yang dirubah itu ada 154 pasal.
28:44Yang tetap tidak berubah ada 60 pasal
28:46dan ada satu pasal yang dipindahkan.
28:48Dipindahkan ini karena kaitan dengan
28:49masalah pengaturan sanksinya ya.
28:53Nah, boleh dibilang kalau kita lihat ada
28:5596 pasal baru bukan pasal yang sedikit
28:57ya.
28:58Ada 154 pasal yang yang diubah ini juga
29:02tidak sedikit.
29:03Yang jadi pertanyaannya adalah
29:05masalahnya adalah
29:06undang-undang yang lama aja kita masih
29:08belum paham, belum ngerti apalagi
29:10sekarang sudah dihadapkan dengan
29:12undang-undang yang baru.
29:14Nah, tentu sebagai praktisi Bapak Ibu
29:17perlu untuk untuk segera memahami mana
29:20yang dimaksud yang baru, yang dirubah
29:22dan pasal yang tetap dan apa dampaknya.
29:25Ya.
29:26Nah, kalau kita melihat dari dasar
29:27pertimbangan lahirnya
29:29eee
29:30undang-undang perlindungan
29:31ketenagakerjaan, maaf
29:33eee masih Tepo RUU.
29:35Ini tidak lepas dari adanya putusan
29:38Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2023
29:42ya.
29:43Dan karena satu dan lain hal
29:46dua undang-undang yang mengatur tentang
29:48ketenagakerjaan yang lama itu dianggap
29:50tumpang tindih, substansinya sering
29:52tidak sinkron atau tidak harmonis
29:54sehingga
29:55lahirlah undang-undang nomor 27 tahun
29:572028.
29:59Dari 33 definisi menjadi 42 definisi ada
30:04sembilan definisi yang baru
30:06ya.
30:07Di mana sembilan definisi baru ini
30:09mengatur tentang tenaga kerja sektor
30:11informal,
30:12usaha sektor informal, produktivitas,
30:14perluasan kesempatan kerja, K3, SMK3,
30:18pemerintah pusat, pemerintah daerah dan
30:20kementerian.
30:22Yang
30:23saat ini terlihat memang pemerintah
30:25memperhatikan
30:28eee
30:28model
30:29model hubungan-hubungan
30:31eee
30:33apa namanya tenaga kerja yang di sektor
30:35informal
30:37yang saat ini
30:39eee sedang marak isu tentang sebagai
30:41contoh
30:43para driver driver online
30:46ya.
30:47Mereka masuk ke arah mana ya. Nah, dari
30:50beberapa dinamika yang ada sepertinya
30:53pemerintah kemudian mengakomodir hal
30:55tersebut
30:56ya.
30:58Kemudian juga ada dua istilah penting
31:01yang diganti di sana.
31:03Eee
31:05angka 15 penempatan tenaga kerja
31:08menggantikan angka 12 lama pelayanan
31:10penempatan tenaga kerja.
31:12Dan kalau kita melihat
31:15istilah yang lainnya diganti adalah
31:17dalam angka 35 yang
31:19eee 1 minggu ini menggantikan kata frasa
31:23seminggu.
31:257 hari kalender menggantikan 7 hari.
31:29Nah, ini ada beberapa
31:31definisi yang semakin dikuatkan.
31:34Nah, ini ada beberapa definisi yang
31:37berubah secara substansinya.
31:39Masalah ketenagakerjaan
31:41yang dulu cakupannya adalah segala hal
31:44yang berhubungan dengan tenaga kerja
31:46sekarang sudah diperluas menjadi dan
31:49atau pemberi kerja. Jadi tidak hanya
31:51tenaga kerja tapi sudah diperluas
31:52menjadi pemberi kerja.
31:55Pemberi kerja
31:57eee
31:58yang dipekerjakan kini tenaga kerja atau
32:00pekerja buruh yang lama adalah tenaga
32:03kerja. Jadi istilah tenaga kerja yang
32:05dulu kemudian eee
32:08dirubah menjadi tenaga kerja atau
32:10pekerja atau buruh.
32:11Dan ini ada beberapa istilah yang
32:15eee
32:15berubah secara substansinya nanti bisa
32:17dibaca ya
32:18karena mengingat waktunya kita akan
32:21masuk yang lebih eee
32:24penting lainnya. Yang kemudian tentang
32:26masalah
32:27aspek eee diskriminasi.
32:30Ada dua hal yang saya menarik ya di sini
32:33adalah
32:35perlakuan eee larangan diskriminasi
32:37terkait dengan setiap tenaga kerja yang
32:40memiliki kesempatan yang sama tanpa
32:42diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
32:44Artinya ini adalah untuk proses calon
32:46tenaga kerja.
32:48Sementara pasal 7
32:50larangan diskriminasi ketika seseorang
32:54eee sudah masuk sebagai statusnya
32:56sebagai pekerja ya. Setiap pekerja
32:58berhak memperoleh perlakuan yang sama
33:00tanpa diskriminasi dari pemberi kerja.
33:03Artinya
33:05yang satu diskriminasi dalam proses
33:07rekrutmen, yang satu adalah
33:09eee larangan diskriminasi ketika
33:10seseorang sudah masuk sebagai statusnya
33:13sebagai pekerja. Nah,
33:16pasal 6 ini kaitannya dengan eee
33:19apa namanya eee bagaimana
33:22eee setiap tenaga kerja mempunyai hak
33:24dan kesempatan yang sama untuk
33:26memperoleh pekerjaan dan penghidupan
33:27yang layak.
33:29Dan di sini juga dikaitkan dengan
33:31masalah disabilitas. Artinya pemerintah
33:34sangat punya konsen bagaimana kelompok
33:36disabilitas ini juga diberikan
33:39kesempatan yang sama dengan eee
33:41calon pekerja yang lain.
33:43Dan apabila ini dilanggar, ada sanksi
33:47pelanggaran sifatnya administratif.
33:50Kemudian masalah pemagangan ya.
33:55Pemagangan ini eee
33:57dilaksanakan di tempat
33:59penyelenggaraan pelatihan kerja di
34:01perusahaan dan atau instansi pemerintah.
34:04Yang perlu diperhatikan dalam proses
34:06pelaksanaan pemagangan ini adalah
34:09dasar pemamagannya itu harus melakukan
34:12harus dilakukan berdasarkan perjanjian
34:14pemagangan
34:15dengan penyelenggara pemagangan yang
34:18dibuat secara tertulis.
34:20Dan
34:21ditegaskan pemagangan bukan merupakan
34:24hubungan kerja.
34:26Nah, jadi jelas bahwa pemagangan itu
34:29bukan merupakan sebuah hubungan kerja.
34:32Oleh karena itu eee para peserta eee
34:35pemagangan konsepnya mereka akan
34:38menerima eee
34:40pendapatan dalam bentuk non upah, apakah
34:42uang saku atau yang lainnya.
34:44Dan jangka waktu pemagangan paling lama
34:466 bulan.
34:48Nah, sanksinya pemagangan yang
34:50diselenggarakan tidak melalui perjanjian
34:52tertulis, perjanjian tertulis
34:54pemagangan, maka dianggap tidak sah dan
34:57status peserta pemagangan berubah
34:58menjadi pekerja buruh perusahaan yang
35:00bersangkutan. Nah, ini perlu
35:01diperhatikan
35:03karena dalam praktek banyak
35:04pemagangan-pemagangan konsepnya yang
35:07tetapi
35:08secara jangka waktu lebih dari 6 bulan
35:11dan itu kemudian eh prosesnya
35:14seolah-olah ini menjadi bagaimana cara
35:16untuk mendapatkan buruh murah, gitu ya.
35:20Kemudian juga eh disinggung tentang
35:22tenaga
35:24kerja sektor informal.
35:28Yang menarik dalam pembahasan tenaga
35:30kerja sektor informal ini karena ini
35:33eh pemberi kerja yang mempekerjakan
35:35tenaga kerja sektor informal wajib
35:38memberikan upah dan atau imbalan yang
35:40adil.
35:41Pemberian upah atau imbalan oleh pemberi
35:44kerja mempertimbangkan waktu kerja,
35:46risiko pekerjaan, dan biaya operasional.
35:49Dan
35:51jaminan sosial yang harus diberikan
35:53adalah jaminan kecelakaan kerja dan
35:55jaminan kematian, tidak ada JHT.
35:59Ya.
35:59Kenapa? Karena mereka
36:01tidak mendapatkan eh
36:04upah seperti pekerja eh formal. Dan yang
36:08menariknya adalah ketika terjadi
36:10penyelesaian eh perselisihan,
36:12maka harus diselesaikan secara
36:13musyawarah mufakat. Dalam hal tidak
36:16tercapai kesepakatan, maka dapat
36:19mengajukan sengketa nya ke Pengadilan
36:22Negeri, bukan ke Pengadilan Hubungan
36:24Industrial.
36:27Kalau kita melihat kepada hubungan
36:29pekerjaan tertentu ya, karakteristiknya
36:32bersifat fleksibel.
36:34Berdasarkan kesepakatan untuk
36:35melaksanakan suatu pekerjaan,
36:37pelaksanaannya
36:38bisa berdasarkan perjanjian kemitraan
36:40termasuk platform digital
36:42ya,
36:43yang mana
36:45sesuai ketentuan
36:48akan dibentuk
36:50undang-undang tersendiri yang mengatur
36:52tentang masalah
36:53eh hubungan pekerjaan tertentu ini.
36:56Perjanjian lainnya dalam melaksanakan
36:57pekerjaan. Jadi, pelaksanaannya hubungan
37:00pekerjaan tertentu ini nanti akan ada
37:03undang-undang tersendiri yang akan
37:04mengatur hal ini.
37:06Hak pelaksanaan hubungan kerjanya atau
37:09tenaga kerja disebut ya, ini berhak
37:11untuk mendapatkan penghasilan yang
37:13layak, perlindungan K3 dan jaminan
37:15sosial dan hak-hak lain yang diatur
37:16dalam kesepakatan.
37:18Ya.
37:19Kewajiban pemberi kerja membayarkan uang
37:22pesangon, uang penghargaan masa kerja,
37:24uang penggantian hak dan atau pisah uang
37:26pisah bagi tenaga kerja yang mengalami
37:29pengakhiran hubungan pekerjaan tertentu
37:30dengan besaran ditentukan berdasarkan
37:32kesepakatan.
37:33Artinya,
37:35ini tidak berdasarkan eh
37:38nilai pesangon yang ditentukan di dalam
37:41eh undang-undang pelaksanaan eh
37:42perlindungan ketenagakerjaan, tetapi
37:44berdasarkan kesepakatan.
37:48Kemudian masalah tenaga kerja asing
37:50yang saya perlu highlight di sini adalah
37:53tetap ya, sebagian besar aturan masalah
37:55eh tenaga kerja asing ini masih sama
37:58aturannya harus ada RPTKA, larangan
38:00fungsi
38:01larangan TKA memegang fungsi HR atau
38:04personalianya.
38:05Dan kemudian
38:07TKA hanya dapat dipekerjakan dalam
38:09hubungan kerja untuk jabatan dan waktu
38:12tertentu. Artinya, untuk TKA mereka eh
38:16di hubungan kerjanya di
38:19dilakukan melalui PKWT ya, Perjanjian
38:22Kerja Waktu Tertentu.
38:25Dan prioritas
38:26tenaga kerja di Indonesia tetap
38:28dikedepankan karena ingin
38:32ingin mengedepankan tidak semua posisi
38:34bisa dengan begitu mudah diisi oleh TKA.
38:38Kemudian pengecualian dokumen yang
38:41diperlukan ini kurang lebih masih sama
38:43dengan aturan yang lama bagi pegawai
38:45diplomasi dan konsuler.
38:47TKA untuk kegiatan tertentu yaitu
38:49produksinya terhenti karena keadaan
38:50darurat, kunjungan bisnis, penelitian,
38:53TKA yang masih terikat perkawinan sah
38:54dengan WNI selama minimal 5 tahun.
38:57Nah,
38:59sanksi administratif di sini tetap
39:02ada ketika ada pelanggaran-pelanggaran
39:05dalam praktik eee
39:06pelaksanaan TKA ini. Di mana ketika
39:09tidak menunjukkan pendamping WNI untuk
39:12alih teknologi dan keahlian dari TKA,
39:15tidak melaksanakan pendidikan dan
39:16pelatihan kerja. Tetapi
39:19banyak sekali eee
39:21penyelesaian-penyelesaian pelanggaran
39:23TKA ini memang
39:25walaupun sudah ada sanksinya, tetapi
39:27masih
39:29eee
39:30dalam penerapannya kadang-kadang masih
39:32sangat lemah.
39:34Ketentuan penggunaan TKA ya, kewajiban
39:37bahasa Indonesia bagi TKA. Nah,
39:40pemberian pemberi kerja wajib
39:42memfasilitasi. Jadi perusahaan yang
39:44mempekerjakan ini mereka wajib untuk
39:46memberikan pelatihan tenaga eee
39:49pelatihan berbahasa Indonesia supaya
39:51dapat berkomunikasi dengan pekerja yang
39:52ada di
39:53eee
39:54Indonesia. Kemudian dana kompensasi juga
39:57masih sama ya.
39:59Kemudian kalau kita masuk ke bab tentang
40:02masalah hubungan kerja,
40:05perjanjian kerja
40:07dibuat tertulis lisan ini masih sama,
40:10tidak ada perubahan ya.
40:13Eee
40:16kemudian
40:17hubungan kerja hubungan kerja terjadi
40:19karena adanya perjanjian kerja antara
40:21pemberi kerja dan pekerja atau buruh.
40:24Nah,
40:26sekarang undang-undang perlindungan
40:27ketenagakerjaan itu lebih frasenya
40:30memakai istilah pemberi kerja
40:32ya.
40:33Kemudian kalau dilihat dari dasar
40:36perjanjian kerja ini juga tidak berubah.
40:39Ada kesepakatan, kemampuan, adanya
40:41pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan
40:44yang diperjanjikan tidak bertentangan
40:45dengan ketertiban umum, kesusilaan dan
40:47undang-undang. Risiko ketika dilanggar
40:50dapat dibatalkan dan batal demi hukum
40:53apabila pelanggaran terhadap dua hal.
40:56Eh, dapat dibatalkan ketika kesepakatan
40:59kedua belah pihak
41:00ataupun kemampuannya ini
41:02dilanggar ataupun adanya syarat adanya
41:05pekerjaan yang diperjanjikan
41:07dan pekerjaan yang diperjanjikan
41:09tidak eh bertentangan dengan
41:10undang-undang ini dilanggar. Maka
41:12ketentuannya adalah menjadi batal demi
41:14hukum. Ketentuan ini juga sama eh telah
41:17diatur oleh undang-undang yang lama
41:19juga.
41:22Hal yang baru adalah larangan menahan
41:24ijazah dan dokumen pribadi. Ini
41:26penegasan ya.
41:28Dilarang mensyaratkan atau menahan
41:30ijazah dokumen pribadi sebagai jaminan
41:33hubungan kerja.
41:35Ya.
41:36Ini dalam praktik memang masih banyak
41:38terjadi perusahaan itu menahan ijazah
41:42eh pegawainya. Padahal itu jelas tidak
41:46diperbolehkan ya dan ini dalam
41:47undang-undang yang baru ditegaskan ini.
41:50Dan
41:51kalau melihat bentuk dan berakhirnya eh
41:53perjanjian kerja
41:55ya ini persyaratannya kurang lebih
41:59hampir sama dengan undang-undang yang
42:00lama ya.
42:02Perjanjian kerja ada PKW T PKW TT,
42:04perjanjian kerja berakhir karena pekerja
42:07meninggal dunia, jangka waktu perjanjian
42:09berakhir,
42:10pekerjaan tertentu selesai, kesepakatan
42:13pengakhiran melalui perjanjian
42:15bersama,
42:17putusan lembaga penyelesaian
42:18perselisihan hubungan industrial yang
42:20berkekuatan hukum tetap, adanya keadaan
42:22tertentu atau kejadian tertentu yang
42:24dicantumkan dalam perjanjian kerja
42:26PP atau PKB ya.
42:29Yang eh
42:31apa namanya? Perjanjian kerja yang
42:33berakhir yang penekanan sekarang adanya
42:36kesepakatan pengakhiran melalui
42:39perjanjian bersama. Maknanya
42:42pengakhiran perjanjian kerja itu tidak
42:45boleh dilakukan secara sepihak
42:48karena ini adalah sebuah perjanjian
42:50kesepakatan dari kedua belah pihak.
42:53Kemudian
42:54hal yang eee uang kompensasi masih sama
42:58ya, masih untuk wajib diberikan pemberi
43:01kerja ketika PKWT berakhir.
43:04Dasar pemberiannya sesuai masa kerja
43:07pekerja pada perusahaan yang
43:08bersangkutan. Sanksi tidak membayar
43:11kompensasi ini akan ada sanksi
43:13peringatan tertulis.
43:15Ganti rugi pengakhiran ini juga kurang
43:18lebih sama. Pihak yang mengakhiri
43:19sebelum jangka waktu berakhir atau di
43:22luar alasan
43:24eee Pasal 81 ayat 1 wajib membayar
43:26kepada pihak lainnya sebesar upah sampai
43:28akhir jangka waktu PKWT.
43:30Aturan pelaksanaan ketentuan lebih
43:33lanjut PKWT dan kompensasi diatur dalam
43:35peraturan pemerintah.
43:36Dari penjelasan eee sepintas ini kurang
43:40lebih sama dengan aturan yang lama.
43:42PKWTT dan masa percobaan. Nah, yang
43:44menarik
43:46dalam PKWTT konsepnya selama masa
43:50percobaan
43:52pekerja berhak nah
43:55upah minimal 75% dari upah jabatan.
43:59Perusahaan dapat menetapkan upah minimal
44:0175% dari upah jabatan selama masa
44:04percobaan
44:06sepanjang tidak di bawah upah minimum.
44:10Tetapi ini sifatnya opsional ya. Artinya
44:14tidak serta merta kemudian harus
44:15diterapkan seperti ini karena tergantung
44:17dengan situasi kebutuhan perusahaan
44:19karena kadang-kadang kalau seandainya
44:22eee si calon pekerja memang dibutuhkan
44:24oleh perusahaan mau di kemudian dikasih
44:2675% kalau dia ndak mau
44:29ya kan.
44:30Tetapi peluang membayar upah minimal 75%
44:34itu di dalam undang-undang yang baru ini
44:35sudah di buka kesempatannya ya.
44:39Kemudian
44:41nah
44:43syarat masa percobaan wajib dicantumkan
44:45dalam PKWTT atau surat pengangkatan
44:48tertulis.
44:50Kemudian
44:52PKWTT yang dibuat dalam bentuk lisan,
44:55maka wajib disertai surat pengangkatan
44:57tertulis. Jadi PKWTT, Perjanjian Kerja
45:00Waktu Tidak Tertentu ee manakala dibuat
45:03secara tidak tertulis, maka perusahaan
45:05wajib
45:07nantinya akan membuat surat pengangkatan
45:09tertulis.
45:11Surat pengangkatan paling sedikit memuat
45:13nama, alamat, tanggal mulai bekerja,
45:16jenis pekerjaan dan besarnya upah
45:17berapa.
45:19Ya.
45:21Dan apabila tidak membuat surat
45:23pengangkatan akan diberikan sanksi
45:25peringatan tertulis, denda administratif
45:27dan atau pembatasan kegiatan usaha. Jadi
45:30sifat sifat dari surat pengangkatan ini
45:33sekarang wajib dan punya sanksi.
45:37PKWTT
45:39ini
45:40secara garis besar tidak banyak
45:42perubahan kecuali jangka waktu.
45:45Jangka waktunya paling lama 2 tahun yang
45:48dapat diperpanjang maksimal
45:50masing-masing 1 tahun. Sehingga
45:52perubahan yang mendasar untuk PKWTT saat
45:55ini dari 5 tahun menjadi 4 tahun.
45:584 tahun pun tidak bisa ditafsirkan
46:00seolah-olah kemudian selama 4 tahun bisa
46:03dibikin PKWTT ee sebebasnya, tidak.
46:07Karena undang-undang hanya membatasi
46:09tiga kali.
46:11PKWTT pertama paling lama 2 tahun,
46:14PKWTT perpanjangan pertama 1 tahun dan
46:16perpanjangan kedua adalah maksimal 1
46:18tahun. Dalam praktik ini realitanya
46:21nanti kalau seandainya PKWTT pertama
46:23hanya
46:24berlaku 1 tahun misal dan ternyata
46:28kemudian diperpanjang lagi 6 bulan,
46:31perpanjangan pertama dan kemudian
46:32perpanjangan kedua 6 bulan, walaupun
46:34secara total masih kurang dari 4 tahun,
46:37maka tidak bisa diperpanjang kembali.
46:40Karena di sini PKWTT yang baru dibatasi
46:43oleh waktu dan dibatasi oleh hanya tiga
46:46kali PKWTT yang dapat dilakukan. Tidak
46:48seperti ee dalam aturan yang lama.
46:51Aturan yang lama 5 tahun tidak ada
46:52batasan. Mau dibikin satu kali, dua
46:55kali, tiga kali, empat kali PKWTT tidak
46:57ada batasan sepanjang jangka waktu 5
46:59tahunnya tidak terlampaui.
47:01Kalau yang sekarang sudah jelas ada
47:03batasan-batasannya.
47:06Kemudian
47:08ee kalau untuk PKWT ee yang berdasarkan
47:11selesainya pekerjaan
47:13tidak ada perubahan, ya pelaporannya
47:15segala macam ini enggak ada perubahan.
47:18Kemudian ee perlindungan pengupahan dan
47:20kesejahteraan dari sisi perlindungan
47:22pekerja disabilitas
47:24ini memang ee ada penegasan dari
47:27undang-undang yang baru ini di mana
47:29untuk BUMN
47:30wajib mempekerjakan penyandang
47:31disabilitas minimal 2% dan wajib
47:34mempekerjakan penyandang disabilitas
47:36untuk perusahaan swasta 1%.
47:38Ya.
47:40Kemudian
47:41tentang masalah perlindungan pekerja
47:44anak. Nah, ini memang banyak sekali ee
47:48ini yang perlu diperhatikan larangan
47:50pekerja anak, ya.
47:52Di mana untuk larangan pekerja anak
47:54secara prinsip ini tetap.
47:57Pekerja anak
47:58hanya untuk melakukan pekerjaan yang
48:00ringan dan pengaturan usianya berubah,
48:03ya. Yang semula di undang-undang 13
48:05batasan usia 13 sampai 15 tahun sekarang
48:07dari 15 hingga kurang dari 18 tahun.
48:12Jam kerjanya tetap.
48:13Persyaratan pekerjaan ringan ini
48:16diperkuat.
48:17Pendidikan dan pelatihan tetap. Jadi
48:19untuk anak-anak yang melakukan pekerjaan
48:22karena alasan pendidikan dan pelatihan,
48:24pengembangan bakat dan minat
48:27ini diubah maksimal 3 jam per hari dan
48:3012 jam per minggu yang semula hanya 13 3
48:33jam per hari saja.
48:35Untuk pengawasan orang tua diubah wajib
48:38diberi akses pengawasan langsung kepada
48:40orang tua atau wali.
48:42Pemisahan tempat kerja tetap, anak
48:44berada di tempat kerja
48:47ini dianggap sebagai dianggap bekerja
48:50kecuali terbukti sebaliknya. Jadi kalau
48:51ada anak berada di tempat kerja dianggap
48:54sebagai ee bekerja, dianggap sebagai
48:56melakukan aktivitas kerja.
48:59Nah, ini juga ee tetap tidak ada ee
49:02perbedaannya.
49:03Kemudian nah, ini tentang perlindungan
49:07ee perlindungan anak.
49:11Yang
49:12hal yang baru di sini adalah kewajiban
49:15melakukan audit.
49:17Jadi
49:18adanya
49:20ee di dalam
49:22pasal 112 ayat 3 wajib dilakukan audit
49:26untuk perusahaan menengah dan besar.
49:29Ya.
49:31Setiap perusahaan skala menengah dan
49:33skala besar wajib memastikan dan
49:34mengaudit
49:36agar seluruh rantai pasok produksi dan
49:38distribusi usahanya bebas dari
49:40keterlibatan anak dalam bentuk-bentuk
49:42pekerjaan buruk. Nah,
49:45ini sesuatu yang baru diatur ya.
49:48Sehingga tentu akan punya dampak kepada
49:50perusahaan karena perusahaan menengah
49:52dan besar wajib memastikan serta
49:55mengaudit kepatuhan rantai pasoknya
49:58terhadap
49:59pencegahan larangan bentuk pekerja
50:02ee terburuk bagi anak.
50:04Supplier kontraktor juga perlu
50:05diperhatikan. Kemudian perusahaan perlu
50:08membangun mekanisme pemeriksaan audit
50:10yang akan seperti apa.
50:12Kemudian ketidakpatuhan dapat
50:14menimbulkan risiko hukum karena memang
50:16ini punya konsekuensi.
50:18Kemudian
50:22terhadap
50:23penguatan
50:25ee
50:28penguatan tentang masalah
50:31ee
50:32pelecehan seksual.
50:34Di sini
50:35ada hal yang menarik karena kenapa?
50:39Perusahaan wajib menetapkan dan
50:41menerapkan kepijakan
50:44ini aturan yang baru.
50:46Nah, sementara tentang masalah pelecehan
50:48seksual tidak diatur di dalam
50:50undang-undang perlindungan
50:51ketenagakerjaan, tetapi diatur di dalam
50:54undang-undang nomor 12 tahun 2022
50:56tentang tidak pidana kekerasan seksual
50:59dan PP nomor 30 tahun 2025.
51:02Sehingga yang diatur di dalam
51:03Undang-Undang Perlindungan
51:04Ketenagakerjaan ini hanya mengatur
51:06masalah kewajiban perusahaan untuk
51:09mengatur ee kebijakan ee anti pelecehan
51:13dan kekerasan seksual, tetapi
51:15norma-norma pelecehan seksual itu
51:17sendiri diatur di dalam undang-undang
51:19yang terpisah, ya.
51:22Maaf ini saya hanya bahas sepintas
51:24sepintas saja karena waktunya hanya 30
51:26menit gitu ya, tetapi setidaknya ee yang
51:29perlu di yang kritikal-kritikal kita
51:31bisa pahami.
51:32Nah, pengaturan masalah lembur ya,
51:35jam kerja normal ini tidak ada
51:37perubahan, batas lembur juga sama,
51:40persetujuan lembur tetap, perintah
51:43lembur diperkuat karena saat ini
51:45ditegaskan langsung dalam undang-undang
51:47yang dulu diatur oleh PP,
51:49upah lembur secara substansinya sama,
51:53dasar upah lembur
51:55perlu penyesuaian karena saat
51:57undang-undang menegaskan bahwa dasar
51:59pembayaran upah lembur upah pokok plus
52:01tunjangan tetap, ya.
52:04Jadi kalau ada tunjangan tetap tidak
52:06dimasukkan dalam komponen perhitungan
52:07upah lembur itu salah.
52:10Oleh karena itu ini tentu akan punya
52:12dampak,
52:13ya. Kenapa? Kalau ada perusahaan yang
52:16tidak memperhitungkan tunjangan tetap
52:18sebagai faktor perhitungan upah lembur
52:21itu
52:22ketika nanti penyesuaiannya pasti akan
52:24punya dampak kepada biaya, ya.
52:28Kemudian istirahat panjang ini yang
52:30menarik karena kenapa? Istirahat panjang
52:33berlaku untuk seluruh perusahaan
52:36di mana 30 hari kalender lama ee
52:39istirahat panjangnya setelah 5 tahun
52:41atau kelipatannya.
52:43Yang sebelumnya istirahat panjang itu
52:45adalah 2 bulan setelah 6 tahun dengan
52:47ketentuan khusus pada perusahaan
52:49tertentu. Sekarang ini sudah dirubah,
52:53tidak berlaku untuk perusahaan tertentu,
52:55tapi berlaku untuk seluruh perusahaan,
52:57ya. Sehingga ini tentu akan punya dampak
53:01kepada biaya.
53:03Bertambahnya
53:04kebutuhan pengelolaan pekerja yang
53:06mengambil istirahat panjang, siapa akan
53:08menggantikannya?
53:09Karena selama istirahat panjang
53:10perusahaan wajib untuk membayar upah
53:12secara penuh.
53:13Pertanyaannya, apakah semua perusahaan
53:15saat ini
53:17punya kemampuan untuk membayar
53:20ee
53:20apa namanya? Ee istirahat panjang 30
53:24hari kalender, ya.
53:27Karena ketika ini kosong posisinya
53:30diganti oleh oleh orang lain
53:32pasti akan menimbulkan dampak biaya
53:35tambahan bagi perusahaan.
53:37Kemudian cuti melahirkan. Nah, cuti
53:39melahirkan menarik.
53:40Minimal 3 bulan dapat diperpanjang
53:43maksimal 3 bulan dengan karena alasan
53:46kondisi khusus.
53:47Artinya saat ini Undang-Undang
53:49Perlindungan Ketenagakerjaan memberikan
53:52cuti melahirkan 6 bulan.
53:55Istilahnya pun sudah diganti. Kalau dulu
53:57namanya adalah istirahat melahirkan,
53:59sekarang cuti melahirkan.
54:02Kemudian ini menandakan bahwa ini adalah
54:04diperluas. Upah yang wajib dibayar untuk
54:084 bulan pertama itu dibayar 100%. Di
54:11bulan kelima dan keenam
54:14pembayarannya adalah 75%
54:17ya dan ini tentu sesuatu yang baru dan
54:20ini yang diubah dari ketentuan yang
54:22lama.
54:24Tentu akan punya dampak
54:26ketika sekarang
54:27si karyawan dapat melakukan cuti secara
54:31ee ee
54:32kesempatan 6 bulan tentu akan punya
54:33dampak cost kepada perusahaan.
54:36Oke, nah ini saya akan percepat waktunya
54:39sudah habis ternyata, ya.
54:42Ee saya masuk ke alih daya. Nah,
54:47alih daya
54:49ini saat ini harus merupakan kegiatan
54:51penunjang atau yang tidak berhubungan
54:53langsung dengan proses produksi.
54:55Yang menjadi pertanyaan
54:57siapa yang bisa menentukan atau yang
55:00punya kewenangan menentukan ini area
55:03core atau ee
55:05area produksi atau ee ini bukan area
55:07produksi.
55:09Karena ini yang selama ini dalam praktik
55:12menjadi perdebatan panjang. Kalau dulu
55:14ditentukan oleh asosiasi.
55:16Sekarang
55:17ketika dalam undang-undang belum
55:19ditentukan siapa yang menentukan core
55:22dan non core, saya yakin nanti dalam
55:25aturan pelaksanaannya akan di
55:27tentukan bagaimana mekanisme penentuan
55:29core dan non core-nya.
55:31Karena kenapa? Ada hal krusial yang
55:34berdampak
55:35ketika
55:36karyawan dari alih daya bekerja di area
55:41proses produksi atau dikatakan area
55:43core, maka
55:46ini hubungan ketenagakerjaan dari
55:48pekerja alih daya dapat beralih menjadi
55:51hubungan kerja antara pekerja dengan
55:53perusahaan pemberi kerja.
55:55Ini tentu akan punya dampak yang
55:57krusial.
55:58Yang jadi pertanyaan adalah
56:01perusahaan pemberi kerja untuk
56:02melaksanakan kegiatan yang berhubungan
56:04langsung dengan proses produksi.
56:06Apa yang dimaksud dengan proses
56:08produksi?
56:10Ini akan menjadi pertanyaan
56:11batas-batasannya
56:13yang dapat menentukan proses produksi
56:15itu siapa?
56:17Ya.
56:18Karena undang-undang saat ini masih
56:19belum menjelaskan proses produksinya itu
56:21seperti apa.
56:23Ya.
56:26Kemudian
56:28kalau eh
56:29lihat dari alih daya yang
56:33ini tadi sudah saya sempat bahas
56:35kritikal perubahannya adalah pekerja
56:37vendor bisa beralih ke perusahaan
56:40eh ke perusahaan pemberi pekerjaan
56:41manakala mereka melakukan pekerjaan di
56:44area produksi.
56:45Ya.
56:46Nah,
56:47kegiatan alih daya yang saat ini yang
56:50dibolehkan itu adalah cleaning service,
56:52catering, security,
56:56Dan
56:57eh pengaturan di eh apa namanya eh
57:01pekerjaan penunjang di di industri
57:03pertambangan dan perminyakan. Tapi ini
57:06ada kondisi syarat. Yang menjadi
57:09risiko tinggi adalah ketika ada
57:13pekerja ahli daya melakukan pekerjaan di
57:16area produksi,
57:17di area mesin.
57:19Nah, warehouse, IT, segala macam ini
57:21tentu akan punya risiko tinggi
57:23karena kenapa? Itu kalau di area
57:26produksi itu sudah akan jelas bahwa
57:28mereka seolah-olah melanggar aturan ini,
57:31ya.
57:34Kemudian
57:37saya akan masuk ke
57:48Oke.
57:49Masalah mogok kerja. Nah, ini
57:53menarik untuk diulas
57:55ya
57:57karena saat ini
57:59hak mogok itu
58:02eh tetap menjadi hak dasar. Tidak ada
58:04perubahan dari Undang-Undang 13 dengan
58:06Undang-Undang Nomor 27 ini.
58:08Tapi syarat gagalnya perundingan
58:11ini kemudian diperjelas. Karena kenapa?
58:15Dalam undang-undang yang baru diperjelas
58:17melalui penolakan bipartit oleh
58:20pengusaha atau kegagalan perundingan
58:23di mana batasan perundingan yang gagal
58:27adalah tiga kali perundingan dalam waktu
58:29yang disepakati atau 30 hari kerja.
58:32Yang menjadi pertanyaan
58:34apakah kemudian dalam setiap sebuah
58:37perundingan bipartit
58:39ketika ini salah satu
58:41terpenuhi, misalnya si pengusaha tidak
58:44mau melanjutkan perundingan
58:46atau klaim sepihak adanya kegagalan
58:49perundingan oleh serikat, kemudian itu
58:51menimbulkan hak mogok kerja bagi si
58:55serikat.
58:56Karena kalau menurut Pasal 4 dari aturan
58:59Permenaker Nomor 23 Tahun 2003
59:02bahwa gagalnya perundingan itu ada dua
59:05kondisi, yaitu pengusaha tidak mau
59:07melakukan perundingan walaupun serikat
59:09pekerja buruh atau pekerja telah meminta
59:11secara tertulis kepada pengusaha dua
59:14kali dalam tenggang waktu 14 hari atau
59:17perundingan yang dilakukan mengalami
59:19jalan buntu yang dinyatakan oleh para
59:21pihak. Artinya ada kesepakatan
59:23terjadinya sebuah kebuntuan.
59:26Kalau dalam aturan yang baru ini dalam
59:28undang-undang
59:30itu cuma dikatakan bahwa sudah ada tiga
59:32kali perundingan dalam waktu yang
59:33disepakati atau 32 kerja dan belum ada
59:36kesepakatan sehingga ini akan ada
59:38potensi
59:40klaim deadlock secara sepihak.
59:47Dan ketika
59:49mereka kemudian menyatakan bahwa ini
59:51terjadi kegagalan, mereka melakukan
59:53mogok, mogoknya dianggap sah, maka itu
59:56akan punya kerentanan di sana ya. Karena
59:59apa? Menghalangi mogok yang sah
1:00:02itu ada aspek pidananya.
1:00:06Menangkap atau menahan pekerja yang
1:00:08mogok secara sah itu punya aspek risiko
1:00:11pidana di sana.
1:00:13Mengganti pekerja yang mogok dengan
1:00:15pekerja dari luar perusahaan ini punya
1:00:18sanksi administratif. Melakukan tindakan
1:00:20pembalasan dilarang dan punya sanksinya.
1:00:24Dan pembayaran upah selama mogok
1:00:26ini yang sah itu perusahaan masih tetap
1:00:29wajib membayar upahnya.
1:00:31Sehingga
1:00:33dengan ketentuan
1:00:34eee
1:00:36mogok kerja yang dapat dilakukan karena
1:00:37kebuntuan perundingan atau tidak
1:00:39tercapai kesepakatan,
1:00:41ini sepertinya syaratnya menjadi lebih
1:00:43mudah
1:00:44ya.
1:00:46Saya masuk ke
1:00:53Nah, PHK.
1:00:55PHK
1:00:56kalau ini adalah alasan-alasan PHK,
1:00:59kemudian uang pesangon, uang penghargaan
1:01:01masa kerja, hak lainnya dan dasar
1:01:02hukumnya.
1:01:03Terlihat bahwa rata-rata
1:01:06eee
1:01:08alasan PHK saat ini ada pembatasan.
1:01:11Kalau dulu ada alasan PHK karena
1:01:13efisiensi, sekarang efisiensi
1:01:15dihilangkan.
1:01:16Aksi korporasi yang dicantumkan di dalam
1:01:19undang-undang perlindungan
1:01:19ketenagakerjaan ini murni aksi korporasi
1:01:22karena
1:01:22penggabungan, peleburan,
1:01:23pengambilalihan, atau pemisahan
1:01:25perusahaan.
1:01:26Dan apabila pekerja tidak mau
1:01:29melanjutkan eh
1:01:31hubungan kerjanya, uang pesangon satu
1:01:32kali. Tapi kalau perusahaannya tidak
1:01:34bersedia melanjutkan hubungan kerjanya,
1:01:37maka dua kali.
1:01:39Dari aspek
1:01:40eh alasan-alasan dan pesangonnya ya
1:01:43memang ini mengalami perubahan secara eh
1:01:47mengembalikan aspek kompensasi
1:01:48pesangonnya kepada undang-undang yang
1:01:50lama
1:01:51dan mencabut alasan PHK karena
1:01:54efisiensi.
1:01:55Ya, karena tidak diatur kembali di sini.
1:01:57Sehingga pertanyaannya adalah kalau ada
1:01:59perusahaan melakukan efisiensi, upaya
1:02:02apa yang harus dilakukan?
1:02:04Karena kenapa? Di sisi lain
1:02:06ya ada aturan di mana kalau mau
1:02:08melakukan
1:02:10PHK karena alasan efisiensi tidak boleh
1:02:12serta merta. Harus ada langkah-langkah
1:02:15yang harus di dahului ya.
1:02:17Mekanisme PHK dengan adanya aturan yang
1:02:20baru, maka
1:02:22ketika terjadi PHK dan karyawan setuju,
1:02:25maka akan dibuat
1:02:27eh persetujuan PHK atau PB.
1:02:30Maksudnya adalah ketika si karyawan
1:02:32setuju dengan pemberitahuan PHK-nya dan
1:02:34dia tanda tangan persetujuan PHK, maka
1:02:36tidak perlu PB.
1:02:38Tetapi ketika
1:02:41memang potensi adanya eh eh penyelesaian
1:02:44melalui bipartit,
1:02:46maka itu perlu penyelesaian melalui eh
1:02:50PB ya.
1:02:52Dan kemudian pendaftaran PB ke PHI
1:02:54sampai akta
1:02:56mendapatkan akta bukti pendaftaran PB
1:02:58sehingga menjadi ingkrah.
1:03:00Kalau menolak, maka
1:03:02PHK-nya melalui perundingan bipartit,
1:03:06mediasi PHI sampai ke MA. Nah,
1:03:09sanksi PHK yang dilakukan tanpa ada
1:03:13kesepakatan atau belum ada putusan PHI,
1:03:15ini menjadi batal demi hukum.
1:03:17Ini hal yang sangat krusial.
1:03:20Karena kenapa? PHK yang dilakukan secara
1:03:23semena-mena punya resiko batal demi
1:03:26hukum dan itu tegas di
1:03:28nyatakan di sana.
1:03:29Ya.
1:03:40Ini adalah
1:03:42eee
1:03:44pemetaan sanksi pidana ketenagakerjaan
1:03:48ya
1:03:49di mana
1:03:50banyak sekali pengaturan sanksi-sanksi
1:03:52pidana yang saat ini
1:03:54beberapa sanksi sangat ditegaskan di
1:03:56sini
1:03:57ya.
1:03:58Ini adalah berbagai bentuk sanksi pidana
1:04:02bahkan
1:04:05sanksi pidana yang terberat itu adalah
1:04:0715 tahun.
1:04:09Dalam hal
1:04:10norma yang dilanggar adalah larangan
1:04:14bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi
1:04:15anak. Artinya kalau ada
1:04:17eee
1:04:18memperkerjakan anak untuk
1:04:20pekerjaan-pekerjaan yang terburuk itu
1:04:23penjara maksimalnya adalah
1:04:2515 tahun.
1:04:28Ini
1:04:30nanti
1:04:32dokumen ini eee memang ini saya sengaja
1:04:34saya bikin sangat rinci nanti bisa
1:04:36jadikan eee ini bisa di share nanti bisa
1:04:38dipelajari ya dan ini bisa menjadi
1:04:41pedoman
1:04:42eee bagaimana kita melihat pemetaan
1:04:45aspek pidana yang saat ini terjadi.
1:04:48Ya.
1:04:49Termasuk masalah
1:04:50Ini semua ini semua sudah saya rangkum
1:04:52di sini mohon maaf karena waktunya
1:04:55eee
1:04:56terbatas gitu ya jadi nanti mungkin kita
1:04:59bisa lebih detail banyak diskusinya ya
1:05:01dan
1:05:02di dalam apa aspek pidana itu dikenal
1:05:06istilahnya kategori satu denda ya denda
1:05:09kategori satu, kategori dua, tiga,
1:05:11empat. Nah, bagi teman-teman yang belum
1:05:13paham itu apa kategori satu, dua, tiga,
1:05:15dan empat ini adalah
1:05:17eee
1:05:18penafsiran kalau kategori satu tuh denda
1:05:20maksimalnya 1 juta,
1:05:22kategori 3 10 juta, kategori 3 50 juta
1:05:25dan seterusnya ya.
1:05:29Eee ini juga nanti bisa dipelajari
1:05:33eee secara
1:05:35detailnya.
1:05:36Eee tetapi saya mau melihat eee terakhir
1:05:40untuk masalah ketentuan peralihannya.
1:05:42Di sini yang menarik adalah bahwa
1:05:47penyelesaian perselisihan hubungan
1:05:48industrial gugatan yang telah
1:05:50didaftarkan di PHI sebelum undang-undang
1:05:52ini berlaku artinya sebelum 28 Oktober
1:05:56tetap rujukan penyelesaiannya ikut
1:05:59kepada norma material substansi dari
1:06:02undang-undang yang lama.
1:06:03Ya, undang-undang 13
1:06:06junto undang-undang nomor 6 tahun 20 eee
1:06:0823.
1:06:10Tetapi ketika itu gugatan sudah eee
1:06:14gugatan disampaikan setelah
1:06:16undang-undang diberlakukan maka akan
1:06:18ikut kepada undang-undang yang
1:06:20baru ini ya.
1:06:22Kemudian
1:06:24untuk masalah transisi eee ini tadi
1:06:27sudah saya jelaskan ya.
1:06:30Kemudian
1:06:31eee
1:06:33untuk
1:06:35nah ini untuk eee masalah
1:06:41perusahaan mining dan eee pengelolaan
1:06:45outsourcing atau alih daya di perusahaan
1:06:47mining dan oil and gas. Perusahaan
1:06:49pertambangan perminyakan yang belum
1:06:50memiliki anak perusahaan sesuai pasal 96
1:06:53dapat menggunakan vendor berjalan selama
1:06:54maksimal 1 tahun.
1:06:56Jadi transisi pengelolaan eee alih daya
1:07:01saat ini transisinya 1 tahun yang
1:07:03kemudian wajib untuk mengikuti ketentuan
1:07:06alih daya yang baru nantinya.
1:07:08BUMN ini yang menariknya bagi BUMN
1:07:13yang belum memiliki anak perusahaan
1:07:15sesuai pasal 97 dapat melanjutkan
1:07:17penggunaan vendor yang berjalan maksimal
1:07:191 tahun. Karena kenapa? BUMN ke depan
1:07:23mereka ee diwajibkan untuk mengelola ee
1:07:27anak membentuk anak perusahaan yang
1:07:29khusus untuk mengelola tentang alih
1:07:31daya.
1:07:32Ya.
1:07:34Pak Lukman
1:07:35waktunya
1:07:35sudah habis. Ya.
1:07:37Oh iya pas ya.
1:07:38Pas jadi ee maaf ini saya bikin ee
1:07:43detail nantinya bisa dipelajari, dibaca
1:07:46ya untuk
1:07:47ee pegangan ee teman-teman semua. Terima
1:07:49kasih.
1:07:51Baik. Terima kasih Pak Lukman ee atas
1:07:53pemaparan yang
1:07:54komprehensif banget.
1:07:56Ee sebagai informasi Bapak Ibu
1:07:58teman-teman semuanya
1:08:00ee kali ini ee yang hadir di Zoom kita
1:08:02sekitar 373 orang dan di ee live YouTube
1:08:06sekitar 412
1:08:09gitu dan sudah ee ada pertanyaan di Zoom
1:08:13itu 38 dan di
1:08:16ee live YouTube ee tiga gitu ya.
1:08:20Ee
1:08:21nanti ee Pak Lukman ee saya akan
1:08:23simpulkan ee terkait dengan
1:08:25pertanyaan-pertanyaan nya.
1:08:26Em
1:08:27yang jelas memang
1:08:29banyak yang bertanya tadi juga saya coba
1:08:31sudah coba ee
1:08:34coba
1:08:35samarikkan gitu ya pertanyaan terkait
1:08:38dengan hal-hal baru tadi pertama adalah
1:08:40PKWT gitu ya.
1:08:41Banyak yang bertanya terkait dengan PKWT
1:08:43terus kemudian juga banyak bertanya
1:08:45terkait dengan alih daya.
1:08:47Terus kemudian juga terkait dengan cuti
1:08:50atau istirahat gitu ya.
1:08:51Itu ee hal-hal yang nanti akan ee
1:08:56supaya
1:08:57waktunya efektif nanti akan saya coba
1:08:59simpulkan ee dan saya akan ee inikan ke
1:09:03saya sampaikan ke Pak Lukman. Baik Bapak
1:09:06Ibu teman-teman semuanya ee
1:09:08berikutnya
1:09:10ee
1:09:11waktu
1:09:12dan kesempatan akan saya berikan kepada
1:09:15Pak Wili
1:09:16ee terkait dengan ee
1:09:18sesi duanya terkait dengan analisis
1:09:20legal ee terkait dengan undang-undang
1:09:23perlindungan ketenagakerjaan.
1:09:25Pak Wili dipersilakan.
1:09:29Halo, baik.
1:09:30Makasih Mas Agung,
1:09:33Mas Lukman ya. Besok ke Yogya juga ya
1:09:35Mas Lukman ya, [tertawa] pagi.
1:09:38Ini saya baru selesai tadi eh
1:09:41terus Mbak Dina Fani.
1:09:42Mas Willy?
1:09:44Masih ini pulang ke mertua ini di
1:09:47Ndlanggu ini dari Ndlanggu saya.
1:09:49[tertawa]
1:09:50Pak [berdehem] Fani apa kabar? Terus Mas
1:09:52Didik, teman-teman semua ya eh terima
1:09:55kasih ini
1:09:57saya eh merasa senang diundang oleh PMSM
1:10:03ya kalau enggak salah ya eh perlu
1:10:05sekali.
1:10:06Oke [terkesiap]
1:10:07eh
1:10:08saya diberi tema bareng Mas Lukman itu
1:10:11untuk bicara hal-hal baru dalam
1:10:14Undang-Undang Perlindungan
1:10:16Ketenagakerjaan.
1:10:18Untung atau buntung [menghela napas]
1:10:21gitu kan.
1:10:22Kalau Mas Lukman tadi dengan sangat eh
1:10:25jelas menguraikan ya hal-hal barunya.
1:10:29Kalau
1:10:29saya hanya bisa menyampaikan hal baru
1:10:32yang eh
1:10:34pendek singkat.
1:10:36Jadi kalau pengin tahu hal baru dari
1:10:38Undang-Undang Perlindungan
1:10:39Ketenagakerjaan menurut saya itu hanya
1:10:43kalau Undang-Undang sebelumnya itu
1:10:48untuk melindungi pengusaha,
1:10:50Undang-Undang Perlindungan
1:10:52Ketenagakerjaan saat ini jatahnya untuk
1:10:54pekerja. Wis itu barunya di situ itu.
1:10:57Jadi yang lama untuk pengusaha, yang
1:11:00baru Perlindungan Ketenagakerjaan itu
1:11:02untuk
1:11:03pekerja. Jadi sekali lagi
1:11:06selamat buat pekerja dan
1:11:10pengusaha silakan mulai berpikir secara
1:11:13strategik untuk
1:11:14lebih produktif dan lebih
1:11:18ini banyak banget. [tertawa]
1:11:20Iya emang kenyataannya begitu. Saya akan
1:11:22coba tunjukkan di mana bahwa
1:11:24Undang-Undang ini eh eh
1:11:27gilirannya atau kebaruannya adalah
1:11:29kebaruan untuk bekerja bukan untuk
1:11:31pengusaha.
1:11:32Saya akan share ya materinya tapi
1:11:35sebelumnya saya minta maaf teman-teman.
1:11:38Materi ini sebenarnya saya sudah
1:11:39sampaikan kemarin hari
1:11:41Senin ya
1:11:43dengan
1:11:452.000 lebih [tertawa]
1:11:47dan itu saya sampaikan apa namanya 1 jam
1:11:51setengah sekarang saya dikasih waktu
1:11:53cuma 30 menit tapi tadi sudah sangat
1:11:55terbantu oleh Mas Lukman jadi saya akan
1:11:59cepat dan agak lompat-lompat.
1:12:02Oke saya share.
1:12:07Sudah belum ya?
1:12:09[menghela napas][terkesiap]
1:12:11Sudah kelihatan?
1:12:13Sudah Pak Widi.
1:12:14Oke.
1:12:15Ya saya kasih judulnya Undang-Undang
1:12:18Nomor 27
1:12:20tahun 2026 tentang Perlindungan
1:12:22Ketenagakerjaan
1:12:24anotasi dan catatan kritis. Nah ini saya
1:12:27membatasi saya enggak berani eh panjang
1:12:29sekali karena
1:12:31saya eh apa
1:12:34keterbatasan ya tapi saya lebih
1:12:36apa ingin membahas hal-hal yang menurut
1:12:39saya menarik dan sangat
1:12:41berkaitan erat dengan eh kebutuhan
1:12:43bisnis saat ini.
1:12:45PKWT, alih daya, alasan PHK dan
1:12:48kompensasinya, tenaga kerja sektor
1:12:51informal, hubungan pekerjaan tertentu
1:12:53dan lain-lain. Oke.
1:12:57Nah
1:12:58kita akan membahas lima hal sebenarnya
1:13:01kalau waktunya cukup tapi saya akan
1:13:03melompat cepat.
1:13:04Pertama milestone Undang-Undang
1:13:06Ketenagakerjaan
1:13:08yang kedua anatomi perlindungan
1:13:10perlindungan Ketenagakerjaan
1:13:13kedua subjek hukum, pola hubungan hukum
1:13:16dan perjanjiannya
1:13:17yang keempat hak pekerja, yang kelima
1:13:20keberlakuannya.
1:13:22Milestone Undang-Undang Ketenagakerjaan.
1:13:25Ah ini tadi sudah dikutip persis oleh
1:13:28Mas Agung terima kasih sudah ee
1:13:30menjelaskan definisi dari perlindungan
1:13:33ketenagakerjaan.
1:13:35Jadi gampangane perlindungan itu ee
1:13:40ngasih payung gitu
1:13:42tapi kalau perlindungan pekerja datang
1:13:45nyari payung. Nah, sederhana itu.
1:13:49Jadi
1:13:50saya memaknai undang-undang perlindungan
1:13:52ketenagakerjaan
1:13:54sebagai upaya pemerintah dalam menata,
1:13:57mempersiapkan dan melindungi masyarakat
1:13:59yang bekerja di sektor formal dan
1:14:01informal.
1:14:02Kalau punya
1:14:04pemaknaan sendiri monggo silakan nanti
1:14:06dicatat dan di
1:14:08jadikan anotasi.
1:14:10Nah, ini periodenya dari pertama
1:14:13undang-undang nasional ee
1:14:15ketenagakerjaan yang kita punya itu 25
1:14:1797 tapi ndak pernah berlaku karena
1:14:20bolak-balik perpu perpu perpu perpu
1:14:22sampai akhirnya dijebut eh dicabut
1:14:24dengan 13 2003.
1:14:26Terus kemudian ada cipta kerja sampai
1:14:28akhirnya
1:14:30sekarang undang-undang 13 2003 yang
1:14:33telah diubah dengan 6 2023
1:14:36dicabut dua-duanya
1:14:38ya untuk yang klaster ketenagakerjaan
1:14:41dengan undang-undang 27 2026 tentang
1:14:45perlindungan ketenagakerjaan
1:14:47terhitung 28 Oktober 2026.
1:14:52[terkesiap] Nah, ini dinamikanya panjang
1:14:54ya jadi mulai yang 13 saya enggak
1:14:56mencantumkan yang 25 di sana sampai
1:14:59menjadi undang-undang perlindungan
1:15:01ketenagakerjaan.
1:15:02Nah,
1:15:04ini tadi sudah disinggung juga bahwa
1:15:07undang-undang tentang apa ee
1:15:10ketenagakerjaan itu sejak lahir itu
1:15:12sampai
1:15:14terakhir itu sudah dimohonkan 50
1:15:18permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
1:15:21Enam putusan
1:15:2311 putusan dikabulkan sebagian, 32 nya
1:15:26ditolak.
1:15:28Oke.
1:15:30Ini putusan-putusan mana yang
1:15:32mengabulkan, mana yang
1:15:34dan mana yang dikabulkan sebagian.
1:15:38Nah,
1:15:39tadi sudah disebut juga oleh Mas Lukman
1:15:42ya tentang eh asal-usul kalau saya
1:15:45menyebutnya
1:15:46ya biar sok-sokan filsafat gitu toh,
1:15:49genealogi undang-undang perlindungan
1:15:51ketenagakerjaan. Genea itu asal, logos
1:15:54apa logi itu logos. Jadi, ilmu yang
1:15:56mencari asal-usulnya dari mana sih ini
1:15:59ada gitu loh. Jadi, genealogi
1:16:01menjelaskan bahwa
1:16:03pasal apa putusan 91
1:16:072020 dan 168 itulah yang menjadi cikal
1:16:10bakal lahirnya undang-undang
1:16:12perlindungan ketenagakerjaan.
1:16:17Nah, ini tahapannya. Ini teman-teman
1:16:20saya eh di sini
1:16:22agak harus jelas.
1:16:24Jadi,
1:16:25ketika Mahkamah
1:16:27meng
1:16:28amanatkan untuk membentuk suatu
1:16:31perlindungan ketenagakerjaan atau
1:16:33undang-undang perlindungan
1:16:34ketenagakerjaan
1:16:36itu kemudian direspon. Jadi, ketika
1:16:38proses pembentukan yang pertama itu
1:16:40harus naskah akademiknya dulu seperti
1:16:43apa.
1:16:44Ya.
1:16:45Karena apa? Ini yang nantinya akan
1:16:48memberikan
1:16:50dasar kenapa ada pasal ini, kenapa ada
1:16:53pasal itu.
1:16:55Kayak sekarang kalau saya tanya sama
1:16:57teman-teman
1:16:59tahu enggak
1:17:00kenapa ada kompensasi PKWT?
1:17:03Kalau
1:17:04bahan bacaannya hanya sekedar
1:17:07undang-undang Cipta Kerja,
1:17:09terus penjelasan Cipta Kerja sama
1:17:12undang-undang yang sekarang enggak akan
1:17:13pernah bisa menemukan
1:17:15apa itu yang melatarbelakangi
1:17:19lahirnya pasal kompensasi PKWT.
1:17:22Karena lahirnya kompensasi pasal PKWT
1:17:25itu dijelaskan di naskah akademik Cipta
1:17:29Kerja saat itu. Latar belakangnya adalah
1:17:32pengusaha kamu
1:17:35dalam melakukan PKWT tak kasih waktu
1:17:38maksimal 5 tahun.
1:17:40Nah, di situ kamu boleh melakukan
1:17:42periodisasi sesukamu lah, mau 6 bulan,
1:17:45setahunan, setahunan yang penting jangan
1:17:47langgar 5 tahunnya.
1:17:49Nah, sebagai imbalan dari situ
1:17:52pekerja yang kamu PKWT-kan harus kamu
1:17:54kasih kompensasi. Kalau 1 tahun
1:17:59atau 12 bulan itu paling sedikit
1:18:021 bulan upah. Itu dasar latar belakang
1:18:06lahirnya kompensasi PKWT. Jadi apa
1:18:09teman-teman bisa
1:18:12nantinya mencari tahu apa sih maksud
1:18:15dari pasal undang-undang perlindungan
1:18:18ketenagakerjaan ini.
1:18:20Yang pertama baca pasalnya.
1:18:22Enggak jelas
1:18:24baca penjelasannya.
1:18:26Masih enggak jelas lihat rancangannya
1:18:28sebelumnya. Masih enggak jelas cari ke
1:18:30naskah akademiknya. Masih bingung
1:18:33telepon saya tapi bayar udah [tertawa]
1:18:36urusannya beda lagi.
1:18:39Oke, enggak usah serius-serius karena
1:18:40tadi dengan Mas Lukman sudah serius.
1:18:43[tertawa]
1:18:43Jadi ini fase lahirnya
1:18:47undang-undang perlindungan
1:18:48ketenagakerjaan mulai dari naskah
1:18:50akademik
1:18:51beredar draft RUU Ketenagakerjaan dari
1:18:54draft yang baru beredar seminggu terbit
1:18:57lagi draft RUU Perlindungan
1:18:59Ketenagakerjaan kemudian menjadi
1:19:02undang-undang perlindungan
1:19:03Ketenagakerjaan yang disahkan 6 Oktober
1:19:06diberlakukan 28 Oktober 2026.
1:19:10Oke, itu ya. Jadi nek pengin tahu ini
1:19:13maknanya apa, maknanya apa lihat
1:19:15Ah, ini naskah akademiknya. Jadi kenapa
1:19:18lahir itu ya tadi udah disampaikan juga
1:19:21ya. Jadi banyak putusan apa banyak ee
1:19:24aturan yang tumpang tindih, banyak
1:19:26putusan MK dan lain sebagainya. Skip
1:19:29aja.
1:19:30Nah, isinya materi muatan 13 2003 itu
1:19:35yang tidak diubah dan 6 2023 yang masih
1:19:38relevan.
1:19:39Makanya sebenarnya kalau tadi ditanya
1:19:41hal baru,
1:19:43apa ya?
1:19:44Ya cuma itu saja.
1:19:46Yang baru itu ya hanya kalau dulu untuk
1:19:49pekerja undang-undangnya, kalau sekarang
1:19:52eh kalau dulu untuk pengusaha yang cipta
1:19:54kerja, kalau yang sekarang untuk pekerja
1:19:56gitu saja. Jadi eh lebih mudah mengingat
1:20:00dan memahaminya dan nanti enggak
1:20:02stres-stres banget pengusaha ih kok
1:20:04begini cuti kok jadi
1:20:06apa eh yang cuti bersama enggak
1:20:08diperhitungkan dengan cuti tahunan. Nah
1:20:11itu nanti kalau enggak memahami hakikat
1:20:13undang-undang ini atau ontologi dari
1:20:15undang-undang ini, stres HR-nya.
1:20:19Mau ngakal-ngakalin
1:20:21enggak stres, pahami dari awal.
1:20:23Undang-undang ini memang perlindungan
1:20:25ketenagakerjaan. Ini untuk melindungi
1:20:28tenaga kerja karena kalau berangkat dari
1:20:30situ nanti mudah menjelaskan kepada
1:20:33manajemen.
1:20:34Nah ini RUU-nya yang pertama yang
1:20:37kemudian eh apa? Dia berisi 19 bab, 224
1:20:43pasal, tapi enggak lama kemudian hasil
1:20:46apa? Harmonisasi dari badan legislasi
1:20:49menjadi 20 bab,
1:20:51pasalnya menjadi 264
1:20:53pasal ya dari eh 20 bab itu.
1:20:57Oke, anatomi. Anatominya tadi sudah
1:20:59dijelaskan oleh apa? Mas Lukman. Terima
1:21:03kasih ya ini judulnya.
1:21:05Nah cuma tadi yang apa? Belum
1:21:09bahwasanya
1:21:10undang-undang ini memberikan
1:21:14atau
1:21:16amanat kepada pemerintah untuk
1:21:18diatur lebih lanjut
1:21:20melalui 78 pasal,
1:21:2380 klausul peraturan pemerintah dan 61
1:21:27klausul terhadap peraturan menteri ada
1:21:2919 klausul.
1:21:32Nah
1:21:34saya tidak mengikuti format dari isi
1:21:38undang-undang,
1:21:40tapi saya akan
1:21:41mencoba lebih memudahkan memahami
1:21:44undang-undang ini.
1:21:46Hukum ketenagakerjaan atau perlindungan
1:21:48ketenagakerjaan itu kan bicara tentang
1:21:51subjek.
1:21:52saja sih
1:21:53yang ada di dalamnya?
1:21:56Atau
1:21:57nya siapa?
1:21:59Nah, itu nanti yang akan pertama saya
1:22:02bahas.
1:22:03Kemudian antar
1:22:05itu antar
1:22:07tenaga kerja dengan pemberi kerja ketika
1:22:09dia melakukan pola hubungan hukum
1:22:11polanya kayak apa sih?
1:22:14Dari situ kemudian
1:22:15dasar perjanjiannya apa?
1:22:18Nah, di situ nanti kemudian
1:22:19mudah-mudahan akan lebih mudah untuk
1:22:21memahami
1:22:22undang-undang ini ketika bicara
1:22:24subjeknya terus hubungannya begini, oh
1:22:25ini begini.
1:22:27Polanya begini, oh ini maksudnya ini,
1:22:29perjanjiannya ini, konsekuensinya ini,
1:22:31hak dan kewajibannya ini. Jadi, inti
1:22:34yang akan saya paparkan ada di bagian
1:22:37ini.
1:22:39Nah, ini teman-teman tadi sudah
1:22:40disinggung jadi
1:22:43undang-undang sekarang menyebutnya
1:22:44sebagai tenaga kerja dan membaginya
1:22:47menjadi pekerja yang formal dan pekerja
1:22:49informal termasuk di dalamnya ada
1:22:51pekerja platform digital.
1:22:54Ini yang dimaksud dengan
1:22:55tenaga kerja.
1:22:57Nah, artinya apa?
1:22:58Sekarang
1:23:00dari undang-undang perlindungan
1:23:02ketenagakerjaan sudah lebih luas lagi.
1:23:06Saya ingat betul karena waktu itu saya
1:23:08menulis disertasi saya tentang
1:23:11kerja informal dan pola-pola hubungan
1:23:13kerjanya itu
1:23:15di mana
1:23:16dulu LIPI pernah melakukan penelitian
1:23:19yang kemudian menjawab bahwa
1:23:22undang-undang ketenagakerjaan saat itu
1:23:24hanya dipatuhi atau mencakup 30% saja
1:23:28dari seluruh pola hubungan kerja yang
1:23:30ada.
1:23:31Lah, dengan undang-undang perlindungan
1:23:33tenaga kerja ini, ini tentunya menjadi
1:23:35satu berkah
1:23:37karena tidak hanya pekerja formal tapi
1:23:39pekerja informal dan platform digital
1:23:41sudah menjadi bagian keluarga dari
1:23:45undang-undang
1:23:46perlindungan ketenagakerjaan.
1:23:49Nah, ini
1:23:50pemberi kerjanya.
1:23:52Jadi,
1:23:54ini
1:23:55menjadi penting karena
1:23:56konsep
1:23:58hubungan kerja itu nanti berubah.
1:24:00Kalau dulu hubungan kerja dikonsepkan
1:24:02pengusaha dengan pekerja, sekarang
1:24:05hubungan kerja dikonsepkan antara
1:24:07pemberi kerja.
1:24:08Artinya apa? Pengusaha hanya bagian dari
1:24:11pemberi kerja saja. Nah, ini
1:24:14kualifikasi pemberi kerja. Termasuk
1:24:17usaha sektor informal itu juga pemberi
1:24:19kerja.
1:24:20Yayasan Badan Lembaga Negara Non APBN
1:24:23itu juga pemberi kerja.
1:24:25Terus kemudian bentuk usaha yang
1:24:27berbadan hukum dan tidak berbadan hukum
1:24:29itu juga pemberi kerja.
1:24:31Nah, pembagiannya terjadi di mana?
1:24:35Di hubungan
1:24:36antar pihak ini.
1:24:38Kalau pemberi kerja berhubungan dengan
1:24:40pekerja formal, itu menjadi hubungan
1:24:42kerja. Ini yang menjadi
1:24:45core
1:24:47dari undang-undang perlindungan
1:24:48ketenagakerjaan.
1:24:51Dasarnya ada perjanjian kerja, unsurnya
1:24:54harus ada pekerjaan, upah, dan perintah.
1:24:57Ini core-nya ada di sini,
1:24:59ya.
1:25:00Nah, [menghela napas][terkesiap]
1:25:02tadi saya sudah singgung perjanjian
1:25:04kerja
1:25:05tentu hanya ada dua yang kita kenal.
1:25:09Perjanjian kerja yang waktu tidak
1:25:11tertentu dan waktu yang tertentu. Saya
1:25:14tidak akan membahas yang eh
1:25:16waktu tidak tertentu,
1:25:18tapi saya akan
1:25:20membahas yang perjanjian kerja waktu
1:25:22tertentu. Di aturan perlindungan ini
1:25:25batas waktu 4 tahun, perpanjangan dua
1:25:27kali eh apa?
1:25:29eh periode kontrak pertama dua tahun,
1:25:32kemudian bisa diperpanjang dua kali
1:25:34paling lama 1 tahun, 1 tahun.
1:25:36Kalau ini dibilang baru, enggak.
1:25:39Kenapa?
1:25:4013 2003 juga begitu dulu. Tiga eh
1:25:45satu, terus pembaharuan
1:25:48ya, perpanjangan satu kali, pembaharuan
1:25:50terus kemudian
1:25:52eee apa? setelah itu bisa diperbaharui 2
1:25:54tahun.
1:25:56Nah, itu
1:25:57sebenarnya modelnya seperti itu. Jadi
1:26:00kalau dibilang baru menurut saya enggak
1:26:02barulah ini hanya apa istilahnya
1:26:04modifikasi saja. Jadi tidak terlalu
1:26:06sulit juga memahami eee
1:26:09aturan PKWT yang ini. Nah,
1:26:13di sini saya enggak akan bicara panjang
1:26:15tentang hukumnya, tapi saya akan
1:26:18memberikan pandangan saya tentang
1:26:22apa
1:26:23aturan yang membatasi
1:26:26dan eee apa tadi
1:26:29pembatasan dan eee
1:26:32ya yang 2 tahun dan perpanjangan satu
1:26:34kali ya dengan maksimal masa kerja 4
1:26:37tahun itu. Jadi saya membuat catatan
1:26:38yang pertama.
1:26:40Periode PKWT paling lama 2 tahun dengan
1:26:43perpanjangan 2 kali 1 tahun paling lama
1:26:45yang didampingi nah ini.
1:26:48Ingat
1:26:49PKWT didampingi dengan pasal ganti rugi.
1:26:53Itu yang bikin perusahaan takut itu di
1:26:55situ.
1:26:57Karena keberadaan pasal ganti rugi ini
1:27:00pasti akan menimbulkan kekhawatiran bagi
1:27:03pengusaha jika harus mengakhiri PKWT
1:27:05sebelum
1:27:06waktunya karena persoalan kinerja.
1:27:10Padahal
1:27:11intinya kenapa sekarang implementasinya
1:27:13perusahaan lebih suka PKWT dulu baru
1:27:16diangkat jadi karyawan tetap.
1:27:18Itu kan pertimbangannya banyak.
1:27:20Bisa karena kondisi perusahaan yang lagi
1:27:24bisa karena menganggap masa probation
1:27:26untuk PKWTT atau karyawan tetap yang 3
1:27:29bulan itu pendek banget sih.
1:27:31Nah, biar aku yakin bahwa pekerja yang
1:27:35ku hire ini benar tak tonton dulu
1:27:37melalui kontrak. Kalau kontrak kamu
1:27:39kinerjanya bagus tak angkat.
1:27:41Itu kan
1:27:43implementasinya atau praksisnya itu kan
1:27:46seperti itu.
1:27:48Nah,
1:27:49catatan saya yang kedua, nah ini sudah
1:27:51saya sampaikan, PKWT dalam praktik
1:27:54kerap dijadikan alternatif untuk
1:27:55mengetahui kinerja ya ini fakta ya kan
1:27:58karena masa percobaan PKWTT 3 bulan
1:28:00dianggap tidak cukup.
1:28:02Terus kemudian kompensasi PKWTT
1:28:05berdasarkan naskah akademik ini tadi
1:28:07saya sudah sampaikan itu dasarnya itu
1:28:10adalah karena
1:28:12pengusaha sudah diberikan kebebasan. Lah
1:28:14sekarang sudah suruh bayar kompensasi
1:28:18terus kemudian kebebasannya dirampas
1:28:20oleh undang-undang. Ah ini yang
1:28:22menyedihkan buat pengusaha makanya
1:28:24selamat untuk
1:28:26teman-teman pekerja ya karena
1:28:28apa? Hakikat dari kompensasi PKWT ini
1:28:32sudah dirubah total
1:28:34dari
1:28:35[menghela napas]
1:28:35semula sebagai
1:28:37imbalan atas kebebasan perusahaan
1:28:39menentukan periode waktu sekarang tidak
1:28:41ada urusan dengan itu.
1:28:44Yang kedua eh yang berikutnya
1:28:45implementasi PKWT dengan ketentuan pasal
1:28:47ganti rugi akan mengarahkan pada pola
1:28:49PKWT 1 + 1
1:28:52+ 1 atau 6 + 1 + 6. Artinya apa?
1:28:56Ketentuan PKWT
1:28:58dapat memperpendek masa kerja pekerja.
1:29:01Jadi
1:29:02maksud undang-undang memberikan
1:29:04perlindungan tapi kalau pengusahanya
1:29:06kemudian melakukan pola yang 6 + 1 1
1:29:11bahkan 1 hari ini saya menerima telepon
1:29:14dari klien saya. Mas kami biasanya
1:29:176 3 3
1:29:20ada yang 6
1:29:22+ 6 6.
1:29:24Lah artinya kalau 6
1:29:263 kali 6 bulan 3 kali itu kan cuma 1
1:29:28tahun setengah.
1:29:29Nah dengan pembatasan ini kalau
1:29:31perusahaannya komplain karena kebetulan
1:29:33klien saya banyak multinational company
1:29:35ya sudah selesai.
1:29:37Nah kalau begitu siapa yang rugi?
1:29:39Pekerja dong. Mestinya dia masih bisa
1:29:42kalau umpamanya aturan yang lama masih
1:29:44bisa 5 tahun stay di situ
1:29:46dengan adanya aturan ini dia justru
1:29:48hanya 1 tahun setengah
1:29:50dan harus cari kerja lagi.
1:29:52Nah, ini yang
1:29:55sangat terasa bahwa
1:29:57aturan ini tidak memperhatikan bagaimana
1:30:00implementasi dan kenapa
1:30:03perusahaan banyak melakukan
1:30:05kontrak-kontrak dulu baru kemudian
1:30:06mengangkat menjadi karyawan tetap.
1:30:09Walaupun kalau bicara hukumnya PKWT yang
1:30:12sesuai undang-undang itu tidak akan
1:30:14pernah dapat berubah menjadi PKWTT.
1:30:17Kenapa?
1:30:18Jenis dan sifat pekerjaan yang berbeda.
1:30:21PKWT itu untuk pekerjaan yang sementara
1:30:23dan tertentu.
1:30:26PKWTT untuk pekerjaan yang tetap dan
1:30:28terus menerus.
1:30:30Jadi
1:30:31enggak mungkin
1:30:33apa? Satu pekerjaan yang bisa di PKWT
1:30:36berubah menjadi PKWTT untuk pekerjaan
1:30:38yang sama. Itu kalau ngomongin hukumnya.
1:30:41Tapi ngomongin implementasinya sudah
1:30:44enggak mempedulikan apa jenis dan sifat
1:30:47pekerjaannya. Jadi lebih pada fokus
1:30:50administrasinya saja.
1:30:52Nah, kemudian
1:30:56ganti rugi PKWT tidak dibayar apabila
1:30:59berakhirnya kontrak disebabkan
1:31:00meninggal, PKWT berakhir dan lain
1:31:03sebagainya ya. Ini ada di ee ketentuan
1:31:05undang-undang.
1:31:07Tapi ingat kita masih punya SEMA nomor 3
1:31:0920 ee tahun 2023 di mana
1:31:13SEMA itu tidak mengecualikan ganti rugi.
1:31:17Ya, pokoknya kalau siapa yang mengakhiri
1:31:19dia wajib bayar ganti rugi. SEMA-nya
1:31:21begitu.
1:31:22Makanya saya menulis di ee apa namanya
1:31:25hukum online
1:31:26sebagai anotasi.
1:31:28Kok tumben nih baru hari ini Mahkamah
1:31:29Agung menerbitkan surat edaran yang
1:31:33selama ini
1:31:34selebihnya ini hanya satu aja nih.
1:31:36Selebihnya selalu memberikan jalan
1:31:38keluar dari kebuntuan masalah
1:31:40hukum ketenagakerjaan tapi di bagian
1:31:42ganti rugi ini justru
1:31:45menyulitkan.
1:31:47Karena logikanya apa?
1:31:49Ganti rugi PKWT kalau enggak ada
1:31:51pengecualiannya
1:31:53itu
1:31:54bagaimana ketika ada seorang
1:31:56pekerja PKWT melakukan fraud
1:31:59ya
1:32:00kemudian kita
1:32:01berhentikan ya dengan rezim
1:32:04undang-undang yang lama misalnya
1:32:05pelanggaran bersifat mendesak kita
1:32:07akhiri kontraknya
1:32:09lalu apa yang terjadi?
1:32:11Kalau dia baru bekerja 6 bulan sementara
1:32:13kontraknya 1 tahun masa sudah perusahaan
1:32:16rugi karena fraud yang dilakukan oleh
1:32:19pekerja masih harus membayar sisanya kan
1:32:22tidak masuk akal.
1:32:24Jadi sebenarnya pembayaran ganti rugi
1:32:27itu tergantung alasan PHK-nya. Nah ini
1:32:30eh mudah-mudahan Mahkamah Agung nanti
1:32:33bisa memperbaiki eh apa? surat edaran
1:32:36ini atau menyesuaikan dengan ketentuan
1:32:38undang-undang ini atau setidaknya dalam
1:32:40penerapannya mengikuti perkembangan
1:32:42hukum ketenagakerjaan yang ada saat ini.
1:32:45Eh kemudian
1:32:47terkait pelanggaran PKWT
1:32:49pelanggaran PKWT diatur kalau umpamanya
1:32:53eh jenis dan sifat pekerjaannya
1:32:55dilanggar terus kemudian apa? eh
1:32:59pekerja
1:33:01demi hukum berubah statusnya menjadi
1:33:03karyawan PKWT itu mekanismenya cuma
1:33:06suruh
1:33:07apa? eh dapat penetapan dari pegawai
1:33:09pengawas sama sudah dirundingkan
1:33:12bipartit. Nah kalau itu sudah dilakukan
1:33:14pergi ke
1:33:15Pengadilan Negeri.
1:33:17Nah
1:33:18ketentuan ini ini ketentuan yang
1:33:21dulu diputuskan oleh putusan Mahkamah
1:33:24Konstitusi nomor 7 tahun 2014.
1:33:28Mau tidak Mahkamah Konstitusi eh sorry
1:33:30Mahkamah
1:33:31eh Pengadilan Negeri mengesahkan produk
1:33:33dari nota pemeriksaan pengawas
1:33:35ketenagakerjaan jawabannya enggak mau.
1:33:38Kenapa? karena
1:33:40undang-undang Peradilan Umum tidak punya
1:33:42kewenangan untuk melakukan pengesahan
1:33:44itu. Nah sekarang menjadi
1:33:46pasal di undang-undang perlindungan
1:33:48ketenagakerjaan.
1:33:50Artinya apa? Ketika pasal ini
1:33:53akan bisa diterapkan atau diberlakukan
1:33:55semestinya nanti ada koordinasi antar
1:33:58lembaga paling tidak atau kemudian ada
1:34:00aturan supaya pengadilan negeri mau
1:34:02menerima ini, kan.
1:34:05Itu ee terkait catatan saya mengenai ee
1:34:08PKWT yang pertama. Nah, terkait
1:34:10keberlakuan.
1:34:12Jadi, ketentuan Undang-Undang
1:34:14apa Perlindungan Ketenagakerjaan ya UPK
1:34:16yang mengatur PKWT untuk 2 tahun dan
1:34:19dapat diperpanjang 2 kali dinyatakan
1:34:21akan diatur lebih lanjut dengan PP, tapi
1:34:24ini apa PP-nya borongan.
1:34:26Oleh karena PP 35 mengatur
1:34:29periode PKWT 5 tahun, maka PP 35-nya ini
1:34:33sudah menjadi tidak berlaku.
1:34:36Nah, pertanyaannya pasti teman-teman apa
1:34:38sih ukuran
1:34:40bertentangan itu? Nah, ini menjadi
1:34:42penting.
1:34:44Jadi, dalam penjelasan Undang-Undang ini
1:34:46ada yang dimaksud dengan bertentangan
1:34:49itu apa?
1:34:50Bertentangan itu artinya secara
1:34:53kualitas dan secara kuantitas.
1:34:57Nah, kita lihat dari kualitasnya
1:35:00baik yang mana dari hakikat perlindungan
1:35:02ini? Ya tentu baik yang sekarang.
1:35:05Nah, kalau baik yang sekarang berarti
1:35:07yang diatur oleh PP 35 yang bagian
1:35:10tentang ee 5 tahun itu menjadi tidak
1:35:13berlaku lagi berdasarkan pasal 310.
1:35:17Nah, itu indikator untuk melihat
1:35:20tadi tentang
1:35:22bertentangan itu ukurannya apa? Kualitas
1:35:25dan kuantitasnya.
1:35:28Kemudian sebagian ketentuan PKWT yang
1:35:30memerlukan aturan teknis dalam
1:35:32Undang-Undang Perlindungan
1:35:33Ketenagakerjaan akan diatur dalam
1:35:35Peraturan Pelaksana paling lambat 28
1:35:37Oktober 2027. Kalau pasal 91-nya itu
1:35:41bilang
1:35:42dari pasal
1:35:4480 yang ngatur PKWT itu sampai dengan ee
1:35:48apa ketentuan
1:35:50ee yang mendelegasikan kewenangan ini
1:35:52itu dibilang diatur dengan Peraturan
1:35:55Pelaksana dulu. Ini sekarang sudah
1:35:56ramai.
1:35:57Ada yang menafsirkan bahwa
1:36:00semuanya ini hanya
1:36:02akan berlaku satu tahun yang akan
1:36:04datang. Ya, boleh-boleh saja, enggak
1:36:06salah, gitu toh. Tapi
1:36:09harus kembali pada ontologi atau
1:36:11hakikatnya.
1:36:12Kalau kemudian
1:36:14kita bicara undang-undang, normanya itu
1:36:17sudah bilang
1:36:18kontrak pertama paling lama 2 tahun
1:36:21dapat diperpanjang 1 tahun paling lama
1:36:24dan dua kali.
1:36:26Nah,
1:36:27artinya apa? Ketika pun pemerintah
1:36:30menerbitkan peraturan pelaksana, itu
1:36:33enggak boleh men-downgrade nilai itu
1:36:35atau tidak boleh mengurangi itu.
1:36:38Paling dia akan mengatur tentang
1:36:40oh kalau
1:36:42PKWT-nya sudah ditandatangani sebelum 28
1:36:46Oktober, itu masih bisa diberlakukan.
1:36:49Oh, kalau waktu itu baru
1:36:53tiga kali, tapi masih di belakang apa?
1:36:57eh
1:36:58pengundangan
1:36:59undang-undang ini, itu juga masih belum
1:37:02dihitung. Ah, paling begitu. Tapi tidak
1:37:04akan menghilangkan
1:37:06paling lama 2 tahunnya ini dan kemudian
1:37:08dapat diperpanjang dua kali 1 tahun, 1
1:37:10tahun itu.
1:37:11Objektifnya apa yang mau saya sampaikan?
1:37:14Sejak berlakunya UUPK mengenai eh apa?
1:37:17ketentuan ini, ya kita sudah harus
1:37:20ikutin, khususnya norma-norma pokoknya
1:37:23ini.
1:37:25Nah, kalau teman-teman menggunakan
1:37:26preseden atau eh kejadian waktu 13 eh
1:37:29sori waktu eh Cipta Kerja 11/2020 dengan
1:37:33PP 35, itu tidak apple to apple.
1:37:36Di mana tidak apple to apple-nya?
1:37:3913/2003
1:37:41dengan 11/2020
1:37:43posisinya saat itu hanya
1:37:45tiga,
1:37:46menghapus,
1:37:48mengatur baru, terus kemudian apa? eh
1:37:53menghapus, mengatur baru, terus kemudian
1:37:55mengubah.
1:37:57Tapi 13/2003-nya masih hidup.
1:38:00Nah, itu yang pertama relasi antara 13
1:38:042003 dengan 11 2020. Yang kedua,
1:38:09Cipta Kerja waktu itu
1:38:11itu memang benar-benar kacau
1:38:13undang-undang itu ya.
1:38:14Jadi, memisahkan norma yang seharusnya
1:38:18diatur undang-undang
1:38:20kepada peraturan pemerintah. Apa itu?
1:38:23Alasan PHK dibuat tidak linier dengan
1:38:26alasannya. Dengan apa? Memisahkan
1:38:29kompensasinya ada di Peraturan
1:38:31Pemerintah 35. Nah, ini beda dengan yang
1:38:33sekarang. Kalau yang sekarang sudah
1:38:35jelas alasan PHK semua linier dengan
1:38:38kompensasi, semua linier dengan
1:38:40kompensasi. Artinya apa? Ya sudah bisa
1:38:42dijalankan.
1:38:44Bahwa nanti operasional teknisnya masih
1:38:46perlu pengaturan, oke. Itu yang nanti
1:38:49menjadi rujukan di dalam eh peraturan
1:38:52pemerintahnya itu. Tapi saat ini kita
1:38:54sudah harus melihat itu sebagai sesuatu
1:38:57yang berlaku dan harus kita ikuti.
1:39:00Ya.
1:39:02Nah, ini hubungan sektor informal
1:39:05antara pemberi kerja dalam hal ini
1:39:07perseorangan dan keluarga, terus
1:39:09dasarnya kesepakatan tadi sudah
1:39:11dijelaskan oleh Mas Lukman, tadi juga ke
1:39:13Pengadilan Negeri sudah.
1:39:15Terus
1:39:16hubungan pekerjaan tertentu ya.
1:39:19Ini hubungan antara pemberi kerja dengan
1:39:21pekerja. Nah, ini karena di sini sudah
1:39:24pemberi kerja artinya
1:39:25perusahaan-perusahaan yang ya eh formal
1:39:28itu juga bisa mempekerjakan
1:39:31pekerja-pekerja yang
1:39:33berbasis platform digital itu.
1:39:35Jadi, ketika misalnya kita butuh
1:39:38programmer
1:39:40nah kita cari
1:39:41melalui freelance. Nah, kemudian ketika
1:39:43kita hire untuk
1:39:45eh apa? membuat atau membangun
1:39:47artificial intelijen di perusahaan itu
1:39:50enggak perlu jadi PKWT kita.
1:39:52Kita bisa gunakan perjanjian kemitraan
1:39:54atau perjanjian jasa atau services. Nah,
1:39:59detailnya ini sudah ada RUU-nya juga.
1:40:01RUU-nya adalah RUU Perlindungan Pekerja
1:40:04Ekonomi GIG. Jadi, ini nanti akan di
1:40:08larikan
1:40:09operasionalnya di undang-undang yang
1:40:11baru kalau sudah terbit.
1:40:14Nah, sekarang alih daya. Alih daya ada
1:40:16tiga pola sekarang di dalam
1:40:19eh apa namanya? undang-undang
1:40:21perlindungan ketenagakerjaan.
1:40:24Pola yang pertama itu pola alih daya
1:40:26perusahaan swasta.
1:40:29Perusahaan swasta alih dayanya dibatasi
1:40:32menjadi empat pekerjaan saja.
1:40:34Jadi,
1:40:36usaha cleaning service, terus catering,
1:40:40terus security sama transportasi untuk
1:40:43eh pekerja atau buruh.
1:40:45Nah, ini yang
1:40:47eh kemudian kok dibeda-bedakan gitu ya.
1:40:50[tertawa] Jadi,
1:40:51sekarang
1:40:52eh perusahaan-perusahaan swasta kalau
1:40:54mau menyerahkan sebagian pelaksanaan
1:40:56pekerjaannya hanya
1:40:58terkait empat jenis pekerjaan ini saja.
1:41:01Tapi,
1:41:02berbeda ketika pola alih dayanya itu
1:41:05antara perusahaan pemberi pekerjaan
1:41:07dengan
1:41:09perusahaan pertambangan atau
1:41:11perminyakan.
1:41:13Kalau perusahaan pertambangan dan
1:41:14perminyakan itu
1:41:17selain
1:41:19apa? eh
1:41:20bisa menyerahkan sebagian pelaksanaan
1:41:23pekerjaannya kepada
1:41:25pihak ketiga, dia juga bisa
1:41:27tetap untuk
1:41:30melakukan pekerjaan-pekerjaan penunjang
1:41:32di sektornya dia.
1:41:34Jadi, sederhananya gini karena saya
1:41:36lebih banyak di eh klien oil and gas ya.
1:41:39Eh, apa namanya? core business oil and
1:41:42gas itu sebenarnya hanya
1:41:44mencari lahan minyak, kemudian
1:41:47mengeksploitasi dan eh apa kemudian
1:41:49setelah itu menutup gitu kan. Nah, kalau
1:41:51urusan ngebor, bikin sumur atau
1:41:54melakukan pemipaan itu bukan
1:41:57core-nya dia.
1:41:58Nah,
1:42:00ini kan menjadi aneh. Kalau kita bicara
1:42:02multinational company yang dari Eropa,
1:42:05dari Cina, dari Inggris yang di seluruh
1:42:08dunia kalau kita buka webnya oil and gas
1:42:11company gitu toh.
1:42:12Tahu-tahu gara-gara ke Indonesia terus
1:42:14jadi perusahaan contract services
1:42:17company gitu. Padahal eh
1:42:20[menghela napas][tertawa]
1:42:20apa contract service company itu sudah
1:42:22ada sendiri perusahaan-perusahaan yang
1:42:24khusus ngebor, khusus melakukan seismik,
1:42:27khusus apa melakukan piping itu sudah
1:42:30ada sendiri.
1:42:31Nah, kalau mengikuti undang-undang ini
1:42:33ini apa eh perusahaan-perusahaan raksasa
1:42:37yang dari luar itu
1:42:39apa ya mau gitu loh. Nah, ini yang nanti
1:42:42jadi PR dari teman-teman SKK Migas untuk
1:42:45kemudian eh apa bagaimana sih eh
1:42:48mengimplementasikan ketentuan ini gitu.
1:42:51Tapi objektifnya
1:42:53dengan undang-undang ini
1:42:55mereka yang di pertambangan dan
1:42:56perminyakan kan diberikan keleluasaan
1:42:58lebih. Sepanjang itu penunjangmu
1:43:01silakan. Ya contohnya di
1:43:03apa oil and gas ya tadi piping, drilling
1:43:05itu kan masih masuk eh golongan
1:43:07penunjang karena begitu itu selesai ya
1:43:09sudah sana pergi kan gitu.
1:43:11Nah, kalau di BUMN
1:43:14BUMN sama juga dia mendapat
1:43:17apa keistimewaan juga selain empat
1:43:19pekerjaan eh
1:43:21yang tadi itu
1:43:22dia juga diberikan keleluasaan untuk
1:43:25pekerjaan penunjang yang lain tapi
1:43:27syaratnya harus dengan anak perusahaan
1:43:29sendiri.
1:43:30Oke ya cuma pertanyaannya kemudian
1:43:34ketika sektor usaha BUMN ini
1:43:38sama dengan yang swasta
1:43:40pertanyaannya swasta sanggup enggak
1:43:44dengan
1:43:45BUMN sekarang itu kan. Tapi ya inilah
1:43:48nasionalisme. Jadi [tertawa]
1:43:50apa eh kita mengedepankan eh apa
1:43:53kepentingan bangsa dan negara tentunya
1:43:56ya. Jadi nanti ketika ini benar bisa
1:43:59berjalan tentunya akan menjadi sangat eh
1:44:01efisien eh perusahaan-perusahaan BUMN
1:44:04dan mudah-mudahan bisa lebih
1:44:06menyejahterakan bangsa dan negara kita.
1:44:10Nah, anotasinya. Ini yang sebelah kiri
1:44:13itu
1:44:14ee apa? abstrak dari aturan hukumnya.
1:44:17Saya hanya ingin membacakan anotasi saya
1:44:20bahwa pekerja alih daya atau saya
1:44:22menyebutnya PKWT indirect, masa kerjanya
1:44:26juga dihitung sejak join date.
1:44:29Sama dengan PKWT yang direct.
1:44:32Nah, ini problem.
1:44:35Jadi,
1:44:37pekerja-pekerja yang nanti akan
1:44:39mengerjakan pekerjaan yang sama,
1:44:43itu kalau sudah 4 tahun
1:44:45ee periode kontraknya,
1:44:48dia juga harus menjadi karyawan tetap.
1:44:50Nah, ini juga sesuatu yang baik buat
1:44:53pekerja karena pekerja juga akan sangat
1:44:55terlindungi.
1:44:57Jadi, sepanjang objek pekerjaannya masih
1:44:59ada dia akan menjadi pekerja
1:45:02PKWTT. Ini ini apa? terkait ee
1:45:07status
1:45:08kepegawaian dari
1:45:10pekerja alih daya.
1:45:11Nah, yang menjadi persoalan,
1:45:14karakteristik pekerjaan penunjang alih
1:45:16daya adalah tetap dan terus menerus
1:45:19berdampingan dengan
1:45:21pekerjaan utama.
1:45:22Jadi, pekerjaan alih daya ini kan bukan
1:45:25pekerjaan yang sementara.
1:45:27Sementara untuk perusahaan alih dayanya
1:45:30yes,
1:45:31tapi pekerjaannya sendiri itu pekerjaan
1:45:33yang terus menerus dan berdampingan
1:45:35dengan core-nya atau pekerjaan utama.
1:45:37Contoh apa? Misalnya di sini kan empat
1:45:40pekerjaan kita ambil security.
1:45:42Security ketika perusahaan itu berdiri
1:45:44sampai kemudian dia nanti tutup,
1:45:47ketika dia memerlukan security kan
1:45:49security itu ya ada terus.
1:45:52Artinya apa?
1:45:53karakteristik
1:45:54pekerjaan alih daya itu
1:45:57tetap dan terus menerus.
1:46:00Tapi kemudian kenapa dibatasin gitu loh.
1:46:03Nah, ini yang tentunya
1:46:06hakikat dari apa namanya ee
1:46:10pekerjaan alih dayanya menjadi tidak
1:46:12sampai. Jadi
1:46:14apa? Eee
1:46:17PKWT
1:46:19periode PKWT nya seharusnya itu menjadi
1:46:21tidak dibatasi ya.
1:46:23Nah, kemudian
1:46:25potensi PHK terhadap pekerja alih daya
1:46:27akan muncul apabila perjanjian alih
1:46:29dayanya tidak diperpanjang oleh pemberi
1:46:30kerja. Iya.
1:46:32Pasti. Ini kita ngomongin yang swasta
1:46:34sekarang. Kalau yang BUMN ya sudahlah.
1:46:37Yang apa? Minyak sama pertambangan ya
1:46:39sudahlah wong itu perusahaan-perusahaan
1:46:41sendiri, punya sendiri dia nantinya.
1:46:43Cuma yang swasta ini
1:46:45ketika pekerjaannya masih yang sama
1:46:48pemberi kerja pasti oh ini sudah 4 tahun
1:46:51ya? Oh ini sudah mau perpanjangan dua
1:46:53kali ya? Ah aku enggak mau pekerja yang
1:46:55ini itu kan karyawanmu hubungan kerjanya
1:46:57sama kamu mbok bawa aja monggo. Aku mau
1:46:59hire
1:47:00perusahaan alih daya dengan pekerja yang
1:47:02baru.
1:47:03Supaya apa? Supaya bisa kontrak lagi.
1:47:05Lah terus ketika yang lama dibawa oleh
1:47:09perusahaan alih daya itu
1:47:11ya kalau dia dapat kerjaan.
1:47:14Kalau enggak dapat kerjaan
1:47:15nasibnya apa?
1:47:17PHK dong.
1:47:18Nah ini ini kan eee apa
1:47:21ketika diterapkan dalam eee
1:47:23bisnisnya bagaimana bentuknya
1:47:26tantangannya menjadi banyak sekali ya.
1:47:28Nah kemudian
1:47:30jadi
1:47:30sebenarnya dulu ada putusan MK kalau
1:47:33enggak salah nomor 27 ya tahun eee
1:47:35sekitar 2012 atau berapa ya itu yang
1:47:38intinya
1:47:40alih daya itu atau outsourcing saat itu
1:47:43dinyatakan bertentangan dengan
1:47:45Undang-Undang Dasar kalau tidak memenuhi
1:47:47syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah
1:47:49Konstitusi.
1:47:50Mahkamah Konstitusi waktu itu
1:47:51mensyaratkan
1:47:53alih daya boleh
1:47:54dan tidak bertentangan kalau satu
1:47:56karyawannya karyawan tetap
1:47:59dengan perusahaan alih daya. Yang kedua
1:48:02kalau dia karyawan kontrak boleh tapi
1:48:05terapkan
1:48:10yang artinya apa?
1:48:12Ketika objek pekerjaannya masih ada dia
1:48:14berhak tetap kerja di situ.
1:48:16Berikan pengakuan masa kerja.
1:48:19Upahnya jangan mbok bedakan dengan
1:48:20pekerja dari perusahaan pemberi kerja.
1:48:23kan itu.
1:48:25sebenarnya ketika itu dijalankan dan
1:48:28kemudian ada
1:48:30apa eh kompensasi PKWT untuk pekerja
1:48:33itu, itu sebenarnya sudah cukup.
1:48:35Tapi sekarang
1:48:36sudah dapat kompensasi dan sudah
1:48:38dibatasi sehingga otomatis harus switch
1:48:42menjadi
1:48:43karyawan tetap atau kemudian mengganti
1:48:45karyawan itu semua.
1:48:49Nah, ini pola alih dayanya.
1:48:52Jadi, pola alih daya dengan periode PKWT
1:48:57eh indirect yang disamakan dengan PKWT
1:48:59direct dan pendirian anak usaha alih
1:49:02daya terbaca sampai pada pelindunganya.
1:49:05Jadi,
1:49:06ya bisa dibaca bahwa ini memang
1:49:08memberikan bentuk pelindunganya eh dari
1:49:10negara ya setuju, tetapi kehilangan
1:49:12hakikat dari alih dayanya.
1:49:15Jadi, perusahaan kayak minyak, kayak
1:49:17tambang yang mestinya efisien karena dia
1:49:20apa bisa menyerahkan eh pekerjaan
1:49:23penunjangnya kepada pihak ketiga
1:49:25sekarang dia harus mengurusi
1:49:27resource
1:49:28atau pekerja-pekerja alih daya atau anak
1:49:30perusahaan yang baru.
1:49:32Nah, kemudian Undang-Undang Perlindungan
1:49:34Ketenagakerjaan memberikan keleluasaan
1:49:36kepada BUMN dan swasta sektor
1:49:39pertambangan dan minyakan untuk
1:49:41melakukan kegiatan alih daya di luar
1:49:43empat jenis pekerjaan alih daya dengan
1:49:45kewajiban mendirikan anak perusahaan.
1:49:49Undang-Undang Perlindungan
1:49:50Ketenagakerjaan memberikan keleluasaan
1:49:52yang sama kepada BUMN dengan syarat
1:49:54mendirikan anak perusahaan. Hal tersebut
1:49:56bersifat ini ya saya berani tulis
1:49:58diskriminatif karena banyak perusahaan
1:50:00swasta yang memiliki sektor usaha sama
1:50:02dengan
1:50:03BUMN. Swasta akan menjadi sulit ber-
1:50:06kompetisi.
1:50:07Ya sekarang BUMN perbankan ada perbankan
1:50:10swasta, penerbangan ada penerbangan
1:50:12swasta.
1:50:13Iya kan?
1:50:14Terus kemudian apa lagi? Kan banyak
1:50:16sekali yang semuanya berkompetisi dengan
1:50:18swasta. Tapi yang ini dibatasi, yang ini
1:50:20di-
1:50:21bebaskan.
1:50:23Nah.
1:50:25Ya saya tahu saya diundang karena Pindo
1:50:27enggak berani ngomong yang begini-begini
1:50:29kan saya suruh ngomong
1:50:31[tertawa]
1:50:33apa?
1:50:34ini apa? contohnya gitu ya. Nah,
1:50:37kewajiban BUMN mendirikan anak
1:50:39perusahaan untuk kegiatan alih daya akan
1:50:40menambah jumlah anak perusahaan. Hal
1:50:42tersebut sebenarnya tidak sejalan juga
1:50:45dengan instruksi Presiden nomor 7 2026
1:50:49mengenai
1:50:50BUMN yang sedang menata 1.077 anak
1:50:53perusahaan dan cucu perusahaan menjadi
1:50:54200 entitas. Ya walaupun mitigasinya
1:50:57bisa ya mitigasinya BUMN dapat melakukan
1:51:00transformasi bisnis dari anak perusahaan
1:51:03atau cucu perusahaan yang tidak sehat
1:51:05atau dorman menjadi perusahaan alih
1:51:07daya. Itu kan gampang aja tinggal
1:51:09eh anggaran dasar perusahaannya
1:51:11disesuaikan kemudian perizinan alih
1:51:13dayanya diurus.
1:51:18Nah,
1:51:19dari sini ketika bicara pelanggarannya
1:51:21sama nih kalau ada pelanggaran terhadap
1:51:24apa? eh pekerja alih daya yang
1:51:26dipekerjakan untuk pekerjaan yang core
1:51:28atau yang utama itu juga
1:51:31demi hukum statusnya berubah menjadi
1:51:34pekerja perusahaan pemberi kerja.
1:51:36Mekanismenya sama supaya
1:51:39minta pengesahan ke Pengadilan Negeri
1:51:41kalau sudah ada nota pemeriksaan dan
1:51:44sudah pernah dipipartitkan. Ya ini
1:51:46pertanyaannya
1:51:47apakah Pengadilan Negeri berdasarkan
1:51:49Undang-Undang Peradilan Umum berwenang
1:51:51mengesahkan nota pemeriksaan pegawai
1:51:52pengawas ketenagakerjaan
1:51:55putusan MK nomor 7 2014
1:51:58mengenai hal tersebut sejak diputus
1:51:59sampai saat ini tidak dapat
1:52:01diimplementasikan.
1:52:02Frasa demi hukum seharusnya dinyatakan
1:52:05oleh hakim setelah melalui proses hukum.
1:52:07Artinya apa? ya dibawa ke pengadilan
1:52:09dulu lah biar hakim yang menilai benar
1:52:12enggak ini bisa berubah menjadi
1:52:15karyawan pemberi kerja.
1:52:17Jadi jangan hanya mendasarkan
1:52:21nota pemeriksaan pengawas
1:52:23ketenagakerjaan.
1:52:26Nah, kemudian terkait keberlakuan ya ini
1:52:30apa? Saya enggak banyak kok komentarnya
1:52:32yang ini apa? Habis ini nanti bicara hak
1:52:35sedikit terus selesai. Perusahaan alih
1:52:37daya menyesuaikan dengan UOPK
1:52:40terus kemudian paling lama 1 tahun sejak
1:52:4228 Oktober 20 26 Perjanjian alih daya
1:52:46yang berjalan masih berlaku sampai
1:52:48berakhirnya perjanjian. Nah, kalau yang
1:52:49kayak begini ini enggak usah
1:52:51ditunggu-tunggu peraturan
1:52:52pelaksanaannya. Ini clear undang-undang
1:52:53sudah bilang yang sudah masih berjalan
1:52:56jalan no, yang masih ini persiapkan
1:52:58terakhir 2027. Nah, itu sudah enggak
1:53:01usah mbok tunggu-tunggu. Jadi, mulailah
1:53:03apa? mempersiapkan atau
1:53:05mengimplementasikan undang-undang ini.
1:53:07Jadi, ketentuan UOPK mengenai alih daya
1:53:09pada dasarnya baru dan akan efektif 1
1:53:12tahun yang akan datang baik terkait
1:53:13penyesuaian aturan dengan UOPK maupun
1:53:15kewajiban pendirian anak perusahaan.
1:53:19Perjanjian alih daya yang masih berlaku
1:53:21tetap dapat dijalankan. Hal tersebut
1:53:23menutup kemungkinan perusahaan melakukan
1:53:25adendum perjanjian
1:53:27alih daya. Jadi, jangan diakali ini tahu
1:53:30ada aturan ini langsung dibikin mundur
1:53:32alih daya kita 10 tahun
1:53:35di
1:53:36sebelum 20 apa? 8 Oktober. Ya itu nanti
1:53:40kalau diperiksa di pengadilan kelihatan
1:53:42polanya bagaimana
1:53:44sebelum
1:53:45di adendum. Kalau nya
1:53:48alih daya perjanjiannya hanya 2 tahun, 2
1:53:50tahun mendadak menjadi 10 tahun ya
1:53:52ketahuan itu akal-akalan gitu loh.
1:53:55Ini kadang karena teman-teman HR terlalu
1:53:57pintar gitu loh.
1:53:59Ini juga apa? eh
1:54:01bisa-bisa
1:54:03itu antara perusahaan ini dan kalau
1:54:06menurut undang-undang ini masih bisa
1:54:07berlaku tapi ya apa? jangan
1:54:12[tertawa]
1:54:14Ini biar gampang aja. Nah, hak pekerja
1:54:16ini apa?
1:54:18penting
1:54:19karena
1:54:20setelah
1:54:21eh pusing dengar saya ngoceh. Sekarang
1:54:24saya tunjukkan yang eh menyenangkan buat
1:54:26teman-teman
1:54:28ya kalau mau
1:54:29apa alhamdulillah mau bersyukur, mau
1:54:32tepuk tangan di sini ya silakan.
1:54:34Istirahat panjang satu bulan kalender
1:54:36setelah lima tahun kerja dan
1:54:38kelipatannya. Nah, jadi
1:54:40yang tadinya dibilang perusahaan
1:54:42tertentu yang tertentu itu dimaknai
1:54:44bahwa kalau sebelumnya sudah mengatur
1:54:47apa namanya eh
1:54:49adanya cuti panjang berarti itu yang
1:54:51dimaksud tertentu. Sekarang enggak,
1:54:52pokoknya lima tahun kerja
1:54:54atau kelipatannya berhak istirahat
1:54:57panjang satu bulan atau 30 hari
1:55:00kalender. Nah, ini ini eh sesuatu yang
1:55:02baru.
1:55:03Terus yang kedua cuti bersama tidak
1:55:05mengurangi cuti tahunan. Nah, ini jadi
1:55:10akhirnya tak survei toh cuti tahunan itu
1:55:12sebenarnya Indonesia
1:55:14ditambahi kebanyakan atau malah jadi
1:55:17bagaimana gitu toh. Saya ngecek ini tapi
1:55:19ya enggak tahu eh
1:55:21dasarnya sih undang-undang mereka ya.
1:55:23Kalau di Jepang itu 10 hari kerja
1:55:26setelah 6 bulan. Nah, itu tapi meningkat
1:55:28terus setelah apa menjadi 11, 12
1:55:3120 setelah masa kerja 6 tahun 6 bulan
1:55:34gitu kan. Terus kemudian
1:55:37cuti tahunan di Jerman 24 hari kerja
1:55:39berdasarkan sistem 6 hari kerja seminggu
1:55:42setara 20 hari kerja untuk
1:55:45yang 5 hari seminggu itu kalau di
1:55:46Jerman.
1:55:47Nah, kemudian di Australia 4 minggu per
1:55:49tahun setara 20 hari kerja. Jadi,
1:55:52selama ini 12 hari itu memang sedikit
1:55:56yang apa ada di Indonesia. Lah, kalau
1:55:58kita lihat sekarang berapa sih cuti
1:56:00bersama eh
1:56:02yang ada
1:56:04selama ini.
1:56:05Ini hitungan saya di luar eh libur
1:56:08nasional ya yang tahun 2024 10 hari.
1:56:12Yang 2025 11 hari
1:56:152026 8 hari, 2027 8 hari. Jadi, selamat
1:56:20teman-teman pekerja nanti habis tahun
1:56:24baru ini cutinya menjadi 20 hari karena
1:56:2812 ditambah 8 hari. Nah, kalau penerapan
1:56:32cuti bersamanya kan di suratnya juga
1:56:34jelas bahwa kalau perusahaan mau
1:56:36mengikuti ya boleh, kalau enggak ya
1:56:39enggak apa-apa. Nah, tapi dengan adanya
1:56:41ketentuan undang-undang ini artinya apa?
1:56:43yang 12 hidup yang 8 hari itu hidup
1:56:46walaupun perusahaan misalnya oh jangan
1:56:48ikut yang pemerintah, ya itu enggak
1:56:50menghapus. Jadi tetap ee 8 harinya plus
1:56:5312 hari dan satu hal lagi yang diingat
1:56:57ya teman-teman pengusaha karena banyak
1:56:59sistem-sistem man yang kemudian dari
1:57:02hasil sistem ada gugur, ada hangus gitu
1:57:05toh.
1:57:06Cuti adalah hak konstitusional pekerja.
1:57:10Artinya apa?
1:57:11Tidak boleh
1:57:12tidak diberikan. Kalau ditunda boleh
1:57:16tapi kita tidak bisa mengurangi atau
1:57:19melarang pekerja cuti karena itu apa?
1:57:21sesuatu yang normatif.
1:57:23Nah,
1:57:25cuti ini apa? [tertawa] banyak yang
1:57:27tepuk tangan ya cuti.
1:57:35Tuh banyak banget tepuk tangan.
1:57:37[tertawa]
1:57:39Oke.
1:57:42[tertawa]
1:57:43Oke. Undang-undang perlindungan ee
1:57:46ketenagakerjaan yang apa? mengatur
1:57:48ketentuan cuti bersama yang ditambah
1:57:50dengan cuti tahunan 12 hari jumlahnya
1:57:53sekitar ee 20 sampai 23 hari. Jika
1:57:56dibandingkan dengan negara lain waktu
1:57:58istirahat tahunan setara dengan beberapa
1:58:00negara maju lainnya. Kalau dulu kan
1:58:03guyonannya gini
1:58:04mereka liburan kita kerja. Nah, sekarang
1:58:07kita bisa bilang sama yu libur aku libur
1:58:10juga gitulah kurang lebih gitu.
1:58:13[tertawa]
1:58:13Oke.
1:58:14Nah, sekarang ee bicara tentang apa
1:58:17namanya ee
1:58:20alasan PHK dan kompensasi. Nah, ini tadi
1:58:22sudah disinggung oleh Mas Lukman ya.
1:58:25Semuanya naik semua. Faktor pengalinya
1:58:28naik, ya. Dari yang tadinya ada 0,5
1:58:32kemudian
1:58:33apa? Sekarang paling kecil satu.
1:58:36Yang penghargaan masa kerja tadinya
1:58:39satu.
1:58:40Kalau untuk yang medical unfit sekarang
1:58:42menjadi dua, gitu kan.
1:58:45Nah,
1:58:45saya ingin memberikan catatan aja
1:58:47terkait
1:58:49Pembayaran upah proses ya sekarang ada
1:58:52dua definisinya. Kalau dulu di
1:58:55undang-undang yang lama itu hanya untuk
1:58:58pekerja menjalani
1:59:01masa
1:59:03eh proses PHK. Tapi sekarang
1:59:06itu bisa untuk investigasi. Ya
1:59:08sebenarnya kalau klien-klienku sih sudah
1:59:11selalu saya buatkan eh klausul bahwa
1:59:14skorsing kita bagi dua, skorsing untuk
1:59:17eh investigasi dan skorsing untuk apa
1:59:20namanya? eh
1:59:22proses PHK-nya, gitu. Nah, sekarang
1:59:25undang-undang dalam penjelasannya sudah
1:59:27eh membagi itu. Ada skors untuk
1:59:30investigasi dan skors untuk eh menjalani
1:59:33proses pemutusan hubungan kerja.
1:59:36Nah, di sini
1:59:37ada di eh
1:59:39bilang ini juga putusan Mahkamah
1:59:41Konstitusi dan yang mendasari adanya
1:59:46putusan
1:59:48eh Mahkamah Konstitusi terkait upah
1:59:50proses dibayar pakai berkekuatan hukum
1:59:52tetap itu
1:59:54ada di kasus saya. Jadi ketika itu saya
1:59:56sedang mengurus satu eh
2:00:01ya kan.
2:00:02Karena kemudian sudah diskors lama. Loh
2:00:05kok ini kok skors enggak habis-habis.
2:00:08Padahal waktu itu eh perusahaan sudah
2:00:11apa ya? Lebih dari hampir 1 tahun gitu
2:00:14kan. Aku melihatnya wah
2:00:16ini menjadi enggak adil nih karena kalau
2:00:18dihitung-hitung kan
2:00:21di partai 30 hari kerja, mediasi 30 hari
2:00:24kerja.
2:00:27PHI 50 hari kerja, Mahkamah Agung 50
2:00:30hari kerja.
2:00:31Kalau dihitung kan semuanya
2:00:3390-140 hari.
2:00:36Lah, 140 hari kan itu setara hanya
2:00:40dengan 6 bulan.
2:00:41Kenapa harus berkekuatan hukum tetap?
2:00:44Akhirnya saya stop.
2:00:46Si pekerjanya membawa itu ke Mahkamah
2:00:49Konstitusi. Nah, di situlah kemudian
2:00:51Mahkamah Konstitusi ini kasusnya
2:00:532007-2008 di ee Kalimantan ini.
2:00:57Terus kemudian dibawa ke sana dan
2:00:59kemudian
2:01:01Mahkamah Konstitusi bilang kewajiban
2:01:03membayar upah proses sampai dengan
2:01:05putusan berkekuatan hukum tetap.
2:01:08Tapi apakah
2:01:09kami nurut? Kami enggak nurut.
2:01:12Kenapa? Karena
2:01:14prinsipnya ketika kita menjalani proses
2:01:17bipartitnya sesuai waktu, mediasinya
2:01:19sesuai waktu itu enggak akan ee
2:01:22panjang waktunya. Terus kemudian di PHI.
2:01:25Nah, ketika PHI sudah menyatakan PHK,
2:01:27maka peganganku adalah PHK. Lah, ketika
2:01:30sudah bicara PHK berakhir hak dan
2:01:32kewajibannya.
2:01:34Lah, kalau berakhir hak dan kewajibannya
2:01:36ngapain aku membayar upah? Nah, itu
2:01:38logikanya karena kalau yang belajar
2:01:40hukum itu akan menganggap bahwa putusan
2:01:43hakim harus dianggap benar dulu sebelum
2:01:45ada putusan lebih tinggi yang menyatakan
2:01:48itu tidak benar. Ah, akhirnya praktisku
2:01:51selama itu seperti itu sebelum terbitnya
2:01:54SE MA 3 2015. Nah, baru setelah SE MA 3
2:01:572015 terbit jelas dibilang Mahkamah
2:02:00Agung bilang kewajiban perusahaan
2:02:03membayar upah proses maksimal 6 bulan
2:02:06saja. Wis selesai.
2:02:08Cuma teman-teman
2:02:09yang berlatar belakang hukum sepenuhnya
2:02:13akan selalu
2:02:14itu kan SE MA.
2:02:16Ini kan putusan MK.
2:02:18Iya, kalau kayak gitu aku ya wis selesai
2:02:20mbok jawab begitu gitu toh, tapi
2:02:23sekarang
2:02:25logikanya.
2:02:26Makanya saya senang sama teman-teman HR
2:02:28yang latar belakangnya teknik, ekonomi,
2:02:31terus psikologi gitu kan di dikasih tahu
2:02:34lebih gampang itu. [tertawa] Jadi aku
2:02:36nek ngasih tahu mereka nih
2:02:38kalau
2:02:39PHK yang ngadili siapa toh?
2:02:42Iya PHI ya.
2:02:43Kalau
2:02:44enggak terima ke Mahkamah Agung yang
2:02:46ngadili siapa? Hakim Agung. Kira-kira
2:02:50hakim di PHI sama di Mahkamah Agung
2:02:52lebih nurut sama surat keputusan
2:02:55ketuanya atau nurut sama
2:02:57keputusan
2:02:59pengadilan sebelah.
2:03:01Oh iya ya oh iya ya udah akhirnya itu
2:03:03dijalankan dan ya benar kalau udah 6
2:03:05bulan ya 6 bulan. Ada beberapa keputusan
2:03:08PHI yang kerap mutus melampaui itu
2:03:11dikoreksi di Mahkamah Agung dan artinya
2:03:13apa? Ya udah itu menjadi kebiasaan yang
2:03:15terus menerus gitu kan. Nah sekarang
2:03:18ada aturan yang seperti ini kita lihat
2:03:20nanti ke depannya kan seperti apa itu
2:03:22kan.
2:03:23Nah ini eh masih ada waktu enggak Mas
2:03:25Agung? Aku nanti
2:03:28Sebenarnya
2:03:30kita akan masuk sesi eh pertanyaan Pak
2:03:33[berdehem] eh tapi monggo Pak Willy ini
2:03:35saya udah di ujung-ujung nih saya lihat.
2:03:38[tertawa]
2:03:42Kalau umpamanya
2:03:44apa eh waktu-waktu yang diberikan oleh
2:03:47undang-undang ditepati dengan baik
2:03:50mungkin itu bisa dijalankan sampai
2:03:52berkekuatan hukum tetap. Karena enggak
2:03:54ada persoalan kok dengan PHI
2:03:57apa bipartit kemudian Mahkamah Agung
2:04:00yang bersoalkan mediasi.
2:04:03Coba aja mediasi dari mulai mencatatkan
2:04:06sampai keluar anjuran berapa lama.
2:04:09Kan pada enggak berani ngomong toh.
2:04:11Kalau saya berani wong saya ngalamin
2:04:14nyatat mediasi sekarang keluar 7 bulan
2:04:16yang akan datang
2:04:18gitu kan.
2:04:19Nah kemudian kalau kondisinya seperti
2:04:21itu eh nunggu-nunggu anjuran yang lama
2:04:24sekali ya
2:04:26kita terus harus bayar sementara
2:04:28actual-nya ketika pekerja yang kita
2:04:31proses PHK itu talent
2:04:34itu seminggu sudah kerja di tempat lain.
2:04:37Nah, ini artinya apa? Berhadapan lagi
2:04:39dengan prinsip perjanjian pada umumnya.
2:04:43Bahwa hubungan kerja ketika
2:04:44pekerja kemudian mengikatkan diri kepada
2:04:47pihak
2:04:48perusahaan lain, artinya dia diam-diam
2:04:50harus di anggap sudah mengakhiri
2:04:53hubungan kerja dengan perusahaan
2:04:54sebelumnya.
2:04:56Lah kan jadi enggak pas. Makanya di sini
2:04:58saya berharap ee SE MA nomor 3 2002 apa
2:05:022015 ini tetap bisa digunakan dan
2:05:05diterapkan untuk ee
2:05:07mengenai upah proses ini gitu kan.
2:05:10Nah, terus terkait kompensasi.
2:05:13Semua perhitungan kompensasi PHK, UPK ee
2:05:17faktor pengali pesangon ya ini sudah
2:05:19dijelaskan berubah.
2:05:21Terus kemudian ee
2:05:23apa
2:05:24yang 0,5 menjadi ini udah.
2:05:28Lebih baik berdasarkan Nah, ini.
2:05:30Ketentuan UPK yang mengatur alasan PHK
2:05:33dan perhitungan kompensasinya jika
2:05:34dibandingkan dengan PP 35 nilainya lebih
2:05:37baik sehingga berdasarkan 310
2:05:39dikualifikasikan tidak berlaku lagi.
2:05:41Boleh kita mengkualifikasikan itu.
2:05:44Alasan PHK dan perhitungan kompensasi
2:05:46dalam UPK sudah dapat diimplementasikan
2:05:48dalam penyelesaian perselisihan secara
2:05:50otonom oleh pengusaha dan pekerja sejak
2:05:5428 Oktober 2026. Maknanya apa?
2:05:57Sekarang kalau besok pagi ada yang
2:05:59pensiun, gampangannya gitu ya. Besok
2:06:01pagi ada yang pensiun.
2:06:03Ee PP PKB-nya masih pakai yang
2:06:07rezim lama
2:06:08yang ee 25 bulan upah.
2:06:11Ini hitungan masa kerja komplit.
2:06:13Pertanyaannya perusahaan mau bayar yang
2:06:15mana? Pakai yang PP PKB yang 25 atau
2:06:19yang pakai undang-undang?
2:06:21Kalau mau pakai
2:06:23PP 35 itu nanti potensial akan ada
2:06:26perselisihan kekurangan bayar hak.
2:06:29Ketika nanti ternyata teman-temannya
2:06:32atau ada putusan yang menyatakan bahwa
2:06:35sudah ada ee eee sejak adanya
2:06:38atau sejak disahkannya
2:06:40atau diundangkannya Undang-Undang
2:06:42Perlindungan Ketenagakerjaan berlaku
2:06:44perhitungan yang
2:06:45ada di undang-undang. Ee kalau saya
2:06:47sendiri ketika besok pagi pensiun itu
2:06:51hitungannya sudah menggunakan
2:06:53Undang-Undang Perlindungan
2:06:54Ketenagakerjaan yang 28 kali bulan upah
2:06:57ini, kecuali
2:06:59aturan otonom PP atau PKB-nya sudah
2:07:01lebih baik. Kalau sudah lebih baik ya
2:07:03sudahlah apa ee ini kan berarti di
2:07:06bawahnya. Tapi kalau ee tidak lebih baik
2:07:08maka acuannya adalah undang-undang ini.
2:07:13Baik, Pak
2:07:13Karena keberlakuan
2:07:15ya ini terakhir keberlakuan.
2:07:17Siap.
2:07:19Ya jadi
2:07:21yang ini bisa dibacalah tadi sudah
2:07:22dijelaskan oleh Mas Lukman, yang ini
2:07:25saja.
2:07:26Keberlakuan UUPK di setiap perusahaan
2:07:28bagaimana sekarang? Sekarang kan sudah
2:07:30ada UUPK. Nah di perusahaan ada PP, ada
2:07:33PKB.
2:07:34Ya kita berangkat dulu dari ontologi
2:07:37atau hakikat PP, PKB itu apa?
2:07:41PP, PKB, PK isinya apa sih?
2:07:44Hak dan kewajiban pengusaha, hak dan
2:07:47kewajiban pekerja, yang ketiga syarat
2:07:49kerja.
2:07:51Nah
2:07:53yang pada enggak paham itu kan syarat
2:07:55kerja itu apa?
2:07:58Syarat kerja itu kualifikasinya ada
2:08:00tiga.
2:08:01Mengatur yang belum diatur,
2:08:03mengatur lebih baik dari yang sudah
2:08:05diatur, mengatur perincian aturan
2:08:08undang-undang.
2:08:10Itu yang dimaksud syarat kerja.
2:08:12Artinya kalau kita turunkan
2:08:15mengatur yang belum diatur contohnya
2:08:17usia pensiun. Undang-Undang
2:08:19Ketenagakerjaan ngatur enggak? Enggak.
2:08:21Boleh enggak kita atur? Boleh makanya
2:08:23ada yang 56, ada yang 35, ada yang 60 ya
2:08:28silakan wong itu memang apa belum
2:08:30diatur. Nah itu berarti syarat kerja.
2:08:33Yang kedua mengatur lebih baik. Cuti 12
2:08:37ada yang
2:08:3818 20 ah itu syarat kerja.
2:08:41Jam kerja seminggu 8 jam, 5 hari masuk.
2:08:48Ada enggak masuknya jam 07.00 pagi,
2:08:51pulangnya jam 04.00 sore? Enggak ada.
2:08:53Kita atur boleh? Boleh. Lah itu syarat
2:08:55kerja.
2:08:56Nah,
2:08:57dengan pemahaman syarat kerja artinya
2:08:59apa?
2:09:00Kaidah otonom PP PKB itu harus
2:09:03beyond regulation atau di atas normatif.
2:09:07Ah makanya ketika
2:09:08sekarang berhadapan dengan kedudukan
2:09:11atau keberlakuan undang-undang
2:09:13perlindungan ketenagakerjaan, bagaimana
2:09:15kita menempatkan PP dan PKB yang ada di
2:09:17perusahaan. Ah ini yang pertama
2:09:20ketentuan undang-undang perlindungan
2:09:22ketenagakerjaan yang mengatur hal yang
2:09:23sama dengan PP PKB yang berlaku adalah
2:09:27yang lebih baik.
2:09:29Ah jadi kalau lebih baik
2:09:30undang-undangnya ya undang-undangnya
2:09:32yang berlaku.
2:09:33PP PKB nilainya tidak boleh lebih rendah
2:09:36dari UUPK. [berdehem] Itu
2:09:40hakikatnya atau prinsipnya. Kenapa?
2:09:42Karena materinya ada syarat kerja itu.
2:09:45Saya selalu bilang
2:09:47HR kalau bikin PP PKB hanya copy paste
2:09:51dari undang-undang enggak usah bikin
2:09:53karena apa
2:09:55eh [menghela napas]
2:09:56nilainya gitu kan.
2:09:59Nah itu biasanya dilatarbelakangi karena
2:10:02tidak adanya pemahaman tentang syarat
2:10:04kerja itu. Bingung mau minta
2:10:07Pak cutinya dibikin 20 dong.
2:10:10Manajemennya nanya apa dasarnya minta
2:10:1220? Ah tapi sekarang kalau udah tahu
2:10:16ya materi PKB itu isinya syarat kerja.
2:10:18Kita ngatur yang belum diatur atau
2:10:19ngatur lebih baik. Jadi aku ngajar di
2:10:22CHRP dari 2018 ngajari mahasiswa apa
2:10:26peserta CHRP ya gitu jadi
2:10:29namanya
2:10:30mereka punya argumentasi ketika eh
2:10:33bicara dengan manajemen dasarnya apa sih
2:10:36gitu.
2:10:37Nah yang
2:10:38berikutnya ketentuan UUPK yang tidak
2:10:40diatur dalam PP PKB otomatis berlaku
2:10:42bagi pengusaha dan pekerja sejak 28
2:10:45Oktober 2026.
2:10:47Itu Mas Agung yang bisa saya sampaikan,
2:10:50saya tidak bisa
2:10:52menjangkau semuanya ya karena ini masih
2:10:55baru dan saya lebih tertarik pada yang
2:10:57eh ini nanti apa monggo kalau mau di
2:11:01diskusikan lebih lanjut. Saya kembalikan
2:11:03Mas Agung silakan.
2:11:05Terima kasih Pak Wili.
2:11:07Eh tak terasa ya memang karena sangat
2:11:10menariknya eh undang-undang baru ini
2:11:12undang-undang PK ini
2:11:14eh tak terasa waktu gitu ya eh dan
2:11:17[berdehem] banyak banget nih eh Pak
2:11:19Wili, Pak Lukman
2:11:21pertanyaan yang diajukan eh oleh peserta
2:11:25di Zoom ini ada 70 dan di YouTube ada 30
2:11:29wah jadi 100 pertanyaan.
2:11:31Tadi sudah saya coba eh sarikan dan saya
2:11:35kelompokkan
2:11:36dan eh
2:11:38untuk efektifnya waktu
2:11:40mohon maaf kepada Bapak Ibu ini eh saya
2:11:42enggak sebutkan namanya satu-satu jadi
2:11:43saya eh
2:11:45coba
2:11:46kelompokkan gitu ya
2:11:48eh
2:11:49untuk Pak Lukman mungkin eh
2:11:51saya akan
2:11:53eh
2:11:56berikan pertanyaan eh terkait dengan
2:12:00alih daya juga terkait dengan
2:12:02PHK gitu ya.
2:12:04Baik eh tadi kalau saya sarikan ada
2:12:07banyak pertanyaan eh
2:12:09kalau terkait dengan alih daya ini ini
2:12:11Pak Lukman
2:12:12eh kejelasan penggunaan
2:12:14alih daya itu untuk eh fungsi pendukung
2:12:17eh contact center itu seperti apa gitu
2:12:19ya karena mungkin tidak disebutkan. Jadi
2:12:22eh berikutnya lagi ya kalau disarikan
2:12:24lagi
2:12:25batasan jenis pekerjaan yang masih dapat
2:12:28dialih dayakan itu seperti apa dan
2:12:30kebutuhan
2:12:32aturan pelaksanaannya ada enggak nanti
2:12:34berikutnya atau seperti apa gitu ya. Itu
2:12:36terkait dengan alih daya
2:12:39dan terkait dengan PHK
2:12:43eh kalau saya sarikan ada beberapa poin
2:12:45yang
2:12:46mendertanya keberlanjutan konsep PHK
2:12:48karena alasan mendesak.
2:12:50Terus kemudian penanganan
2:12:52eee penanganan kasus atau pelanggaran
2:12:54berat apa apabila PHK mendesak dihapus
2:12:57gitu ya.
2:12:58Terus kemudian keterkaitan antara
2:13:00pelanggaran berat eee surat peringatan
2:13:03yang bertahap dan pengakhiran hubungan
2:13:04kerja gitu ya.
2:13:06Dan terakhir penafsiran keadaan atau
2:13:09kejadian tertentu sebagai dasar
2:13:10berakhirnya hubungan kerja.
2:13:12Baik eee
2:13:15ke Pak Lukman eee dipersilakan untuk eee
2:13:18bisa
2:13:19eee
2:13:21menjawab
2:13:22pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dan
2:13:25eee PHK tersebut.
2:13:26Monggo, Pak.
2:13:27Baik.
2:13:28Baik, terima kasih eee
2:13:30Pak Agung.
2:13:31Jadi terkait dengan
2:13:32kalau kita pahami bahwa di dalam UUPK
2:13:35ini
2:13:36itu yang diatur adalah tentang masalah
2:13:38alih daya yang sifatnya adalah
2:13:42ya.
2:13:43Nah,
2:13:44jadi sehingga untuk beberapa kita
2:13:47sama-sama tahu dulu kalau di dalam
2:13:49Undang-Undang 13 itu ada pemborongan
2:13:50pekerjaan,
2:13:52lalu ada yang namanya penyediaan jasa
2:13:54pekerja.
2:13:56Nah, Permenaker nomor 7 tahun 2026 pun
2:13:59juga mengatur eee apa namanya alih daya
2:14:02yang dimaksud itu pun juga adalah
2:14:05Nah,
2:14:07hal yang tidak diatur di dalam UUPK yang
2:14:09baru adalah tentang masalah pemborongan
2:14:11pekerjaan.
2:14:12Sehingga itulah yang bisa menjadi dasar
2:14:15kebebasan berkontrak dalam menjalankan
2:14:18eee
2:14:19alih daya
2:14:20dalam bentuk model pemborongan pekerjaan
2:14:23ya.
2:14:24Kita
2:14:25perlu pahami bahwa eee
2:14:27itu ada dua model ya atau pun model
2:14:31pemborongan.
2:14:32Sehingga terkait dengan masalah eee
2:14:35itu kalau dilakukan dalam bentuk
2:14:38atau alih daya maka jelas itu akan
2:14:41menjadi salah.
2:14:42Tapi kalau dilakukan dalam bentuk eee
2:14:44pemborongan pekerjaan, pelayanan eee
2:14:47pelayanan pemborongan pekerjaan maka itu
2:14:50tidak menjadi masalah, ya kan?
2:14:53Kemudian
2:14:54kepastian jenis pekerjaan yang masih
2:14:56dapat dialihkan di bawah aturan yang
2:14:58baru,
2:14:59aturan baru sudah menegaskan
2:15:01bahwa model alih daya yang bisa
2:15:04dilakukan adalah hanya berbidang-bidang
2:15:07yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak
2:15:10Willy,
2:15:10ya. Adanya eh cleaning service,
2:15:13security, kantin ataupun driver ataupun
2:15:16eh pekerjaan penunjang di bidang eh
2:15:19industri
2:15:20pertambangan maupun eh perminyakan, ya.
2:15:23Nah,
2:15:24sehingga
2:15:26kalau dikatakan eh kepastiannya sudah
2:15:28pasti.
2:15:30Yang tidak diatur adalah masalah
2:15:32pemborongan. Itu yang menjadi kebebasan
2:15:35eh perusahaan untuk mengelolanya
2:15:37kemudian, gitu ya.
2:15:39Nah,
2:15:42kebutuhan aturan pelaksana terkait ruang
2:15:44lingkup
2:15:48yang menjadi pertanyaan dari awal adalah
2:15:50siapa yang berhak untuk menentukan itu
2:15:52adalah
2:15:54eh area produksi atau bukan area
2:15:56produksi,
2:15:58ya.
2:15:59Eh, yang menarik UUPK itu menyinggungnya
2:16:01adalah area produksi,
2:16:03bukan core,
2:16:04tapi area produksi.
2:16:06Penafsiran area produksi kalau
2:16:08diproduksi di di pabrik jelas itu
2:16:10produksinya di area produksi di pabrik.
2:16:13Tapi apakah kemudian
2:16:15kalau di admin itu dapat dikategorikan
2:16:18sebagai area produksi?
2:16:20Ini menjadi satu pertanyaan juga, gitu
2:16:21ya.
2:16:22Kategori area produksi itu seperti apa
2:16:24penafsirannya?
2:16:26Nah, undang-undang PK tidak menjelaskan.
2:16:28Kemungkinan besar nantinya dalam
2:16:30peraturan teknis pelaksanaannya
2:16:32kemungkinan akan diatur lebih detail
2:16:34akan seperti apa.
2:16:36Terkait dengan masalah PHK,
2:16:38ya. Keberlanjutan konsep PHK karena
2:16:40alasan mendesak dalam
2:16:42aturan baru. Memang
2:16:44dalam aturan baru tidak menjelaskan
2:16:46spesifik seperti di dalam PP 35 tentang
2:16:50masalah
2:16:51eh PHK dengan alasan mendesak. Tetapi
2:16:55buka baca kembali di dalam pasal 231
2:17:09Pekerja atau buruh melakukan pelanggaran
2:17:11ketentuan yang diatur dalam perjanjian
2:17:13kerja,
2:17:14peraturan perusahaan atau PKB dan
2:17:17sebelumnya telah diberikan surat
2:17:19peringatan pertama, kedua dan ketiga
2:17:22secara berturut-turut sampai di sini
2:17:25maka asumsinya seolah-olah PHK-nya dapat
2:17:28dilakukan kalau dikasih surat peringatan
2:17:30berturut-turut
2:17:31yang masing-masing berlaku untuk paling
2:17:33lama 6 bulan.
2:17:35Kecuali, nah ini yang paling penting.
2:17:38Kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian
2:17:42kerja, PP atau PKB.
2:17:45Artinya walaupun di dalam UU PK ini
2:17:48tidak mengatur masalah PHK alasan
2:17:51mendesak,
2:17:52tetapi kalau di dalam perjanjian eee
2:17:54peraturan perusahaan ataupun PKB diatur
2:17:57PHK dengan alasan mendesak maka
2:18:00ini seharusnya masih tetap sah. Karena
2:18:02kenapa? Kecuali ditetapkan lain.
2:18:06Intinya undang-undang
2:18:09PK yang baru mengatur tentang masalah
2:18:12eee PHK dengan melalui peringatan yang
2:18:14berturut-turut ya berurutan. Tetapi
2:18:17diberikan ruang
2:18:20bagi pengusaha
2:18:22ya bagi pemberi kerja untuk menetapkan
2:18:24alasan-alasan PHK lainnya ya yang telah
2:18:28diatur di dalam peraturan perusahaan
2:18:31maupun perjanjian kerja.
2:18:34Itu adalah fleksibilitas yang saya yakin
2:18:36itu bisa dipergunakan.
2:18:39Yang pertanyaan kedua.
2:18:41Penanganan fraud atau pelanggaran berat
2:18:43apabila PHK mendesak dihapus.
2:18:47Di dalam UU PK tidak menghapus adanya
2:18:50alasan mendesak.
2:18:52Ya.
2:18:53Karena kenapa?
2:18:54Di dalam pasal 231 huruf K
2:18:58sudah jelas dinyatakan kecuali
2:19:00ditetapkan lain. Artinya kalau di dalam
2:19:02PP
2:19:03PKB sudah mengatur
2:19:06ee PHK karena alasan mendesak, maka itu
2:19:09seharusnya masih bisa berlaku.
2:19:12Ya.
2:19:14Hubungan antara SP 1 sampai SP 3
2:19:17pelanggaran berat dan proses PHK.
2:19:20Nah, kalau hubungannya jelas kalau itu
2:19:22adalah
2:19:23aturannya terkait dengan masalah ee
2:19:25pelanggaran yang sudah diatur dalam
2:19:28ee surat peringatan yang berurutan, maka
2:19:30akan mekanismenya
2:19:32baru dapat di PHK setelah melalui
2:19:36mekanisme pemberian surat peringatan
2:19:38yang berurutan melalui mekanisme SP 1,
2:19:40SP 2, SP 3.
2:19:42Tetapi
2:19:44kita bisa atau perusahaan bisa mengatur
2:19:46tersendiri ya
2:19:48menetapkan lain aturan masalah PHK-nya
2:19:51dengan alasan mendesak kah atau
2:19:53pelanggaran berat. Sepanjang itu
2:19:55dicantumkan, sepanjang itu diatur,
2:19:58sepanjang itu disepakati kalau PKB ya
2:20:01dengan
2:20:02ee serikat pekerja.
2:20:06Kemudian
2:20:07interpretasi keadaan atau kejadian
2:20:10tertentu sebagai dasar berakhirnya
2:20:13hubungan kerja.
2:20:14Ya.
2:20:15Nah, ini sebenarnya
2:20:17penafsiran dari keadaan atau kejadian
2:20:20tertentu ini harus dinyatakan tertulis.
2:20:24Ya.
2:20:24Sebagai dasar berakhirnya
2:20:27ee hubungan kerja.
2:20:30Sebagai contoh
2:20:32walaupun ada PKWT yang kemudian
2:20:36ee mengatur misalnya 1 tahun ee jangka
2:20:39waktunya, tetapi diatur dalam perjanjian
2:20:42kerjanya
2:20:43bahwa perjanjian kerja ini akan syarat
2:20:45berakhirnya disepakati ditentukan bahwa
2:20:49seorang sales yang tidak mencapai target
2:20:52penjualannya dalam waktu 3 bulan
2:20:54berturut-turut
2:20:56atau dalam
2:20:586 bulan tidak berturut-turut, ya.
2:21:01Eh, targetnya tidak tercapai, ya.
2:21:04berturut-turut ataupun tidak dalam waktu
2:21:076 bulan tidak berturut-turut, maka
2:21:09perjanjian kerja ini akan dinyatakan
2:21:11disepakati untuk berakhir. Maka itu bisa
2:21:15menjadi penafsiran sebagai keadaan atau
2:21:17kejadian tertentu yang disepakati dan
2:21:20dinyatakan tertulis di situ,
2:21:22ya.
2:21:23Itu eh apa namanya? untuk pertanyaan
2:21:28yang terkait dengan PHK juga terkait
2:21:31dengan
2:21:32outsourcing. Pak Agung, silakan.
2:21:34Oke, terima kasih Pak Lukman. Nah, eh
2:21:38kalau dikelompokkan lagi dari 100
2:21:40pertanyaan
2:21:42yang ada eh tadi itu,
2:21:45ada terkait lagi terkait eh ada saya
2:21:48kelompokkan lagi ada tiga lagi,
2:21:50yaitu terkait dengan
2:21:52pertama terkait dengan PKWT, yang kedua
2:21:54terkait dengan pengakhiran hubungan
2:21:56kerja, dan yang ketiga terkait dengan
2:21:59magang atau training. Nah,
2:22:01pertanyaan-pertanyaan ini eh
2:22:04saya eh
2:22:07semoga Pak Willy bisa
2:22:09eh untuk menjawabnya, berkenan untuk
2:22:12menjawabnya. Eh, yang pertama ini yang
2:22:14paling banyak pertanyaan terkait dengan
2:22:15PKWT.
2:22:17Eh, pertanyaannya di antaranya
2:22:18keberlakuan ketentuan PKWT baru terhadap
2:22:21kontrak yang sedang berjalan.
2:22:23Jadi, eh
2:22:25kontrak yang eh kontrak sedang berjalan
2:22:27terus kemudian ini ada
2:22:29eh aturan baru terkait dengan PKWT
2:22:31tersebut. Yang kedua adalah penerapan
2:22:34aturan baru untuk PKWT yang telah
2:22:36diperpanjang
2:22:38sebelum undang-undang baru berlaku, ya.
2:22:41Dan yang terakhir kalau saya sarikan
2:22:43terkait dengan PKWT ini eh penggunaan
2:22:46adendum untuk menyesuaikan perjanjian
2:22:49kerja dengan ketentuan baru.
2:22:51Itu terkait dengan PKWT. Kalau terkait
2:22:54dengan eh pengakhiran hubungan kerja,
2:22:57eh yang pertama adalah kewajiban
2:23:00perusahaan membayar kompensasi dalam
2:23:02kondisi tertentu saat hubungan kerja
2:23:04berakhir seperti apa.
2:23:06Terus kemudian kedua pemberian uang
2:23:08pisah bagi karyawan yang mengundurkan
2:23:10diri
2:23:11dengan masa kerja sangat singkat gitu
2:23:13ya. Dan yang terakhir terkait dengan ee
2:23:16pengakhiran hubungan kerja ini
2:23:18konsekuensi hukum apabila karyawan tidak
2:23:20memenuhi kewajiban
2:23:22saat resign.
2:23:24Ee dan yang terakhir terkait dengan
2:23:26magang dan trainee ini ee
2:23:28status trainee dalam ketentuan baru ini
2:23:30seperti apa.
2:23:31Yang kedua persyaratan penyelenggaraan
2:23:33program magang seperti apa dan yang
2:23:35terakhir kewajiban atau tidaknya
2:23:37pelaksanaan magang melalui LPK.
2:23:40Kepada Pak Wili ee
2:23:44monggo Pak.
2:23:46Iya yang terakhir terus saya enggak
2:23:47ngerti terus saya enggak tertarik juga
2:23:49membahas itu.
2:23:51[tertawa]
2:23:56Cuma gini ee sebelum itu saya pengin
2:23:58mendukung argumentasinya Mas Lukman ya.
2:24:02Jadi teman-teman kalau pengin ngerti
2:24:04historinya tentang pelanggaran bersifat
2:24:06mendesak itu itu dulu diatur di 158
2:24:10namanya kesalahan berat ya kan. Nah
2:24:12problem dari kesalahan berat dan
2:24:14pelanggaran mendesak itu kenapa oleh
2:24:16Mahkamah Konstitusi dinyatakan
2:24:18bertentangan dengan undang-undang itu
2:24:20karena sifat PHK-nya yang sepihak.
2:24:24Nah jadi tadi benar Mas Lukman sampaikan
2:24:27bahwa itu tetap boleh dicantumkan.
2:24:31Sama waktu itu
2:24:33perusahaan begitu
2:24:35Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
2:24:36kesalahan berat inkonstitusional karena
2:24:39bertentangan dengan
2:24:42sehingga harus nunggu putusan pidananya
2:24:44dulu berkekuatan hukum tetap itu
2:24:47kemudian ketika dijalankan tapi ada
2:24:50bipartitnya
2:24:52ya terus kemudian ada mediasinya, ada
2:24:56PHI-nya itu diterima.
2:24:59Makanya terbit surat edaran nomor 3 2015
2:25:02yang membersamai tadi tentang upah
2:25:05proses. Di mana di sana dikatakan bahwa
2:25:08kalau
2:25:09pelanggarannya bersifat mendesak apa
2:25:11kesalahan berat enggak usah nunggu
2:25:13pidananya kamu mau mem-PHK bisa. Bisanya
2:25:17itu pakai apa? Proses. Makanya saya
2:25:20ingat banget tahun-tahun sebelum 2015
2:25:23kalau pelanggarannya karena kesalahan
2:25:26mendesak mediator selalu tanya ada
2:25:28kompensasi yang mau dibayar enggak?
2:25:31Nah, kalau kemudian mediator apa kita
2:25:34jawab ada
2:25:36dimediasi.
2:25:37Tapi kalau dijawab tidak pasti suruh ke
2:25:40proses pidana dulu. Nah, ini
2:25:42implementasi zaman dulu tuh. Nah, terus
2:25:44kemudian itu berjalan terus menerus
2:25:47ditegaskan dengan surat edaran Mahkamah
2:25:50Agung nomor 3 2015. Nah, begitu Cipta
2:25:53Kerja lahir
2:25:54muncul lagi cuma beda diksi.
2:25:57Kalau sebelumnya kesalahan berat yang
2:25:59itu mengadopsi dari pasal 1601 ya di KUH
2:26:03Perdata
2:26:05kemudian diganti menjadi pelanggaran
2:26:07bersifat mendesak. Isinya sama dan
2:26:09hakikatnya sama. Perusahaan bisa
2:26:11melakukan PHK sepihak. Nah,
2:26:14Undang-Undang Perlindungan
2:26:15Ketenagakerjaan yang saat ini itu hanya
2:26:17melarang jangan melakukan PHK secara
2:26:20sepihak.
2:26:22Kalaupun dia melanggar itu ada proses
2:26:25bipartit, mediasi, PHI. Nah, kembali
2:26:28lagi ke
2:26:30hakikat.
2:26:32Undang-Undang Perlindungan
2:26:33Ketenagakerjaan itu melindungi pekerja
2:26:36dan isinya adalah
2:26:38mengakomodir putusan-putusan MK. Makanya
2:26:40menurut saya Undang-Undang ini akan
2:26:42menjadi Undang-Undang paling sakti yang
2:26:45akan sulit lagi dibawa ke Mahkamah
2:26:47Konstitusi karena apa? Pasti akan lebih
2:26:49ini adem semua karena sudah ada putusan
2:26:51sebelumnya semua gitu tahu termasuk yang
2:26:53apa pelanggaran bersifat mendesak. Tapi
2:26:56eh kembali pada pertanyaan bahwa boleh
2:26:58enggak mencantumkan itu? Boleh. Boleh
2:27:00enggak mem-PHK berdasarkan itu? Boleh
2:27:03hanya prosesnya ditempuh.
2:27:05Itu saja. Kalau yang sekarang kita bisa
2:27:07PHK sepihak, yang nanti kita enggak bisa
2:27:10PHK sepihak. Nah, itu yang apa? Eee
2:27:13pertama terkait
2:27:15PHK. Terus apa tadi, Mas Agung?
2:27:18Yang berikutnya terkait dengan PKWT,
2:27:20Pak. Jadi eee keberlakuan ketentuan PKWT
2:27:24yang baru ini terhadap kontrak yang
2:27:26sedang berjalan gitu ya.
2:27:28Ya. Ya, jadi kalau PKBT PKWT ya eee jadi
2:27:31gini,
2:27:32kemarin saya juga sudah banyak
2:27:34pertanyaan itu. Eee
2:27:36dibuat 2 tahun atau kurang dari 2 tahun
2:27:39yang lalu. Dan karena waktu itu kan
2:27:41enggak ada pembatasan eee apa?
2:27:43Perpanjangan satu kali satu kali. Nah,
2:27:46mereka modelnya sudah kayak tadi tuh, 6
2:27:48bulan, 6 bulan, 6 bulan. Jadi jatuhnya
2:27:50sudah diperpanjang tiga kali tapi belum
2:27:522 tahun.
2:27:53Nah,
2:27:54terus kemudian
2:27:56perpanjangan yang terakhir ini
2:27:58sebelum Oktober 2028 akan jatuh tempo di
2:28:02Desember. Nah, setelah Desember boleh
2:28:05enggak
2:28:06memperpanjang itu? Jawabannya gampang.
2:28:10Undang-undang ini tidak retroaktif atau
2:28:12tidak berlaku mundur ke belakang. Dia
2:28:14berlaku ke depan. Artinya apa?
2:28:18Pola yang tadi dilakukan sudah beberapa
2:28:20kali itu, itu masih sesuai dengan
2:28:23undang-undang yang sebelumnya. Cuma
2:28:25setelah ini diundangkan ya jangan
2:28:27dibikin begitu lagi. Kalau nanti
2:28:29Desember sudah satu kali, kamu
2:28:31perpanjang satu kali, itu kali yang
2:28:32terakhir.
2:28:34Nah, itu. Jadi eee
2:28:36apa? Jawabannya terkait keberlakuan
2:28:40ini berlakunya adalah ke depan bukan ke
2:28:43belakang. Jadi ke belakang kalau masih
2:28:45sesuai belum 5 tahun atau masih apa?
2:28:48Walaupun sudah diperpanjang beberapa
2:28:50kali tapi sebelum 28 Oktober ya ndak
2:28:52apa-apa. Tapi kalau setelah 28 Oktober
2:28:54kemudian ada adendum anak ini anak itu
2:28:56untuk ngakali itu, yaitu yang akan apa?
2:28:59eee
2:29:00punya risiko atau punya eee potensi
2:29:04untuk diperselisihkan.
2:29:06Terus apa lagi, Mas Agung?
2:29:07Oke, eee tadi
2:29:09overall terkait dengan PKWT sudah
2:29:10terjawab sih
2:29:12Pak Widi. Berikutnya terkait dengan
2:29:15pengakhiran hubungan kerja.
2:29:17Jadi
2:29:18kewajiban perusahaan untuk ngebayar
2:29:21kompensasi dalam
2:29:23kondisi tertentu saat hubungan kerja
2:29:25berakhir gitu ya.
2:29:26Itu seperti apa?
2:29:28Kondisi
2:29:30Apa kok abstrak banget kondisi tertentu?
2:29:32Iya abstrak iya iya.
2:29:35Jadi pemberian ini salah satunya
2:29:37pemberian uang pisah bagi karyawan yang
2:29:39mengundurkan diri
2:29:40dengan masa kerja yang sangat singkat.
2:29:42Nah itu juga. Terus kemudian contohnya
2:29:44ini lagi adalah konsekuensi hukum
2:29:46apabila
2:29:47karyawan tidak memenuhi kewajiban
2:29:50saat resign.
2:29:51Oke oke oke oke. Ya jadi gini
2:29:54undang-undang yang baru kalau bicara
2:29:56tentang apa
2:29:58ini yang tadi yang abstrak itu enggak
2:30:00[tertawa]
2:30:01saya takut keliru ya jadi
2:30:03terkait uang pisah ya. Jadi hak
2:30:05mengundurkan diri itu apa? Kan uang
2:30:07pisah.
2:30:08Nah undang-undang yang baru hanya
2:30:10mengatur kalau sampai perusahaan tidak
2:30:13mengatur uang pisah maka dihitung paling
2:30:15sedikit satu bulan.
2:30:17Ini
2:30:18jauh lebih baik buat pengusaha dibanding
2:30:21kalau sampai ke Pengadilan Hubungan
2:30:24Industrial.
2:30:26Ketika perusahaan
2:30:28tidak mengatur besaran uang pisah
2:30:31terhadap pekerja yang berhak atas uang
2:30:34pisah kalau di pengadilan, pengadilan
2:30:36akan menggunakan angka
2:30:38penghargaan masa kerja.
2:30:40Jadi kalau periode kerjanya tiga sampai
2:30:43enam
2:30:44akan diberikan dua.
2:30:46Enam sampai sembilan akan diberikan
2:30:49tiga. Nah sekarang undang-undang bilang
2:30:52kalau enggak satu tok. Nah ini berarti
2:30:54lebih baik
2:30:56kayaknya satu-satunya ini yang lebih
2:30:57baik untuk pengusaha kalau enggak
2:30:59mengatur besaran uang pisah. Nah uang
2:31:02pisah itu linier dengan alasan PHK apa
2:31:05saja ini yang mesti dipahami dan sering
2:31:07keliru.
2:31:08Uang pisah itu linier dengan PHK kalau
2:31:10yang kemarin ya.
2:31:12Pelanggaran bersifat mendesak,
2:31:13mengundurkan diri, mangkir.
2:31:16Nah,
2:31:17klien-klien ku selalu
2:31:19saya pertanyakan keadilannya. Adilkah
2:31:22kamu memberikan uang pisah yang nilainya
2:31:26sama
2:31:27terhadap pekerja yang mengundurkan diri
2:31:28baik-baik dengan pekerja yang melakukan
2:31:31pelanggaran bersifat mendesak dan
2:31:32pekerja yang
2:31:34mangkir atau ngemplang. Mangkir itu kan
2:31:36minggat enggak pamitan gitu toh. Adil
2:31:38enggak kalau mbok samakan? Oh iya juga
2:31:41ya. Nah, terus bagaimana? Kita
2:31:43klasifikasikan.
2:31:44Nah, jadi
2:31:46apa? Kita mesti mengatur itu dan itu kan
2:31:49merupakan bagian dari syarat kerja.
2:31:51Misalnya mengundurkan diri kalau yang
2:31:54baik-baik ya
2:31:55tuh 30 harinya dijalani ya berarti
2:31:58dapatnya misal 2 bulan upah. Kalau kayak
2:32:01tadi ada kondisi
2:32:03enggak menjalani apa eh
2:32:07yang masuk yang klasifikasi mangkir.
2:32:10Nah, biasanya klasifikasi mangkir sama
2:32:12pelanggaran bersifat mendesak ini eh
2:32:15enggak jauh-jauh bedanya tapi yang
2:32:17mengundurkan diri baik-baik itu yang apa
2:32:19namanya eh diberikan jauh lebih baik.
2:32:21Biasanya itu diimplementasikannya
2:32:23terkait uang pisah.
2:32:25Nah, selebihnya tadi yang kompensasi
2:32:27tadi aku enggak ngerti arahnya tapi
2:32:29kalau kompensasi soalnya kita bicara
2:32:31kompensasi untuk pekerja PKWT atau
2:32:33kompensasi untuk eh PHK pekerja yang apa
2:32:36PKWTT kan gitu. Kondisi tertentunya juga
2:32:38enggak jelas. Itu Mas Agung.
2:32:41Oke, baik. Makasih Pak Willy. Eh Bapak
2:32:43Ibu semuanya eh karena waktu sudah ini
2:32:46eh
2:32:47sudah sampai jam eh sekarang jam hampir
2:32:4909.30 gitu ya. Baik saya persilakan
2:32:51kepada Pak Lukman dan eh Pak Willy untuk
2:32:54eh ya closing statement gitu ya penutup
2:32:57ya. Ke Pak Lukman dulu mungkin? Monggo
2:32:59Pak.
2:32:59Iya. Baik terima kasih. Eh jadi
2:33:01teman-teman semua menyikapi dengan sudah
2:33:04lahirnya UUPK
2:33:06maka memang kita harus
2:33:07eh
2:33:09perlu untuk secepatnya memahami
2:33:12ya.
2:33:13Dan yang paling penting paham itu juga
2:33:16belum cukup.
2:33:17Yang paling penting kemudian adalah
2:33:19bagaimana segera beradaptasi dengan
2:33:22UUPK ini sendiri. Karena ini menyentuh
2:33:24ke semua eh substansi ketenagakerjaan
2:33:28sehari-hari.
2:33:30Menyentuh ke perjanjian kerja.
2:33:32Menyentuh ke permasalahan
2:33:34alih daya, menyentuh ke permasalahan
2:33:37PHK.
2:33:38Menyentuh ke permasalahan
2:33:41eh norma-norma ya, peraturan perusahaan,
2:33:44PKB.
2:33:45Jadi
2:33:47eh
2:33:48dan ini juga boleh dibilang meriset
2:33:51beberapa norma yang eh ada ya. Karena
2:33:54juga ada norma-norma baru yang
2:33:55sebelumnya tidak diatur.
2:33:57Sehingga memang perlu
2:33:59kebijakan,
2:34:01perlu kecepatan untuk menyesuaikan.
2:34:04Dan kalau seandainya belum paham,
2:34:07sebaiknya kalau Anda sebagai orang HR
2:34:10jangan lama-lama
2:34:12memper mem apa namanya? mengkondisikan
2:34:15blank spot-nya.
2:34:16Karena nanti yang rugi siapa? Yang rugi
2:34:18adalah perusahaan yang pertama.
2:34:21Yang kedua siapa? Anda sendiri.
2:34:23Karena sebagai orang HR apalagi pada
2:34:26posisi leaders, Anda banyak blank spot
2:34:28tentang UUPK yang baru, norma-norma yang
2:34:30baru.
2:34:31Jangan sampai membuat kebijakan
2:34:33mengambil keputusan yang salah
2:34:36hanya gara-gara tidak paham atau kurang
2:34:38paham dengan masalah UUPK. Karena
2:34:41dampaknya akan fatal.
2:34:43Fatal buat perusahaan, fatal untuk karir
2:34:45Anda sendiri di perusahaan tersebut.
2:34:47Karena kenapa? Begitu manajemen memahami
2:34:50ini
2:34:51eh apa namanya? eh rekomendasi,
2:34:54kemudian keputusan yang diambil oleh HR
2:34:57atau apalagi pada level C
2:34:59itu ternyata salah hanya gara-gara tidak
2:35:01paham, maka fatal buat karir Anda juga.
2:35:04Terima kasih.
2:35:09Terima kasih Pak Lukman. Pak Wili,
2:35:12monggo.
2:35:13Iya.
2:35:14Saya hanya mengingatkan kepada
2:35:17teman-teman semuanya
2:35:20dalam memahami undang-undang ini kita
2:35:22mesti melihat
2:35:25latar belakang undang-undang ini ya.
2:35:28Undang-undang ini adalah hasil
2:35:31dari
2:35:34amanat Mahkamah Konstitusi. Genealoginya
2:35:37ada di sana.
2:35:39Ontologi dari undang-undang ini atau
2:35:41hakikatnya adalah memberikan
2:35:42perlindungan kepada pekerja.
2:35:45Jadi ketika kita berpikir ini bisa, ini
2:35:49bisa tapi harus kembali lagi
2:35:51undang-undang ini nih untuk pekerja.
2:35:53Lognya kalau dibeginikan benar apa
2:35:56tidak? Nah itu supaya kita tidak eh apa
2:36:00ya salah jalan bahwasanya oh ini untuk
2:36:03pengusaha gitu atau untuk ini enggak.
2:36:06Eh
2:36:07tadi sesuai temanya perubahan dari yang
2:36:11undang-undang lama ke undang-undang yang
2:36:12baru itu apa sih?
2:36:14Ya tadi pandangan saya kalau Mas Lukman
2:36:16kan
2:36:17bagus tuh ya rigid gitu kalau saya hanya
2:36:19satu
2:36:20yang dulu untuk pengusaha yang
2:36:22undang-undang sekarang untuk pekerja wis
2:36:25titik silakan dinikmati
2:36:27pengusaha-pengusaha masalah Anda adalah
2:36:30rezeki saya silakan hubungi kalau
2:36:32[tertawa]
2:36:35wis terima [berdehem] kasih selamat
2:36:36malam.
2:36:37Makasih.
2:36:38Terima kasih eh
2:36:39Pak Wili, Pak Lukman. Bapak Ibu semuanya
2:36:43eh
2:36:45sebagai informasi sampai dengan sekarang
2:36:47masih bertahan sampai 680-an
2:36:51di Zoom eh dan di YouTube live gitu ya.
2:36:54Terima kasih eh atas
2:36:57atensi dan eh
2:36:58semangatnya untuk mengikut sampai akhir.
2:37:01Eh sebagai informasi sebelum ditutup eh
2:37:03sesi kita ini
2:37:05eh
2:37:05ada beberapa yang perlu diinformasikan
2:37:07yang pertama terkait dengan
2:37:09eh obras kita di sesi dua terkait dengan
2:37:12perselisihan PHK dan Asep Pemidanaan
2:37:15dalam UUPK nanti bersama Pak Kemal
2:37:18Siregar. Itu nanti hari Sabtu besok eh
2:37:22tanggal 14 November eh pukul 09.00 gitu
2:37:24ya. Nanti link Zoom-nya akan dikirimkan
2:37:27eh melalui email yang sudah didaftarkan
2:37:29ya.
2:37:30Eh terus kemudian PMSM Indonesia juga eh
2:37:33sedang membuka pendaftaran sertifikasi
2:37:35BNSP skema eh HR Supervisor.
2:37:38Dan satu lagi jangan lupa join member
2:37:41PMSM Indonesia
2:37:42eh untuk terus dapat update
2:37:44kegiatan-kegiatan dari PMSM Indonesia.
2:37:47Baik terima kasih eh
2:37:49Pak Lukman, Pak Willy, Bapak Ibu
2:37:51semuanya sudah bergabung dengan kami.
2:37:54Eh sampai ketemu lagi.
2:37:55Wasalamualaikum warahmatullahi
2:37:57wabarakatuh.
2:37:59Terima kasih
2:38:00Makasih semuanya.
2:38:01Makasih Pak Willy, Pak Lukman, Bapak Ibu
2:38:03semua. Salam sehat.

About this transcript

This page contains the full transcript of PMSM OBRAS IR "Hal-hal Baru dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan : Untung atau Buntung?" by PMSM INDONESIA, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 17,191 words across 3,991 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.

What you can do with it

Use the transcript to take notes, quote the speaker, build a study guide, generate a summary with ChatGPT or Claude via the YouTube Summary tool, or export it as a timed subtitle file with YouTube to SRT. You can also re-open it in the transcriber to choose a caption track available on the video.

Free YouTube transcript tool

YouTube2Text is a free YouTube transcript generator — no signup, no daily limit. Paste any YouTube link and get the full transcript instantly, with timestamps, click-to-jump, caption language selection, AI prompts for ChatGPT, Claude, and Gemini, and exports to TXT, SRT, VTT, or Markdown.