YT YouTube2Text

YouTube2Text → Transcripts → KONFERENSI PERS PERISTIWA TERTANGKAP TANGAN DUGAAN TPK SUAP TERKAIT PBJ DI KAB.LOMBOK BARAT NTB

KONFERENSI PERS PERISTIWA TERTANGKAP TANGAN DUGAAN TPK SUAP TERKAIT PBJ DI KAB.LOMBOK BARAT NTB — Transcript

by KPK RI · 8,148 words · 1,668 segments · language en · Watch on YouTube

Open in transcriber Summarize with AI Download SRT/VTT

Full transcript

0:00Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita
0:02semua. Yang kami hormati dan banggakan
0:06Direktur Pendidikan KPK Bapak Ahmad
0:08Taufik Husein yang kami sayangi dan
0:12selalu banggakan kawan-kawan jurnalis
0:14yang terus membersamai KPK, tidak kenal
0:18lelah, Tidak Kenal Waktu.
0:21Dan dalam kesempatan ini sebagai bentuk
0:23transparansi informasi publik, kami akan
0:25menyampaikan secara lengkap terkait
0:28dengan kegiatan penyelidikan tertutup
0:30yang KPK lakukan di wilayah Lombok
0:33Barat, Nusa Tenggara Barat. terkait
0:37adanya dugaan tindak pidana korupsi,
0:40benturan kepentingan dalam pengadaan
0:42barang dan jasa, suap dalam pengadaan
0:44barang dan jasa, penerimaan lainnya
0:47ataupun ee gratifikasi.
0:50Baik, Teman-teman jurnalis, kita akan
0:52segera ee menyampaikan Pak Direktur
0:56Penyidikan kronologi peristiwa tangkap
0:59tangan, konstruksi dan juga pihak-pihak
1:01yang kemudian ditetapkan sebagai
1:03tersangka. Silakan kepada Pak Lirik.
1:07Makasih, Mas Jubir.
1:10Asalamualaikum warahmatullahi
1:11wabarakatuh.
1:13Selamat sore. Salam sejahtera buat kita
1:15semua.
1:17Terima kasih rekan-rekan sudah ee
1:20menunggu ya cukup lama nih karena dari
1:24kemarin sudah banyak chat-chat WA
1:26mempertanyakan.
1:29Ee baik. Jadi sesuai dengan yang tadi
1:32disampaikan Mas Budi selaku Jubir, saya
1:36akan menyampaikan
1:39kronologi secara lengkap terkait
1:42tindakan
1:44atau kegiatan penyelidikan tertutup yang
1:47dilakukan oleh ee teman-teman
1:50penyelidik dan penyidik
1:53di Kabupaten Lombok Barat. Jadi sudah
1:58kesekian kalinya
2:00kepala daerah ee kita lakukan
2:03penindakan.
2:05kita tidak henti-hentinya mengingatkan,
2:07menghimbau
2:09bahwa sebetulnya informasi yang kita
2:11sampaikan semacam ini sebenarnya juga
2:14peringatan
2:16untuk kepala daerah yang lain.
2:19Mestinya menjadi pembelajaran dan ee
2:23cukup dihentikan praktik-praktik yang
2:28memang tujuannya untuk memperkaya dan ee
2:32menggerogoti keuangan daerah.
2:34di daerah masing-masing begitu ya. Tapi
2:38kami di KPK
2:41walaupun juga ada penindakan pencegahan
2:44juga kita lakukan tapi kami pastikan
2:47ketika memang ada laporan atau pengaduan
2:50masyarakat yang masih
2:54menginformasikan tindakan-tindakan
2:56koruptif di daerah, ya kami dengan
2:59sangat terpaksa akan tetap melakukan
3:01penindakan.
3:04Baik, pada hari ini hari Selasa tanggal
3:0721 Juli 2026
3:10KPK akan menyampaikan informasi lengkap
3:12terkait kegiatan [berdehem] penyelidikan
3:15tertutup yang kemudian terjadi peristiwa
3:18tertangkap tangan terhadap para terduga
3:21pelaku tindak bana korupsi
3:24berupa benturan kepentingan dalam
3:26pengadaan barang dan jasa.
3:31Kemudian ada praktik suap terkait
3:33pengadaan barang dan jasa juga dan
3:36penerimaan lainnya atau gratifikasi di
3:37lingkungan Pemerintah Kabupaten
3:40Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara
3:42Barat.
3:44Perkara ini bermula dari laporan
3:46pengaduan masyarakat terkait adanya
3:49tindak pidana korupsi di lingkungan
3:51Pemkap Lombok Barat yang kemudian
3:54ditindaklanjuti dengan kegiatan ee
3:57penyelidikan. Artinya ada serangkaian
3:59tindakan penyelidikan tertutup. Karena
4:01tertutup ini bukan kegiatan yang
4:04dilakukan teman-teman penyidik secara
4:06terbuka. Artinya ini ada kegiatan
4:08tertutup. Jadi sekali lagi kami
4:11mengingatkan operasi tertangkap tangan
4:13itu hanya istilah di rekan-rekan media,
4:16tetapi di kami itu adalah kegiatan
4:17penyelidikan tertutup
4:20sehingga kemudian ada peristiwa yang
4:22kemudian memicu tertangkap tangan. Nah,
4:24di situlah ee berlaku hukum acara
4:27kegiatan peristiwa tertangkap tangan
4:32bahwa Saudara LAZ
4:35selaku Bupati Lombok Barat periode
4:382025-2030
4:41memerintahkan Saudara LRI
4:45selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
4:48Penataan Ruang dan Penataan Kawasan
4:50Permukiman Lombok Barat untuk membantu
4:53Saudara
4:54SUD
4:56selaku Direktur Utama PT AMGM
5:01Lombok Barat untuk memperoleh paket
5:04proyek pekerjaan di Dinas PUPR
5:07Lombok Barat tahun anggaran 20
5:112025 sampai 2026.
5:15Selanjutnya SUD menggunakan CV
5:18DK atau perusahaan miliknya sebagai
5:23full beket proyek
5:26di mana SUD kemudian meminjam bendera
5:30kepada sejumlah penyedia sehingga nama
5:33CV yang bersangkutan tadi tidak tercatat
5:37baik secara formil administratif di
5:41lingkungan Dinas PUPR Lombok barat. Jadi
5:44ini menggunakan ee pinjam bendera.
5:48Hal tersebut dilakukan ISUD agar CVDK
5:52tidak tercapture atau diketahui oleh
5:55publik. Sehingga ini memang modusnya
5:58disengaja untuk menghindari
6:03diketahuinya afiliasi-afiliasi
6:05perusahaan yang diduga masih ada
6:08hubungannya dengan kepala daerah.
6:11bahwa kemudian SUD mengirim list paket
6:14proyek pekerjaan Dinas PPR Lombok Barat
6:17beserta nama-nama penyedia yang akan
6:19mengerjakan paket proyek pekerjaan
6:21tersebut ke Kadis PUPR.
6:26Dalam proses teknisnya, panitia PBJ
6:29menambahkan adanya surat dukungan bagi
6:32calon vendor
6:35terkait kepemilikan alat tertentu atau
6:37supplier yang akan menunjang kesanggupan
6:40dalam pengerjaan proyek. Jadi ini
6:42syaratnya dibuat-buat
6:44adanya surat dukungan begitu sehingga
6:47kemudian yang
6:49peserta tender yang lain tidak bisa
6:51memenuhi persyaratan tersebut atau
6:53istilahnya dikunci dengan persyaratan
6:55tertentu.
6:57Para penyedia tersebut kemudian berhasil
6:59ee dimenangkan untuk paket pekerjaan
7:02proek Dinas PPR senilai total 17,9
7:06miliar.
7:09ini baik terdiri dari pekerjaan yang
7:12dilakukan dengan tender maupun PL atau
7:14penunjukan langsung.
7:16Rinciannya adalah sebagai berikut.
7:20Untuk kegiatan proses tender itu ada
7:22empat proyek,
7:25yaitu yang pertama rehabilitasi Taman
7:27Kota Gerung. Ini kalau rekan-rekan ee
7:30browsing itu ini menjadi ikcon tempat
7:33ikon yang di Lombok Barat ini senilai
7:362,3 miliar.
7:38Kemudian yang kedua ada rehabilitasi
7:40Taman Kota Gerung tahap kedua
7:43tahun anggaran 2026 senilai 4,3 miliar.
7:49Yang ketiga, pembangunan gedung kantor
7:53Pemkap
7:55Lombok Barat tahun anggaran 2025 senilai
7:582,4 miliar.
8:02Renov. Yang keempat, renovasi gedung
8:04kantor Bupati Lombok Barat senilai R1,7
8:07miliar. Kemudian untuk proses
8:11paket proyek yang ditunjuk langsung ini
8:13ada tiga proyek.
8:16Yang pertama
8:19ada 8 paket pekerjaan di Dines PUPR
8:23tahun anggaran 2025 dengan total senilai
8:273,4 miliar.
8:30Kemudian empat paket pekerjaan di bagian
8:32umum tahun 2025 senilai 2 miliar
8:37dan 16 paket pekerjaan di PT AMG atau
8:42perusahaan air minum daerah tahun
8:44anggaran 2025 senilai 1,8 miliar. Ini
8:49yang prosesnya melalui penunjukan
8:51langsung.
8:55Namun demikian, pengerjaan proyek
8:58diambil alih oleh CVDK tadi yang
9:00kemudian di
9:03subconkan kepada CV-CV lain. Artinya
9:05CVDK tidak mengerjakan secara real untuk
9:09kegiatan proyeknya sendiri.
9:12Tetapi kendali penuh terkait dengan
9:14anggaran itu dikendalikan oleh CVDK.
9:18dari paket proyek-proyek pekerjaan
9:20dengan total nilai 17,9 miliar tersebut,
9:25SUD diduga memberikan fe sebesar 3%
9:29untuk para penyedia yang dipinjam
9:31benderanya
9:32dan mendapatkan keuntungan dari seluruh
9:35total proyek tadi sebesar 10,6 miliar
9:39yang kemudian dikumpulkan di CVDK.
9:43Selain itu, SUD melalui CVDK juga diduga
9:47menerima sejumlah uang di antaranya
9:49terkait pengadaan barang dan jasa pada
9:52Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9:54atau Pabeda
9:56dan di Dinas Pemuda dan Olahraga
9:58Kabupaten Lombok Barat senilai 31,1
10:02miliar.
10:04J. Selain di Dinas PUPR ee CVDK juga
10:08mendapatkan proyek di dinas lain ini
10:10kalau di tootal sebesar 31,1 miliar.
10:16Dari uang-uang yang diterima
10:19dari hasil proyek tersebut sejumlah 41
10:22miliar
10:24oleh SUD melalui CVDK di antaranya
10:27dialirkan kepada LAZ selaku bupati
10:32sebesar total 10,8 miliar. ini yang
10:35kemudian ee diketahui
10:41selaku kepala daerah ini tervalidasi
10:43dengan perusahaan-perusahaan tadi CVDK
10:47bahwa selain dugaan konflik kepentingan
10:49dalam pengadaan barang dan jasa
10:52di Dinas PUPR dan dinas-dines lainnya,
10:55LAAZ juga diduga menerima sejumlah uang,
10:58barang ataupun fasilitas dari Saudara
11:01ALG
11:03selaku Direktur Utama sama PT MSI
11:08yang merupakan vendor dari PT AMG yang
11:12merupakan perusahaan air minum daerah di
11:14Lombok Barat.
11:17di mana pada periode
11:19tahun 2024 sampai 2026 PT MSI melalui
11:24SUD atas perintah LAAZ mendapat sejumlah
11:28proyek terkait tata kelola air bersih di
11:31Kabupaten Lombok Barat total senilai
11:3427,1 miliar.
11:38Atas proyek yang dikerjakan, PTMSI
11:40diduga rutin memberikan
11:43ee barang, fasilitas,
11:46dan juga uang tunai kepada Saudara LAZ
11:49yang
11:51diduga mencapai lebih dari 1,6 miliar.
11:55Ini di antaranya
11:58satu unit mobil merek Toyota Alpad
12:00senilai 1,2 miliar.
12:03Kemudian satu pasang sepatu merek
12:05Hermas.
12:07senilai 19 juta.
12:09Akomodasi perjalanan
12:12LOP Lombok ke Jakarta ini bupati
12:16seringki melakukan perjalanan Lombok
12:18Jakarta PP ya itu juga diakomodir oleh
12:21PT MSI.
12:24Kemudian ada uang tunai yang juga turut
12:27diamankan. Ini ada sekurang-kurangnya
12:29sebesar 380 juta.
12:34Kemudian ada juga satu unit telepon
12:36genggam merek iPhone 17 Pro senilai R6
12:39juta
12:41dan juga ada tercatat satu ekor sapi
12:45kurban senilai R7 juta.
12:48Untuk peristiwa tertangkap tangannya
12:50sendiri. Jadi pada pertengahan Juli
12:532026,
12:55tim KPK melakukan pemantauan intensif di
12:58Lombok Barat. Tadi penyelidikan tertutup
13:01telah menerima laporan bahwa SUD
13:05melakukan penarikan uang
13:07sejumlah 1,25 miliar yang diduga akan
13:11disetorkan untuk saudara LAZ.
13:16bahwa kemudian pada tanggal 18
13:19sampai 19 Juli ini detik-detik ee
13:22peristiwa tertangkap tangannya, tim
13:24bergerak memastikan keberadaan para
13:26pihak serta ee rangkaian transaksi
13:31ee dan kepemilikan aset baik itu
13:33kendaraan, uang-uang tadi ee di
13:36pihak-pihak terkait yang kemudian bisa
13:39dipastikan oleh tim di lapangan. Dan
13:42pada tanggal 20 Juli 2026, tim
13:45mengamankan sejumlah
13:4819 orang di wilayah Lombok Barat dan
13:52dilakukan pemeriksaan awal di Makobrimop
13:55NTB.
13:57[berdehem]
13:57Selain itu, tim juga mengamankan satu
13:59orang di wilayah Jakarta
14:02yang kemudian
14:04dari 19 orang di
14:07Lombok itu 8 orang di antaranya dibawa
14:10ke KPK
14:13yaitu ada Saudara Lazaku Bupati, Saudara
14:16SUD
14:18selaku Direktur Utama PT AMGM,
14:21Saudara LRI, Kepala Dinas Pekerjaan
14:24Umum, Saudara Saara LFA selaku ADC dari
14:28Bupati,
14:30Saudara STW selaku ADC dari Saudara SUD,
14:35Saudara Sam
14:38selaku driver SUD,
14:41Saudara Jun selaku bendahara CVDK
14:46dan Saudara ALG selaku Direktur Utama
14:50PTMSI
14:52yang diamankan di wilayah Jakarta.
14:57Dalam peristiwa tertangkap tangan ini,
14:59tim KPK juga turut mengamankan barang
15:01bukti
15:03apabila di tootal kurang lebih 9 kom
15:0706 miliar 9 miliar60 juta ya dengan
15:11rincian sebagai berikut.
15:13Tadi ada uang tunai dari pencairan yang
15:16dilakukan oleh saudara SUD di
15:18rekeningnya itu senilai 1,25 miliar.
15:23Kemudian ada uang tunai di rumah saudara
15:27JUN selaku bendahara CVDK itu ada
15:30sekitar diamankan R juta.
15:34Uang dalam rekening CVDKK sendiri itu
15:36ada senilai R89
15:39juta.
15:41Kemudian turut diamankan juga sertifikat
15:44ini kepemilikan aset dari Saudara LAZ
15:48senilai 2,75 miliar.
15:52Satu unit mobil merek Toyota Alpad ini
15:54juga diamankan kalau dinilai sekitar 1,2
16:0025 miliar.
16:04Ada juga barang bukti kuitansi pembelian
16:06tanah milik istri LAAZ senilai 3,325
16:12miliar.
16:15dari barang bukti tersebut ini yang
16:16nanti akan dikembangkan dalam proses
16:19penyidikan berikutnya oleh tim penyidik
16:22bahwa kemudian ada penerimaan lainnya
16:25selain tindak pidana korupsi terkait
16:28suap di lingkungan Pemkap Lombok Barat,
16:33KPK juga menemukan adanya dugaan prima
16:35lainnya atau gratifikasi oleh saudara
16:39SUD dan saudara LAAZ. Di antaranya
16:44tahun 2025 diduga terdapat permintaan
16:48pengumpulan uang dari Saudara Laz di
16:51momen menjelang lebaran ini kurang lebih
16:53R00 juta sampai R50 juta.
16:58Selanjutnya masih di tahun 2025 SUD
17:00meminta bantuan Saudara LRI selaku Kadis
17:04PUPR untuk mengumpulkan uang FE dari
17:06proyek Dinas PU dan digunakan untuk
17:09kepentingan bupati
17:12yang dikelola oleh Saudara SUD secara
17:16cash.
17:18Kemudian pada bulan Maret 2026 SUD juga
17:21menerima uang sebesar R50 juta. Dan pada
17:25April 2026 menjelang lebaran, Kadis PUPR
17:29melalui saudara drivelnya juga
17:30memberikan R00 juta kepada Saudara SUD.
17:36Dari uang-uang yang diterima LAA diduga
17:39banyak digunakan untuk pembelian aset
17:42dalam bentuk tanah dan bangunan.
17:45ini juga nanti jadi fokus aset recovery
17:47oleh tim penyidik
17:50bahwa selain LAZ dan SUD,
17:55Saudara Laz dan juga menempatkan uang
17:57sebesar 2,25 miliar di RS
18:03SSM
18:05ini rumah sakit di Lombok Barat dengan
18:08modus pembelian saham
18:11atau di kemudian dibungkus lagi dengan
18:14istilah uang operasional bupati
18:18ini juga masih akan terus didalami
18:20aliran-aliran dan sumber dananya serta
18:24keterlibatan para pihak di rangkaian
18:26dugaan tindak pindah korupsi yang
18:28terjadi.
18:31Selanjutnya berdasarkan bukti permulaan
18:33yang sah kecukupan dua alat bukti KPK
18:36kemudian menaikkan perkara ini ke tahap
18:38penyidikan
18:39dan menetapkan tiga orang sebagai
18:41tersangka yaitu Saudara LA
18:44selaku Bupati Lombok Barat periode
18:472025-2030.
18:50Saudara SUUD selaku Direktur Utama PT
18:53AMGM.
18:56Yang ketiga, Saudara Alg selaku pihak
18:59swasta yaitu Direktur Utama PT MSI.
19:05Terkait dugaan kebenturan kepentingan
19:08dalam pengadaan barang dan jasa, Saudara
19:10Lazara
19:12SUD disangkakan telah melanggar
19:15ketentuan Undang-Undang Tindak Pinak
19:17Korupsi Pasal 12 huruf I.
19:22Selain itu, terkait dugaan suap dalam
19:24pengadaan barang dan jasa di lingkungan
19:26Pemkap Lombok Barat, Saudara Laz
19:29bersama-sama dengan Saudara SUD juga
19:32sebagai penerima
19:35dilapis dengan sangkaan pasal 12 huruf A
19:39atau huruf B dan atau pasal 12B besar.
19:45Sementara terhadap saudara ALG sebagai
19:47pihak pemberi
19:50disangka telah melanggar ketentuan dalam
19:53pasal 605 atau 606 ayat 1 huruf
19:58A atau huruf B Undang-Undang Nomor 1
20:00Tahun 2023 tentang KHP
20:04yang baru tahun 2026.
20:07KPK selanjutnya melakukan penahanan
20:09terhadap para tersangka untuk 20 hari
20:12pertama terhitung hari ini tanggal 21
20:172026 sampai dengan 9 Agustus 2026.
20:22Penahanan dilakukan di Rumah Tanah
20:24Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih
20:26KPK.
20:30Terakhir, dalam kesempatan ini kami
20:32menyampaikan apresiasi dan terima kasih
20:35kepada pihak-pihak yang telah mendukung
20:38penanganan perkara ini, khususnya kepada
20:42ee rekan-rekan
20:45DMOP NTB Angkasapura 1
20:48dan Insan Persia.
20:55Selain itu, KPK juga mengimbau kepada
20:57masyarakat agar berhati-hati terhadap
21:01oknum-oknum yang mengatasnamakan atau
21:04mencatut
21:06baik secara individu atau lembaga KPK
21:10untuk dapat mengurus penanganan
21:12perkara-perkara di KPK. Ini biasanya
21:16kerap terjadi dan kami sering
21:18mendapatkan laporan ketika ada peristiwa
21:22tertangkap tangan.
21:24itu biasanya pihak-pihak sudah mulai
21:26bergelia dan kami pada kesempatan kali
21:29ini mengingatkan dan ini tolong
21:31rekan-rekan juga menyampaikan sebagai
21:32edukasi ke masyarakat bahwa kami baik
21:36secara individu dan lembaga tidak pernah
21:39atau tidak akan menerima
21:41pengurus-pengurusan perkara selain
21:45dalam konteks penegan hukum
21:48baik itu di pengadilan maupun dalam
21:50konteks penyidikan.
21:53Jadi, KPK menegaskan bahwa seluruh
21:55proses penanganan perkara itu dilakukan
21:57secara profesional, independen, dan
22:00sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
22:06Demikian secara detail untuk peristiwa
22:09kronologis tertangkap tangannya terkait
22:11perkara.
22:13Berikutnya untuk beberapa hal mungkin
22:15dilanjutkan oleh Mas Budi. Silakan.
22:18Terima kasih. Baik, terima kasih Pak
22:20Direktur Penyidikan yang telah
22:22menyampaikan secara lengkap bagaimana
22:24kronologi peristiwa tertangkap tangan,
22:26konstruksi perkara dan juga pihak-pihak
22:27yang ditetapkan sebagai tersangka.
22:30Di mana dalam perkara ini KPK menetapkan
22:32tiga orang sebagai tersangka, yaitu
22:34Saudara Laz selaku Bupati Lombok Barat
22:372025-2030.
22:40Kemudian Saudara SUD selaku Direktur
22:43Utama PT AMGM dan juga Saudara ALG yang
22:47merupakan Direktur Utama PT MSI. Di mana
22:52KPK kemudian melakukan penahanan untuk
22:5420 hari pertama terhitung sejak hari ini
22:57tanggal 21 Juli sampai dengan 9 Agustus
23:022026.
23:04Dari peristiwa tertangkap tangan ini
23:06menunjukkan bahwa komitmen terhadap
23:08integritas belum sepenuhnya menjadi
23:11landasan dalam menjalankan amanah
23:13sebagai kepala daerah.
23:15Padahal jabatan publik merupakan mandat
23:18untuk meningkatkan kesejahteraan
23:20masyarakat, bukan disalahgunakan demi
23:22kepentingan pribadi maupun kelompok.
23:26[mendengus]
23:27Modus perkara ini juga menunjukkan bahwa
23:29kepala daerah yang semestinya
23:30menjalankan fungsi kepemimpinan,
23:33pengawasan, dan pengendalian
23:35penyelenggaraan pemerintahan
23:38justru diduga terlibat dalam pengaturan
23:40maupun pelaksanaan proyek-proyek di
23:43pemerintah daerah.
23:46Praktik semacam ini tidak hanya
23:48mencederai prinsip tata kelola
23:49pemerintahan yang baik, tetapi juga
23:51menghilangkan kepercayaan masyarakat
23:53terhadap penyelenggaraan pemerintahan
23:54daerah yang seharusnya berpihak pada
23:58kepentingan publik.
24:01Peristiwa ini juga menjadi ironi karena
24:03terjadi di tengah berbagai tantangan
24:05yang dihadapi masyarakat khususnya
24:08masyarakat Lombok Barat termasuk dalam
24:11hal untuk mendapatkan akses air bersih.
24:17Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi
24:20NTB pada tahun 2023 menunjukkan bahwa
24:24masih terdapat masyarakat dan rumah
24:27tangga yang sulit mendapatkan sumber air
24:32minum yang layak.
24:35Kondisi ini semakin memprihatinkan
24:36mengingat LAZ selaku Bupati Lombok Barat
24:39sebelumnya memiliki pengalaman panjang
24:42yakni selama 17 tahun sebagai Direktur
24:45Utama Perusahaan Air Minum Daerah PT
24:48AMGM
24:50seperti melanggengkan praktik tersebut
24:53melalui direktur utama PT AMG yang baru.
24:58Maka praktik korupsi di sektor ini
25:00bertentangan juga dengan budaya dan adat
25:03istiadat. Subak sebagai sistem irigasi
25:06pertanian yang menjadi simbol toleransi
25:09keadilan dan kebersamaan yang nyata
25:11dalam pengelolaan air bagi masyarakat
25:14Lombok.
25:16Karena itu sudah seharusnya setiap
25:17rupiah anggaran daerah yang dikeluarkan
25:20semestinya ditujukan untuk menjawab
25:22kebutuhan dasar masyarakat,
25:24terutama akses air minum yang layak
25:27sebagai hak dasar manusia yang perlu
25:29dipenuhi.
25:33Di samping itu, praktik tersebut turut
25:35mencederai nilai-nilai luhur Lombok
25:36Barat yang kental dengan semboyan patut
25:39patuh pacu yang merujuk kepada keadilan,
25:42kepantasan, kedisiplinan, ketaatan
25:45beragama, serta semangat kerja keras dan
25:48ketekunan.
25:50Terlebih melalui upaya pencegahan
25:52korupsi, KPK sebelumnya juga telah
25:54memetakan area rawan di dalam instrumen
25:57MCSP
25:59di mana nilai MCSP 2025 Kabupaten Lombok
26:02Barat berada di angka 74 poin dengan
26:06area perencanaan senilai 66 poin dan
26:09anggaran 71 poin.
26:12Nilai tersebut mengalami penurunan 12
26:15poin jika dibandingkan dengan MCSP tahun
26:18sebelumnya yaitu 2024 yang mendapatkan
26:22nilai 86 poin dengan area pengelolaan
26:26pengadaan barang dan jasa senilai 57
26:30poin.
26:33Di sisi lain, integritas PEMKP Lombok
26:35Barat juga terpotret pada instrumen
26:38survei penilaian integritas di mana
26:40terdapat penurunan signifikan sebesar
26:43-4,6
26:45poin.
26:47Koreksi -4,06
26:49poin 06 poin.
26:52Pada SP 2024, PEMKAP Lombok Barat berada
26:56di angka 71,12
26:58dan menurun tajam menjadi 67,06
27:02pada SPI
27:042025 atau masih berada di zona rentan.
27:10Selain itu ditemukan dugaan adanya
27:12sejumlah harta atau aset milik saudara
27:15LAAZ yang belum tercantum dalam
27:18LHKPN-nya.
27:21di mana diduga LAZ memiliki
27:23sekurang-kurangnya 55 bidang tanah.
27:27Padahal penyampaian LKPN merupakan salah
27:29satu instrumen penting dalam membangun
27:32transparansi dan akuntabilitas seorang
27:34penyelenggara negara.
27:37Kewajiban pengisian LHKPN secara jujur,
27:39lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang
27:42sebenarnya merupakan prasyarat penting
27:44bagi seluruh penyelenggara negara
27:46termasuk kepala daerah dan para pemangku
27:49kepentingan lainnya agar terwujud
27:52pemerintahan yang bersih serta dipercaya
27:55oleh masyarakat.
27:57Karena itu dari peristiwa tertangkap
27:59tangan ini, KPK tidak henti-hentinya
28:01menghimbau kepada kepala daerah,
28:04perangkat daerah ataupun dinas serta
28:07seluruh pemangku kepentingan lainnya
28:10untuk menjadikan integritas sebagai
28:12pilar dalam menjalankan tata kelola
28:14pemerintahan yang transparan, akuntabel,
28:16dan bebas dari konflik kepentingan
28:19sehingga jabatan publik benar-benar
28:21dijalankan sebagai amanah untuk melayani
28:24rakyat.
28:25Baik ee kawan-kawan jurnalis e sebelum
28:28kita buka sesi tanya jawab kita akan
28:31menampilkan barang bukti yang turut
28:33diamankan dalam rangkaian peristiwa
28:37tertangkap tangan ini.
30:05atau ditidurin tidurin tidurin tidurin
30:07Biar angkat-anggan
31:08lagi kanan sudah kanan
31:16cukup kawan-kawan baik
31:59pakai sarung tangan
32:15100 kayaknya
32:18100
32:2010 kan.
32:25Jadi uang-uang yang ditunjukkan ini
32:27bagian dari keseluruhan barang bukti
32:29yang diamankan dengan total sekitar 9,06
32:34miliar.
32:36Baik, ee terima kasih. Kita kembali
32:40masuk ke sesi tanya jawab. Di sesi satu
32:44kita akan buka
32:46tanya jawab khusus untuk perkara ini.
32:49[mendengus] Mas Bayu sudah angkat tangan
32:51dari tadi. Satu, Pak Adolf, dua, yang
32:55ketiga Mas Sabir. Tiga dulu ya, Mas
32:57Kevin. Nanti masuk ke sesi berikutnya.
33:00Silakan Mas Bayu dari Sinfo.
33:08Cek. Selamat sore, Mas. Mohon izin
33:12bertanya terkait dengan ee perkara hari
33:14ini.
33:17Ee kan ada penemuan sejumlah ee kayak
33:22uang yang dimasukkan ke dalam saham
33:24rumah sakit. Terus kemudian juga ada
33:26beberapa barang-barang mewah. Apakah KPK
33:29akan menerapkan pasal pencucian uang,
33:31Mas, terkait temuan tersebut? Terus
33:33kemudian pertanyaan selanjutnya
33:36ee rumah sakit yang di jadikan tempat
33:42menaruh saham oleh LAZ ini apakah
33:45dikendalikan oleh keluarga juga? Apakah
33:49masih ada kroninya yang mengendalikan
33:51rumah sakit tersebut? Terus yang
33:52terakhir,
33:54apakah KPK sudah menemukan indikasi
33:56bahwasanya uang-uang yang di kelola oleh
34:01LAAZ ini juga digunakan untuk
34:03kepentingan
34:06partai atau acara partai atau
34:09pencalonannya dia waktu Pilkada. Terima
34:11kasih.
34:12Oke, Mas Bayu. Terima kasih terkait
34:15dengan ee temuan uang-uang pada
34:18peristiwa tertangkap tangan ini.
34:19Bagaimana ee peluang untuk masuk ke
34:22unsur pasal TPPU dan juga kaitannya
34:24apakah ini juga ee rumah sakit ini
34:27dikendalikan oleh pihak keluarga dan
34:29sebagainya.
34:30Kedua, kita geser tadi
34:34Pak Adolf belakang ya, belakang
34:35tengahtengah
34:38dari Cek TV.
34:41Terima kasih, Pak Budi. Ee
34:46bisa diinfo, Pak ini mungkin ee
34:49kriteriennya apa ya, Pak? Ya, kalau
34:51untuk ini tadi kami dengar kami cukup
34:55sangat hebat ya KPK bisa menelusuri
34:59kira-kira ee
35:01secara penunjukan langsung itu ee
35:03kriterianya untuk barang pengadaan itu
35:07berapa ya, Pak? ya kan juga ada sistem
35:09lelang dan apakah ada ketentuan kalau
35:13pemegang PPK itu ee mungkin kalau di
35:18kementerian bisa esolon du ya atau
35:22esolon satu tapi kalau di tingkat dua
35:24bupati cap atau KOT itu ee ee apakah
35:28memang Pak Bupati atau ini. Nah, tadi
35:32ada dikatakan ee ada penyidikan
35:36tertutup, Pak. Gitu. Bisakah diinfokan
35:40penyidikan tertutup ini seperti apa ya,
35:42Pak, ya? Ee pemantauan apa ee operasi
35:46pemantauan rutin atau pemantauan khusus.
35:49Dan kedua ee ayat ketiga untuk preventif
35:53dari KPK jangan lagi terjadi
35:56berulang-ulang seperti ini. Ee saya
35:59dapat info juga dari OJK kemarin kan ada
36:02sistem pengendalian melalui EI ya.
36:05Apakah KPK ee dalam monitor ini bisa
36:08mendeteksi enggak dalam dini? mungkin ee
36:11kalau ada pelanggaran-pelanggaran
36:13praktik administrasi seperti ini mungkin
36:17ini akan membudaya terus, Pak. Gitu ya.
36:19Jadi mungkin ada program ee pembinaan
36:22dari KPK untuk seluruh pemerintah daerah
36:25baik Gubernur, provinsi, bahkan seluruh
36:27kementerian ee seperti apa, Pak? supaya
36:30bisa di ditek di sini mungkin kalau ada
36:33pelanggaran-pelanggaran baik itu
36:36penunjukan langsung atau lelang atau
36:39bagaimana mestinya. Itu aja, Pak. Terima
36:41kasih.
36:41Baik, terima kasih, Pak Adolf. Tiga poin
36:44terkait dengan teknis dan e proses dalam
36:46pengadaan barang dan jasa, kemudian
36:49definisi penyelidikan tertutup dan juga
36:51upaya preventif ke depannya.
36:54Masir, silakan.
36:56Asalamualaikum. Selamat sore, Mas
36:57Taufik. Ee Kang Budi,
37:00satu pertanyaan saya hampir sama dengan
37:02Mbak,
37:03tapi kalau dilihat dari apa yang
37:05disampaikan KPK ee Pak Derdik tadi soal
37:10ada penempatan kemudian alih bentuk ya.
37:12Ee kalau pertanyaannya kan apakah akan
37:15saya ee bertanya kenapa KPK tidak
37:18langsung menetapkan TPPU? unsurnya
37:21terpenuhi, barang bukti ada gitu ya,
37:24alat buktinya ada, keterangan saksi ada,
37:27dan lain-lain itu ada gitu. Artinya
37:29kalau menurut KOUAP lama dan KOHAP baru
37:31sebenarnya dua alat bukti itu sudah
37:33terpenuhi secara fultoid atau secara
37:35meyakinkan gitu ya. Kenapa tidak
37:38langsung? Itu yang pertama. Yang kedua,
37:40jumlah uang. dari ee dia kan tiga tindak
37:44pidana ya, benturan kepentingan pasal 12
37:47huruf I, kemudian pasal 12 huruf A dan B
37:50besar gratifikasi gitu ya. Itu jumlah
37:53total keseluruhan khusus untuk bupati
37:57dari uang-uang yang diterima itu dari
37:59tiga tindak pidana itu berapa sih
38:01sebenarnya totalnya? Misalnya suapnya,
38:02penerimaan lain dan dan sebagainya itu
38:04berapa totalnya, Pak? karena agak sulit
38:06juga. Kemudian kita oke KPK Sita
38:08misalnya pada saat OTT yang dalam bentuk
38:11barang dalam uang yang dicairkan 9 M
38:14lebih, tapi total sebenarnya dia itu
38:15berapa? Nah, itu akan implifikasinya
38:18adalah ee terkait dengan TPPU. Yang ee
38:23ketiga masih soal ee kasus ini ee dari
38:27sisi tadi ditanyakan soal pencegahan ya.
38:30ini kalau saya enggak tahu sudah
38:32kesekian kali KPK melakukan OT tahun ini
38:35bisa jadi rekor ini kalau memang sampai
38:37penutup tahun sampai hampir 40 ya
38:39alhamdulillah gitu Pak ya. Nah, Presiden
38:42ee dalam hal ini pemerintah menyampaikan
38:44Menteri Dalam Negeri dalam hari ini itu
38:46menyampaikan bahwa ee para kepala daerah
38:49sudah ee mengikuti retreat ya, retreat
38:52kemudian diberikan pembekalan bahkan
38:54ketua KPK menjadi pemateri dan
38:56lain-lain. Tetapi kemudian ini terjadi
38:58korupsi. Apakah pencegahan dalam artian
39:01pada level pemerintah daerah itu tidak
39:03berjalan ataukah sebenarnya ee dalam hal
39:06ini kembali kepada individunya yang ee
39:10pertanyaan turunan dari ini ee bagaimana
39:13mekanisme yang kemudian harus dilakukan
39:16ee agar ee tidak terjadi lagi korupsi
39:19kepada daerah apakah ini karena faktor
39:21efisiensi anggaran gitu ya. pemerintah
39:23pusat memangkas anggaran sampai bahkan
39:26ada satu daerah beberapa daerah bahkan
39:28itu sampai 50% anggarannya tersisa dari
39:3040% dari tahun lalu gitu ya. Apakah ini
39:33yang kemudian mendorong ee para kepala
39:36daerah melakukan korupsi? Terima kasih.
39:37Asalamualaikum warahmatullahi
39:38wabarakatuh.
39:39Terima kasih Kang Sabir terkait dengan
39:41TPPU dan upaya pencegahan ke depan tiga
39:44dulu ya Mas Mario.
39:47Mas Bayu dari Sinfo, Pak Adolf Jaek TV
39:49dan juga Kang Sabir. Silakan Pak Dik.
39:52Baik, terima kasih Mas Budi. Yang
39:54pertama Mas Bayu ya, itu ada BB saham di
39:59RS tadi di Lombok Barat.
40:03Jadi betul memang tim menemukan
40:07tadi terakhir kami sebutkan ada sebesar
40:091 kom
40:1127 miliar tadi yang di cairkan.
40:17Bahkan itu ada ilustrasi, ada apa cerita
40:20di belakang itu bahwa sebenarnya tim
40:25mengendus bahwa uang itu sebenarnya akan
40:27di
40:29belikan atau untuk bertransaksi
40:33kepemilikan aset milik saudara laaz.
40:36Tapi kemudian
40:38ee mungkin karena curiga atau karena
40:40khawatir di ee temukan begitu kemudian
40:45itu dipindahkan seolah-olah itu untuk
40:48membeli saham di rumah sakit tersebut.
40:52Nah, jadi itu sebetulnya memang sudah di
40:54sudah diketahui alirannya karena kita
40:56juga bekerja sama dengan ee PPATK
40:59sehingga kemudian itu bisa di-endus
41:01gitu-gitu ya. Dan kenapa itu tidak di
41:04TPPU? Tadi pertanyaan juga Mas Abir ya,
41:08kenapa tidak langsung gitu. Kita dalam
41:12pembahasan OS dengan tim penyelidik dan
41:14penyidik dan teman-teman JPU juga sudah
41:17menjadi
41:19apa ee pembahasan bahwa nanti ke depan
41:22akan dikenakan
41:24atau dilapis dengan pasal TPPU. Tapi
41:27kemudian rekan-rekan mungkin memahami
41:30bahwa ini kegiatan tertangkap tangan.
41:32Jadi kita hanya punya waktu satu kali 24
41:35jam sehingga kemudian fokusnya adalah ee
41:40di peristiwa tertangkap tangannya. Ada
41:43barang buktinya, ada perbuatannya
41:46sehingga kemudian dicari kecukupan dua
41:48alat buktinya sehingga baru kemudian
41:51ditetapkanlah tindak pidana korupsinya
41:54gitu. Nah, untuk unsur-unsur TPPU
41:57sebetulnya sudah ada indikasi di
41:59peristiwa-peristiwa itu, tetapi itu kita
42:01akan tentukan nantinya setelah
42:05penyidikan berjalan. Karena sambil
42:07penyidikan berjalan, tim penyidik
42:09pastinya juga akan memperdalam atau
42:13memperkaya ee alat-alat bukti untuk
42:15pemenuhan unsur TPPU gitu ya. ada
42:18misalkan penempatan layering,
42:21integration itu kan kemudian butuh
42:24keterangan-keterangan saksi yang belum
42:25didapatkan di peristiwa tertangkap
42:28tangannya 1* 24 jamnya. Misalkan tadi
42:30pembelian
42:32aset tanah dan bangunan itu kan mestinya
42:37ketika pengenaan pasal TPPU maka
42:41saksi-sakinya yang dibutuhkan adalah
42:42pihak notaris, pihak ee penjual, pemilik
42:47asal dari si ee aset tersebut. Kemudian
42:51ee transaksinya seperti apa, akta jual
42:55belinya seperti apa, dokumen-dokumennya
42:56dikumpulkan. Nah, itu biasanya kami akan
43:00ee ketika di pembahasan awal akan
43:02diarahkan ke TPPU, maka di penyidikan
43:04awal-awal itu sudah fokus ke
43:06pengembangan TPPU gitu ya. Ketika memang
43:08ditemukan tadi ada 90
43:1129 aset tanah dan bangunan yang belum
43:14masuk di LKPN. Jadi, kita sudah
43:16kumpulkan data LKPN-nya. Tapi ini
43:18kemudian kita menemukan ada 29. Nah,
43:21ketika 29 ini kita mau TPPU kan gitu ya,
43:25Mas Abar ya atau Mas Bayu itu kan tidak
43:27mungkin kita bisa dapatkan atau
43:29teman-teman penyelidik di peristiwa yang
43:311* 24 jam tersebut gitu. Tapi itu kita
43:34sudah kantongi gitu. Jadi ini tinggal
43:37menunggu saja untuk perkembangan
43:39penyidikannya seperti apa. Tapi kita ee
43:42pastikan bahwa arah ke TPPU kita juga
43:46itu menjadi fokus ke depan di penyidikan
43:48berikutnya.
43:51Kemudian apakah rumah sakit tersebut
43:54dikendalikan oleh tersangka begitu atau
43:57pihak pihak keluarganya atau yang masih
43:59terafiliasi ini diketahui itu kita belum
44:03sampai ke sana. Tim belum menemukan
44:05bahwa rumah sakit ini
44:07ee dikendalikan atau dalam penguasaan
44:10tersangka LAAZ. Tetapi memang
44:13sudah ada indikasi bahwa
44:16tim mempunyai ee bukti bukti di
44:21dokumen BBE ya, barang bukti elektronik.
44:24Ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan
44:27antara bupati dan pihak rumah sakit
44:28gitu. Jadi ada semacam
44:31chat dalam BBE yang ditemukan penyelidik
44:34itu pertemuan-pertemuan yang dilakukan
44:36oleh tersangka. Jadi memang
44:38dugaan-dugaan masih ee peluang masih
44:41banyak untuk kita kembangkan di
44:43penyidikan berikutnya. Kemudian uang
44:45yang digunakan oleh tersangka kita belum
44:48menemukan untuk kepentingan
44:52partai atau untuk kepentingan politik
44:53yang bersangkutan, tetapi bahwa yang
44:56pasti adalah digunakan untuk kepentingan
44:59pribadi tersangka laz.
45:03tadi sudah ada disampaikan ada
45:05penggunaan
45:07pembelanjaan pembelian aset kemudian
45:10penempatan
45:13uang operasional di PT yang tadi di
45:16rumah sakit. Jadi itu memang murni untuk
45:18kepentingan pribadi ee tersangka
45:22gitu ya Mas Bayu. Kemudian ee yang
45:24kedua,
45:26Mas Ad, kriteria PL atau tender
45:30sebenarnya kan sudah ada di ketentuan
45:31PBJ ya, bahwa tender itu harus diikuti
45:35oleh ee
45:38penyedia-penyedia yang bebas dari
45:40kepentingan manapun. Artinya dia memang
45:42dibuka untuk umum kalau yang tender.
45:44Tapi kalau yang PL karena memang
45:46ketentuannya itu di bawah 2 miliar itu
45:49boleh dilakukan secara penunjukan
45:51langsung gitu. Tetapi kemudian
45:53syarat-syaratnya pun memang harus ee
45:55sesuai dengan ketentuan BBJ bahwa
45:58perusahaan itu memang ee mempunyai
46:00kemampuan untuk melakukan itu. Nah, ini
46:04siapa kewenangan siapa? Karena memang
46:07ini ada pasal yang disangkakan 12 huruf
46:09I kecil. Itu kan benturan kepentingan
46:12yang dilakukan oleh kepala daerah. Nah,
46:15kepala daerah ini sesuai dengan
46:16kewenangannya kan dia sebagai ee
46:19pengguna anggaran ya atau sekaligus dia
46:22juga mempunyai tugas mengawasi jalannya
46:25pemerintahan yang di dalam pemerintahan
46:28itu ada kegiatan pengadaan barang dan
46:30jasa salah satunya. Nah, ini yang
46:32kemudian
46:33terindikasi pemenuhan unsur unsur-unsur
46:35pasal 12 huruf I itu di mana
46:40CVDK tadi yang kemudian itu di
46:44kongkalikong istilahnya oleh kepala
46:46daerah dengan memanggil kepala PUPR
46:51untuk
46:52membuat
46:54sedemikian rupa bahwa
46:57nanti proyek-proyek baik tender dan PL
46:59itu
47:01diurus oleh Saudara SUD selaku orang
47:03kepercayaan dari ee bupati.
47:06Kan tadi disampaikan bahwa SUD ini
47:08adalah orang kepercayaan
47:12LA sewaktu yang bersangkutan menjabat di
47:15Rut di PT PDM ya. Jadi sebelumnya
47:19sebelum jadi bupati dia put dan itu
47:22sudah lama SUD ini menjadi orang
47:24kepercayaannya
47:25tersangka. Nah, sampai tersangka menjadi
47:28bupati yang bersangkutan juga ikut
47:32membantu kegiatan bupati walaupun yang
47:35bersangkutan juga sekaligus menjabat
47:37sebagai derut PDAM juga gitu.
47:41Nah, jadi mekanismenya memang diatur
47:45sedemikian rupa oleh Bupati bahwa nanti
47:47Kepala Dinas BUPR berhubungan dengan
47:50Saudara SUD selaku orang kepercan bupati
47:53dan baik kegiatan-kegiatan tender baik
47:56itu lelang, terbuka dan PL harus melalui
47:59SUD. itu yang kemudian di-setting
48:01sedemikian rupa. Tetapi kemudian SUD ini
48:05dengan perusahaan afiliasinya CVDK tadi
48:09dia tidak langsung menggunakan kendaraan
48:12PT tersebut tetapi dia menggunakan
48:15pinjam bendera. Ini sebenarnya sudah ee
48:18terindikasi modus untuk menyembunyikan
48:22ee benel owner gitu ya, kepemilikan
48:25manfaat atas perusahaan tersebut.
48:29Yang kedua terkait penyelidikan
48:31tertutup. Jadi begini teman-teman,
48:33maksud saya bahwa kegiatan penyelidikan
48:36tertutup itu beda dengan penyelidikan
48:38terbuka yang memang rekan-rekan
48:41penyelidik memanggil secara terbuka atau
48:44mengundang pihak-pihak untuk dilakukan
48:47ee klarifikasi-klarifikasi atau
48:49konfirmasi begitu ya. Jadi itu namanya
48:50penyelidikan terbuka. Nah, penyelidikan
48:53tertutup ini memang artinya tidak
48:55diketahui kegiatan dari tim penyelidik.
48:58Tetapi tadi ada empat
49:01empat garis besar kegiatan pilihan
49:03tertutup itu yaitu interview, observasi,
49:07surveilance, undercover seperti itu yang
49:10kemudian tidak dilakukan permintaan
49:12kualifikasi secara terbuka sehingga
49:15kemudian ketika penyelidikan tertutup
49:17itu berjalan ditemukan peristiwa yang
49:20memenuhi ketentuan hukum acara
49:23tertangkap tangan. tadi dilaporkan
49:26seketika ada barang bukti padanya. Nah,
49:29itu yang kemudian dilakukan ee kegiatan
49:32tertangkap tangan. Artinya tidak operasi
49:35yang memang KPK menarget seseorang gitu
49:38ya. Karena memang ini ada laporan
49:41kemudian dilakukan secara tertutup
49:43interview, observasi dan lain-lain.
49:45Kemudian terjadilah ee tertangkap tangan
49:47gitu. Artinya tadi ditemukan
49:48aliran-aliran yang diduga itu hasil
49:51tindak pidak korupsi.
49:53Kemudian untuk preventif seperti apa?
49:56Kita sebenarnya di penindakan sudah
49:58sering berkomunikasi dengan bagian
50:00pencegahan.
50:02Karena kedeputian penindakan
50:05dengan kediputian pencegahan itu sering
50:07melakukan diskusi atau
50:10komunikasi dan koordinasi gitu. Karena
50:12ada istilah di kami bukan istilah ya,
50:14ada kegiatan semacam
50:16ya pencegahan pasca penindakan gitu.
50:21Jadi teman-teman pencegahan akan masuk
50:23ketika ada di suatu daerah itu dilakukan
50:27penindakan. Nah, ini efektivitas semacam
50:30apa ya? Tentunya tadi beberapa poin-poin
50:34kegiatan pencegahan kan seperti
50:35monitoring itu corsub sudah dilakukan
50:37ya. Tetapi kembali lagi memang kepada
50:41integritas masing-masing ee aparat
50:43daerah yang menjalani ee pemerintahnya
50:46seperti apa. Ketika memang integritasnya
50:50ya tidak bisa dijalankan dengan benar
50:54gitu ya, maka praktik-praktik koruptif
50:58ya akan tetap terjadi gitu. Jadi memang
51:01ee KPK sudah melakukan berbagai upaya.
51:05Jadi penindakan ini adalah ultimum
51:07remedium gitu. Terakhir ketika memang
51:10pencegahan kan kita juga ada unit
51:13pendidikan masyarakat itu sudah
51:15dilakukan tetapi tetap akan muncul
51:18praktik-praktik koruptif yang kemudian
51:20kita mendapatkan laporan masyarakat ya
51:22tentunya kita akan tetap melakukan
51:23penindakan gitu.
51:26Untuk pendeteksiannya sebetulnya kita
51:28sudah ada program monitoring itu Pak Ad.
51:32Makanya kemudian tadi ada penilaian yang
51:34disampaikan oleh Mas Jubir memang
51:37terpantau
51:39ee [mendengus] penilaian SP-nya juga
51:40turun. Jadi artinya memang kegiatan
51:43pencegahan pun tidak berbanding terbalik
51:47gitu. Artinya selaras ketika memang
51:49survei penilaian integritas yang
51:51dilakukan di sana turun. Artinya memang
51:55lagi-lagi kembali kepada integritas
51:57masing-masing kepala daerah ya.
51:59[mendengus]
51:59[berdehem]
52:01Kemudian Mas Abir ya tadi yang untuk
52:04TPPU kenapa ini langsung tadi sedikit
52:07sudah kami sudah gambarkan bahwa ini
52:09peristiwanya tertangkap tangan. Jadi
52:11memang unsur-unsur indikasinya ada
52:13begitu tetapi kami harus memastikan
52:16ketika
52:18mentersangkakan seseorang dengan unsur
52:21pasal TPBU artinya kita juga harus punya
52:23dua alat buktinya untuk pemenuhan
52:25unsur-unsur tersebut. Nah, itu yang
52:26kemudian belum didapatkan oleh
52:28teman-teman penyelidik di 1* 24 jam.
52:31Tentunya indikasi ada sehingga nanti
52:34akan dikembangkan di proses penyidikan
52:36yang akan berjalan.
52:38Untuk jumlah uangnya
52:40ini gambaran saja karena memang ada dua
52:43peristiwa pidana yang dikenakan terhadap
52:45tersangka ya. Jadi yang pertama kegiatan
52:49terkait benturan kepentingan.
52:52Benturan kepentingan ini tersangka baik
52:54langsung maupun tidak langsung.
52:56ikut di proses pengadaan barang dan
52:58jasanya. Padahal dia diberi kewenangan
53:01untuk pengawasan. Itu apa? Terkait
53:04bantuan kepentingan.
53:06Total uang yang
53:09mengalir kepada tersangka dari CV
53:13DK tadi
53:15selaku afiliasi perusahaan SUD selaku
53:18orang kepercayaan bupati itu sekitar
53:2110 kom
53:2560
53:26juta 10 10,06 miliar.
53:30Nah, ini dari beberapa proyek-proyek
53:33yang dilakukan oleh CV DKK baik di PUPR
53:37dan di
53:40dinas lainnya.
53:43Kalau proyeknya sendiri itu CVDK
53:45mendapatkan sekitar 17,9
53:48M di dinas PUPR dan dinas lainnya tadi
53:53ada Papeda dan lain-lain itu sekitar
53:5731,1 M. Tetapi kemudian yang diketahui
54:02telah dikumpulkan dari hasil proyek
54:04masuk ke perusahaan pinjam bendera tadi,
54:07tapi kemudian pinjam bendera hanya
54:09diberikan sekitar 3% fe-nya
54:13yang kemudian
54:15keuntungannya mengalir ke CVDK. Nah,
54:17dari CVDK ini kemudian mengalir ke ee
54:20tersangka LAZ yang digunakan untuk
54:22kepentingan pribadinya. Seperti itu, Mas
54:25Abil.
54:28Untuk yang terakhir pencegahan tadi sama
54:30ee sudah dilakukan retreat
54:34kepala daerah ya. Ini sudah program
54:36presiden ya. Justru kita ini membantu
54:39apa tugas-tugas
54:42presiden
54:44bagaimana beliau juga konsen terhadap
54:46pemberantasan korupsi. Kemarin beliau
54:48menyampaikan betapa kekayaan negara
54:52misalkan ini di
54:55korupsi bocor. Nah, ini memang menjadi
54:58hal-hal yang KPK baik di pencegahan dan
55:02di penindakan ini menjadi konsen kami
55:04juga. Jadi tentunya ini menjadi
55:06tantangan tersendiri buat KPK untuk
55:09membantu tugas-tugas presiden dalam
55:11rangka ee bersih-bersih gitu ya, kepala
55:16daerah yang tidak atau memang
55:20sebagaimana tujuan retreat itu sendiri
55:22kan untuk mengkonsolidasi dan
55:26menjalankan pemerintahan sebagaimana
55:28mestinya sebagaimana ketentuan yang
55:29berlaku gitu.
55:31Nah, tapi bagaimana tadi dipertanyakan
55:33efisiensinya? Ya, kembali lagi kami
55:35tegaskan ke masing-masing integritas
55:39dan kepedulian masing-masing kepala
55:42daerah ya.
55:43dan kami tetap terbuka untuk melakukan
55:48koordinasi dan
55:51kalau diperlukan kita boleh gitu
55:53dilibatkan di kegiatan-kegiatan yang
55:55memang kepentingannya untuk mencegah
55:58baik itu dilakukan oleh Kementerian
56:00Dalam Negeri sendiri maupun ee di pihak
56:02daerah itu tentunya kita sangat terbuka
56:05bagaimana kemudian untuk efisiensi
56:07pencegahan agar hal-hal seperti ini
56:10tidak terulang kembali di kepala daerah
56:13seperti itu mungkin.
56:15Baik, terima kasih Pak Didik. Lengkap
56:17semuanya sudah dijawab pertanyaan dari
56:19rekan-rekan. Kita buka kembali sesi
56:22berikutnya. Mas Mario, Mas Kevin, Mas
56:25Rio dulu ya, Mbak. Kita di blok Tengah
56:28langsung ke poin pertanyaan
56:33Mas Mario dulu.
56:34Iya, makasih. Ee saya cuma nambahin aja
56:37nih ee dalam paparan konstruksi perkara
56:40belum disampaikan. misalkan
56:44peran ataupun keterlibatan ataupun
56:47aliran ee uang misalkan kepada para
56:51OPD-OPD-nya misalkan kepada misalkan di
56:54sini PUPR-nya itu lalu
56:59ee Ratnawi itu David Ve enggak sih kalau
57:02dia memberikan ruang untuk Sudirman itu
57:06mengkelola sejumlah proyek gitu loh. itu
57:09belum diceritain. Terus belum apa BPPEDA
57:12terus ee Menpora apa pemuda olahraga itu
57:16kan memberikan ruang-ruang proyek
57:19ee untuk dikelola atau di-manage atau
57:23diakal-akalin oleh Sudirman itu mereka
57:26terima apa terima fee enggak sih?
57:29Sementara ee yang pinjam-pinjam bendera
57:32aja dapat 3% misalkan.
57:35Nah, itu sejauh mana ee paparannya.
57:37Karena di konstruksi saya tidak melihat
57:40baik aliran maupun peran. Jadi diam aja
57:43mejanya diacak-acak gitu. Diam
57:46[mendengus] kan enggak juga gitu.
57:47Mungkin kan ada perintah atau atensi
57:49atau nah ini biar ada dagingnya gimana
57:53lah kasus ini gitu loh. Kayaknya agak
57:56adem ni ott-nya kayak lemes enggak
57:59booming gitu loh. Biar ada dagingnya
58:01gimana nih Pak?
58:03Pak Mas Topik, kira-kira saya minta
58:05tanggapan Mas Taufik dari penindakan dan
58:08Mas Budi terkait pencegahan.
58:12Dalam 2 pekan ketua DPW
58:16asal PAN
58:18ketangkap KPK.
58:21Bagaimana respon di penindakan dan
58:24bagaimana respon di pencegahan?
58:27Kalau minjam bahasa Mas ee Bang Ahmad
58:30Taufik tadi, pencegahan pasca penindakan
58:34itu kan sudah dilakukan. Kayaknya bupati
58:37enggak takut deh sama sama gubernur gitu
58:39loh. Bisa enggak sih misalkan
58:43pencegahan pasca penindakan ini kan dua
58:46DPW nih. Satu Sumatera Utara yang
58:49namanya Sah Afandi, Ketua DPW Sumut PAN
58:54dan sekarang ketua NTB.
58:57Asal pan juga bisa enggak sih pencegahan
59:00pasca penindakan itu dilakukan di
59:01partainya? Karena pimpinannya enggak
59:04takut sama gubernur? Bupati itu enggak
59:06takut sama atasan, lebih takut pada
59:09ketumnya.
59:10Hm.
59:12Nah, kira-kira mungkin enggak misalkan
59:15pencegahan pasca penindakan itu
59:17dilakukan di
59:20asal partai yang bersangkutan misalkan
59:23ini satu lagi dapat payung cantik nih
59:25PAN nih. Kalau ketua DPW-nya nyangkut
59:27lagi gitu loh misalkan atau ringkok
59:29manis lah atau apa kira-kira
59:31pandangannya bagaimana? Mungkin dua hal
59:34itu aja dulu. Makasih.
59:35Baik terima kasih Mas Mario.
59:38Geser ke Mas Kevin. Silakan.
59:40Baik. Terima kasih, Pak Dirdik dan juga
59:43Mas Budi.
59:45Ee si LAZ ini kan sebelumnya pernah
59:48menjabat sebagai Dirut perusahaan air
59:50minum selama 17 tahun ya. Lalu ee
59:54korupsi saat ini itu melibatkan Dirut
59:56yang baru. Nah, saat si LAAZ ini masih
59:59menjadi di rout, apakah ee praktik yang
1:00:03sama juga terjadi saat periode bupati
1:00:06sebelumnya gitu? Dan apakah KPK akan
1:00:08menelusuri gitu? Terus pertanyaan kedua
1:00:10itu
1:00:12eh si LAZ dan eh SUD ini kan disebut
1:00:17memakai hasil korupsi itu untuk
1:00:20kepentingan pribadi ya seperti membeli
1:00:22saham dan sebagainya. Nah, itu akan
1:00:24dikenakan
1:00:26ee pasal TPPU enggak, Mas? Kira-kira
1:00:28begitu. Terima kasih.
1:00:30Poin kedua sama ya tadi dengan
1:00:32pertanyaan Mas Sabir dan juga Mas Bayu
1:00:34soal TPPO. Terima kasih Mas Kevin.
1:00:37Geser ke Mas Rio. Silakan. Sore, Pak
1:00:40Taufik. Mas Budi. Ee dua pertanyaan.
1:00:42Tadi kan ada di tahun 2025 bupati ini
1:00:46minta ngumpulin duit sekitar kalau
1:00:48enggak salah R50 juta gitu ya. Nah, ini
1:00:51berkaca dengan kasus Cilacap, Tulung
1:00:54Agung, dan beberapa kasus lainnya. Ini
1:00:56pengumpulan uang jelang Lebaran ini tuh
1:00:59modus untuk pemberian ke Forkopimda
1:01:01enggak? Itu yang pertama. Yang kedua ee
1:01:05ini kan NTB bakal jadi tuan rumah PON
1:01:092028 gitu.
1:01:12Ini mungkin ada enggak sih ee si bupati
1:01:14ini mungkin bermain juga di dugaan
1:01:17pembangunan proyek-proyek olahraga gitu
1:01:19karena juga kan tadi juga disebut ee
1:01:22menerima dari DPORA gitu kan. Apakah
1:01:24mungkin ada kaitannya dengan proyek ee
1:01:27multient nasional ini? Makasih.
1:01:30Oke, terima kasih dua poin dari Mas Rio.
1:01:34Silakan, Pak Didik. Tiga penanya Mas
1:01:36Mario, Mas Kevin, dan juga Mas Rio.
1:01:38Makasih, Mas Budi. Ini dari Bang Mario
1:01:42pasti pertanyaannya menukik-menukik nih,
1:01:44tajam.
1:01:47Baik untuk peran atau aliran uang kepada
1:01:50OPD-PD lain itu juga menjadi pembahasan
1:01:54di tim. Tetapi kami sampaikan sekali
1:01:57lagi Bang Mario bahwa teman-teman
1:02:00penyelidik memang ada keterbatasan waktu
1:02:03dalam 1* 24 jam itu untuk
1:02:07membuka atau mengembangkan
1:02:09e ke fakta-fakta lain selain yang memang
1:02:13fokus di perkara tertangkap tangannya
1:02:15itu terkait tadi pasal 12 huruf I
1:02:19terkait benturan kepentingan bupati
1:02:22ikut cawe-cawe di proses pengadaan
1:02:24barang dan jasa. Kemudian ada fakta yang
1:02:28kemudian menjadi fokus yang kedua yaitu
1:02:31adalah suap proyek terkait di ee
1:02:36perusahaan PDAM
1:02:39yang kemudian itu masih dikelola
1:02:42oleh orang-orangnya ee
1:02:46bupati atau orang kepercayaannya bupati.
1:02:47Jadi dua fokus ini yaitu suap terkait
1:02:50proyek yang tadi di swastanya juga
1:02:52diamankan di Jakarta itu yang kemudian
1:02:56difokuskan oleh tim penyelidik dan
1:02:58terkait dengan proyek yang ada di Pemkap
1:03:03Lombok Barat yang kemudian bupati juga
1:03:06ikut cawe-cawe di proses pengadaannya.
1:03:08Artinya ada kemudian keuntungan yang
1:03:10dinikmati oleh bupati di di peristiwa
1:03:14yang semestinya dia selaku kepala daerah
1:03:16mengawasi proses pengadaan, tapi dia
1:03:18bermain juga di proses pengadaannya baik
1:03:21itu langsung maupun tidak langsung gitu
1:03:22ya. Jadi peran-peran atau aliran-aliran
1:03:26uang apakah OPD-PD yang lain juga nanti
1:03:29kemudian terlibat dalam konstruksi
1:03:31perkaranya itu juga nanti yang menjadi
1:03:33pengembangan di proses penyidikan
1:03:35tentunya. Nah, sebagai contoh untuk
1:03:38bagaimana bupati kemudian mengkondisikan
1:03:41atau menggunakan kewenangannya untuk
1:03:44tadi menyalahgunakan atau terjadi
1:03:47benturan kepentingan di proyek
1:03:49di lingkungan Pemkap
1:03:51Lombok Barat itu bupati sebetulnya tadi
1:03:55sudah disampaikan dia memanggil kepala
1:03:57OPD atau kepala PUPR dalam hal ini ya
1:04:00saudara
1:04:01LRZ
1:04:04tadi ya itu untuk
1:04:07memastikan atau memerintahkan
1:04:10kepada
1:04:11Kepala Dinas PUPR itu untuk semua proyek
1:04:14harus dikoordinasikan dengan SUD.
1:04:17Nah, artinya fakta yang ditemukan oleh
1:04:19tim penyelidik saat ini bahwa Kepala
1:04:22DPUPR ini hanya mengikuti perintah dari
1:04:26ee tersangka selaku bupati yang
1:04:28merupakan atasannya. Nah, kami juga
1:04:31tentunya tidak tidak
1:04:34begitu
1:04:36percaya ya atau tidak yakin 100% gitu.
1:04:38Tapi karena memang ini yang baru
1:04:40ditemukan saat ini faktanya seperti itu,
1:04:43maka kami rumuskan untuk sangkaannya
1:04:45adalah pasal 12 huruf I terkait benturan
1:04:47kepentingan. Tetapi apabila nanti di
1:04:49proses penyidikannya
1:04:52ada upaya-upaya atau tindakan-tindakan
1:04:54kepala OPD lain, artinya tadi membantu
1:04:59bahkan bukan hanya sekedar menjalankan
1:05:01perintah tetapi bahkan itu membantu
1:05:04terkait
1:05:05mewujudkan peristiwa pidananya tentunya
1:05:07itu sudah masuk unsur pasal ee
1:05:11bersama-sama penyertaan gitu ya, pasal
1:05:1455 kalau di KHP lama dan pasal 20 di KHP
1:05:17yang baru. Artinya itu tidak menutup
1:05:19kemungkinan, Mas ee Mas Mario ya. Jadi
1:05:23tetap itu ada peluang-peluang untuk kita
1:05:26memeriksa seluruh kepala UPD yang ada di
1:05:27Lombok Barat. Karena penyidikan ke depan
1:05:29tentunya pasti penyidik akan meriksa
1:05:31semua kepala-kepala UPD tidak menutup
1:05:34hanya satu di PUPR saja misalkan. Tapi
1:05:38yang pasti ditemukan saat ini adalah
1:05:40itu.
1:05:41Yang kedua ee tadi terkait dengan
1:05:46peristiwa-peristiwa yang berulang
1:05:49dan apakah kemudian ini kebetulan atau
1:05:51tidak, kita bukan berspekulasi ke sana
1:05:54ya, tapi ini karena memang adanya
1:05:56pengaduan masyarakat dan kita menindak
1:05:58lanjuti. nya kebetulan ini kemungkinan
1:06:00ada di partai yang PAN begitu, tapi kita
1:06:04pastikan itu jauh dari unsur-unsur
1:06:06politik seperti itu. Kemudian mengenai
1:06:09pencegahan pasta penindakan
1:06:12gini Mas Mario, kita beberapa
1:06:16ee ada periode-periode tertentu di kami
1:06:19gitu ya, di KPK untuk berkoordinasi
1:06:23terkait kegiatan pencegahan. Sebenarnya
1:06:25pencegahan ini kan punya kegiatan
1:06:27masing-masing ya. Penindakan dengan
1:06:29penegakan hukumnya punya kegiatan
1:06:30masing-masing. Tetapi tadi ini evaluasi
1:06:34oleh pimpinan tadi betul yang
1:06:36disampaikan bahwa ini bagaimana
1:06:38pencegahan ke depan. Nah, kemudian
1:06:39adalah kegiatan pencegahan pasca
1:06:42penindakan. Nah, artinya
1:06:46setelah penanganan penegakan hukum
1:06:48berlangsung itu kan pencegahan belum
1:06:50bisa masuk, Bang Mario. Nah, tetapi
1:06:52kemudian setelah tahap dua atau bahkan
1:06:55setelah persidangan, nah ada poin-poin
1:06:58evaluasi-evaluasi titik-titik mana yang
1:07:00menjadi kelemahan-kelemahan
1:07:02dalam peristiwa konstruksi perkaranya.
1:07:05Misalkan oh bahwa si kepala dinas ini
1:07:08rupanya hasil evaluasi penindakan
1:07:11misalkan di sini ya. Kalau ini misalkan
1:07:12nanti sudah selesai penyidikannya
1:07:15rampung itu kan baru kelihatan semua
1:07:17bahwa kemungkinan apa peluang-peluang
1:07:20kepala OPD itu khawatir atau takut
1:07:22dipindah atau kemudian takut di
1:07:27tidak di tidak menjabat lagi karena ada
1:07:29paksaan oleh kepala daerah. Nah, itu
1:07:31kemudian pencegahan masuk di situ untuk
1:07:33memberikan
1:07:36semacam kekuatan bagi kepala-kepala
1:07:39daerah agar tidak mau menuruti
1:07:41perintah-perintah kepala daerah yang
1:07:43berlawanan atau bertentangan dengan
1:07:45kewajibannya
1:07:47gitu, Bang Mario. Ini ini contoh apa
1:07:49kegiatan-kegiatan pencegahan yang
1:07:51dilakukan oleh teman-teman di kedeputian
1:07:53pencegahan gitu ya. Nah, kembali lagi
1:07:56bagaimana efektivitas dan
1:07:59mekanismenya seperti apa ya tentunya
1:08:02nanti bisa ditanyakan ke pencegahan ya
1:08:04atau Mas Subir mungkin sering
1:08:06berkoordinasi juga dengan pencegahan.
1:08:08Silakan nanti ditambahkan
1:08:10itu ya, Bang Mario. Ada dua pertanyaan
1:08:12dan kemudian ke Mas Kevin tadi
1:08:16bahwa betul LAZ memang menjadi di root
1:08:18PDAM itu sudah sangat lama tetapi tadi
1:08:21karena keterbatasan kegiatan penyidikan
1:08:23tertutup sedangkan penyelidikannya pun
1:08:25itu sekitar 1 bulanan ini berjalan
1:08:28penyelidikan tertutupnya. Jadi
1:08:30fakta-fakta terkait bagaimana
1:08:33Dirut atau LAAZ ini menjadi Dirut
1:08:35dulunya di PDHM apakah juga sama dengan
1:08:38bupati yang sebelumnya itu juga belum
1:08:43sepenuhnya kita dapatkan tetapi itu akan
1:08:46tadi karena ada indikasi indtinya
1:08:49perolehan-perolean aset atau
1:08:52catatan-catatan laporan kekayaan yang
1:08:54disampaikan oleh bupati saat ini karena
1:08:56tadi kita menemukan ada sekitar 29
1:08:58bidang bidang yang belum masuk tentunya
1:09:01itu bukan hanya diperoleh pada saat
1:09:04menjabat bupati karena jabatan bupati
1:09:07saat ini ini baru berjalan sekitar 1
1:09:09tahun. Jadi periodenya ini kan periode
1:09:122025-2030 ya sedangkan ini 2026. Artinya
1:09:15ada kemungkinan perolehan aset-aset tadi
1:09:18itu juga pada saat yang bersangkutan
1:09:20menjabat sebagai Dirut PDHM. Tapi tadi
1:09:23karena memang belum sepenuhnya kita
1:09:25dapatkan saat ini, itu pasti ee juga
1:09:27nanti tentunya akan dipertimbangkan pada
1:09:30saat kita tadi ke pertanyaan kedua
1:09:32apakah ada TPPKON. Iya betul. Kita juga
1:09:35ada
1:09:36ee ke arah sana untuk pengenaan unsur
1:09:38TPPU-nya karena memang aset-asetnya ada
1:09:41kita temukan tapi tadi kita belum bisa
1:09:44sampai saat ini gitu. Itu nanti
1:09:45penyidikan yang berikutnya. Kita tunggu
1:09:48saja nanti perkembangannya seperti apa.
1:09:51Terakhir, Mas Mario,
1:09:54pengumpulan uang itu tambahan-tambahan
1:09:56yang kemudian ada di
1:09:58keterangan-keterangan berupa saksi yang
1:09:59didapatkan di proses permintaan
1:10:02keterangan tadi oleh teman-teman
1:10:04penyidik. Dan ini belum menjadi sangkaan
1:10:09ee pasal ya yang saat ini. Jadi saya
1:10:11tegaskan lagi untuk yang saat ini
1:10:13tersangka lazet itu kita kenakan pasal
1:10:16benturan kepentingan pasal 12 huruf I.
1:10:19Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian
1:10:21terkait suap pasal 12 huruf A kecil,
1:10:24huruf B kecil. Nah, untuk gratifikasi
1:10:28periman-periman lainnya dan TPPU itu
1:10:30tentunya akan dikembangkan nanti di
1:10:32proses penyidikan berikutnya. itu sudah
1:10:34di disampaikan pada saat di forum expos.
1:10:38Yang terakhir untuk tuan rumah PON
1:10:43ya nanti kita akan dalami lagi seperti
1:10:45apa. Apakah memang ada
1:10:47ee perbuatan-perbuatan yang dilakukan
1:10:50oleh bupati terkait dengan pembangunan.
1:10:53Artinya ya ada venu-venu yang akan
1:10:55digunakan untuk kegiatan PON.
1:10:58Kita lihat nanti perkembangan penyidikan
1:10:59seperti apa dan kita akan update lagi.
1:11:01Demikian, Mas.
1:11:03Terima kasih, Pak Dirdik. Ketiganya
1:11:05sudah direspon dengan lengkap. Sesi
1:11:08berikutnya
1:11:10Mas Umam, Mbak Satsya sama belakang
1:11:13nanti nama ee dan medianya.
1:11:18Masih kasus ini atau kasus lain? Kasus
1:11:20ini selesai tuntas. Oke, kita geser ke
1:11:24Oh, kasus ini ya. Diutamakan berarti.
1:11:26Silakan, Mas.
1:11:28Umam.
1:11:28Izin, Pak Dir, Mas Budi Umum dari RRI.
1:11:32Pak, mau nanya ini kan paket ngerjaannya
1:11:34sangat banyak ya, Pak. Itu apakah ee
1:11:37perusahaan yang dipinjam bendera itu
1:11:39apakah hanya satu atau ada banyak? Nah,
1:11:42terus yang perusahaan dipinjam itu
1:11:44apakah dia mengetahui bahwa perusahaan
1:11:45yang dipinjam ini akan dilakukan untuk
1:11:48perbuatan melawan hukum? Nah, satu lagi
1:11:50ee yang memiliki perusahaan dipinjam ini
1:11:53apakah termasuk diperiksa dalam ee giat
1:11:56OTT ini? Itu aja sih. Makasih.
1:11:59Oke, terima kasih Mas terkait dengan ee
1:12:03pelaksanaan PBJ yang menggunakan pinjam
1:12:05bendera ya, Mbak Syaah. Kasus lain
1:12:09belakang kasus ini kasus lain. Kasus
1:12:12lain. Oke, yang sudah megang mik silakan
1:12:15Mbak belakang.
1:12:17Baik, mungkin Mas boleh dijelaskan. Oh,
1:12:20nama media Bapak
1:12:21saya Elvina dari Metro TV. Mungkin bisa
1:12:24dijelaskan sepanjang tahun 2026 ini dari
1:12:26Januari hingga saat ini ada berapa kasus
1:12:30OTT yang telah ditangani sama KPK dan
1:12:33kemudian dari rangkaian kasus ini kasus
1:12:35mana yang paling menonjol? Kemudian
1:12:37apakah jumlah kasus korupsi yang
1:12:39melibatkan kepala daerah tahun ini masih
1:12:42sesuai dengan perkiraan atau justru
1:12:45lebih banyak? Mungkin itu. Terima kasih.
1:12:47Oke, terkait fenomena peristiwa
1:12:50tertangkap tangan di tahun 2026. Yang
1:12:54ketiga, Mbak Satya. Silakan.
1:12:58Apa jawab ini dulu yang masih
1:13:01yang masih ngih? Oke, silakan.
1:13:03Cukup ya yang
1:13:06perkara ini ya. Nanti kan Mbak Sasa yang
1:13:07lain kan. Baik, Mas Umam. Untuk yang
1:13:10perusahaan pinjam bendera ee ini
1:13:13beberapa memang sudah termonitor. Ini
1:13:15saya sebutkan ada yang sudah kami
1:13:18identifikasi itu ada tiga.
1:13:20Itu ada CVRJ,
1:13:23CVDR, dan CV KN. Ini beberapa yang
1:13:29kita dapatkan barang buktinya gitu.
1:13:31Artinya di dokumen ada untuk
1:13:32proyek-royek itu dipinjam bendaranya
1:13:34oleh CV DKK. Tetapi tadi apakah
1:13:37pertanyaan kedua ya, apakah ikut
1:13:38diperiksa tim akan nanti di dikembangkan
1:13:43di penyidikan karena tentunya ini akan
1:13:45susah untuk mencari ee penyembaranya.
1:13:48Mungkin saat waktu dilakukan tertangkap
1:13:50tangan itu kan belum ada nih dokumen itu
1:13:53gitu. Jadi setelah
1:13:53pemeriksaan-pemeriksaan kemudian
1:13:55ditemukan ada CV-CV yang dipinjam
1:13:57bendera. Kemudian seperti apa
1:13:59pertanggungjawabannya?
1:14:01ya sepanjang bahwa perusahaan bendera
1:14:04itu tidak ikut campur di konstruksinya
1:14:07ya bahwa itu mungkin tidak nyampaikan
1:14:10juga bahwa si SUD ini akan dipakai untuk
1:14:13itu. Hanya dipakai aja untuk kegiatan
1:14:16yang menurut mereka mungkin ee legal
1:14:19gitu ya. Nah, kondisi yang seperti itu
1:14:22biasanya nanti ketika di proses
1:14:23penyidikan kita akan minta pengembalian
1:14:27untuk fe yang tidak sah tadi sehingga
1:14:29itu menjadi juga aset recovery yang akan
1:14:32di
1:14:33ee apa fokuskan oleh tim penyidik untuk
1:14:37pemulihan ee kewan negaranya gitu ya.
1:14:41Tapi itu juga sudah ada datanya ada
1:14:43nanti akan kita kembangkan di proses
1:14:44penyidikan. Kemudian yang Mbak Metro TV
1:14:48ya, sepanjang 2026
1:14:52ee berdasarkan catatan kami sudah ada 16
1:14:55yang sebelumnya ditambah yang ini
1:14:56berarti ada 17 ee peristiwa tertangkap
1:15:00tangan atau kegiatan penyelidikan
1:15:01tertutup
1:15:04yang menonjol mungkin ya itu mungkin
1:15:06bisa dinilai sendiri oleh teman-teman
1:15:09pers ya. Kalau dari kami yang agak
1:15:11mungkin
1:15:14apa aset recovery-nya gitu atau barang
1:15:16buktinya agak besar itu bea cukai. Itu
1:15:18kan kita bisa dapatkan dari hasil
1:15:20tertangkap tangannya SA sudah 45 miliar
1:15:23gitu ya belum
1:15:24pengembangan-pengembangannya. Nah,
1:15:25kemudian yang kedua imigrasi
1:15:27itu kan juga ya menurut kita karena itu
1:15:31pelayanan yang nota bene itu juga
1:15:33menjadi
1:15:35barometer pelayanan internasional ya
1:15:37tentunya di negara kita itu juga bisa
1:15:41dikatakan menonjol yang selebihnya
1:15:43adalah ee kepala daerah mulai dari yang
1:15:48apa Langkat, Pekalongan,
1:15:52Pukoharjo. Kemudian ada juga selain
1:15:55kepala daerah dan Be Cukai Imigrasi ada
1:15:58terkait pajak
1:16:00itu ada Banjarmasin, Jakarta Utara itu
1:16:03juga
1:16:05apa peristiwa-peristiwa OTT yang ee
1:16:07kemudian
1:16:08kita atensi. Dan
1:16:11gini teman-teman, biasanya peristiwa OTT
1:16:14itu kan hanya pintu masuk begitu ya.
1:16:17dan beberapa
1:16:19kegiatan tertangkap tangan yang kita
1:16:21lakukan saat ini proses penyidikannya
1:16:24cukup bagus pengembangannya gitu.
1:16:26Mungkin sudah di beberapa sudah
1:16:27disampaikan oleh Mas Jubir terkait
1:16:31dengan kegiatan tetangkap tangan yang di
1:16:33Banjarmasin itu kita juga sudah
1:16:35mengembangkan proses penyidikannya.
1:16:37ada penyidikan baru dan kita juga lapis
1:16:41dengan TPPU terkait tersangka si
1:16:45M ya yang kepala
1:16:49pajak Banjarmasin. Kemudian
1:16:53kepala daerah juga kita ada yang sudah
1:16:54dikembangkan ke TPPU
1:16:57Bupati Ponorogo
1:17:00itu sudah kita kembangkan juga mungkin
1:17:02Mas Jubir sudah update termasuk
1:17:05teman-teman Bea Cukai ini sebelum
1:17:06ditanyakan sama Mbak Sasa saya sudah
1:17:08jawabnya berarti pertanya itu kan buka
1:17:10sudah kita kembangkan juga ada beberapa
1:17:14apa du ada sprindik
1:17:16ee yang pertama
1:17:19sprindik untuk jadi ada untuk bea cukai
1:17:22ini itu pertanyaan kalian jadi jangan
1:17:23nanya lagi nanti gitu J untuk bea cukai
1:17:26sekaligus kami sampaikan bahwa ada
1:17:29update untuk pengembangan penyidikannya
1:17:32hasil
1:17:34pengembangan penyidikan dan telaah hasil
1:17:37persidangan itu kita menerbitkan dua
1:17:40sprindik. Jadi ada dua kluster bagaimana
1:17:44rekan-rekan kalau mengikuti di
1:17:45persidangan di putusan hakim pun sudah
1:17:48ada gitu bahwa pemberian
1:17:51dari Blu-ray itu ada total 91 M yang
1:17:55kemudian setelah kita analisa, kita
1:17:58telaah
1:17:59dari hasil proses penyidikan yang sambil
1:18:01berjalan terkait penerima. Kemudian itu
1:18:04ada beberapa kluster dari 91 miliar itu
1:18:07ada kluster yang bea cukai,
1:18:10ada selain Bea Cukai tapi masih terkait
1:18:13karena kemudian ini kan sudah disebutkan
1:18:15di putusan
1:18:17ee pemberi yang Blu-ray. Nah, itu ada
1:18:20dua spindik terkait ini yang sudah kita
1:18:23keluarkan nanti seperti apa karena ini
1:18:25masih awal-awal
1:18:26kita akan update lagi ketika memang
1:18:28nanti sudah ada ee tersangka karena satu
1:18:31kluster yang bia cukai itu sudah kita
1:18:34tetapkan tersangkanya ada satu karena
1:18:37masih terkait dengan konstruksi perkara
1:18:40pejabat be cukainya jadi kita langsung
1:18:42tetapkan. Kemudian yang kluster yang
1:18:45kedua
1:18:46masih terkait kepentingan apa pejabat
1:18:49bea cukai. Tetapi ini peristiwanya
1:18:52berbeda. Nah, itu yang kita kemudian
1:18:53masih satu spindik untuk kita tetapkan
1:18:56spindik umum. Artinya nanti kita akan
1:18:58tetapkan tersangka setelah kecukupan dua
1:19:01alat buktinya di proses penyidikannya.
1:19:03Jadi ada dua kluster yang kemudian ee
1:19:05terbit dua spinding dari ee terangkap
1:19:09tangan yang peristiwa Bea cukai itu ya.
1:19:12yang batas saya sudah terjawab
1:19:18ee yang masih kluster yang pejabat Bea
1:19:22Cukai gitu.
1:19:25Nanti nanti kita akan sampaikan setelah
1:19:27ee kan nanti ada update ya dari Mas
1:19:30Jubir untuk ee mungkin ada pemeriksaan
1:19:33atau ada kegiatan upaya paksa lainnya
1:19:35yang kita belum bisa sampaikan sekarang
1:19:36gitu. Karena kalau enggak nanti katanya
1:19:39bocor kan kayak gini-gini kan
1:19:40teman-teman mungkin bisa sampaikan ya
1:19:42mereka menduga-duga terus kemudian kita
1:19:43yang bocorin padahal mungkin mereka
1:19:45mendaga-duga gitu loh gitu ya.
1:19:48Cukup yang dugaannya sering benar begitu
1:19:50ya Pak Linding ya.
1:19:54Berarti sudah semua nih ee perkara ini
1:19:56semuanya sudah. Perkara lain juga sudah.
1:19:59Oh Mbak Satya belum ya?
1:20:01Ya. Mbak Satya Mas Yaki belakang Mas
1:20:04Rehan. Langsung ke pertanyaan ini karena
1:20:06sudah menjelang magrib
1:20:08ya. Selamat sore ee Pak Dirdik. Ee Mas
1:20:11Jubir izin mau tanya nih. Saya ada lima
1:20:13pertanyaan. aduh
1:20:15ee

About this transcript

This page contains the full transcript of KONFERENSI PERS PERISTIWA TERTANGKAP TANGAN DUGAAN TPK SUAP TERKAIT PBJ DI KAB.LOMBOK BARAT NTB by KPK RI, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 8,148 words across 1,668 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.

What you can do with it

Use the transcript to take notes, quote the speaker, build a study guide, generate a summary with ChatGPT or Claude via the YouTube Summary tool, or export it as a timed subtitle file with YouTube to SRT. You can also re-open it in the transcriber to translate the transcript into 100+ languages.

Free YouTube transcript tool

YouTube2Text is a free YouTube transcript generator — no signup, no daily limit. Paste any YouTube link and get the full transcript instantly, with timestamps, click-to-jump, translation to 100+ languages, AI prompts for ChatGPT, Claude, and Gemini, and exports to TXT, SRT, VTT, or Markdown.