YT YouTube2Text

YouTube2Text → Transcripts → FULL SIDANG MK TERBARU Tentang Pemotongan Dana Daerah dari Pusat Demi Efisiensi Anggaran

FULL SIDANG MK TERBARU Tentang Pemotongan Dana Daerah dari Pusat Demi Efisiensi Anggaran — Transcript

by Guru Pandai 21 · 9,479 words · 1,997 segments · language en · Watch on YouTube

Open in transcriber Summarize with AI Download SRT/VTT

Full transcript

0:20Hadirin disilakan duduk kembali.
0:37Kita buka persidangan.
0:40Persidangan untuk Permor 171
0:43tahun 2026 dibuka dan persidangan
0:46dinyatakan terbuka untuk umum.
0:51Selamat pagi atau selamat siang.
0:54Asalamualaikum warahmatullahi
0:55wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0:58Salam sejahtera untuk kita semua.
0:59Diperkenalkan pemohon kuasa hukum atau
1:02prinsipal. Silakan.
1:04Baik, terima kasih Yang Mulia.
1:06Bismillahirrahmanirrahim. Yang hadir
1:08pada pagi hari ini saya Ibnu Samamsul
1:10Hidayat. Kemudian di sebelah kanan ada
1:13rekan Angil Oktarial. Dan kemudian di
1:16sebelah kanan kedua ada Mikail dari
1:18Fitra. Kemudian ada Mbak Elisa dari
1:21KPPUD. Kemudian di sebelah kanan saya
1:24ada e Kavin Muhammad. Kemudian dari
1:27KPPOD ada datang Mbak Sarah dan e Mas
1:30Andreas. Dan kemudian di belakang ada
1:32staf yakni e Laili sama e Nabila. Terima
1:35kasih Yang Mulia.
1:36Baik dari DPR silakan.
1:38Terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi.
1:41Asalamualaikum warahmatullahi
1:42wabarakatuh.
1:43Waalaikumsalam.
1:45Dari Badan Keahlian DPR hadir Rizki Emil
1:48Birham dan Ira Candra Puspita. Terima
1:50kasih Yang Mulia.
1:51Baik. dari kuasa presiden. Silakan.
2:10Terima kasih Yang Mulia. Asalamualaikum
2:12warahmatullahi wabarakatuh.
2:15dari pemerintah diwakili oleh
2:18Kementerian Keuangan dan Kementerian
2:20Hukum dari Kementerian Keuangan yang
2:22hadir,
2:24Bapak Roy Edi Purnomo, Kepala Biro
2:27Advokasi, kemudian Bapak Ludiro, SESDEN
2:31Perimbangan Keuangan dan Bapak Irfan
2:33Maksum. Kemudian dari Kementerian Hukum
2:36hadir saya Rahadia Haji, Kasubdit
2:38Penyiapan Penyelesaian Sengketa Bidang
2:40Politik, Keamanan dan Perekonomian. Dan
2:42mohon izin Yang Mulia menginfokan tadi
2:45jam 10.00 kami menyerahkan ilat bukti
2:52dan mohon nanti dapat perkenan
2:55disahkan oleh Yang Mulia. Terima kasih
2:58Yang Mulia.
3:01Baik, untuk agenda perjangan pada siang
3:04ini adalah untuk mendengar keterangan
3:05ahli dari Presiden
3:09dari
3:11daftar yang disampaikan majelis untuk
3:15Ali Bapak Dr. Mahfud Siddiq, M.Si.
3:18Kemudian untuk saksi Bapak Putut Hari
3:22Satiaka, S. MPP.
3:25Oleh karena itu, untuk
3:28ahli dan saksi dimohon ke depan terlebih
3:30dahulu untuk mengucapkan sumpah.
3:35Dua-duanya agamanya Islam, baik ahli
3:37maupun saksi. Dimohon Yang Mulia
3:40Pak Arsul Sani untuk memandu lafal
3:43sumpahnya.
3:51Terima kasih yang mulia, Pak Ketua.
3:53Pak Dr. Mahfud Siddiq, M.Sc. dan Pak
3:57Putut Hari Setiaka.
4:00Eh, mohon mendirikan lupa sumpah yang
4:04akan saya tuntunkan dan untuk ahli
4:07terlebih dahulu. Pak Putut yang kedua
4:09nanti ya.
4:13Untuk ahli
4:15Bismillahirrahmanirrahim.
4:17Bismillahirrahmanirrahim.
4:19Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah
4:22saya bersa
4:23sebagai ahli
4:24sebagai ahli
4:25akan memberikan keterangan yang
4:27sebenarnya
4:28akan memberikan keterangan yang
4:29sebenarnya
4:30sesuai dengan keahlian saya.
4:33sesuai dengan keahlian saya.
4:34Terima kasih, Pak Mahfud. Berikutnya Pak
4:37Putut Hari Sataka.
4:41Bismillahirrahmanirrahim.
4:43Bismillahirrahmanirrahim.
4:45Demi Allah saya bersumpah
4:47Demi Allah saya bersumpah
4:48sebagai saksi.
4:50sebagai saksi. akan memberikan
4:52keterangan yang sebenarnya.
4:54akan memberikan keterangan yang
4:55sebenarnya.
4:56Tidak lain dari yang sebenarnya.
4:58Tidak lain dari yang sebenarnya.
5:00Terima kasih. Kami kembalikan kepada
5:02Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan
5:03lanjut e kembali ke tempat untuk ahli
5:05dan saksi
5:08atau ahli bisa langsung ke podium untuk
5:12memberikan keterangan.
5:15Waktunya 10 menit. Nanti bisa ditambah
5:17jika ada pertanyaan-pertanyaan.
5:38Mohon izin yang mulia, kami mulai
5:41membacakan keterangan ahli saya.
5:44Asalamualaikum warahmatullahi
5:47wabarakatuh.
5:48Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi
5:50kita semua. Shalom. Om swastiatu. Namo
5:55buddhaya. Salam kebajikan.
5:59Yang mulia ketua dan para hakim
6:01konstitusi.
6:03Hadirin sekalian.
6:06Pertama kami ingin menegaskan bahwa
6:09penyampaian keterangan ahli yang saya
6:10bacakan ini merupakan satu kesatuan
6:14dengan keterangan ahli yang telah kami
6:16sampaikan secara tertulis.
6:19Yang mulia Ketua dan para hakim
6:21konstitusi dan hadirin sekalian.
6:25Hubungan keuangan antara pemerintah
6:26pusat dan pemerintahan daerah merupakan
6:29salah satu pilar terpenting dalam
6:31penyelenggaraan negara modern termasuk
6:35Indonesia.
6:36Desentasi fiskal bukanlah tujuan,
6:39melainkan instrumen untuk mencapai
6:42tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan
6:45dalam pembukaan Undang Dasar Negara
6:47Republik Indonesia tahun 1945,
6:50yaitu antara lain meningkatkan
6:52kesejahteraan umum, mencerdaskan
6:55kehidupan bangsa, dan mewujudkan
6:57keadilan sosial bagi seluruh rakyat
7:00Indonesia.
7:01Dalam perspektif keuangan publik, tidak
7:05terdapat satuun model desentrasi fiskal
7:08yang dapat diterapkan secara universal.
7:11Setiap negara merancang sistem hubungan
7:13keuangan pusat daerah sesuai dengan
7:15karakteristiknya masing-masing, yaitu
7:19berdasarkan konstitusi,
7:21sejarah, filosofi bernegara, bentuk
7:25negara, federal atau kesatuan, sistem
7:28politik, budaya, struktur sosial, dan
7:31tingkat perkembangan ekonomi. Karena itu
7:35praktik desalisasi di berbagai negara
7:38misalnya OECD
7:40maupun emerging economis seperti
7:42Indonesia menunjukkan variasi yang
7:45sangat luas.
7:48memiliki tingkat desinasi dan pembagian
7:51keuangan, desain transfer fiskal, serta
7:54taxi power yang berbeda-beda.
7:58Ukuran konstitusional
8:00suatu norma tidak dapat didasar pada
8:03asumsi bahwa semakin besar kewenangan
8:06daerah adalah semakin baik ataupun
8:11sebaliknya semakin besar kewenangan
8:13pusat semakin buruk.
8:15yang harus dinilai adalah apakah desain
8:18hubungan fiskal
8:21tersebut secara keseluruhan mampu
8:24menghasilkan tata kelola pemerintahan
8:26yang efisien, efektif, adil, dan
8:29mendorong pertumbuhan ekonomi.
8:33Seluruh literatur menegaskan
8:37fiscal decentration is not an ideology.
8:41Fiscal deation is not an instrument of
8:45better governance.
8:47Fiscal desation is not a panasia. Jadi
8:51bukan obat mujarab.
8:53Artinya tujuan akhir kebijakan disinasi
8:56fiskal bukanlah memperbesar pemerintah
8:59daerah ataupun memperbesar pemerintah
9:02pusat dalam penyedagaan service serveri,
9:06melainkan meningkatkan kualitas pelayan
9:09publik dan kesejahteraan masyarakat.
9:14Desen fiskal memasuki era
9:16interdependensi
9:18yaitu keterdangkungan hubungan yang
9:21sifatnya interdependen antara pemerintah
9:24pusat dan pemerintah daerah.
9:28Cirinya adalah ketika terjadi pelayan
9:31publik yang melewati lintas wilayah atau
9:35yang disebut dengan spill over effect,
9:38maka
9:39pemerintah yang lebih atas atau
9:43pemerintah nasional yang memerlukan
9:45harmonisasi dalam penyelenggaraan
9:48service delivery tersebut. Memang pada
9:51awalnya misalnya
9:53Wellis OS tahun 2 1972
9:58melalui decentralization theorem
10:00menyatakan bahwa pelayanan publik pada
10:03prinsipnya lebih efisien apabila
10:05diselengkan oleh pemerintah yang paling
10:07dekat dengan masyarakat.
10:10Namun OTS juga menegaskan bahwa apabila
10:13suatu kebijakan menimbulkan spill over
10:16antar daerah atau menyangkut kepentingan
10:19lebih luas yaitu kepentingan nasional,
10:21maka koordinasi pemerintah pusat itu
10:24memang harus dilakukan.
10:28Terakhir yang kita kenal dengan Second
10:30generation Fiscal Federalism yang
10:33dikembangkan oleh Barry
10:35R. Wengas tahun 2014 yaitu relatif
10:40terakhir setelah abad 21 memperluas
10:43pemikiran tersebut dengan menegaskan
10:45bahwa desentralisasi hanya akan berhasil
10:48apabila terdapat koordinasi kelembagaan,
10:52disiplin fiskal, serta insentif yang
10:55tepat. Dengan demikian, koordinasi
10:58nasional bukan merupakan antitesis
11:01terhadap otonomi daerah, melainkan
11:04bagian dari desain kelembakan yang
11:06menjamin keberhasilan
11:08desentralisasi.
11:10Pada saat teori desasi generasi pertama
11:15berkembang pada tahun kurang lebih 1950
11:18sampai 1970-an,
11:20sebagian besar pelayan publik masih
11:21bersifat lokal.
11:24Sebaliknya pada abad ke-21
11:27semakin banyak kegiatan publik yang
11:29manfaat maupun biayanya melampaui batas
11:32adminis suatu daerah yang dikerjakan
11:35secara bersama harus antara pusat dan
11:37daerah bahkan
11:40kerja sama secara internasional misalnya
11:43seperti kelaiching dan sebagainya atau
11:46melalui kerja sama dengan pihak swasta.
11:50Literatur mengatakan bahwa tujuan fiskal
11:54nasional yang utama adalah menjaga
11:58stabilitas makroekonomi sebagai
12:01jangkarnya. Jadi proses disisasi fiskal
12:05itu subject to national interest ya.
12:08Jangkar nasional itu menjadi penting.
12:11Mengurangi ketimbangan horizontal ini
12:13perlu adanya intervensi pemerintah
12:15nasional mengurangi race to the bottom
12:18dalam perpajakan daerah.
12:20Ya, kalau itu dibiarkan daerah
12:23berlomba-lomba untuk menukan tarif, maka
12:26yang rugi atau daerah-daerah itu sendiri
12:28mengurangi duplikasi belanja pusat dan
12:31daerah meningkatkan
12:34inter
12:37probalitas pelayanan publik, menjaga
12:40keberlanjutan fiskal nasional. Karena
12:43itu hubungan keuangan pusat daerah tidak
12:46dapat dipandang sebagai hubungan yang
12:47sifatnya kompetitif. pusat atau daerah,
12:51tetapi harus dipandang sebagai
12:54kolaborative fiscal governance.
12:57Berbagai teori dist fiskal yang saya
13:00garis bawahi adalah ini banyak ada
13:02kira-kira lebih dari 10. Tapi yang saya
13:04sitir adalah pendapat dari Roy Ball yang
13:08mengatakan dalam eh bukunya implementing
13:11rule of fiscal digitalization rules.
13:15Ada 12 rule yang saya sitir adalah
13:19strong central government. itu menjadi
13:22prerequisit.
13:23Kemudian ini mungkin di akan
13:26dipertanyakan one intergovermental
13:29system does not fit
13:32the urban and rural sector. Jadi ya
13:36perlakuan daerah yang bersifat ke apa
13:39itu perkotaan dengan pedesaan dengan
13:43sendirinya sama daerah kepulauan dengan
13:45daerah yang didomis daratan itu berbeda.
13:49Jadi desain transfer ke daerah yang
13:52dikenal dengan TKD harus match dengan
13:54tujuan reformasi diisasi fiskal.
13:57Kemudian juga ada pertimbangan bahwa
14:01khususnya untuk Indonesia kita harus
14:03memperjangkan tingkat
14:05pemerintahan pusat, provinsi dan daerah.
14:09Nah, yang paling penting ingin saya
14:11sampaikan adalah perlu adanya
14:13championship kemudian review secara
14:17periodik.
14:18Ini pendapat daripada Roy Ball.
14:23Eh, kemudian saya ulang mengenai Second
14:25Generation Fiscal Federalism
14:282014. Ya, itu sedikit menganulir ya
14:33pendapat yang sebelumnya yang dimotori
14:36itu katakanlah
14:39Richard Musrif
14:41Charles Tibo itu yang tadi saya katakan
14:44bahwa yang paling baik itu adalah
14:47pelayan publik itu letaknya di tingkat
14:49pemerintah yang paling bawah karena
14:51mereka yang paling tahu. Nah, tapi di
14:54dalam ee generasi kedua itu mengatakan
14:58bahwa yang penting adalah kualitas
15:00institusi, insentif, disiplin fiskal,
15:04tata kola sebagai faktor utama
15:06keberhasilan desentralisasi.
15:09Nah, lebih lanjut ya ee saya mengutip
15:12dari ee pemikiran Jonathan Grouer yaitu
15:17terakhir 2018 bahwa tujuan daripada eh
15:22desalisasi termasuk bagian dari public
15:24finance itu adalah efisiensi gain,
15:27effectiveness,
15:29equity, pemerataan, dan ekonomi. Ekonomi
15:32artinya bisa menumbuhkan perekonomian.
15:36Nah, perjalanan desisasi paling tidak
15:39sejak tahun 2001 sampai 2025
15:43seperti yang ada di tabel 1 dari
15:47presentasi saya.
15:49Saya sitir adalah perkembangan mengenai
15:52harapan hidup,
15:54angka melek huruf, tingkat partisipasi
15:58angkatan kerja.
16:00Kesemuanya itu dari tahun 2001
16:03sampai tahun 202 menunjukkan tingkat
16:08peningkatan servis silvery meskipun ada
16:11dinamika-dinamikanya.
16:13Kemudian juga dari tingkat pengangguran
16:17penduduk yang miskin termasuk
16:19persentasenya itu mengalami penurunan.
16:22ini artinya
16:24ee dampak daripada kebijakan ee hubungan
16:28kaum puas daerah dari 2001 sampai 25 itu
16:32menunjukkan significant improvement.
16:37Yang lain adalah pergeseran spasial. Ini
16:40penting walaupun saya katakan belum
16:42berhasil sepenuhnya tapi di sini bisa
16:45kita lihat bahwa misalnya saja kue
16:50nasional yang dinikmati oleh Pulau
16:53Sumatera tahun 2001 22,63
16:58tahun
17:002025 sedikit menurun menjadi 22,2%.
17:06Jawa dan Bali ini menjadi penting
17:09tahun 2000 2001
17:13sebesar 60,14%
17:17tetapi tahun 2025 turun menjadi 58,30.
17:23Kemudian
17:25Sulawesi
17:274,21 tahun 2001 meningkat menjadi 7,23%.
17:34lainnya yaitu yang penting Eastern Part
17:36of Indonesia, NTB, NTT, Maluku Utara,
17:39Maluku dan seluruh provinsi di Papua
17:42dari 3,46%
17:45menjadi 4,15%.
17:47Ada pergeseran spasial di situ juga
17:50walaupun ada catatan untuk Kalimantan
17:53itu malah terjadi penurunan. Apakah itu
17:56pemerintah memang memberikan bahwa
18:00Kalimantan itu perlakuan seperti Jawa?
18:02ini perlu ada penjelasan lebih lanjut.
18:04Demikian pula infrastruktur.
18:07Infrastruktur saya tidak sebutkan satu
18:10persatu tapi total dari 361.782
18:16menjadi 538
18:202 102
18:22km. ini artinya terjadi peningkatan
18:26servis liver di banyak sektor. Walaupun
18:29yang saya katakan tadi adalah ee
18:32beberapa contoh di antaranya termasuk
18:35IPM ya tadi lupa saya. Jadi di sini apa?
18:39Di sini apa yang dikatakan oleh Jonathan
18:41Gruber
18:43effectiveness, efisiensi, equity, dan
18:46economic growth itu terpenuhi.
18:48Waktunya sudah cukup ahli.
18:50Ee
18:51kesimpulan
18:51kesimpulan. Oke, langsung kesimpulan
19:02berdasarkan teori keuangan publik
19:06dan praktik internasional, pengalaman
19:08negara-negara OCD dan negara emerging
19:11countries serta karakteris dari negara
19:14kesatuan Republik Indonesia, saya
19:16berpendapat bahwa desentasi fiskal
19:18merupakan instrumen bukan tujuan tidak
19:21terdapat satu modelisasi yang berlaku
19:24universal yang kita dikenal dengan no
19:27one size fit all. Desain hubungan
19:30keuangan pusat dan daerah harus
19:31disesuaikan dengan filosofi negara,
19:34latar belakang, sejarah, kapasitas
19:36institusi, kelembagaan sosial dan
19:39sebagainya.
19:41Koreksi vertical imbalance itu harus
19:45dilakukan tetapi secara terukur. Nah,
19:49yang lebih penting adalah koreksi
19:51horizontal imbalance yang tadi ee
19:54pergeseran spasial itu masih oke. Tapi
19:59ya menurut saya ini akan harus
20:01dilanjutkan pada periode yang akan
20:03datang misalnya sampai dengan 2000 ee 45
20:08para dipengadisasi fiskal tahun 2002
20:12tahun 2000 abad ke-21 telah bergeser
20:17dari government otonomi menaji
20:19kolaborative
20:21governance itu menjadi sangat penting
20:23dalam kondisi Indonesia saat ini.
20:25Koordinasi harmonisasi fiskal nasional
20:27dan sangat diperlukan untuk meminimalkan
20:31biaya transaksi, mengurangi rin seing,
20:35memperkuat akuntabilitas,
20:37ya menjaga ee pengurangan daripada yang
20:41kita dengar ee
20:45clientalismen dan sebagainya.
20:48Argumen pemohon yang menyatakan bahwa
20:50pasal 146 ayat 1 sebagai bentuk
20:54penyeragaman paksa menjadi tidak tepat.
20:57Ketentuan tersebut harus dibaca bersama
21:01pasal 4 146 ayat 3 yang justru
21:05menyediakan ruang
21:07fleksibilitas pemerintah untuk
21:09menyeimbangkan kebutuhan fiskal nasional
21:11dengan mengakomodasi karakteristik
21:14daerah masing-masing.
21:16dalam perspektif public finance ya
21:19hubungan kean pusat dan daerah ukuran
21:21keberesannya bukanlah semakin luasnya
21:24kewenangan daerah semakin besar semakin
21:27bagus demikian pula lebih besar pusat
21:30itu jelek tetapi katif ee governance itu
21:34menjadi sangat penting berdasarkan
21:37uraian keseluruhan yang saya sampaikan,
21:40kami berpendapat
21:42bahwa pemohon untuk menjadikan DPOD
21:46sebagai forum yang wajib untuk membahas
21:48kebijakan transfer ke daerah sebelum
21:51menyampaikannya dalam format RAPBN
21:55kepada daerah maupun memberikan DPOD
21:57kewenangan substansif dalam penyesuaian
21:59TKD
22:01dan pengecualan batas belanja pegawai
22:04tidak memiliki landasan yang
22:05konstitusional
22:07yang memadai tidak sejalan dengan
22:10prinsip pengeluan fiskal yang modern
22:12serta berpotensi menurunkan efek
22:15efektivitas koordinasi fiskal nasional
22:18di dalam bab-bab sebelumnya itu sudah
22:21terlalu banyak ya forum koordinasi
22:23termasuk Musrenbang dan sebagainya. Oleh
22:27karena itu pasal 107 pasal 109 ayat 1
22:31dan pasal 146 ayat 1 Undang-Undang HKPD
22:37tetap konstitusional dan
22:39permohonan-permohonan terhadap
22:41keturunan-ketan tersebut sepatutnya
22:43ditolak sepenuhnya.
22:46Dalam kaitan perpajakan tentunya di
22:50dalam penjelasan saya secara tulis itu
22:52cukup panjang tapi yang penting adalah
22:55taxing power itu harus terukur. Karena
22:58kalau terlalu banyak yang diberikan
22:59kepada daerah maka justru daerah-daerah
23:03yang makmur seperti Jawa apalagi DKI
23:06menjadi sangat
23:08overwhelming. Daerah-daerah yang lain
23:10menjadi penonton.
23:12Oleh karena itu, norma-norma
23:13undang-undang hubungan keuangan pusat
23:15daerah yang dimohonkan pengujian tidak
23:17bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
23:1945 dan masih berada dalam koridor ruang
23:23kebijakan hukum pembentuk undang-undang.
23:26Dengan demikian, permohonan pengujian
23:28material terhadap pasal 14
23:31ee 107 ayat 2 dan ayat 4 pasal 109 ayat
23:361 serta Pasal 146 ayat 1 Undang-Undang
23:39HKPD.
23:41Menurut penulis,
23:43mohon maaf menurut saksi, menurut ee
23:47ahli
23:47ahli
23:49patut ditolak. Akan tetapi apabila yang
23:52mulia para hakim Mahkamah Konstitusi
23:54berpendapat lain, dimohon putusan
23:57Mahkamah Konstitusi dalam uji material
24:00undang-undang HKPD terkait fasal-pasal
24:02tersebut dimohon diputuskan secara
24:06seadil-adilnya. Demikian. Asalamualaikum
24:09warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum
24:11Waalaikumsalam.
24:14Silakan Pak Bututi.
24:28Bismillahirrahmanirrahim.
24:30Asalamualaikum warahmatullahi
24:33wabarakatuh. Selamat pagi dan salam
24:36sejahtera untuk kita semua.
24:38Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah
24:40Konstitusi Republik Indonesia yang saya
24:42hormati dan muliakan serta para hadirin
24:45persidangan yang berbahagia. Perkenankan
24:48saya Putut Haris Satiaka hadir di
24:51hadapan yang mulia hari ini untuk
24:53memberikan
24:55keterangan selaku saksi dari pihak
24:57pemerintah dalam perkara nomor 171 PU
25:02XXIV
25:052026 mengenai pengujian Undang-Undang
25:07Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan
25:11keuangan antara pemerintah pusat dan
25:13pemerintah daerah atau yang bisa biasa
25:16kita sebut Undang-Undang HKPD terhadap
25:19Undang-Undang Dasar Negara Republik
25:20Indonesia tahun 1945.
25:24Keterangan tertulis dan lisan yang saya
25:26sampaikan hari ini didasarkan pada apa
25:29yang saya alami, saya lihat, dan saya
25:31dengar secara langsung dalam kapasitas
25:34saya terdahulu sebagai ketua tim
25:37pelaksana panitia antar Kementerian
25:40Penyusunan Undang-Undang HKPD, serta
25:43saat ini selaku Deputi Bidang Pembiayaan
25:45dan Investasi Pembangunan di Kementerian
25:48Perencanaan Pembangunan Nasional
25:50BAPENAS.
25:52Oleh karena itu, kesaksian hari ini
25:54lahir dari pemahaman atas proses
25:57legislasi, landasan akademis, maupun
26:00realitas empiris pengelolaan fiskal
26:03nasional yang melatar belakangi lahirnya
26:06pasal-pasal yang akan diuji.
26:09Yang mulia majelis hakim
26:12Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang HKPD
26:15mengatur agar kebijakan transfer ke
26:17daerah mengacu pada rencana pembangunan
26:20jangka menengah nasional atau RPJM dan
26:23rencana kerja pemerintah atau RKP.
26:26Ketentuan ini bukanlah instrumen untuk
26:29memasung otonomi daerah atau mereduksi
26:33daerah menjadi sekedar pelaksana pasif.
26:37Sebaliknya, ketentuan ini adalah
26:38perwujudan konkret dari pasal 1 ayat 1
26:42Undang-Undang Dasar 1945
26:45yang menegaskan bahwa Indonesia adalah
26:48negara kesatuan. Di dalam negara
26:51kesatuan, kebijakan dalam berbagai aspek
26:54bernegara termasuk kebijakan fiskal dan
26:57transfer ke daerah harus berada dalam
26:59satu
27:01bingkai arah pembangunan bangsa yang
27:04terintegrasi.
27:06Frasa adil dalam hubungan keuangan pusat
27:09dan daerah sebagaimana diamanatkan dalam
27:12Pasal 18A ayat 2 UUD 1945.
27:17Tidak boleh tidak boleh disalah artikan
27:20bahwa setiap daerah harus menerima
27:23jumlah rupiah yang sama rata.
27:27Keadilan justru terwujud ketika kita
27:29memperhitungkan perbedaan kebutuhan dan
27:33kemampuan fiskal daerah. secara
27:36asimetris. Kami menganalogikan hal ini
27:39seperti seorang ayah, orang tua terhadap
27:43anak-anaknya. tentulah tidak adil dan
27:45tidak logis memberikan jumlah yang sama
27:48uang saku untuk anak yang masih balita
27:51dan yang sedang kuliah.
27:53Atas dasar itulah reformulasi dana
27:56alokasi umum atau DAU dalam
27:58Undang-Undang HKPD dirancang secara
28:00berkeadilan
28:02dengan mempertimbangkan unit cost,
28:04target layanan, dan faktor penyesuaian
28:07geografis guna mengatasi kesenjangan
28:10pelayanan antar pemerintahan daerah.
28:14Sementara itu, frasa selaras
28:17mengamanatkan adanya keterpaduan arah
28:19kebijakan dan sinkronisasi perencanaan.
28:22Ketidakselarasan perencanaan memiliki
28:24konsekuensi besar inefisiensi nyata yang
28:27merugikan rakyat. Beberapa kali terjadi
28:30pembangunan infrastruktur oleh satu
28:32institusi di daerah yang kurang
28:35terkoordinasi antara pusat dan daerah.
28:37Akibatnya pada saat proyek selesai dan
28:40diserahkan, daerah justru tidak siap
28:42menerima, merawat atau memanfaatkan
28:45secara optimal. Ini adalah sumber
28:47pemborosan negara. Contoh empiris lain
28:50yang masih segar dalam ingatan kita
28:53ketika pemerintah pusat menjalankan
28:55kebijakan fiskal countersiklikal
28:58yang sangat agresif dengan melebarkan
29:00defisit APBN hingga 548
29:04triliun untuk menyelamatkan rakyat pada
29:07saat pandemi Covid-19.
29:11Pada saat yang sama, realisasi belanja
29:13APBD di daerah justru lambat dan
29:15menumpuk. Hingga akhir November 2021,
29:19rata-rata belanja APBD baru mencapai
29:2159%.
29:24Kondisi ini membuktikan bahwa
29:25efektivitas kebijakan fiskal nasional
29:27dalam menjaga stabilitas ekonomi rakyat
29:30sangat tergantung pada keselarasan gerak
29:32langkah antara pusat dan daerah.
29:35Penyelarasan ini merupakan amanat
29:37praktis yang terus ditekankan oleh
29:39Presiden dalam pembukaan Musren Bangnas
29:43tahun 2024 di mana beliau meminta
29:46integrasi penuh proyek pembangunan
29:48nasional dan daerah agar anggaran tepat
29:51sasaran. Pentingnya prinsip keselarasan
29:54ini bahkan diakui dan disuarakan secara
29:57kritis oleh kelompok masyarakat sipil
29:59seperti Sekretariat Nasional Fitra serta
30:02didukung kajian akademis oleh Proborini
30:04Hastuti dalam jurnal konstitusi yang
30:07menegaskan bahwa mekanisme transfer
30:10haruslah menjadi instrumen pendorong
30:13desentralisasi yang efektif dalam
30:16koridor Negara Kesatuan Republik
30:19Indonesia. Yang mulia majelis hakim,
30:22terkait pengujian pasal 107 ayat 4
30:26terkait kewajiban pelibatan DPOD dan
30:28kelompok kepentingan. Kami menegaskan
30:31bahwa pemerintah sangat menjunjung
30:33tinggi prinsip inklusivitas.
30:36DPOD dibentuk justru sebagai wadah
30:38konsultatif yang sangat representatif
30:41mempertemukan unsur pemerintah pusat,
30:44asosiasi pemerintah daerah, kementerian
30:46lembaga terkait hingga para ahli
30:49akademisi guna menghasilkan masukan
30:52kebijakan transfer yang komprehensif.
30:55Namun demikian, pembahasan maupun
30:57pertimbangan yang diberikan DPOD secara
31:00hukum tata negara bersifat konsultatif
31:03ataupun advisory, bukan persetujuan yang
31:06mengikat
31:08atau binding approval. Tanggung jawab
31:10konstitusional dan administratif untuk
31:13menetapkan kebijakan fiskal nasional
31:15termasuk kebijakan transfer ke daerah
31:18mutlak berada di tangan pemerintah
31:20selaku pemegang kekuasaan pengelolaan
31:22keuangan negara yang selanjutnya
31:24dimintakan persetujuan dari representasi
31:27rakyat melalui pembahasan di DPR atas
31:30RABBN. Kebijakan negara tidak boleh
31:33tersandra oleh mekanisme persetujuan
31:35yang mengikat di luar lembaga yang
31:38berwenang.
31:40Lebih dari itu, anggapan bahwa
31:42partisipasi kelompok kepentingan atau
31:44masyarakat disumbat adalah tidak benar.
31:47Di luar DPOD, ruang partisipasi publik
31:49dibuka sangat lebar secara demokratis
31:52melalui musyawarah perencanaan
31:54pembangunan
31:55yang diselenggarakan secara berjenjang
31:57mulai dari tingkat desa, kelurahan,
31:59kecamatan, kabupaten, kota, provinsi
32:02hingga tingkat nasional. Mekanisme ini
32:04diatur secara sangat kuat dalam
32:07Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
32:09tentang sistem perencanaan Pembangunan
32:12Nasional.
32:14Aspirasi publik dihimpun secara
32:15terstruktur dari tingkat paling bawah
32:18untuk diverifikasi, disinkronkan,
32:21memastikan proses meaningful
32:24participation berjalan secara tertib
32:26tanpa menimbulkan kekacauan prosedural.
32:30Yang mulia majelis hakim, pasal 109 ayat
32:331 memberikan fleksibilitas bagi
32:35pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan
32:38transfer ke daerah dengan memperhatikan
32:40kondisi perekonomian nasional.
32:43Fleksibilitas ini bukanlah bukanlah
32:46kesewenang-wenangan, melainkan kebutuhan
32:48yang nyata. Mari kita melihat ke
32:50belakang. Pada tahun 2020 saat pandemi
32:53Covid-19 melanda dunia,
32:57perekonomian Indonesia mengalami
32:58kontraksi besar. Dalam kondisi guncangan
33:01ekonomi yang luar biasa tersebut,
33:03keselamatan rakyat adalah hukum
33:05tertinggi. Pemerintah bergerak cepat
33:08menyesuaikan postur APBN melalui
33:10refocusing dan realokasi anggaran.
33:13Pagu transfer ke daerah tahun 2020 yang
33:16semula R856 triliun terpaksa disesuaikan
33:20menjadi 762 triliun. Namun di saat yang
33:24sama pemerintah memberikan berbagai
33:26relaksasi penyaluran dan penggunaan dana
33:28tersebut agar daerah memiliki
33:30kelonggaran yang cukup untuk membiayai
33:33penanganan kesehatan dan jaring pengaman
33:36sosial. Pengalaman ini membuktikan bahwa
33:38kebijakan transfer tidak boleh kaku. Ini
33:41harus berfungsi sebagai instrumen
33:43stabilisasi dan countersiklikal
33:45nasional. Mengenai prinsip mining
33:48participation, kami sangat
33:50menghormatinya.
33:53Namun dalam situasi tertentu yang
33:54menuntut tindakan penyelamatan yang
33:56cepat,
33:58partisipasi tidak dapat dimaknai bahwa
34:00seluruh pihak memiliki hak veto atau
34:02harus dilibatkan dalam pengambilan
34:04keputusan akhir. Keterlambatan bertindak
34:06demi menanti konsensus seluruh pihak
34:09justru akan melumpuhkan stabilitas
34:11fiskal dan mengorbankan pelayanan
34:14publik.
34:14Waktunya sudah habis, Pak Butut.
34:16Baik,
34:18mohon izin ke kesimpulan, Yang Mulia.
34:20Iya. Tapi saksi itu sebenarnya enggak
34:22boleh berkesimpulan.
34:23Oh, baik.
34:24Apa yang dilihat, disaksikan, dialami
34:28cukup saja, Pak. Cukup.
34:29Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima
34:31kasih atas perhatian Yang Mulia.
34:33Wabillahi taufik walhidayah.
34:34Wasalamualaikum warahmatullahi
34:37wabarakatuh.
34:40Dari presiden, ada pertanyaan untuk ahli
34:42dan saksi?
34:48Ada. Ada Yang Mulia. Dua untuk ahli, dua
34:51untuk saksi. Yang mulia,
34:52silakan.
34:54Untuk
34:57Bapak ahli yang pertama, apabila norma
35:01yang diuji dalam perkara ini dikabulkan
35:04ini, apa menurut Saudara ahli dampak
35:08terhadap efektivitas desentralisasi
35:11fiskal dan pencapaian tujuan dalam Pasal
35:1418A Undang-Undang Dasar 1945.
35:18Lalu kemudian yang kedua
35:21menurut Saudara ahli bagaimana
35:23seharusnya memaknai pasal 18A
35:26Undang-Undang Dasar 1945
35:29mengenai hubungan keuangan pusat dan
35:31daerah yang adil dan selaras.
35:34Apakah konstitusi
35:36menghendaki hubungan keuangan pusat dan
35:38daerah yang sepenuhnya independen atau
35:41justru membuka ruang koordinasi fiskal
35:43untuk menjaga kepentingan nasional?
35:47Lalu untuk Saudara saksi,
35:52dapatkah Saudara menjelaskan bagaimana
35:54mekanisme perencanaan pembangunan
35:56nasional?
35:57Apakah proses tersebut hanya ditentukan
36:00oleh pemerintah pusat atau top down atau
36:03juga melibatkan aspirasi masyarakat
36:06pemerintah daerah dan asosiasi
36:08pemerintah
36:10daerah atau bottom up? Lalu kemudian
36:14yang kedua, berdasarkan pengalaman
36:18saudara saksi sebagai ketua tim Pak
36:21Undang-Undang HKPD, apa pertimbangan
36:23pemerintah dalam menetapkan bahwa
36:26kebijakan TKD harus mengacu pada RPJMN,
36:30RKP, dan prioritas pembangunan nasional?
36:33Apakah ketentuan tersebut dimaksudkan
36:36untuk
36:36jangan pendapat? Kalau terakhir apakah
36:39itu kan pendapat?
36:40Oh, baik Yang Mulia. Kalau begitu sudah
36:42cukup yang
36:43cukup. Baik. Dari DPR ada pertanyaan?
36:46Dari DPR tidak ada pertanyaan Yang
36:48Mulia.
36:49Dari pemohon silakan.
36:51Terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa
36:53yang ee kami tanyakan kepada ahli dan
36:58saksi yang rasanya ahli juga. Ee yang
37:01pertama kepada ahli
37:04ketika kita melihat pemberitaan beberapa
37:07hari lalu misalkan ee Menteri Keuangan
37:09bilang 400 daerah kesulitan membayar
37:12finansial daerahnya terkait dengan gaji
37:14ee di gaji P3K dan lain-lain. ee apakah
37:18permasalahan ini, permasalahan yang
37:21disampaikan oleh ee Kementerian Keuangan
37:23itu adalah permasalahan norma dalam
37:25Undang-Undang HKPD yang tidak seimbang
37:28antara ee pusat dan daerah atau misalkan
37:31masalahnya adalah ketidakmampuan daerah
37:34dalam hal ee mengelola keuangan ee di
37:37daerahnya. Itu yang pertama. Ee kemudian
37:39yang kedua terkait dengan ee pasal 146
37:43ee ahli tadi ee bicara terkait dengan ee
37:46adil dan ee harus mempertimbangkan
37:48keadaan daerah dan lain-lain. Ee yang
37:51menjadi pertanyaan adalah ketika pasal
37:52146 itu memukul rata e 30% ee apakah
37:59menurut ahli itu suatu hal yang adil?
38:02Apakah tidak perlu misalkan ee ada
38:04pertimbangan-pertimbangan tertentu,
38:06pengecualian pengecualian tertentu untuk
38:09daerah-daerah yang misalkan tidak mampu
38:11ee 30% ee itu menurut ee ahli ee apakah
38:15diperbolehkan atau tidak. Ee kemudian
38:17kepada
38:19saksi yang rasanya menjadi ahli ee saya
38:23akan
38:23tidak perlu pakai komentar.
38:25saksi
38:26kami akan ee bertanya kepada saksi
38:28ketika perumusan
38:31undang-undang HKPD yang lalu ketika
38:34perumusan 30% itu di pasal 146 perumusan
38:3930%
38:41apakah ada pembahasan terkait dengan
38:44perbedaan atau pengecualian-pengecualian
38:47daerah yang sekiranya mampu 30% atau
38:50misalkan daerah yang belum mampu 30% ee
38:54ketika ketika pembahasan itu yang
38:56diketahui oleh saksi e bagaimana? Apakah
38:58langsung dibukul rata? Oke, sepakat 30%
39:01selama 5 tahun. Lah menurut saksi itu
39:03bagaimana ketika pembahasan yang lalu.
39:05Terima kasih Yang Mulia.
39:07Baik, dari majelis hakim yang mulia Pak
39:10Arsul. Silakan.
39:14Terima kasih yang mulia Pak Ketua.
39:17Terima kasih kepada ahli Pak Dr. Mahfud
39:20Siddiq atas keterangan keahlian dan Pak
39:24Putut Hari Satiaka atas keterangan
39:27sebagai saksi.
39:30Barangkali pertanyaan saya ini agak
39:33overlapping dengan yang tadi disampaikan
39:35oleh kuasa pemohon
39:38tadi kan. Kalau kita dengarkan
39:42keterangan Pak Putut Hari Satyaka itu
39:45kan disebut memang
39:47dalam konteks ee apa katakanlah otonomi
39:52daerah kita itu ya kan ada
39:55keadaan-keadaan yang memang asimetris
39:58Pak Siddiq ya
40:02banyak hal lah termasuk asimetris
40:05geografinya
40:08ada daerah-daerah daerah yang karena ada
40:11di pulau yang besar maka wilayahnya
40:13wilayah daratan semua di Jawa, di
40:16Sumatera mungkin apa Kalimantan begitu
40:19Sumatera. Tapi juga ada yang merupakan
40:22asimetris yang kepulahan yang begitu
40:25banyak dan dengan jarak yang cukup jauh.
40:28Kepulauan Riau lah misalnya provinsi
40:30itu. Demikian juga provinsi-provinsi
40:33seperti Maluku, Maluku Utara, kemudian
40:37juga ee Nusa Tenggara Timur itu.
40:42Nah,
40:43ketika kemudian ya soal belanja pegawai
40:49ini itu diset pada angka paling tinggi
40:5430%
40:56untuk apa? dispending dari TK-nya ya.
41:01Dan karena itulah kemudian pemohon minta
41:04agar faktor-faktor asimetrisnya itu kan
41:08kemudian harus diakui. Makanya minta
41:10pemaknaan para pemohon ini gitu kan.
41:13Nah, apakah ini sebetulnya pembentuk
41:17undang-undang atau dari sisi katakanlah
41:21keilmuan
41:22ee Pak Mahfud, saya baca juga tulisan
41:25Bapak yang apa ee
41:28apa ee perimbangan keuangan
41:31pusat dan daerah itu tulisan atau paper
41:34tahun 2002 yang fenomenal karena dikutip
41:38di banyak ee apa ee buku dan juga dalam
41:41banyak paper itu.
41:43ini apakah pas kemudian Pak gitu loh.
41:46Artinya kalau saya melihat bisa saja
41:49saya salah saya bukan ahli devis lah dan
41:51juga bukan ahli otonomi daerah bahwa
41:54ketika tidak dimasukkan itu tadi atau
41:57tidak dihitung faktor asimetris itu tadi
42:02asimetris geografi
42:05ya secara geografi. Nah, itu ee seperti
42:09apa? Sebab saya melihatnya ketika
42:13ketentuan pasal 16
42:16ini ayat 1 itu dirumuskan ini memang
42:19tujuannya baik ya agar belanja itu
42:24yang untuk pembangunan ya memang harus
42:27sebesar mungkin karena ini dalam rangka
42:31itu tadi mencapai tujuan konstitusi yang
42:34tadi Bapak kutip juga di awal itu tadi
42:37ya. Kalau duitnya dihabisin untuk gaji
42:40apa aparatur daerah ya terus rakyat
42:43dapat apa kan kira-kira kan seperti itu.
42:46Nah. Nah, tapi saya mohon pandangan
42:49Bapak ini ya, karena ada faktor asimetri
42:52geografi yang kemudian itu saya belum
42:56melihat itu diperhitungkan meskipun ya
43:00sekali lagi undang-undang itu juga pakai
43:03ee frasa paling tinggi ya, paling tinggi
43:07itu. Nah, jadi saya mohon pandangan
43:09Bapak yang kedua tadi jadi saya bertanya
43:14sama Bapak karena tentu kalau saya apa
43:18bertanya pendapat pada saksi enggak pas
43:20nanti saya ditegur Pak Ketua gitu kan.
43:23Nah, ee ini yang kedua
43:27ini kan kalau kita bicara Undang-Undang
43:30HKPD ini merupakan terusan dari
43:34Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan
43:36Undang-Undang 28 Tahun 2009
43:40ya ee apa hubungan keuangan apa
43:44perimbangan
43:46keuangan pusat dan daerah. Nah, tapi
43:52kesan saya ini kesan ini bisa jadi salah
43:55ini Mahfud ya,
43:58bahwa ee resim dalam Undang-Undang HKPD
44:04itu cenderung lebih sentralistik gitu ya
44:09dibandingkan dengan yang undang-undang
44:12sebelumnya, Undang-Undang Nomor 33 tahun
44:152004 dan tahun 2009.
44:19Nah, sentralistik itu lebih kentara ya.
44:25Kalau tadi yang dicontohkan oleh Pak
44:27Putut itu bisa kita pahami karena ada
44:31situasi khusus pandemi ya. Tapi ketika
44:35tidak ada situasi khusus ya tiba-tiba di
44:39TKD dipotong
44:42besar-besaran. Nah,
44:45di situlah masalahnya.
44:48Nah, saya ingin menanyakan apakah memang
44:50Undang-Undang HKPD itu dimaksudkan untuk
44:54memutar jarum ya agar itu tadi otonomi
45:00daerahnya karena yang namanya devis itu
45:02pasti berpasangan dengan otonomi daerah
45:05ya. Otonomi daerahnya itu tidak melalui
45:09undang-undang pemerintahan daerah itu
45:12berubah. tetapi melalui undang-undang
45:15HKPD-nya itu memang ingin dirubah. Nah,
45:17saya ingin melihat apa dapat pencerahan
45:19ini dari Pak Mahfud Siddiq dan saya apa
45:23menyampaikan ini dalam konteks ketika
45:25negara apa tidak ada situasi khusus,
45:28enggak ada pandemi dan lain sebagainya
45:30yang tadi disebut oleh Pak Putut Hari
45:33Satiaka aja ya. Kalau lagi ada pandemi
45:37situasi sos ya kita maklumi ajaalah ini
45:39itu masuk dalam keadaan daruratlah itu
45:42seperti itu. Itu pertanyaan saya. Terima
45:45kasih
45:48yang mulia Prof. Guntur silakan
45:50ya. Baik terima kasih Yang Mulia Bapak
45:52Ketua.
45:53Terima kasih
45:55Pak Dr. Mahfud Siddiq
45:58sebagai ahli dan Pak Putut Hari Stiaka
46:03sebagai saksi.
46:04Terima kasih atas keterangan dan
46:06pencerahan yang telah diberikan. Saya
46:10tertarik ee untuk ee minta penjelasan ya
46:14lebih jauh dari Pak Mahfud Siddiq.
46:18Saya tertarik dengan terminologi atau
46:22narasi yang menyatakan bahwa
46:24desentralisasi fiskal bukan tujuan
46:28ya, tapi ee melainkan instrumen.
46:32Nah, kaitan dengan ini saya membayangkan
46:35berarti
46:37ee kalau
46:39apa undang-undang kita mengenal yang
46:42namanya desentralisasi fiskal berarti
46:45itu tidak otomatis.
46:47desentrasi fiskal itu karena itu hanya
46:51instrumen sementara tujuannya adalah
46:53untuk kesejahteraan masyarakat.
46:56Nah, tetapi dalam konteks karena Pak
47:00Mahfud juga mengutip pasal 18
47:04A ya, khususnya pasal 18 ayat 2 yang
47:09mengatur mengenai hubungan keuangan kan
47:13gitu ya. ini sangat anu banget, ini
47:16terkait langsung kan menyangkut hubungan
47:19keuangan. Jadi kalau kita baca pasal 18A
47:24ayat 2, hubungan keuangan pelayanan
47:26umum, pemanfaatan SDA, dan sumber daya
47:30lainnya antara pemerintah pusat dan
47:32pemerintah daerah diatur dan
47:34dilaksanakan secara adil dan selaras
47:37berdasarkan undang-undang.
47:39Nah, ketika instrumennya sudah mengatur
47:43menyangkut
47:44desentralisasi fiskal itu, apakah
47:49dengan
47:51apa tadi pandangan Pak Mahfud yang
47:53mengatakan bahwa ee apa desinasi fiskal
47:58bukan tujuan tetapi instrumen, maka itu
48:02bisa diabaikan begitu saja.
48:05Dan bagaimana kalau ya akhirnya terjadi
48:09seperti kondisi yang sekarang ini. Nah,
48:12itu itu mohon apa penjelasan lebih jauh.
48:16Karena bagi saya, saya berpikirnya
48:18antara tujuan dan instrumen itu sama
48:21pentingnya
48:23dan tidak bisa saling mengabaikan satu
48:25sama lain. Kan begitu harusnya kan
48:28begitu. sehingga tidak ada pengabaian
48:31terhadap instrumen apalagi itu
48:33pengabaian terhadap tujuan.
48:36Nah, inilah tantangannya kita sekarang
48:38ini kan begitu Pak Mahful ya. Jadi kalau
48:41diksinya itu mengabaikan seakan-akan itu
48:44tidak terlalu penting instrumen itu
48:47lebih penting tujuannya iya. Tapi apa
48:49iya dalam negara konteks negara hukum
48:52kita apalagi sudah secara tegas diatur
48:54dalam konstitusi, hubungan keuangan ini
48:57harus dilaksanakan secara adil dan
49:00selaras kan gitu. Nah, itu satu.
49:03Kemudian yang kedua, saya juga tertarik
49:06dengan paradigma yang Pak Mahfud juga
49:09sampaikan bahwa saat ini paradigma
49:12desentralis fiskal di abad 21 telah
49:15bergeser dari government autonomi menuju
49:19kolaborative governance kan gitu. Nah,
49:22dalam konteks government otonomi ini,
49:25collaborative governance, Pak Mahfud
49:28secara tegas menyatakan permintaan
49:31keinginan usulan pemohon untuk
49:33menjadikan DPOD sebagai forum yang wajib
49:37untuk membahas kebijakan TKD itu harus
49:40ditolak.
49:42Nah, apakah
49:46pola cara dengan adanya namanya DPOD
49:49ini, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
49:52ini? Bukankah ini wujud dari
49:55kolaborative governance?
49:58Karena apa? DPDOD inilah yang paling
50:02dekat hubungannya ke daerah dan juga
50:05bisa ke pusat. Kan begitu.
50:08ketimbang kalau Pak Mahfud melihatnya
50:12bahwa yang harus didorong adalah karena
50:14dengan DPOD itu berpotensi menurunkan
50:17efektivitas koordinasi fiskal. ini kan
50:19semuanya adalah kalau koordinasi
50:22apa namanya fiskal nasional ini kan
50:24semuanya entity-nya ini kan negara semua
50:28state.
50:30Nah, sementara DPOD inilah kalau saya
50:32bisa nangkap bahwa ini kita bergeser
50:36dari government autonomy. Berarti ini
50:39kan asumsinya ini adalah pemerintah
50:43ya bergeser kepada collaborative
50:46governance.
50:47tidak saja pemerintah dengan daerah,
50:49tetapi juga ada ya institusi entities,
50:54entiti yang
50:57apa me sebagai katalisator
51:02ya katalisator. Sehingga inilah yang
51:03dimaksud kalau saya pemahaman saya
51:06mendengar bacaan Pak Mahfud ini ini
51:09inilah sebetulnya ya wujud dari
51:12collaborative governance. Apakah
51:14pandangan saya ini keliru, salah?
51:16Mungkin tolong di apa diluruskan kalau
51:18memang. Nah, kalau begitu berarti
51:20mestinya ini di ujung dari penjelasan
51:23Pak Mahfud menurut saya ini mestinya
51:25mengabulkan nih pemohon nih dengan DPOD
51:27ini kan begitu. Karena itu adalah wujud
51:30dari government apa namanya
51:33collaborative governance.
51:35Nah, itu kira-kira gambaran saya. Tapi
51:38kalau ini saya keliru menjelaskan tolong
51:41di apa namanya? dijelaskan sebagaimana
51:44seharusnya.
51:46Dan kalau begitu ya, ya ini bagaimana ee
51:52apa pandangan dari ahli ya terkait
51:55dengan ya kalau ada kondisi di mana
52:01daerah seperti saat ini ada mengalami ya
52:04mengalami ya tanda petik ee krisis
52:08misalnya pendanaan anggaran ya dalam
52:11konteks collaborative governance ini apa
52:14yang harus harus dilakukan oleh
52:16pemerintah pusat, pemerintah daerah
52:19supaya itu bisa teratasi
52:20persoalan-persoalan yang dihadapi ya
52:24termasuk juga mungkin ya ada
52:26pembatasan-pembatasan dari daerah untuk
52:29tidak mudah untuk merekrut ya
52:32pegawai-pegawai. Karena apa
52:35ya? Ini kan ujung-ujungnya Pak Mahfud
52:37ya, sebagaimana Pak Mahfud sampaikan di
52:39ini bahwa ini kan akan ber apa ee
52:47jadi Pak Mahfud kalau saya menekankan
52:50sini melainkan tercapainya pelayanan
52:52publik yang lebih baik. Jadi di sini Pak
52:54Mahfud mengatakan bahwa ukuran
52:56keberhasilan desentralisasi fiskal
52:59bukan semakin luasnya kewenangan daerah
53:03atau semakin besarnya intervensi
53:06pemerintah pusat kan gitu bisa kita
53:08nangkap nih melainkan tercapainya
53:10pelayanan publik yang lebih baik dan
53:12berkualitas dan seterusnya. Nah,
53:14kaitannya dengan pelayanan publik yang
53:16lebih baik dan berkualitas ini kan
53:18ditentukan oleh sumber daya manusia
53:20dan sumber daya manusia ini ditentukan
53:23pada energi yang bisa dia keluarkan.
53:25Energi ini ditentukan pada dia punya
53:28penghasilannya, pendapatannya. Ya,
53:31misalnya belum dibayarkan, bagaimana
53:33bisa kita apa membayangkan kualitas
53:37pelayanan publik yang baik dan
53:39berkualitas itu? Sementara sumber daya
53:43manusia untuk mengerjakan itu tidak
53:47memperoleh ya yang seharusnya gitu. Nah,
53:51ini gimana? Nah, ini butuh mohon
53:55penjelasan dari Pak Mahfud menyangkut
53:58hal-hal seperti ini. Kemudian demikian
54:00juga untuk Pak Putut sebagai saksi. Saya
54:03ini pangling lihat Pak Putut ini karena
54:06rambut sudah putih semua nih
54:09Pak Putut ya.
54:11Tapi sehat ya, Pak Putut.
54:15Nah, berdasarkan pengalaman Pak Putut
54:16sebagai direktur anggaran, saya melihat
54:19ya pernah jadi direktur anggaran Sumber
54:21Daya Manusia di Direktorat Jenderal
54:23Anggaran DJA
54:26dan juga pernah jadi direktur dana
54:27transfer dana ini kan transfer khusus
54:31sekarang jadi pernah jadi deputi.
54:34Nah, bagaimana ya berdasarkan pengalaman
54:37Pak Butut ini? Bagaimana seharusnya
54:39pemerintah mengatasi kondisi ya
54:42kelangkaan atau krisis kalau mau
54:44dikatakan sebagai itu adalah tanda petik
54:46anggaran di daerah ya belakangan ini
54:49terjadi berdasarkan pengalaman bagaimana
54:51nih mesti langkah-langkah yang dilakukan
54:53oleh pemerintah ya terhadap pemerintah
54:56pusat terhadap daerah. Nah, pengalaman
54:58Pak Putut sebagai direktur anggaran
55:01sumber daya manusia lagi kan ini ini pas
55:04banget ini berti berdasarkan pengalaman
55:05Pak Putut dan juga berdasarkan
55:08pengalaman Pak sebagai direktur dana
55:10transfer khusus. Nah, ini gimana nih
55:13mengatasi hal-hal seperti ini di
55:14masyarakat kita? Mungkin perlu ada ini
55:17ya baraskan pengalaman Pak Tutut.
55:20Mungkin itu Yang Mulia yang dapat saya
55:21sampaikan. Saya kembalikan ke Yang Mulia
55:23Bapak Ketua. Terima kasih.
55:27Baik, Prof. Terima kasih, Prof.
55:29Dilanjut, Prof. Saldi. Silakan.
55:33Makasih, Pak Ketua. Makasih ahli dan
55:36saksi. Pak Mahfud Siddiq. ee saya nih
55:42apa namanya ee mau sedikit ee mendalami
55:47ee masih berkorelasi dengan apa dengan
55:49yang disampaikan ee yang mulia Pak Arsul
55:52yang dan yang mulia Pak Guntur Hamzah
55:54tadi.
55:56ee sekarang kan faktanya begini, Pak
55:58Mahfud. Daerah-daerah tuh kan pada
56:01berteriak semua gara-gara pergeseran
56:04atau perubahan skim atau persentase
56:08transfer ke daerah. itu yang paling
56:11banyak kita dengar itu itu adalah
56:14terancamnya
56:15sebagian besar daerah yang merekrut
56:18pegawai dengan status P3K itu ee karena
56:23mereka rata-rata mengalokasikan itu kan
56:25dari dana dana transfer ke daerah.
56:28Sekarang itu yang terancam.
56:30Nah, bagaimana menjelaskan ini dalam
56:33konteks ee seperti yang tadi di apa
56:36dijelaskan di poin 7 ya di halaman 19
56:40kesimpulan Pak Mahfud itu ini bahwa
56:45ukuran keberhasilan desentralisasi
56:47fiskal itu bukan semakin luasnya
56:49kewenangan daerah atau semakin besarnya
56:51intervensi pemerintah pusat melainkan
56:54tercapainya pelayanan publik yang lebih
56:55baik dan berkualitas pemerataan antar
56:58daerah disiplin fisik fiskal. Nah, ini
57:01bagaimana menjelaskan poin ee tujuh
57:04Bapak ini dalam konteks kondisi real
57:06yang terjadi di daerah seperti hari ini.
57:11Akhirnya ee apa namanya kebijakan fiskal
57:14itu seperti mengancam keberlanjutan
57:18sebagian kebijakan yang sudah disusun
57:20oleh daerah. Padahal mereka ee berasumsi
57:25dengan anggaran minimal tahun lalu itu
57:28bisa di apa diselesaikan problem-problem
57:30seperti itu. Itu satu.
57:33Yang kedua ee
57:37bagaimana pendapat Bapak kalau
57:40apa namanya dorongan atau keinginan
57:44melibatkan banyak pihak dalam proses
57:47perumusan anggaran desentralisasi
57:49kedaerahan sebagai sebuah kewajiban.
57:51karena ee apa namanya pandangan yang
57:55mengatakan ini mempersulit
57:58ee apa namanya perumusan agenda ini kan
58:00menjadi tidak bisa diterima dalam
58:01konteks bahwa daerah itu adalah miliknya
58:04pusat. Pusat itu adalah miliknya daerah.
58:08Ketika ada sekelompok organisasi yang
58:10memang memberikan fokus kepada daerah
58:13supaya dia dapat perlakuan yang relatif
58:17lebih adil dalam perumusan
58:18kebijakan-kebijakan di daerah. Lalu
58:20dianggap kalau itu diberikan akan
58:24memperlambat.
58:26Padahal Pak Mahfud Siddiq sepanjang yang
58:28saya pahami eh public participation
58:32apalagi tambah meaningful public
58:34participation itu adalah cara menjaga
58:38kesetimbangan hubungan antara dua belah
58:40pihak yang satu sama lainnya saling
58:42membutuhkan.
58:44Kalau ruang untuk berpartisipasi itu
58:46tidak diberikan, maka akan muncul adalah
58:50apa? Ketidak setimbangan hubungan. Dan
58:53Pak Mafun mungkin masih ingat pengalaman
58:55kita tahun 97, 98, 99.
59:01Kenapa dana
59:04transfer ke daerah yang dulu istilahnya
59:06tidak seperti ini? Itu salah satu cara
59:09pemerintah pusat menyahuti protes-protes
59:12yang terjadi di daerah. Oke. Ini dana
59:15perimbangan keuangan pusat dan daerah
59:18akan diberi lebih banyak ke daerah
59:19dibanding biasanya agar apa? Daerah itu
59:22bisa tumbuh dan berkembang ee sesuai
59:25dengan kebutuhannya. Sekarang tiba-tiba
59:26itu diubah dan itu bukan tiba-tiba
59:29kecenderungan beberapa tahun terakhir
59:31yang dibaca ini sebagai bentuk
59:33resentralisasi. Padahal kita tahu
59:36sentralisasi tanpa diikuti
59:38desentralisasi fiskal itu sama dengan
59:41bohong kan Pak Mahfud ya. Nah, tolong
59:43Bapak bantu menjelaskan ini agar apa?
59:46Agar kami bisa dapat perspektif yang
59:49seimbang. Karena apa?
59:52Ee soal uang ini harus betul-betul
59:55dijaga karena ini menjadi ee kunci untuk
59:59memicu segala hal. Nah, kalau mereka
1:00:01hanya minta apa? tolong dong agar dibuka
1:00:05ruang partisipasi yang lebih ee kuat,
1:00:09lebih terbuka agar kepentingan daerah
1:00:11itu bisa di apa? Dipjuangkan. Nah, itu
1:00:15Pak Pak ee Mahfud Siddiq. Saya masih
1:00:18ingat dulu ketika saya ikut apa kursus
1:00:22di apa di Birmingham di University of
1:00:24Birmingham. Saya ketemu dengan Nick
1:00:26Devas, salah satu orang yang merancang
1:00:28desentralisasi fiskal di Indonesia. Dan
1:00:31dia mengatakan ke kepada saya ketika itu
1:00:34adalah sepanjang pemerintah pusat selalu
1:00:38mempertimbangkan transfer ke daerah
1:00:41secara adil dan itu akan menjadi kunci
1:00:44untuk menjaga ee keberagaman Indonesia.
1:00:47Terima kasih, Pak Ketua.
1:00:49Silakan Ali dijawab simultan saja Pak.
1:00:58Terima kasih. ee saya coba untuk
1:01:01menjawab keseluruhan. Nanti kalau ada
1:01:05yang belum terjawab ee mohon
1:01:09dikonfirmasikan lagi. Ee pertama-tama
1:01:14pertanyaan dari ee pemerintah
1:01:20yaitu mengenai
1:01:22ee
1:01:24kalau
1:01:26misalnya
1:01:28ee permohonan ini dikabulkan terutama
1:01:32mengenai ee pembatasan belanja pegawai
1:01:38BNS itu tidak boleh lebih dari 30%.
1:01:44Ee ini sekaligus untuk menjawab Yang
1:01:46Mulia ya yang ada kaitannya dengan itu.
1:01:49Tapi juga nanti akan saya berikan ee
1:01:52tambahan-tambahan
1:01:54ee secara prinsip
1:01:56dientalisis fiskal
1:01:59itu ada tulisan yang memberikan warning,
1:02:03pemikiran ahli yang lain namanya
1:02:06brutrum.
1:02:08The danger of decentralis.
1:02:11bahayanya desentralisasi.
1:02:13Kalau tidak di-manage, dikeluilah secara
1:02:16baik sesuai dengan prinsip-prinsip ee
1:02:18katakanlah governance ya, negara itu
1:02:21akan ambruk.
1:02:24Itu ee apa namanya?
1:02:28Ee pemikiran dari ahli yang lain. Ini
1:02:31saya sitir sedikit tapi tidak sampai ke
1:02:34sana.
1:02:35Kemudian juga pemikiran-pemikiran yang
1:02:38tadi bahwa ee pada
1:02:42akhir abad ke-20
1:02:45pemikiran-pemikiran desalisasi itu
1:02:48memang dimaknai bahwa public goods,
1:02:51apakah itu pertahanan keamanan,
1:02:54apakah itu pendidikan, kesehatan,
1:02:58perbaikan lingkungan, pemukiman, jalan
1:03:01dan sebagainya. Musli itu adalah lokal
1:03:07sehingga adalah patut bahwa pelayanan
1:03:11publik itu sebenarnya bobotnya itu ada
1:03:13di tingkat yang paling bawah. Kalau di
1:03:15Indonesia adalah kabupaten dan kota.
1:03:18Jadi inline bahwa memang desentralisasi
1:03:23itu termasuk fiskalnya itu pelayanan
1:03:26publik itu harusnya dilakukan oleh
1:03:30kabupaten atau kota.
1:03:34Asumsinya adalah apa? Asumsinya adalah
1:03:36pemerintah daerah kalau diberikan
1:03:38kewenangan, diskresi, dan sebagainya,
1:03:41dia bertindak rasional.
1:03:43Dia menangkap preferensi dari masyarakat
1:03:47lokal sendiri.
1:03:48ya kebutuhan
1:03:50masyarakat Provinsi Sumatera Barat
1:03:53dengan sendiri lain dong dengan Jawa
1:03:55Timur, lain dengan Maluku Utara dan
1:03:58sebagainya. Jadi itu prinsip yang ini
1:04:01yang di apa yang ditanamkan pada waktu
1:04:04itu. Nah, saya berikan juga gambaran
1:04:08pada masa lalu Amerika Serikat
1:04:12yang itu istilahnya induknya model-model
1:04:14desensinisasi termasuk ee negara
1:04:17federal.
1:04:19tahun 1900
1:04:22ya service delivery in most cases itu
1:04:2670% itu dilaksanakan oleh state and
1:04:28local government hanya 30% oleh federal
1:04:32government tapi kenyataannya sekarang
1:04:35bagaimana
1:04:37terbalik
1:04:3970% oleh federal government 30% oleh set
1:04:43and local pertanyaan kenapa karena
1:04:46paradigmanya sudah berubah
1:04:49ya, Amerika Serikat ingin jadi polisi
1:04:51dunia ya. Kemudian terjadi spill over
1:04:54yang saya katakan di sini ya
1:04:58seperti COVID-19. Apa bisa ditangani
1:05:01oleh kabupaten kota? Tidak mungkin.
1:05:03Kemudian juga wabah wereng kalau di ee
1:05:09di apa itu treatmen di Kabupaten 1
1:05:12pindah ke kabupaten yang lain. Itu yang
1:05:14namanya spillover. itu harus tingkat
1:05:16nasional ya. Dib saya contoh itu MRT dan
1:05:20sebagainya ya. Itu contoh dari
1:05:22kecenderungan paradigma ini yang tidak
1:05:25bisa ya disikapi dengan asumsi-asumsi
1:05:29bahwa ya kalau itu daerah yang lebih
1:05:31banyak menangani itu adalah baik. Kalau
1:05:34pusat yang lebih banyak menangani adalah
1:05:36jelek. Jadi ada shifting ya shifting eh
1:05:41kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa
1:05:43digobalisasi.
1:05:45Kemudian ada disruption daripada pangan
1:05:50dan sebagainya, minyak dan sebagainya
1:05:52itu memerlukan national interest. Nah,
1:05:57dari situ kita jangan terjebak kepada
1:06:00belum lagi satu lagi ya yang prinsip
1:06:03perjalanan desisasi di berbagai negara
1:06:05termasuk di Indonesia itu dengan mereka
1:06:10bertindak rasional kemudian efisiensi
1:06:13gain dan sebagainya. Ternyata ada lima
1:06:16hal yang itu masih dihadapi Indonesia.
1:06:19Apa? Clientalism. Kalau saya jadi
1:06:22bupati, saya akan tunjuk teman-teman
1:06:24saya. Clientilism,
1:06:27principal agency. Ya, harusnya itu
1:06:30rakyat yang menjadi principal agency itu
1:06:32pemerintah daerah. Tetapi kenyataannya
1:06:35ya ee
1:06:37Gubernur, Walikota, Bupati yang terpilih
1:06:40itu harus ya menunjuk teman-temannya ya.
1:06:45eh agency ya harus tunjuk kepada
1:06:48prinsipelnya tapi kadang-kadang
1:06:50agensinya itu balok. Nah ini problem
1:06:53yang harus diatasi rening
1:06:56ya ya menunjuk beberapa orang gelintir
1:07:00itu untuk mendapatkan izin dan
1:07:02sebagainya pertambangan dan sebagainya
1:07:04dia mendapatkan abnormal profit itu jauh
1:07:08lebih berbahaya. clientism, r seeking,
1:07:12principal agency, belum lagi korupsi dan
1:07:14sebagainya. Sehingga perlu ada semacam
1:07:17surveilance pengawasan dari pusat ya
1:07:22tentunya dengan kaitland dan sebagainya.
1:07:24Ah, itulah yang saya katakan bahwa
1:07:27kolaborative governance itu ee adalah
1:07:32harus dimaknai tidak harus pusat dan
1:07:34daerah, tapi mana yang lebih memberikan
1:07:37ee efisiensi gain.
1:07:39Nah, dari sini tentunya prinsip-prinsip
1:07:42yang tadi ya paradigma yang abad ke-20
1:07:46ini bergeser dengan ya eh second eh
1:07:51generation of deion. itu yang saya
1:07:54sampaikan di situ. Nah, itu ee kalau itu
1:07:59tadi kembali ke pertanyaan pemerintah,
1:08:03kalau ini di dilaksanakan gimana? ini
1:08:07inefisensi
1:08:09dipertahankan
1:08:10tentunya di dalam mensikapi
1:08:14pembatasan 30% pegawai negeri itu ya
1:08:17belanja itu ada ayat-ayat selanjutnya
1:08:21yang itu dilakukan melalui peraturan
1:08:23pemerintah atau ee peraturan Menteri
1:08:26Keuangan yang memberikan
1:08:30ee time frame supaya pemer daerah yang
1:08:34tidak mampu untuk melaksanakan akan itu
1:08:37diberikan waktu itu undang-undang itu
1:08:40demikian. Undang-undang kan hanya
1:08:41payungnya. Jadi, tapi lebih berbahaya
1:08:45adalah kalau itu dibiarkan
1:08:48inefisiensi dibiarkan begitu aja tidak
1:08:50ada action. Ya, itu ee poin saya dari
1:08:54pasal 146
1:08:58ya. Nah, itu sekaligus menjawab
1:09:01pertanyaan ya dari yang mulia ee mulai
1:09:06dari Yang Mulia Bapak Arsul Sani
1:09:11mengenai daerah yang mengalami kesulitan
1:09:13sehingga dia tidak mampu untuk melakukan
1:09:16ya ee ee membelanjai dari ee belanja
1:09:22pegawai. itu yang tadi saya katakan di
1:09:26peraturan perasaan dari pasal
1:09:27selanjutnya itu 2 dan 3 itu sudah
1:09:30memberikan ee ruang untuk treatmen yang
1:09:36khusus untuk daerah-daerah yang belum
1:09:38perform tentunya dengan guideline dan
1:09:42sebagainya oleh pemerintahan nasional.
1:09:45Nah, kemudian asimetrik geografik.
1:09:48Asimetrik geografik itu tidak hanya ya
1:09:53menurut saya tidak hanya asimetrik
1:09:54geografik tapi asimetrik ya secara umum
1:09:59itu di berbagai negara tidak bisa
1:10:01dihindari termasuk di Indonesia ya. Nah,
1:10:06kalau tidak bisa dijelaskan secara
1:10:08teknokratis
1:10:10itu adalah politis yang itu suka tidak
1:10:13suka kita terima. Apa itu? Otomus Papua,
1:10:19otomui khusus Aceh itu adalah asimetrik.
1:10:23Nah, asimetrik geografi itu pada masa
1:10:26lalu periode periode saya waktu jadi
1:10:28Dirjen itu kami tidak memperhitungkan
1:10:32luas lautan karena susah ngitungnya dan
1:10:36informasinya itu datanya tidak akurat
1:10:39lewat baku suratal dan sebagainya. Ini
1:10:40akan menjadikan ruang untuk manipulasi
1:10:43dan sebagainya. Tapi saat ini di
1:10:45dihitung apa artinya terjadi dinamika di
1:10:48dalam rangka mencapai yang namanya
1:10:51keadilan tadi. Jadi itu kemudian
1:10:56secara historis ya beberapa daerah itu
1:11:01mohon maaf ini harus dikoreksi masa lalu
1:11:04itu kepala daerah dengan mudahnya untuk
1:11:07mengangkat keponakannya,
1:11:10mengangkat temannya dan sebagainya
1:11:12sehingga jumlah pegawai yang size yang
1:11:15sama. Yang di sini 4.000, yang sini
1:11:178.000.
1:11:18Ya, apakah ini dibiarkan?
1:11:21Ya, tidak. Tapi apakah solusinya itu in
1:11:25the short term? Tidak. Itu ada di
1:11:28Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat
1:11:29dan Daerah. Jadi ya ee saya kira itu
1:11:34tidak pertentangan Undang-Undang Dasar.
1:11:35Malah justru Undang-Undang Dasar itu
1:11:37bagaimana rakyat itu wellbe wellbe itu
1:11:40bisa dicapai.
1:11:43ya, Indonesia jauh dari wellbe ya. Jadi
1:11:47di situlah ee time frame itu menjadi
1:11:50sangat penting. Kemudian dengan
1:11:53sentralistis dengan adanya ini apa yang
1:11:57terakhir ini ya pemerintah yang sekarang
1:11:59dengan belanja yang dari 800 sekian
1:12:03triliun transfer ke daerah tahun 2022
1:12:06menjadi 600 sekian.
1:12:09Ah, apakah ini ee kemunduran dari
1:12:12proses?
1:12:14Saya pikir
1:12:16ee Yang Mulia bahwa harus dibedakan
1:12:20antara eh framework of thinking yang di
1:12:24apa yang dirangkop di Undang-Undang HKPD
1:12:27itu berbeda dengan Undang-Undang APBN.
1:12:30Undang-undang APBN itu adalah at the
1:12:32current year problem yang dihadapi. Ada
1:12:35aspek teknokratis, ada aspek politik
1:12:38yang di sana. Nah, itu bisa saja
1:12:41menyimpang dari undang-undang ini. Tapi
1:12:43apakah undang-undang ini yang harus
1:12:44diubah? Ya, tidak, ya. Dan Undang-Undang
1:12:48APBN itu berlakunya 1 tahun ya. Nah, di
1:12:52situ budget is not technis view of
1:12:57point, tapi adalah political view of
1:13:00point. Jadi di sana ee yang mulia
1:13:04tanyakan kepada DPR
1:13:06ya, yang mulia Arsusani itu dulu mantan
1:13:09di sana kan gitu kan. Jadi, jadi ini ini
1:13:14payungnya ini gitu ya kan. Nah, ya
1:13:17Undang-Undang PBN
1:13:17ee mohon maaf ahli.
1:13:19Iya. ee kalau kita selalu tunduk kepada
1:13:24pemikiran bahwa budget itu adalah apa
1:13:26namanya
1:13:28political point of view untuk waktu
1:13:30tertentu. Nah, itulah gunanya
1:13:32undang-undang lain ahli untuk mengerem
1:13:35itu.
1:13:36Nah, kalau lalu dikatakan tidak tidak
1:13:39harus terikat bukannya ini yang diubah,
1:13:40artinya kan kita membiarkan apa namanya
1:13:44logika-logika politik itu menaklukkan
1:13:46sistem-sistem yang sudah dibuat secara
1:13:48mapan ini. Nah, itu gunanya. Jadi enggak
1:13:51enggak jangan lalu dibenarkan karena ini
1:13:54logika politik berlakunya setah tahun ya
1:13:56diperbolehkan. Gak boleh begitu juga
1:13:57cara berpikirnya.
1:13:58Iya.
1:14:02Terima kasih Yang Mulia. Nah, saya
1:14:04bicara di sini adalah Undang-Undang HKPD
1:14:07bukan Undang ada APBN ya.
1:14:10Ya, walaupun dari ahli hukum mengatakan
1:14:14karena sama-sama undang-undangnya
1:14:17jadi ya undang-undang yang terakhir yang
1:14:18berlaku. Tapi undang-undang yang
1:14:20terakhir berlaku itu adalah ya itu 1
1:14:22tahun itu berlakunya itu. Jadi ini
1:14:25adalah fenomena
1:14:28apa legal ya yang itu di luar di luar
1:14:32dari keahlian saya. Tapi saya berpegang
1:14:35pada Undang-Undang HKPD yang itu menjadi
1:14:38prinsip-prinsip yang harus diikuti,
1:14:42harus diikuti baik oleh pemerintah
1:14:43maupun DPR.
1:14:46Ee mohon izin bisa saya lanjutkan?
1:14:49Lanjutkan, Pak. Singkat-singkat, Pak.
1:14:51Oh, iya. Ee ini jawatnya panjang tapi
1:14:55Iya. Nanti ditambah tertulis bisa.
1:14:57Kemudian yang mulia ee
1:15:01ee Bapak Guntur Hamsah mengenai
1:15:06adalah
1:15:08bukan
1:15:10ee
1:15:12undang-undang ee apa disertasi fiskal
1:15:14adalah instrumen ya kan
1:15:17ya bukan tujuan ya. Jadi di sini
1:15:23ee
1:15:26HKPD itu adalah instrumen ya, bukan
1:15:29tujuan. Itu adalah prinsip-prinsip untuk
1:15:33mengatur hubungan fiskal dan daerah di
1:15:37berbagai negara. Ketika suatu negara
1:15:41mengadop ya prinsip itu, maka itu
1:15:44menjadi mengikat gitu. Nah, ini beda
1:15:48saya yang saya katakan ini adalah
1:15:49prinsip-prinsip fiscal distation di
1:15:52berbagai negara ya. Kalau negara ingin
1:15:55maju, wellbe naik ya itu adalah
1:15:58instrumennya ya hubungan pusat dan
1:15:59daerah itu harus dipenuhi ya itu ee apa
1:16:03itu inline dengan teori-teori yang
1:16:05kaitannya dengan public finance maupun
1:16:07hubungan pusat dan daerah. Kemudian adil
1:16:10dan selaras ya itu ee menjadi sangat
1:16:14penting di sini. Sebenarnya di dalam
1:16:17Undang-Undang Dasar itu perintahnya itu
1:16:19harus diikuti melalui apa? Melalui
1:16:22berbagai aturan perundangan ter
1:16:24undang-undang undang-undang apa di bawah
1:16:28Undang-Undar. Nah, saya kira di
1:16:30Undang-Undang HKPD
1:16:33itu prinsip-prinsip itu secara build
1:16:35inpenuhi.
1:16:38Apa itu contohnya? Ya, misalnya saja
1:16:42adil, adil koreksi horizontal imbalance
1:16:47itu menjadi cita-citanya. Itu menjadi
1:16:50pemikiran di dalam Undang-Undang HKPD
1:16:53yang harus dilakukan. Adapun itu belum
1:16:56tercapai, itu adalah masalah lain.
1:16:58Misalnya saja koreksi horizontal
1:17:01imbalance pada 2001 sampai 2025 ada
1:17:05pergeseran tapi belum ideal. Ya, itu
1:17:09adil. Yang selaras adalah menjadi batas
1:17:12perluasan yang perlu kita jadikan
1:17:16misalnya menciptakan keseimbangan antara
1:17:17otomi fiskal daerah, pemerataan
1:17:19kapasitas fiskal ya, kesatuan kebijakan
1:17:22pusat dan daerah, harmonisasi ya belanja
1:17:27pusat dan daerah itu semua adalah
1:17:29keselarasan yang itu menjadi ya
1:17:33implementing rule dari Undang-Undang
1:17:37Dasar. Jadi, Ardi berkaitan dengan
1:17:39koreksi fisk ee vertikal dan horizontal
1:17:42imbalance
1:17:44selaras berkaitan dengan harmonisasi
1:17:46antara disentasi fiskal dan stabilitas
1:17:48fiskal nasional. Ini ee penjelasan saya
1:17:52aset sudah kemudian
1:17:56ee instrumen ya dengan apa itu policy
1:18:01sudah kolaboratif ya. Kalau kolaboratif
1:18:05kenapa DPOD ditolak? Saya tidak, saya
1:18:08malah ngancur DEPD proses apa itu
1:18:12namanya sounding kemudian diskusi dari
1:18:15Musren bank di desa sampai ke tingkat
1:18:17nasional.
1:18:19Forum DPOD itu menjadi sangat penting
1:18:22ya. Meaningful participation itu sangat
1:18:25penting. Tapi ada subjek to ada
1:18:28konselingnya proses budget appropriation
1:18:32itu yang punya hak itu adalah DPR. hak
1:18:35budget pemerintah mengajukannya ya dan
1:18:39pemerintah mengambil alih juga ya
1:18:42mendengarkan apa yang diusulkan
1:18:45ya ee didiskusikan di DPOD itu salah
1:18:48satu daripada forum tapi itu tidak
1:18:52approval.
1:18:54Ini pendapat saya. Jadi kalau itu
1:18:57dilakukan nanti setelah di ee di
1:19:00pemerintah di ee di DPR itu ada
1:19:02perubahan dana transfer berunding lagi
1:19:05ke DPD. Ini yang saya katakan menjadi
1:19:08tidak efisien. Lagi pula di dalam budget
1:19:12appropriation antara DPR dengan
1:19:14pemerintah, pemerintah diwakili di
1:19:16berbagai kementerian ya. chairmannya
1:19:18adalah Menteri Keuangan tapi anggotanya
1:19:21adalah Bank Indonesia, BAPENAS dan juga
1:19:25Kementerian Dalam Negeri termasuk
1:19:26Kementerian Teknis. Bahkan dibahas di
1:19:29komisi-komisi
1:19:31untuk Profesor Saldi mengenai pegawai
1:19:36yang kira-kira honorer dan sebagainya
1:19:39PKK bagaimana nasibnya? Ya, di sini di
1:19:43pasal 146 ayat 2, 3 dan seterusnya itu
1:19:48Menteri Keuangan punya kemenangan untuk
1:19:50mengaturnya time frame periodik eh
1:19:53transition period sehingga mereka
1:19:55didorong mampu ya tidak serta-merta itu
1:19:58dilakukan ee eh enforcement gitu. Akan
1:20:03tetapi ada catatan sampai seberapa jauh
1:20:06mereka itu bisa melakukan itu adanya
1:20:09semacam kalau perusahaan itu bisnis plan
1:20:11ada perencanaannya bagaimana dia bisa
1:20:14memenuhi itu karena
1:20:17ee situasi yang demikian itu kurang
1:20:19menguntungkan rakyat sebagai ee
1:20:23masyarakat yang membutuhkan pelayanan
1:20:25yang lebih baik. kemudian
1:20:28melibatkan banyak pihak yaitu meaningful
1:20:31participation itu perlu tetapi tidak
1:20:34harus itu sebagai approval. Jadi itu
1:20:37kira-kira ee jawaban dari saya
1:20:40Pak Mahfud. Mohon maaf Pak Ketua. Kalau
1:20:43dilibatkan secara dalam pengertian
1:20:45meaningful participation, tapi tidak
1:20:48tidak mungkin approval eh Pak Mahfud itu
1:20:50kan sudah melawat itu.
1:20:52Jadi dilibatkan lebih apa lebih bermakna
1:20:55dalam proses itu kan tidak masalah kan?
1:20:57Tidak masalah.
1:20:58Oke. Yang tidak boleh kan approval kan.
1:21:00Iya.
1:21:01Oke. Terima kasih Pak Ketua.
1:21:03Pak Butut silakan
1:21:05singkat-singkat Pak Butut.
1:21:08Baik terima kasih Yang Mulia. Yang
1:21:10pertama kami ingin ee merespon menjawab
1:21:13pertanyaan dari ee pemerintah terkait
1:21:16dengan bagaimana mekanisme penyusunan
1:21:18perencanaan pembangunan nasional ee
1:21:21apakah hanya top down atau juga ada
1:21:23mekanisme bottom up. Yang mulia, ee
1:21:27perlu kami sampaikan berdasar pengalaman
1:21:29kami selama ini bahwa
1:21:32pada proses di DPOD pertama saya
1:21:35berbicara tentang kebijakan transfer ke
1:21:37daerah terlebih dahulu.
1:21:39Pada proses di DPOD itu melibatkan tidak
1:21:42hanya pemerintah pusat, tapi juga
1:21:45asosiasi pemerintah daerah dan
1:21:46akademisi. Di mana di dalam ee asosiasi
1:21:51pemerintah daerah itu diwakili beberapa
1:21:53gubernur, diwakili beberapa bupati, dan
1:21:55beberapa walikota yang mana mereka telah
1:21:58mendapatkan masukan dan suara dari para
1:22:02bupati dan kabupaten eh para bupati dan
1:22:04walikota. Sementara bupati dan walikota
1:22:07itu sendiri sudah terlibat dalam proses
1:22:09Musrainbang di daerah masing-masing yang
1:22:12mana Musren Bank itu telah melibatkan
1:22:15banyak pihak di masyarakat di daerah
1:22:18mulai dari desa, kelurahan, kecamatan,
1:22:21kabupaten, kota.
1:22:23Di situ juga ada unsur-unsur masyarakat,
1:22:26ada unsur-unsur akademisi, ada
1:22:28unsur-unsur lembaga nonprofit yang bisa
1:22:32menyuarakan apa yang ee menjadi konsern
1:22:36dari masing-masing pihak. Sehingga
1:22:37dengan demikian kami ingin menyampaikan
1:22:40bahwa berdasar pengalaman kami mekanisme
1:22:44perencanaan pembangunan nasional itu
1:22:46meskipun ada rencana yang telah disusun
1:22:48oleh pemerintah pusat, tapi tetap dengan
1:22:51memperhatikan dan mempertimbangkan apa
1:22:53yang menjadi masukan dari ee bottom up
1:22:57mulai dari desa, kelurahan, kecamatan,
1:23:00dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan
1:23:02dari pemerintah juga mengenai ee
1:23:05pengalaman kami sebagai ketua tim Pak
1:23:07penyusunan Undang-Undang AKPD mengenai
1:23:10ee bagaimana
1:23:13atau mengapa kebijakan transfer ke
1:23:14daerah harus mengacu pada RPJMN dan
1:23:17ataupun RKP ataupun prioritas
1:23:19pembangunan nasional. Sebagaimana yang
1:23:21telah kami sampaikan pada saat itu,
1:23:23pembahasannya adalah bahwa kita selalu
1:23:26berada dalam bingkai Negara Kesatuan
1:23:28Republik Indonesia sehingga tidak
1:23:30dimungkinkan bahwa kita beralih kepada
1:23:33sistem federalisme atau sistem yang
1:23:36lain. Karena kita mengacu pada sistem
1:23:38negara kesatuan, maka yang namanya
1:23:41perencanaan
1:23:43pembangunan, perencanaan penyelenggaraan
1:23:45negara harus tetap inline dengan
1:23:49perencanaan yang telah disusun oleh
1:23:51pemerintah pusat.
1:23:53Sementara perencanaan pemerintah pusat
1:23:55itu sendiri telah mengambil dan
1:23:57mempertimbangkan masukan dari bawah,
1:24:00dari daerah maupun dari masyarakat.
1:24:02Sehingga dengan demikian supaya jalannya
1:24:04pemerintahan itu efisien dan efektif
1:24:06untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada,
1:24:09maka ee kebijakan transfer ke daerah ini
1:24:13harus mempertimbangkan ataupun harus
1:24:15mengacu pada RPJMN.
1:24:18Kemudian pertanyaan dari ee ee pemohon
1:24:23mengenai
1:24:27kebijakan ee belanja pegawai maksimal
1:24:3030%. Apakah ini sudah melalui ee
1:24:34penilaian dan penilaian itu sudah
1:24:37mempertimbangkan mana daerah yang mampu,
1:24:39mana yang tidak.
1:24:41Berdasar pengalaman saya pada waktu
1:24:43tahun 2021
1:24:45menyusun RUU HKPD, menyusun
1:24:48Undang-Undang HKPD dan berdiskusi dengan
1:24:51parlemen pada saat itu, kami telah
1:24:53menyampaikan hasil simulasinya tentunya
1:24:56berdasarkan data pada saat undang-undang
1:24:59itu disusun, yaitu pada saat tahun 2021.
1:25:03Kami telah mensimulasikan bahwa pada
1:25:06tahun 2023
1:25:09ada daerah yang mampu dan adaah daerah
1:25:12yang tidak. Daerah yang tidak mampu
1:25:14jumlahnya 174.
1:25:16Pada tahun 2024 dengan simulasi dengan
1:25:19menggunakan modeling yang ada jumlah
1:25:22daerah yang tidak mampu 100 dan
1:25:24seterusnya sampai pada tahun 2029
1:25:27diperkirakan masih akan ada 13 daerah
1:25:31yang belum mampu mencapai
1:25:34untuk 30% tadi batasan 30%. Oleh karena
1:25:37itulah, maka kemudian di dalam ayat 2
1:25:40pada saat itu diputuskan bahwa ini
1:25:43memang harus menggunakan transisi tahun,
1:25:465 tahun. Kalau 5 tahun asumsinya sampai
1:25:492027 masih akan ada 15 daerah yang
1:25:52enggak mampu.
1:25:54Makanya kemudian muncul lagi ayat 3nya
1:25:57bahwa
1:25:59Menteri Keuangan
1:26:01dapat memberikan relaksasi. Artinya ini
1:26:04sudah berjencang. pertama di berikan ee
1:26:08transisi 5 tahun. Kalau masih tetap ada
1:26:10yang belum mampu bisa dilakukan
1:26:12relaksasi telah mempertimbangkan setelah
1:26:14berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri
1:26:16dan Menteri ee Menpan. Nah, meskipun
1:26:20saat ini memang kondisinya berbeda, itu
1:26:22adalah kondisi simulasi pada tahun 2022.
1:26:25pada saat ini ee datanya menunjukkan
1:26:28bahwa mungkin memang bukan mungkin bahwa
1:26:30memang jumlah daerah yang tidak mampu
1:26:34mencapai angka 30% itu lebih besar dari
1:26:36yang kita perkirakan karena ada
1:26:39perubahan kondisi-kondisi tertentu. Nah,
1:26:41dalam hal ini alat untuk memberikan
1:26:43relaksasi itu sudah ada. Sehingga
1:26:46sekarang tinggal kita menunggu kebijakan
1:26:48pemerintah dalam hal ini Menteri
1:26:49Keuangan untuk bagaimana caranya atau
1:26:52bagaimana mekanismenya untuk memberikan
1:26:54relaksasi tersebut yang sebenarnya sudah
1:26:57mulai dirancang.
1:26:59Kemudian pertanyaan berikutnya dari ee
1:27:02yang mulia hakim ee Profesor Guntur
1:27:06mengenai pengalaman kami terkait kalau
1:27:09ada krisis pendanaan di daerah, terutama
1:27:13krisis pendanaan untuk membayar gaji dan
1:27:15lain sebagainya. Apa yang ee akan
1:27:18dilakukan atau apa yang telah dilakukan
1:27:21oleh pemerintah selama ini?
1:27:23Yang mulia, bahwa
1:27:26krisis sebelum saya menyampaikan tentang
1:27:29krisis di dalam regulasi yang ada di
1:27:32dalam alokasi dana alokasi umum di dalam
1:27:36Undang-Undang HKPD maupun undang-undang
1:27:38sebelumnya sudah memperhitungkan
1:27:40sebenarnya bahkan menjadi
1:27:43ee alokasi yang sifatnya ee tidak turun
1:27:48naik tapi sudah kayak pagu dasar atau
1:27:52alokasi dasar. besar namanya adalah gaji
1:27:55pegawai. Sehingga kita sudah
1:27:56memperhitungkan sebenarnya di dalam DA
1:27:58itu berapa gaji pegawai untuk daerah.
1:28:01Gaji pegawainya sekian. Berarti itulah
1:28:04alokasi dasarnya untuk ee satu daerah
1:28:08tertentu. Baru kemudian ada
1:28:10formula-formula, variabel-variabel lain
1:28:12yang mempengaruhinya. pun demikian
1:28:15meskipun itu sudah diperhitungkan di
1:28:16dalam DAU kalau terjadi krisis karena
1:28:19suatu hal-hal tertentu misalnya
1:28:23ada terjadi bencana kemarin di Sumatera
1:28:26ee Aceh ee Sumatera Utara dan Sumatera
1:28:31Barat. Maka kemudian apakah pemerintah
1:28:34tidak menambahkan dana itu dilakukan
1:28:37penambahan dananya. Penambahan dananya
1:28:40dilakukan karena ada mekanismenya juga
1:28:42bagaimana menambahkan dana itu kepada ee
1:28:45pemerintah daerah.
1:28:47Sekali lagi kalau benar-benar krisisnya
1:28:49terkait tidak bisa membayar gaji,
1:28:52sebenarnya sudah diperhitungkan pasti
1:28:54akan bisa membayar gaji. Namun demikian,
1:28:57kalau kemudian krisisnya tidak bisa
1:28:59membayar gaji ini karena didorong oleh
1:29:02keadaan krisis yang lain, maka yang
1:29:04diatasi adalah krisis yang lain seperti
1:29:06yang dilakukan di Sumatera tadi. Jadi
1:29:08demikian ee Yang Mulia beberapa ee
1:29:11tanggapan kami terkait pertanyaan yang
1:29:14disampaikan kepada kami selaku saksi.
1:29:16Demikian terima kasih.
1:29:18Baik, masih ada satu pertanyaan dari Pak
1:29:21Danil untuk ahli. Silakan, Pak Danil.
1:29:23Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua.
1:29:26Ini karena sidang terakhir
1:29:28tadi
1:29:30substansi terkait dengan meaningful
1:29:32participation dari ahli ya Pak Mahfud.
1:29:36Ini fokusnya untuk Pak Mahfud. Tapi
1:29:38kalau saksi bisa memberi masukan juga
1:29:42silakan. Itu batas partisipasi minimful
1:29:47partisipasi dari masyarakat itu tadi kan
1:29:50dikatakan itu kan
1:29:53tidak approval ya karena itu kan
1:29:55kewenangan konstitusional DPR.
1:29:59Nah, itu tingkatnya maksimal sampai pada
1:30:02tingkatan apa yang kedua? selama ini kan
1:30:06kalau ini walaupun undang-undangnya
1:30:08tidak terkait dengan APBN ya,
1:30:11tapi kalau dalam kaitan dengan APBNP
1:30:15ya saya tidak tahu apakah itu masih ada
1:30:18atau menggunakan nomenklatur Bun
1:30:20sekarang. Nah, apakah itu juga
1:30:23melibatkan partisipasi masyarakat? Tidak
1:30:26kan itu dalam bentuk kepres ya kalau
1:30:28tidak salah APBNP itu. Nah, di batas
1:30:31mana Pak Mahfud terkait dengan minim
1:30:34participation? Terima kasih.
1:30:37Silakan langsung dijawab Ali.
1:30:44Terima kasih atas pertanyaan Yang Mulia
1:30:48ee Bapak Daniel Yus
1:30:51Yus.
1:30:52Yusmik.
1:30:53Iya, mohon maaf.
1:30:57B F eh minim meaningful participation
1:31:02itu adalah suatu keharusan ya itu bagian
1:31:05daripada kefenan dan sebagainya.
1:31:08Itu adalah kelemahan daripada berbagai
1:31:11negara di ee di dunia termasuk
1:31:15Indonesia. Saya berikan contoh adalah
1:31:17tingkat governance
1:31:19ee saya perbandingkan ya 10 negara.
1:31:25Indonesia, Singapura, Malaysia,
1:31:29Vietnam,
1:31:31Thailand, Filipin,
1:31:33Cina,
1:31:35Korea Selatan, Hongkong dan Jepang
1:31:40itu bisa banyak negara lain ya. itu yang
1:31:44governance tadi. Salah satu di dalam ada
1:31:46participation.
1:31:48Nah,
1:31:50skalanya 0 sampai 100.
1:31:53Nah, Indonesia di mana posisinya?
1:31:58Hongkong Singapura itu nilainya skalanya
1:32:0295 di atasnya. Nomor satu Singapura,
1:32:05nomor du Hongkong. Jepang di bawahnya
1:32:07sedikit. singkat cerita Malaysia itu
1:32:11lebih tinggi dari Indonesia, tapi
1:32:14Indonesia lebih bagus dari Filipin.
1:32:17Kemudian juga
1:32:19kurang lebih sedikit di bawah China.
1:32:22Nah, nilainya kurang lebih 60 sekian.
1:32:27Apa artinya?
1:32:29Kita bisa mengatakan Indonesia masih
1:32:31posisinya itu ya kalau anak sekolah itu
1:32:35C.
1:32:36Tapi kalau apa kalau
1:32:40apa kita perbandingan dengan China dan
1:32:42sebagainya, jadi Indonesia itu memang
1:32:46perlu ada perbaikan-perbaikan di dalam
1:32:48kaban yang salah satunya minimum
1:32:51meaningful participation
1:32:53apalagi ya ee proses daripada
1:32:56penganggaran dan sebagainya. Nah, ini
1:32:58memang harus kita akui tapi itu letaknya
1:33:01adalah perintah undang-undangnya sudah
1:33:03jelas ada ya ee tata kelola harus baik
1:33:08malah terakhir itu harus kom
1:33:11ISG,
1:33:14environment,
1:33:16social governance
1:33:18itu ee lebih jauh lagi. Nah, selama ini
1:33:22ya berbagai isu ya khususnya di bidang
1:33:24pertambangan itu masih ada
1:33:26kelemahan-kelemahan di sana sini.
1:33:28itu saya setuju. Jadi prinsip-prinsip
1:33:32min meaningful participation bagian
1:33:34daripada demokrasi ini harus kita
1:33:37kembangkan tapi tidak berarti
1:33:40undang-undangnya diubah dan
1:33:41undang-undang bayangnya sudah betul. Ini
1:33:44ber implementation. Jadi ada dua policy
1:33:47and implementation. Polinya sudah benar
1:33:49implementation yang belum. Nah, ini yang
1:33:52kita perbaiki. Jadi, kami setuju
1:33:55meaningful meaningful participation ini
1:33:58harus kita kembangkan terutama pada
1:34:00proses penganggaran baik daerah maupun
1:34:02pusat. Demikian pendapat saya.
1:34:04Baik, terima kasih untuk ahli.
1:34:09Hari ini ada sidang terakhir untuk
1:34:10permohonan ini. Oleh karena itu untuk
1:34:15pemohon kemudian DPR dan Presiden jika
1:34:18akan mengajukan kesimpulan.
1:34:21diberi kesempatan hingga
1:34:25hari Jumat, 14 Agustus 2026,
1:34:307 hari kerja sejak sidang terakhir hari
1:34:32ini.
1:34:35Sebelum ditutup ee dari Presiden
1:34:37mengajukan bukti
1:34:40PK1 sampai dengan PK9. Betul ya?
1:34:44Betul Yang Mulia.
1:34:45Sudah diverifikasi dan kami sahkan.
1:34:49Baik, terima kasih untuk ahli Pak Mahput
1:34:52Siddiq dan Pak Putut.
1:34:55Yang Mulia
1:34:57ee kami pemohon meminta ee keterangan
1:35:00dari Presiden dan DPR apakah di
1:35:03sudah mengajukan belum?
1:35:04Belum.
1:35:06Ini sudah mau kesimpulan baru
1:35:07mengajukan.
1:35:08Iya. Kami kem
1:35:09nanti di Iya. Nanti bisa diberikan.
1:35:13Baik untuk keterangan Presiden dan DPR
1:35:16ya.
1:35:17Kalau keterangan ahli dan saksi tidak
1:35:19bisa diberikan karena itu bagian dari
1:35:21bukti.
1:35:22Baik untuk Bapak Maput
1:35:26Sidik dan Bapak Putut Hari Satiaka
1:35:29terima kasih untuk
1:35:30keterangan-keterangannya. Mudah-mudahan
1:35:32bisa menjadi pertimbangan majelis dalam
1:35:36memutus permohonan ini.
1:35:39Dan terima kasih untuk semuanya atas
1:35:40sidang selama ini untuk permohonan
1:35:45ini. Sidang selesai dan ditutup.
1:35:49Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia
1:35:51Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan
1:35:54ruang persidangan.
1:36:08Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin
1:36:11yang kami hormati, demikianlah
1:36:13persidangan hari Kamis tanggal 6 Agustus
1:36:162026 untuk perkara nomor 171/
1:36:20PUU GAR datar 24 Romawi G/2026
1:36:24telah selesai. Sidang berikutnya akan
1:36:26dilaksanakan pada pukul 13.30 WIB untuk
1:36:30perkara nomor 262/
1:36:33PU/AR 24 Romawi G/2026.
1:36:36Terima kasih. Selamat siang.

About this transcript

This page contains the full transcript of FULL SIDANG MK TERBARU Tentang Pemotongan Dana Daerah dari Pusat Demi Efisiensi Anggaran by Guru Pandai 21, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 9,479 words across 1,997 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.

What you can do with it

Use the transcript to take notes, quote the speaker, build a study guide, generate a summary with ChatGPT or Claude via the YouTube Summary tool, or export it as a timed subtitle file with YouTube to SRT. You can also re-open it in the transcriber to translate the transcript into 100+ languages.

Free YouTube transcript tool

YouTube2Text is a free YouTube transcript generator — no signup, no daily limit. Paste any YouTube link and get the full transcript instantly, with timestamps, click-to-jump, translation to 100+ languages, AI prompts for ChatGPT, Claude, and Gemini, and exports to TXT, SRT, VTT, or Markdown.