YT YouTube2Text

YouTube2Text → Transcripts → FGD Penguasaan Tanah oleh PTNBH dalam Bingkai Hukum Properti

FGD Penguasaan Tanah oleh PTNBH dalam Bingkai Hukum Properti — Transcript

by Linda Petir · 16,739 words · 3,371 segments · language en · Watch on YouTube

Open in transcriber Summarize with AI Download SRT/VTT

Full transcript

0:16Kamu sendiri, Pak. Kami kalau direkam
0:18kuat.
0:43ada
0:44biar terhubung
0:45langsung ngomong
0:46kedengaran sih
0:54tadi soalnya
0:56kecil banget
1:00kalau zoom
1:12M-nya mana?
1:23Iya.
1:28Asalamualaikum warahmatullahi
1:30wabarakatuh. Selamat siang. Datang kami
1:34ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber dan
1:38Bapak Ibu tim peneliti serta seluruh
1:40peserta fokus group discussion
1:42penelitian kelompok tahun 2026 baik yang
1:45hadir secara luring maupun secara
1:47daring. Yang kami hormati Prof. Tunggul
1:50Ansori Setianegara, S.H. M.Hum. selaku
1:52Ketua Badan Penelitian dan Pengabdian
1:54kepada Masyarakat BPPM Fakultas Hukum
1:56Universitas Brawijaya. Ketua dan anggota
1:59tim peneliti Ibu Dr. Henrinda, S. MKN.
2:02Bapak Daru Hadianto, S.MT, Ibu Relis
2:05Handi Aliani, S.MKN, Saudara Fa Surya,
2:09dan Saudara Lat Nunyai Putra Piet. Lalu
2:13kepada para narasumber kita pada hari
2:16ini Bapak Agus Budi Utomo, AMD SIP, M.M.
2:19selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
2:21Negara dan Relang KPKNL Malang. Bapak
2:25Heri Prawoto Widodo, Esos, MAP, Direktur
2:28Direktorat Aset Universitas Brawijaya
2:31dan Ibu Prof. Dr. Seri Winarsi, SH.,
2:34M.H. selaku guru besar hukum agraria
2:36administrasi Fakultas Hukum Universitas
2:39Airlangga dan serta Bapak Ibu dosen dan
2:41akademisi yang hadir secara luring
2:43maupun daring. Puji syukur kehadirat
2:46Allah Subhanahu wa taala karena pada
2:48hari Selasa, 20 Oktober 2026 kita dapat
2:51berkumpul dalam FBD yang berjatuh
2:53bertajuk penguasan Tanah oleh perguruan
2:55tinggi negeri badan hukum dalam bingkai
2:58hukum properti.
3:01Bapak dan Ibu yang kami hormati,
3:03melangkah ke agenda berikutnya yakni
3:05sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan
3:07disampaikan oleh ketua tim peneliti.
3:10Kepada yang kami hormati Ibu Dr.
3:12Herlinda, S.H., MKN. Kami persilakan.
3:19Bismillahirrahmanirrahim.
3:21Asalamualaikum warahmatullahi
3:23wabarakatuh.
3:24Waalaikumsalam.
3:25Kepada yang terhormat
3:29Prof. Doktor,
3:34kepada yang terhormat Prof. Dr. Ahmad
3:38Sodqi. Terima kasih atas kehadirannya,
3:42Prof.
3:43Kepada yang terhormat
3:47matur suwun, Prof. Prof. Dr. Suhariun
3:53atas kehadirannya. Kepada Prof. Dr.
3:56Tunggul Ansori sebagai Ketua BPPM yang
4:00akan memberikan ee sambutan. Kemudian
4:04kepada Prof. Dr. Sri Winarsi, S.H.,
4:08M.Hum sebagai narasumber. Kemudian ee
4:13Bapak
4:16Agus Budi dari ee KPKNL
4:21yang telah hadir di ruangan. Terima
4:23kasih. dan juga kepada Bapak Heri yang
4:27masih ee belum ee sampai karena masih
4:31ada kegiatan.
4:33Saya ucapkan terima kasih kepada semua
4:35pihak yang telah mendukung kegiatan ini.
4:40Ee
4:41dalam kesempatan ini izinkan ee saya
4:44sebagai ketua penelitian
4:47dengan judul
4:51antara hak menguasai Negara dan otonomi
4:54institusional, Fragmentasi Penguasaan
4:57tanah pada perguruan tinggi negeri badan
4:59hukum atau PTNBH dalam bingkai hukum
5:02properti.
5:04Bapak, Ibu yang saya hormati semuanya.
5:07Bahwa ee kita mengetahui bahwa pada ee
5:11pada akhir-akhir ini begitu ya, semua
5:14kampus-kampus ee perguruan tinggi negeri
5:17memang ee berlomba-lomba begitu ya,
5:20ingin sekali
5:22berubah statusnya menjadi ee PTNBH
5:26begitu. Nah, di mana tujuan daripada ee
5:29adanya perubahan status itu yang pertama
5:32adalah adanya otonomi pengelolaan
5:34akademik, kemudian kemandirian finansial
5:38dan aset, kemudian adanya fleksibilitas
5:41sumber daya manusia, kemudian akselerasi
5:43reputasi global ini menjadi ee sesuatu
5:47yang sangat diimpikan oleh semua
5:49perguruan tinggi negeri. Namun ee di
5:52balik itu semua ee perubahan status itu
5:54juga mempengaruhi terhadap ee bagaimana
5:59ee bentuk penguasaan daripada aset dalam
6:02hal ini ee tanah bagi PTNBH itu sendiri.
6:07Ee sehingga ada perubahan yang ee kalau
6:10kita lihat dari sisi hukum properti ee
6:14itu seperti hybrid begitu ya. Satu sisi
6:17PTBH itu ee seperti mengemban sebagai ee
6:22bagian daripada negara begitu ya. Jadi
6:25ee propertinya itu kita katakan sebagai
6:27state property. Namun di sisi yang lain
6:31ee PTBH itu juga mengemban sebagai ee
6:36institusi atau lembaga yang membawa ee
6:38dirinya sebagai ee memegang eh private
6:41property. Jadi eh propertinya itu atau
6:44asetnya itu yang juga kemudian bisa
6:47dikelola dengan sepenuhnya ee tentunya
6:51dengan batasan-batasan tertentu. Nah, ee
6:54dengan adanya perubahan status itu
6:56sehingga terjadi fragmentasi ee
7:00kewenangan begitu ya. Jadi di ee atas
7:04tanah gitu ya, aset yang dikelola itu
7:06ada kewenangan yang ee berada di pusat,
7:10kemudian ada juga di pemerintah daerah,
7:13ada juga di PTNBH itu sendiri yang ee
7:16sebagai ee institusi otonom. Nah, ee ini
7:19menjadi sesuatu yang menarik untuk
7:22dikaji gitu ya.
7:23karena ee ada hal-hal yang akan menjadi
7:27perhatian kita sebagai ee pengkaji hukum
7:30agraria dalam hal ini hukum pertanahan
7:33atau hukum properti dalam melihat ee
7:36bagaimana ee perubahan status ini tadi
7:39kemudian di dalam pengelolaan atau tata
7:42kelola ee ee perguruan tinggi negeri
7:46badan hukum ini. Nah, ee dalam FGD ini
7:50kami memang mengundang panjenengan semua
7:53ee Bapak, Ibu ya, Prof. ee semua dalam
7:57ee bisa memberikan kami semacam
7:59pencerahan dan membantu kami untuk ee
8:02lebih ee bisa apa namanya meneliti
8:06dengan lebih baik gitu. mendapatkan ee
8:10hal-hal yang memang kami sendiri ee
8:12belum ee
8:14apa namanya ee tidak secara langsung
8:17begitu ya mengelola atau berhadapan
8:19dengan ee bagaimana pengelolaan dari ee
8:24tanah-tanah aset ee PTNBH ini. Ee
8:28demikian mungkin yang bisa kami
8:29sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
8:32Mohon pencerahan dari panjenengan semua
8:35sebagai ee narasumber kami hari ini dan
8:38juga Bapak Ibu yang hadir yang di ee
8:40baik di ruangan ini secara luring maupun
8:43secara daring ee agar bisa dapat
8:46membantu juga memberikan suatu
8:48pencerahan di dalam diskusi kita ini.
8:50Demikian, terima kasih. Wasalamualaikum
8:53warahmatullahi wabarakatuh.
8:58Terima kasih kepada Ibu Dr. Herinda atas
9:00sambutan yang telah disampaikan.
9:02Sambutan berikutnya sekaligus pembukaan
9:05resmi kegiatan FGD hari ini akan
9:07disampaikan oleh Prof. Tunggul selaku
9:09perwakilan BPPM FKB. Kepada Prof Tunggul
9:13kami persilakan.
9:19Asalamualaikum warahmatullahi
9:20wabarakatuh.
9:22Waalaikumsalam warahmatullahi
9:23wabarakatuh. Suaranya
9:25dengar ya suaranya ya?
9:27Enggak enggak dengar. Lembut banget.
9:33Maaf saya di rumah tadi.
9:36Oh
9:37agak pusing tadi itu ya. Jadi yang
9:41terhormat Bapak Prof. Dr. Ahmad Sodiki.
9:47Yang terhormat para
9:50narasumber ya Ibu Prof. Dr. Sri Winarsi,
9:54S. M.H.
9:56Bapak Agus Budiutomo, AMD, SIP, M.M.
10:01Bapak Heri Prawoto Widoto, Sos, M.
10:06Para peneliti yang diketahui oleh Bu Dr.
10:09Herlinda, S. MKn, [berdehem] Bapak Daru
10:13Addianto, S. MT,
10:16dan Bapak Ibu Relis Sandi Aryani, S. MKN
10:22dan para undangan sekalian.
10:27FGD ya FGD dengan tema penguasaan tanah
10:31oleh perguruan tinggi negeri badan hukum
10:34PTnbH
10:35dalam bingkai hukum properti.
10:38ini sangat menarik ini dan memunculkan
10:42banyak paradok, banyak permasalahan yang
10:46perlu difdkan ya, perlu ditindaki.
10:54Para hadirin sekalian, kita semua itu
10:57bangga bahwa PTNPH telah diberikan
11:02otonomi.
11:04Otonomi akademik, otonomi keuangan.
11:08otonomi pengelolaan aset ya termasuk
11:12tanah di sini ya.
11:15Namun
11:17ada pertanyaan yang belum dijawab yang
11:21mungkin bisa diselesaikan atau di
11:23temukan solusinya dalam FGD ini
11:27yaitu
11:29sampai hari ini kalau PTNPH itu badan
11:33hukum yang otonom
11:35kena apa tanahnya masih dikuasai negara.
11:40Ini masalah ini.
11:43Kalau tanahnya milik negara, kena apa
11:45PTBH
11:48boleh menyewakannya kepada pemilik
11:51seperti pemilik?
11:54Ini merupakan anomali hukum PTNPH.
11:58Di satu sisi PTNPH itu punya kekayaan
12:03yang terpisah. Tapi di sisi lain,
12:08tanah PTNBH tetap barang milik negara.
12:11Nah, ini yang mesti nanti didiskusikan
12:15karena ini
12:17merupakan anomali atau paradoks dari apa
12:22PTNBA yang sekarang ada ini. Akibatnya
12:25apa? Akibatnya ada rektor yang bertindak
12:30seperti pemilik
12:32penyewakan tanah.
12:34untuk minimarket, untuk bank ya. Tapi
12:39ketika digugat warga misalkan jawabannya
12:42wah itu tanah negara itu tidak bisa
12:44digugat itu. Nah, ini memunculkan suatu
12:48ketidakadilan
12:50dalam hukum properti ini. Tidak boleh
12:53ada hak tanpa tanggung jawab.
12:57Karena kalau kita lihat di dalam pasal
13:0033 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
13:04yang mengatakan bumi, air ya dan
13:09kekayaan lain yang yang dikuasai oleh
13:12negara untuk sebesar-besar kemakmuran
13:14rakyat.
13:17Bukan sebesar-besar pendapatannya itu
13:20untuk non UKT. Kalau kita lihat untuk
13:24kemakmuran rakyat ya.
13:28Karena itu
13:30banyak
13:31ekspansi PTNBH ya
13:35yang
13:37akhirnya menjadi masalah atau terjadi
13:41konflik antara PTNBH dengan tanah-tanah
13:44wilayah, tanah adat, tanah masyarakat
13:47misalkan ya.
13:50Karena itu sebetulnya ya diskusi ini
13:53menarik.
13:55Kenapa? Karena diskusi ini ingin
13:58tampaknya ingin mengembalikan ya, bahwa
14:02tanah-tanah PTNB itu adalah tanah amanah
14:06pendidikan.
14:08Ya, negara hanya menguasakan
14:12ya, negara hanya menggunakan, PTNP hanya
14:16mengelola untuk pendidikan
14:19bukan untuk dimiliki,
14:21bukan untuk dikomersialkan.
14:26Kalau mau kerja sama komersial misalkan
14:29hasilnya ya mestinya dikembalikan 100%
14:34untuk beasiswa, untuk riset ya, bukan
14:38untuk membangun gedung ya, tapi untuk
14:41serahkan lagi kepada masyarakat
14:44itu
14:46itulah yang menyebabkan ada paradoks
14:51antara tanah-tanah yang dimiliki PT. DPH
14:54dengan apa yang dilakukan sekarang ini.
14:58Ya, karena itu hadirin sekalian,
15:03PTNPH lahir untuk membebaskan pikiran,
15:08bukan untuk menguasai tanah.
15:13Jadi jangan sampai nanti di belakang
15:16hari ya mahasiswa masuk kampus lewat
15:19misalkan mall-mall kampusnya sendiri
15:24dan masuk situ bayar parkir milik
15:27kampusnya sendiri ya
15:31ini. Nah ini
15:35menyebabkan adanya
15:39gangguan otonomi itu sendiri.
15:42Karena itu federalisme
15:44karena itu nanti akan jadi fidualisme.
15:48Feodalisme
15:49baru berbadan-badan, berbaju
15:55badan.
15:57Nah,
16:00di dalam FGD ini
16:04kembalikan khitahnya pada konstitusional
16:07yaitu pasal 33 ayat 3 ya.
16:11Dan juga pasal 18 tentang masalah
16:16tanah-tanah masyarakat dengan adat yang
16:18harus dihormati.
16:20Mudah-mudahan diskusi ini bisa
16:23menghasilkan
16:24yang baik baik untuk PTPH,
16:28untuk masyarakat, untuk masyarakat adat
16:31ya, dan untuk mahasiswa semuanya.
16:35Saya kira itu. Selamat berdiskusi.
16:39Semoga bisa mendapatkan
16:43kesimpulan ya yang bisa menyenangkan
16:47semua pihak.
16:49Sekian. Asalamualaikum warahmatullahi
16:52wabarakatuh.
16:53Waalaikumsalam warahmatullahi
16:55wabarakatuh.
16:57Terima kasih kepada Prof. Tunggul Ansori
16:59yang telah resmi membuka agenda FGD kita
17:02pada hari ini. Sebelum kita lanjut ke
17:05sesi berikutnya, kita akan melakukan
17:07sesi dokumentasi bersama Prof. Tunggul
17:09Ansori. Bagi Bapak Ibu yang hadir secara
17:11luring di ruang sidang dimohon dapat
17:13menyesuaikan posisi. Dan bagi hadirin
17:15yang bergabung via Zoom meeting mohon
17:18dapat mengaktifkan kameranya.
17:28Di situ dulu ya.
17:30gitu.
17:31Mari Bapak
17:42di sini
18:11dapat Pak
18:20bisa ya.
18:24Oke, lihat kamera semua. 1 2 3
18:32lebihes
18:36satu du
18:39ee izin satu lagi lelang
18:41oh lel
18:43lelang
18:45nih Paki bareng lelang
18:53mau
18:54Oh, ya Allah.
19:02Duduk duduk apa gak?
19:05Mungkin ada yang duduk di depan ada yang
19:08di
19:15sini
19:17di sini.
19:18Nah, Pak.
19:20Monggo silakan. Ayo, Kak. Pak, Pak
19:26ses fotonya. Sesuai fotonya
19:31di sini,
19:32ayo, Mas.
19:34Ayo, Mas.
19:37Kita di sini
19:40maaf ya.
19:46Sini, ke sini.
19:49I
19:51lagi. Oke.
19:56S du
19:58[mendengus]
20:01ya
20:06enggak usahim [tertawa]
20:30bisa
20:39baik memasuki sesi penyampaian materi
20:41dan diskusi terarah acara selanjutnya
20:43akan dipandu sepenuhnya oleh moderator
20:45kita yaitu Ibu Reli Santi Ariani SH. MKM
20:48sebagai salah satu anggota tim peneliti.
20:51Sebelum saya serahkan, kami informasikan
20:53bahwa alur pemaparan akan diisi oleh
20:55tiga narasumber. Dilanjutkan sesi
20:57diskusi interaktif, fokus, dan terarah.
21:00Kepada Ibu Relis Sandi Aryani, S. MKM
21:03kami persilakan.
21:07kasih Bapak Ibu semuanya.
21:18Terima kasih eh terkhususnya juga Prof.
21:23Terima kasih yang sudah hadir secara
21:26online dan juga Bapak Agus dari
21:32Pak atas waktu dan tempatnya.
21:36Baik, selamat datang kepada Bapak Ibu
21:39semuanya. Ee pada siang hari ini
21:41perkenalkan nama saya Bapak bisa meral
21:44saya denganis. Saya merupakan
21:47satu peneliti anggota dari dan juga Paku
21:51yang mana kita mengusung terkait dengan
21:53penguasaan tanah oleh PTN dalam bukan
21:56hukum. tentunya ee kita ketahui bersama
21:59bahwa penguasaan tanah oleh TNBH berada
22:03dalam persimpangan seperti yang telah
22:04ditetip oleh Bu
22:07adanya hak menguasai negara, adanya juga
22:10administrasi pertanahan dan kita juga
22:12ada beberapa hal secara administrasi
22:15mengenai kewenangan negara atas tanah
22:17dari PD seperti apa. Kemudian secara
22:20pertanahan mengenai kejelasan status
22:22dari ketukan dari pertamaan itu sendiri
22:25secara keuangan negara mengenai potensi
22:28adanya kewenangan pemanfaatan aset suatu
22:32PN dan juga adanya peran badan hukum
22:36antara menguasai negara dengan otonomis
22:38institusional PNI. melalui FGB hari ini
22:42tentunya kita hadir bersama para ahli
22:44pada bidangnya masing-masing untuk
22:46membedah potensi fragmentasi kewenangan
22:48tersebut sekaligus mendiskusikan merah
22:50segala seset.
22:52Mohon izin juga Bapak dan Bapak Agus
22:56untuk pemateri pertama kita persilakan
22:58terlebih dahulu kepada Prof. Dr. Sriwi
23:02S. M.H. yang merupakan guru besar di
23:07bidikan ilmu
23:09pada Fakultas Hukum Universitas
23:11Airlangga. Beliau juga sangat asli sudah
23:14mulai tahun 92
23:16Prof. hingga saat ini hadir dalam
23:19memberikan ilmu-ilmunya dalam e sebagai
23:23narasumber
23:24tentunya ee untuk Prof.
23:31Oh.
23:34Ini
23:36baik. Suaranya kecil ya.
23:41Ee untuk waktunya mohon izin saya
23:44berikan waktu menit ngih Prof.
23:46Nggih.
23:47Pemaparan sesuai dengan
23:51Oke, terima kasih dan tempat saya.
23:56Terima kasih. Saya tak anu men-share PPT
23:59saya dulu ngap.
24:02Sebentar.
24:18Minta izin minta izin aja.
24:28Nggih. Asalamualaikum warahmatullahi
24:31wabarakatuh.
24:33Waalaikumsalam warahmatullahi
24:35wabarakatuh.
24:36Ee yang terhormat
24:38ee di sini banyak guru-guru saya. Ada
24:42Prof. Ahmad Sodqi, ada Prof. Suhari
24:45Nings sehat selalu nggih Prof. Kemudi
24:51Prof.Igih
24:53Prof. Tunggul. Kemudian di sini ada
24:56peneliti Pak ee Bu Dr. Helinda, kemudian
25:01Pak Dr. ee Pak Daru Ardianto, kemudian
25:05eh Pak Reli Sandi Aryani, SH,
25:09MKN. Kemudian ada narasumber Pak Agus
25:12Budi Utomo, kemudian Pak Heru Prawoto
25:15Widodo dan para undangan yang ada secara
25:20luring maupun secara daring. Pada
25:22kesempatan hari ini ee dalam penguasaan
25:25tanah PTNBH dalam bingkai hukum
25:28properti, mau tidak mau kita harus
25:31memahami dulu peraturan
25:33perundang-undangan. Kalau kita bicara
25:35masalah penguasaan tanah PTNBH dalam
25:38bingkai hukum properti. di mana kita
25:41tidak bisa lepas dari Undang-Undang
25:43Dasar ee Negara Kesatuan Republik
25:45Indonesia, terutama pasal 33 ayat 3 di
25:49mana yang dikatakan bahwa ee bumi, air,
25:53ruang angkasa termasuk kain alam yang
25:55terkandung di dalamnya dalam tingkat
25:57tertinggi dikuasai oleh negara dan
25:59digunakan untuk kemakmuran seluruh
26:01rakyat Indonesia. Kemudian ee apa yang
26:04ada dalam ketentuan pasal 33 ayat 3
26:08ditindaklanjuti dalam Undang-Undang
26:09Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan
26:12dasar Pokok-pokok agraria. Terutama
26:14kalau kita melihat pasal 2 ayat 1 ayat
26:182. Kalau kita lihat kemudian hal ini
26:22kita lanjutkan dengan ee bagaimana
26:25masalah tanah itu untuk pendidikan
26:27tinggi terutama PTnBH. Oleh karena itu,
26:30dalam hal ini nanti saya juga harus
26:33melihat pada peraturan pemerintah nomor
26:3627 tahun 2014 tentang pengelolaan barang
26:38milik negara atau daerah dengan
26:41perubahannya. Kemudian kalau karena saya
26:44ini ada istilahnya UPA itu sekarang ini
26:47ditindaklanjuti dengan PP nomor 18 tahun
26:502021 tentang hak pengelolaan, hak atas
26:53tanah, satuan rumah susun dan
26:55pendaftaran tanah. Kemudian ini sebagai
26:59ee apa mencabut dari PP nomor 40 tahun
27:03ee tahun-tahun 90 tentang HGU, HGB, hak
27:07pakai. Karena kemudian ee saya ada di
27:10UNER, saya membandingkan bagaimana
27:13mengenai aset tanah yang ada menurut PP
27:16nomor 30 tahun 2014 tentang statuta
27:19Universitas Airlangga. Selanjutnya ada
27:22juga di UNER itu Peraturan rektor ee
27:26Universitas Erlangga nomor 7 tahun 2017
27:29tentang pengelolaan barang Untas
27:31Erlangga. Ada juga Peraturan Rektor
27:33Untas Erlangga nomor 54 tahun 2017
27:37tentang perubahan peraturan rektor Untas
27:39Erlangga nomor 7 tahun 2017 tentang
27:42pengelolaan barang Untas Erlangga.
27:45Kemudian ada juga peraturan rektoras
27:47Erlangga nomor 19 tahun 2021 tentang
27:50perubahan peraturan rektoras Erlangga
27:53nomor 7 tahun 2017 tentang pengelolaan
27:56barang Universitas Airlangga.
27:59Ee kita kembali lagi bahwa kalau kita
28:01bicara masalah tanah tadi saya sudah
28:04mengatakan tidak bisa lepas dari
28:05ketentuan pasal 33 ayat 3. Selanjutnya
28:09hal ini ditindak lanjuti di dalam pasal
28:122 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60
28:16di mana kalau kita lihat hak menguasai
28:18negara itu masih bersifat abstrak ya
28:22yang ada dalam pasal 2 ayat 2 yaitu di
28:24sini mengatur dan menyelenggarakan
28:26peruntukan penggunaan persendian dan
28:29pembeliharaan bumi, air dan ruang
28:30angkasa tersebut. Kemudian dua
28:33menentukan dan mengatur hubungan hukum
28:35antara orang-orang dengan bumi, air dan
28:37ruang angkasa. Kemudian yang ketiga,
28:39menentukan dan mengatur hubungan hukum
28:41antara orang-orang dan perbuatan hukum
28:44mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
28:46Pada intinya hak menguasai negara
28:48tersebut digunakan untuk kemakmuran
28:51sebesar-besarnya untuk kepentingan
28:53rakyat. Kan seperti itu. Tapi kita lihat
28:57aturan ini masih bersifat abstrak,
28:59abstrak dan belum konkret. Akhirnya hal
29:01ini dikonkretkan dengan adanya putusan
29:03Mahkamah Konstitusi. Salah satunya itu
29:06adalah hak uji terhadap Undang-Undang
29:09Ketenaga.
29:11Di mana kalau kita lihat sebenarnya
29:13mengenai hak menguasai negara itu tidak
29:15hanya diatur dalam ee Mahkamah
29:18Konstitusi terhadap yudisi review
29:20terhadap Undang-Undang
29:21Ketenagakelistrikan, tapi juga
29:24Undang-Undang Migas, kemudian
29:26Undang-Undang Sumber Daya Air dan lain
29:28sebagainya. di mana hak menguasai negara
29:30itu lebih diimplikasikan.
29:33Ada lima hal, yaitu bahwa hak menguasai
29:36negara itu menyangkut masalah kebijakan,
29:39masalah pengurusan, masalah pengaturan,
29:42masalah pengelolaan, dan masalah
29:43pengawasan. di mana hal ini untuk ee
29:47istilahnya berkaitan dengan hajat orang
29:50banyak untuk kemakmuran seluruh rakyat
29:52itu ditangani oleh negara dengan adanya
29:54hak menguasai negara di mana ada
29:57fungsi-fungsi yang harus implikatif
30:00terhadap lima hal ini. Hal ini
30:03sebenarnya juga tidak bisa lepas dalam
30:05masalah tanah. Tanah juga dalam
30:07membicarakan hak menguasai negara itu
30:10juga harus melihat fungsi penguasaan
30:13yang meliputi kebijakan, pengurusan,
30:15pengaturan, pengelolaan, pengawasan yang
30:17dilakukan oleh negara. Itu secara ee
30:21secara doktrinnya seperti itu kalau kita
30:24lihat. Kemudian bagaimana keberadaan
30:27tanah ee penguasaan tanah BTNBH. Kalau
30:30kita lihat sebenarnya kalau saya
30:32membandingkan di Universitas Erlangga,
30:35Universitas Erlangga itu PTNBH-nya
30:38dasarnya adalah PP nomor 30 tahun 2014
30:42tentang statuta UNER. di mana kalau kita
30:45lihat ada ketentuan pasal yang
30:48menyatakan bahwa ee masalah ee tanah di
30:52mana di situ diatur dalam pasal 80 ee
30:54pasal 84 ayat 1 di mana dikatakan bahwa
30:58kekayaan awal UNER berasal dari kekayaan
31:01negara yang dipisahkan kecuali tanah.
31:05Jadi di sini secara tersurat sebenarnya
31:08kalau kita belajar hukum agraria
31:10administrasi ini masuk sebenarnya
31:13wewenang terikat. Wewenang terikat itu
31:15adalah kalau secara teoritik masuk
31:17sebagai gebonden befoget. Wewenang
31:21terikat itu mau tidak mau, suka tidak
31:23suka harus diikuti. Berarti apa? Bahwa
31:26pada waktu diperlakukan PP ini kekawayan
31:30awal UNER itu sebenarnya dipisahkan.
31:34mana yang menjadi kewenangan negara,
31:37mana yang menjadi kewenangan UNER. Tapi
31:40khusus tanah tidak. Jadi tanah itu tetap
31:43kalau kekayaan awalnya UNER itu harus ee
31:47merupakan tidak dipisahkan. Jadi mau mau
31:50tidak mau itu adalah barang negara
31:53seperti itu. Itu secara tersurat seperti
31:55itu. Hal ini kemudian
31:58ee ditindaklanjuti dalam Pasal 85 ayat 1
32:03di mana Pasal 85 ayat 1 dari PP nomor 30
32:07tahun 2014 tentang statuta UNER
32:11dikatakan tanah sebagaimana dimaksud
32:13dalam pasal 84 ayat 1 merupakan barang
32:16milik negara yang penggunaannya
32:19diserahkan kepada UNER dan tidak dapat
32:21dipindah tangankan dan dijamin kepada
32:23pihak lain. Artinya apa? bahwa ini
32:26memang sertifikatnya sertifikatnya atas
32:29nama kementerian. Tapi di sini UNER
32:32diberikan istilahnya kewenangan untuk
32:35penggunaan penggunaan yang digunakan
32:38untuk kepentingan dari ee UNER itu
32:41sendiri atau juga bisa diberdayakan
32:44tapi tidak boleh istilahnya dipindahkan
32:46dan lain sebagainya. Ini sebenarnya ada
32:50di dalam pasal 85-nya kalau saya lihat.
32:53saya melihat dari ee apa yang berlaku di
32:56UNET terlebih dahulu, tapi nanti secara
32:58teoritiknya bagaimana kita nanti harus
33:00bisa membahasnya dari aspek secara
33:03teoritik dan lain sebagainya yang
33:06mungkin nanti ee ee hal ini bisa
33:08ditanggapi oleh guru-guru saya nggih,
33:11Pak eh Prof. Ahmad Sodqi dan Prof.
33:14Suharindingse kalau kita lihat seperti
33:16ini ya. Dan kalau kita lihat lagi di
33:18dalam Peraturan Rektor Nomor 7 tahun
33:212017 tentang pengelolaan barang Untas
33:23Erlangga itu juga dikatakan bahwa barang
33:26UNER terdiri dari tanah, bukan barang
33:29milik negara dan tanah yang diperoleh
33:31selain APBM. Kemudian ada lagi di dalam
33:34pasal 5 ayat 1 dari Peraturan Rektor
33:38UNER nomor 7 tahun 2017 bahwa kekayaan
33:42awal UNER berasal dari kekayaan negara
33:44yang dipisahkan kecuali tanah.
33:46Diingatkan seperti lagi. Kemudian tanah
33:49sebagaimana dimaksud pada ayat 1
33:52merupakan barang milik negara yang
33:54pendagunaannya diserahkan kepada UNER.
33:57Nah, ini kalau kita lihat Bapak, Ibu
33:59sekalian sudah dideclare dari awal dan
34:03dinyatakan secara wang terikatnya bahwa
34:07kalau bicara kekayaan awal UNER pada
34:11waktu berlakunya statuta UNER ini untuk
34:14tanah, tanah itu adalah ee tanah negara,
34:18tanah yang merupakan bebannya APBN. Jadi
34:22nanti kalau tanah itu misalnya diberikan
34:25dengan hak pakai kemudian HGB
34:28sertifikatnya itu atas nama kementerian.
34:31Kalau kita lihat seperti itu. Akhirnya
34:34kalau kita lihat sebenarnya
34:37untuk ke depannya karena ini bicara
34:39kekayaan awal UNER, bagaimana kalau
34:42setelah kek bukan kekayaan awal UNER
34:45lagi? Bagaimana kalau itu pendanaannya
34:48dari dana masyarakat? ada pernyanyaan
34:50begitu. Karena ini kalau kita lihat
34:53perkembangan waktunya kalau kita lihat
34:55dengan ee banyak sekali istilahnya
34:59perkembangan-perkembangan yang begitu
35:01cepat membicarakan tanah. Tanah itu bisa
35:05saja diberi di apa dibeli atau
35:08istilahnya diperoleh dari dana
35:10masyarakat. Karena apalagi kita kan
35:13adanya PTNBA itu kan ada otonomi untuk
35:15mengurus diri kita sendiri. Berarti
35:18kalau kita lihat dari aspek-aspek ke
35:21depannya berkaitan dengan masalah tanah,
35:24kalau perolehan tanah yang diperoleh
35:26dari dana masyarakat, bukan dari dana ee
35:30APBN, itu berarti apa? PTNBH bisa
35:33melakukan dan ini bukan istilah ini
35:36harus dipisahkan begitu karena ini kita
35:39samakan bicara masalah subjek dari ee
35:43pemegang misalnya HGB, pemegang hak
35:46pakai itu salah satunya adalah badan
35:49hukum lah. PTNBH kan sebenarnya badan
35:52hukum dan ini sebenarnya diperoleh
35:54diberikan untuk mengurus tanahnya
35:57sendiri dengan ee istilahnya dipisahkan
36:01dari ee dana APBN atau dipisahkan dari
36:06barang negara.
36:08Oleh karena itu kalau kita lihat Bapak
36:11Ibu sekalian
36:12ini perkembangannya. Jadi
36:14perubahan-perubahan yang ada di UNER itu
36:17akhirnya ee menyatakan bahwa
36:21perkembangannya untuk tanah-tanah yang
36:24diperoleh dari Dana Damas itu sebenarnya
36:28adalah tanah yang bisa dikuasai,
36:30dimiliki oleh UNER dengan
36:33prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan
36:35oleh pemerintah. Jadi di sini meskipun
36:38kita itu adanya barang negara di mana
36:41sertifikat atas nama kementerian ya
36:44kalau kita lihat kan harus melalui
36:46pengelolaan barang negara. Jadi
36:48tahapan-tahapannya harus mengikuti
36:50pengelolaan barang daerah lah. Kalau itu
36:53istilahnya setelah perkembangan waktu
36:56dengan istilahnya begitu dinamisnya ya
36:59perkembangan universitas apalagi
37:01Universitas Erlangga sekarang ini sudah
37:03perangkingannya bukan lagi 287 sekarang
37:06ini 246 kalau kita lihat begitu banyak
37:10yang harus diakomodasi dan lain
37:11sebagainya maka memerlukan aset yang
37:14bisa di istilahnya dimiliki dengan
37:16menggunakan dana masyarakat. Akhirnya
37:18apa? Dalam hal ini istilahnya
37:21perkembangannya bahwa ee UNER itu bisa
37:25memperoleh tanah dengan istilahnya
37:28mekanisme yang harus tunduk pada apa
37:31yang diatur dalam statuta itu sendiri.
37:34Dan ini merupakan apa? Ini adalah barang
37:38miliknya UNER bukan barang negara.
37:41Berarti dalam hal ini harus dipisahkan
37:44dan ini harus melalui suatu proses
37:47pencatatan, inventarisasi, pengamanan
37:49yang harus istilahnya tersistem di UNER
37:53yang sebenarnya harus dipisahkan dengan
37:55barang negara. Kalau kita lihat seperti
37:57itu, ini perkembangannya, Bapak, Ibu
38:00sekalian. Oleh karena itu kalau kita
38:02lihat dalam hal ini ada dua model
38:05sebenarnya. Jadi kalau pada awal
38:08kekayaan UNER yang dibeli dari
38:11istilahnya memang dari APBN itu adalah
38:14barangnya barang aset tanahnya adalah
38:16tanah milik negara dan tunduk pada
38:19ketentuan mengenai pengelolaan barang
38:22negara tunduk pada PP 27 ee tahun 2014
38:27dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam
38:29ee PP nomor 27 tahun 2014. Kalau kita
38:33lihat itu harus sertifikatnya atas nama,
38:37sertifikatnya adalah sertifikat
38:40kementerian. Berarti dalam hal ini
38:42sebenarnya bisa dilakukan penggunaan
38:45pemanfaatan, tapi penggunaan
38:48pemanfaatannya harus minta persetujuan
38:50dari kementerian
38:52lah. Ee dua model yang berikutnya ee
38:56dengan perkembangan waktu sebenarnya
38:58UNER itu bisa ee memperoleh tanah dengan
39:02ee menggunakan dana masyarakatnya
39:04sendiri, maka di sini ee barangnya
39:07adalah barang terpisah. Jadi di sini
39:10masuk asetnya, asetnya UNER. Di sini
39:13harus ada sistem peraturan rektor
39:15mengenai pengelolaan barang UNER yang
39:18sebenarnya tahapan-tahapannya
39:20juga harus diatur dalam peraturan
39:22rektor. Berkaitan bagaimana ee peraturan
39:26rektor itu dalam melakukan penggunaan
39:28dan pemanfaatan untuk bisa
39:31mengoptimalkan tanah tersebut untuk
39:33kepentingan dari uner itu UNER sendiri.
39:37Makanya dalam hal ini sebenarnya ada
39:40peraturan rektor yang sebenarnya untuk
39:42mengatur bagaimana penggunaan dan
39:45pemanfaatan dari tanah tersebut. Jadi
39:49kalau penggunaan itu istilahnya kan
39:51digunakan untuk kepentingan dari
39:53institusi itu sendiri. misalnya
39:55digunakan untuk mendirikan gedung,
39:58mengguna untuk asrama, kemudian untuk
40:01istilahnya tempat lapangan ee olahraga,
40:05kemudian fasilitas lainnya itu boleh
40:07menggunakan itu. Itu istilahnya
40:09penggunaan. Tapi kemudian satu sisi
40:12terhadap barang yang dipisahkan tadi
40:15ternyata UNET bisa melakukan
40:17pemanfaatan. Pemanfaatan itu adalah apa?
40:21mengoptimalkan dari aset tanah tersebut
40:24sehingga bisa untuk meningkatkan
40:26pendapatan dari ee istilahnya non
40:29UKT-nya dari UNER kan seperti itu. Jadi
40:33mungkin sama juga dengan di UB seperti
40:34itu. Jadi ada RGU yang sebenarnya bisa
40:38dengan pemberdayaan dari asetnya ee yang
40:42diperoleh dari dana Damas tadi. Oleh
40:45karena itu di sini pemanfaatannya bisa
40:48dengan sewa, dengan pinjam pakai, bisa
40:52dengan kerja sama infrastruktur,
40:55bisa dengan BOT, BTO dan ini adalah apa?
40:59itu ranahnya UNER, tidak minta
41:02persetujuan dari kementerian karena ini
41:05kita ee samakan dengan apa yang ada di
41:09dalam masalah subjek hukum dari pemegang
41:12HGB, pemegang hak pengelolaan, pemegang
41:16dari hak pakai di mana badan hukum itu
41:19mempunyai otonomi lah. Karena kita lihat
41:21PTNBH itu otonomi. Sebenarnya
41:24perkembangannya kalau itu dia peroleh
41:26dengan dari Dham sendiri itu sebenarnya
41:29bisa digunakan untuk mengoptimalkan
41:32[berdehem] pemberdayaan sendiri tanpa
41:34persetujuan dari kementerian. meskipun
41:38ee tetap pengawasan ada dilakukan oleh
41:40kementerian, tapi dalam melakukan ee
41:43pemindahan misalnya penggunaan,
41:45pemanfaatan tidak memerlukan adanya
41:48persetujuan dari ee kementerian lah. Itu
41:52sebenarnya sudah ee terakomodir dalam
41:55peraturan-peraturan yang ada di UNER.
41:58Oleh karena itu di sini sebenarnya ee
42:00perlu perlu juga dalam masalah asetnya
42:04PTNBH itu juga perlu ada aspek
42:07pengamanan administrasi, ada pengamanan
42:10fisik sama dengan ada pengamanan secara
42:13yuridis itu tetap. Jadi kalau nanti
42:16disertifikatkan sertifikatnya atas nama
42:19Universitas Erlangga. Pengamanan
42:21administrasi juga diperlukan. Jadi
42:24sebelum kita bisa melakukan proses
42:26yuridis perlu ada pengamanan misalnya
42:29dengan diberikan tanda, diberikan pagar
42:32dan lain sebagainya. Itu sebenarnya
42:34pengamanan fisik, pengamanan
42:35administrasi itu surat-suratnya. Kalau
42:37kita lihat lah ini yang sebenarnya ini
42:40ada dua rezim bagi kami. Kalau kami
42:43melihat dari aspek ee keberadaan
42:46penguasaan tanah ee terhadap ee
42:50istilahnya ee yang di apa yang dikelola
42:53oleh Universitas Erlangga. Jadi pada
42:56intinya tetap kita mengacu pada PP nomor
42:5930 tahun 2014 tentang statuta UNER di
43:02mana di situ secara tersurat dikatakan
43:05bahwa kekayaan awal UNER berasal dari
43:08kekayaan negara yang dipisahkan kecuali
43:10tanah.
43:11[berdehem]
43:11Tapi itu kekawaan ay awal lah. Kekayaan
43:14yang bukan awal. Selama kita berproses
43:17dan kita punya uang untuk melakukan apa
43:20istilahnya ee pembelian aset tanah, maka
43:24itu kita melakukan pemisahan dan
43:27melakukan istilahnya aturan-aturan
43:29pengaman yang harus ada di ee
43:32Universitas Erlangga. Mungkin itu dulu
43:35Bapak Ibu sekalian ee kurang lebihnya
43:37mohon maaf. Asalamualaikum
43:39warahmatullahi wabarakatuh.
43:42Waalaikumsalam warahmatullahi.
43:43Terima kasih, Prof.
43:46Sama-sama.
43:48Segala ini ya pengetahuannya yang
43:51formatif bagi diskusi hari ini sebagai
43:54awalan untuk semua chat. Izin Bapak Ibu
43:57untuk kami lanjutkan terlebih dahulu
44:00untuk pemateri yang kedua tidak k luar
44:03biasa karena ada di bidangnya juga. ini
44:06nanti akan juga membahas tentang tata
44:08kelola barang milik negara dalam
44:10pengelolaan tanah PTMH oleh Bapak Aguso
44:14AM S
44:16merupakan kepala seksi pengelolaan
44:18Kekayaan Negara KPKML Kota Malang yang
44:21mana beliau mengawali karir pada tahun
44:231996 sebagai sekretaris BLN dan kemudian
44:27beliau juga dapat di KPKnl Samarinda
44:31dilanjutkan di daerah Singalwang yang
44:33juga hingga ke Jember
44:35tahun 2019 dan kembali lagi ke kota
44:37Malang saat untuk itu Bapak Agus untuk
44:42memberikan pemahaman dan ke beliau waktu
44:44dan tempat saya
44:47terima kasih Buis.
44:50[berdehem]
44:50Asalamualaikum warahmatullahi
44:51wabarakatuh.
44:53Waalaikumsalam warahmatullah
44:54wabarakatuh.
44:55Yang saya hormati Bapak Ibu semua di
44:57sini Prof. Suhairi
45:00Prof. Unguli,
45:03Prof. Sri Winasi, dan Bapak Ibu semua
45:06yang profesor saya lupa. Mohon maaf.
45:09Ahmad. Ahmad
45:11Oh, Prof. Ahmad.
45:13Siap. Dan Pak Hari. Pak Heri. Pak Heri
45:17ini rekan saya Bu selaku pengelola di.
45:22Nah, mungkin sedikit di Pak Har ee ada
45:26pengelola barang, ada pengguna barang.
45:30Nah, pengguna barang adalah satuan kerja
45:34di kementerian lembaga.
45:37Bagian
45:38dari pengguna barang. Dalam hal ini ada
45:42kuasa pengguna barang, ada pengguna
45:43barang. Pengelola barang adalah
45:46Kementerian Keuangan yang memang
45:48diamanatkan oleh pemerintah dalam hal
45:51ini untuk mengelola semua aset semua
45:54aset Bapak Ibu ya. Ee izin Bapak, Ibu
45:57ya. Mohon maaf saya perkenalkan ini Mas
45:59Way staf saya untuk monitor dan ekan.
46:03Nah, terkait tadi ada pengguna, ada
46:07pengelola
46:09di pemerintah tadi benar disampaikan
46:11oleh Profesor tadi dasarnya adalah di
46:17pasal 33 cuma tadi yang patut digaris
46:21bawahi bumi air dan kayan alamnya
46:24dikuasai negara. Ada aset dikuasai, ada
46:27aset dimiliki, ada penguasaan, ada
46:30pemilikan. Nah, kalau penguasaan mungkin
46:34Bapak Ibu lebih pahah dalam konteks BMN,
46:37barang milik negara.
46:40barang milik negara barang yang dimiliki
46:44diperoleh dari APBN atau perolehannya
46:47yang nah dimiliki ini berarti dicatat
46:52ditatausahakan
46:54dan dilaporkan secara berjenja
46:57PTNBH rupa awalnya sebelum PTNBH Bapak
47:01ya PTN ya
47:05PTN awalnya PTN kemudian jadi PUBTN
47:09Nah, banyakan seperti itu banyak Bapak
47:11Ibu seperti kalau saya contohkan yang
47:13masih baru kayak Polinema
47:15kemudian kayak POES
47:18kalau yang masih PTN murni ibaratnya
47:21kayak tinggi itu IAIN.
47:23Jadi kalau IAIN itu semua asetnya adalah
47:25aset pemerintah RI itu makanya dia dapat
47:29DIPA untuk pemeliharaan dan
47:31perawatannya.
47:32Setelah menjadi BLU, mereka punya
47:35keleluasaan dalam mengelola keuangannya.
47:39Namun tetap aja semua asetnya adalah
47:41BMN.
47:43Saat dia menjadi PTNBH.
47:46Nah, ini ada perlakuan khusus ini sesuai
47:48dengan Undang-Undang 12 tahun 2012 kalau
47:51enggak salah tentang otoki PTNPH. Ya,
47:55setahu saya tanah ini masih BMN. Nah,
48:00untuk non tanah menjadi modal awal dari
48:03PTNPH, non tanah. Non tanah. Kalau
48:06berbicara tentang tanah berarti saat
48:09menjadi PTNPH masih dicatat,
48:11ditatausahakan dan dilaporkan.
48:14Makanya di Pak Hari saat aset itu belum
48:17bersertifikat atas nama PEMRI
48:20sebagaimana amanat undang-undang di PP
48:23P27 undang-undang 1 2004 pasal 49. semua
48:27aset tanah pemerintah itu harus semua
48:30aset yang dimiliki pemerintah harus
48:32bersertifikat atas nama pemerintah.
48:35Nah, kebetulan kemarin kita juga habis
48:37menyelesaikan sertifikasi di tempat Pak
48:39Hari juga aset yang diuren Pak yajen
48:42Kepanjen. Kenapa kita ikut hadir? Karena
48:45itu aset pemerintah.
48:47Nah, yang patut dipahami itu bukan
48:49asetnya UB, itu asetnya pemerintah yang
48:52di gunakan istilahnya diopl-kan ya
48:56diopl-kan kepada UB selama digunakan
49:00untuk pelayanan publik sesuai dengan
49:01tugas fungsinya itu diperkenankan.
49:05Nah, selama BMN BMN itu digunakan untuk
49:09pelayanan dalam arti ada bangunan yang
49:12miliknya BNPH enggak ada tarif. Tapi
49:15kalau tanah kosong kemudian ada
49:18pemanfaatan dengan pihak ketiga yang
49:20enggak ada hubungannya dengan TUUP harus
49:23melalui mekanisme pengelola namanya
49:26pemanfaatan.
49:27Pemanfaatan tadi ada beberapa macam. Ada
49:31sewa, ada kerja sama pemanfaatan, ada
49:34PS. Kalau dulu PUT ya, sekarang PGS atau
49:36PSP. Bangun guna atau bangun ser. Bangun
49:39guna serah.
49:41Bangun guna serah gitu.
49:42Bangun guna serah, bangun seragun.
49:45Nah, itu pembedaannya di awalnya, Bu.
49:47Saat dibangun diserahkan asetnya menjadi
49:50asetnya sakker. Kemudian saat selesai
49:53kerja samamanya [berdehem] nanti
49:55dikembalikan.
49:57Ada lagi yang namanya KSPI untuk
49:59infrastruktur.
50:01Nah, rata-rata kalau di UP setahu saya
50:05asetnya ini salah satunya kita monitor
50:07melalui Siman. Siman ini sistem
50:09informasi manajemen AS negara. Semua
50:11aset tanah di situ wajib bersertifikat.
50:14Makanya saya kita recek kemarin kita
50:16data ulang ada yang belum bersertifikat.
50:19Saya rungi dengan Pak Hani. Adakah yang
50:22belum bersertifikat? Oh, ada. Harus kita
50:24kejar, kita dorong. Karena itu bagian
50:27dari fusi kita dan sebagai amanat
50:29undang-undang semua harus diamankan.
50:32Setelah itu selesai belum harus diuting
50:35Pak diuting kenapa? Karena ee
50:39implementasinya nanti kepada asuransi
50:42saat ada gempa bencana alam seperti
50:45kemarin di NTT ada bencana alam
50:47keberlanjutan itu harus ada,
50:49kesinambungan itu tetap berjalan. Nah,
50:52makanya di situ titiknya, koordinatnya,
50:55sertifikatnya harus sesuai dengan data
50:56di BBN. Di BBN ada istilahnya namanya
51:00KKP, kertas kerja pertanahan, ee
51:04komputerisasi,
51:07kertas kerja komputerasi ke tanah. Jadi
51:09di situ kita punya sertifikat kalau Ibu
51:12buka di bumi ATR di bisa jadi berbeda,
51:18geotekinya berbeda, luasnya berbeda.
51:21Nah, itu yang kita pastikan terhadap
51:22BMN. Kalau BMN itu ada selisih kita bawa
51:27ayo Pak kita ke BBN.
51:30Biasanya kalau tersendiri ke sana
51:32kesulitan makanya perlu hadir ketiga.
51:36Nah, tiap tahun kayak ya termasuk yang
51:38begini juga kan ya sudah clear.
51:40Alhamdulillah saat ini selesai.
51:43Kebetulan dengan masa tugas saya di
51:45Malang juga selesai.
51:48[mendengus] Jadi intinya saya mau pindah
51:49Bu ini hari terakhir saya
51:53bisa
51:53Iya. Mohon doanya. Jadi ya turut lah
51:56saya pindah ke Singaraja.
51:59Ini disuruh berlibur Bu. [tertawa]
52:02Tapi tapi tetap saya sama Pak Heri ini
52:05tetap soib karena saya nganggap Bu K
52:08UNBRA itu bukan hanya miliknya itu aset
52:11pemerintahan yang saat ini oleh BP
52:14semuanya Bu di Polinema, Poltekes itu
52:18aset pemerintah. Faktanya apa? Saat kita
52:21pensiun akan kita tinggalkan.
52:23Saat ada permasalahan tentang aset pasti
52:25nanti koordinasi dengan kami. Makanya
52:27kami juga proaktif jangan sampai ada
52:29tempat. Saat ada kendala tidak ketemu di
52:32data BPN saya harus bergerak. BPN juga
52:35gitu kalau dia mempersulit akan saya
52:37tegor. Karena itu untuk kepentingan
52:39pemerintah. Kenapa seperti itu? Karena
52:42ini nanti ujungnya ke LKPB laporan
52:44keuangan secara ee ee secara berjenjang
52:49ya. Secara berjenjang. Kalau Pak Heri
52:52ada di Dikti,
52:54dari Dikti nanti dilaporkan pembinaannya
52:56di KPKnl Jakarta 1. Dari Jakarta KP
52:59Jakarta 1 akan berjenjang kepada laporan
53:02keuangan diitu teman-teman keuangan
53:04wajar enggak dapat WTP lagi enggak.
53:08Kalau enggak dapat WTP dan kita juga
53:10tukun intinya di situ. Jadi kami
53:13benar-benar mengawal terhadap aset
53:16terutama berupa tanah. Saat aset itu
53:19tidak ada bangunan di atasnya
53:21dimanfaatkan oleh pihak giga, wajib
53:24berizin kepada pengelola. Dalam har ini
53:26KPKN misalkan ada sewa, ada kerja sama.
53:30Nah, kalau itu tidak ada bangunan, tapi
53:32kalau ada bangunan di atasnya misalkan
53:34wisma depan ini, Pak, ya.
53:36Iya. itu enggak perlu izin kita karena
53:38punya otonomi. Mungkin ada aturan dari
53:41rektor ya.
53:43Betul. Nah, ada penginapan. Kalau itu
53:45punyanya UB ya enggak perlu izin kita
53:48cukup aturan rektor. Tapi kalau tidak
53:51ada bangunan di atasnya benar-benar beli
53:53pihak ketiga. Misalkan nih [berdehem]
53:55ee kan ada rumah sakit tu Pak. Kalau
53:58rumah sakit itu pilih swasta itu harus
54:00izin kita. Ada istilahnya KSP, kerja
54:02sama pemanfaatan
54:05ya.
54:06kerja sama pemakwatan itu masa
54:09berlakunya 30 tahun. Jadi negara dapat
54:12kontribusi tetap sama pembagian.
54:15Jadi perlu dibedakan
54:17aset mana yang merupakan BN. Nah, PTNBH
54:21UB punyakah aset yang bukan atas nama
54:23pemerintah? Ada sinin, Pak. Ya, kalau
54:27saya lihat ada di Jakarta. Betul, Pak,
54:30ya. Salah kan? Itu dibeli
54:32e beli sendiri. berasal dari kekayaan ah
54:37kekayaan murni dari PCNP. Ada yang di
54:40kabupaten juga, Pak, ya belum
54:42bersertifikat. Tapi kita enggak boleh
54:44ngawal karena itu bukan aset pemerintah.
54:47Nah, di situ konteksnya. Konteksnya
54:49dibedakan. Kalau dia punya dari hasil
54:52pendapatan murni PTNPH silakan. Tapi
54:55pencatatannya enggak boleh lewat SIM.
54:57Kalau pencatatannya lewat
54:58masuk BM
54:59masuk BMN. Dan untuk keluar dari BMN itu
55:02susah, Pak.
55:05karena itu sudah dilaporkan dijadikan ee
55:08semacam underlaying, Bu. Underlaying
55:11untuk jaminan hutang.
55:13Nah, mungkin nanti kita diskusinya
55:16berjalan ya. Pengantar dari kami mungkin
55:19seperti itu. Jadi kita ngawal terhadap
55:21PTNB ini terhadap tanahnya
55:24kalau untuk bangunannya punya aturan
55:27seperti itu. Terima kasih. Terima kasih
55:31Bapak Agus. Melengkapi dari pendasan
55:35menambahkan dan juga semakin membuka ee
55:38pemantik kita hari ini ya. Jadi terima
55:41kasih Pak Agus. Izin melanjutkan
55:43terlebih dahulu ke Bapakos
55:46M selaku direktur direkturat ASB yang
55:51mana beliau berpengalaman 24 tahun lebih
55:54dalam manajemen aset negara perencaraan
55:57strategis serta AK.
56:00Mohon untuk waktu dan tempatnya saya
56:02persilakan kepada
56:04Baik terima kasih.
56:05Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum
56:07warahmatullahi wabarakatuh.
56:08Waalaikumsalam warahmatullahi
56:09wabarakatuh. Oke, selamat semua Bapak
56:13Ibu narasumber
56:17semuanya bersatu persatu dan juga
56:20sahabat saya Pak Abu ini wilayahnya Pak
56:22Abarnya kami Pak
56:27dan juga Pak terima kasih atas
56:29kesempatannya. Jadi kami ee untuk
56:31memberikan semacam informasi ya
56:34kata-kata tak kenal maka tak sayang
56:36minimal kami menyampaikan profil singkat
56:38tentang aset UPI secara umum ee yang
56:41nanti menjadi bahan ee diskusi kita
56:43seperti apa sih e mekanisme dan
56:46pemanfaan aset Brawijaya. Jadi secara
56:48umum kami ini ee pengelola aset ada di
56:52beberapa kampus ya. Jadi kampus kami ada
56:54di kampus utama itu plus minus 49,5
56:57hektar tanah yang kita kelola. plus
57:00sebenarnya ada rumah dinas yang memang
57:02masih melekat di Universitas Suawijaya.
57:03Kemudian ada ee lahan yang ada di kampus
57:08PIDE itu ada sekitar 7,98 hektar di mana
57:12ee 2025 kemarin kami menambah 1,7 hektar
57:16untuk penambahan lahan yang ada di UBE
57:19nanti disebutkan oleh Pak ee Abu tadi
57:21adalah lahan yang nanti akan dikelola
57:23sepenuhnya oleh UB karena dibeli setelah
57:25PPNDH. Kemudian kami ada di Kediri. Jadi
57:29juga tanah hibah dari Pemok Kediri. Itu
57:32adalah 20 hektar di mana saat ini ada 50
57:35Kam studi yang ada di sana. Kemudian
57:38kami ada di UP Jakarta yang kita beli
57:40tahun 2022 seluas 1,2 hektar. Ee untuk
57:45lahan ee perkuliahan S2 dan S3 ada 9
57:49program studi yang ada di Jakarta. Dan
57:52yang terakhir kita juga mendapatkan ee
57:54hibah dari Pemda Kabupaten Malang itu
57:57seluas 29 hektar di mana saat ini proses
58:00pembangunan gedung sehingga secara ee
58:03pengelolaan itu alhamdulillah dibantu
58:05oleh Pak Abu ini kemarin sertifikatnya
58:07yang sebelumnya ada 29 sertifikat di
58:10bentuknya 29 digabung hanya tinggal
58:13menjadi dua sertifikat ee timur dan
58:16sertifikat barat sehingga secara
58:17pencatatan jauh lebih mudah dan ini
58:20membuktikan bahwa ee peran dari semua
58:22pihak ini menjadi salah satu ee yang
58:25menjadi daman kita karena dari PBN
58:27kemudian dari timnya PBU kemudian dari
58:29PPKD Kabupaten Malang sangat sinkron
58:32untuk bisa menerbitkan sertifikat ini.
58:36Kemudian kami ee di dalam kampus ee
58:40veteran itu kita mengolas seitar 16
58:43fakultas. Kemudian dua fakultas ada di
58:47ee Dieng. Jadi di sana ada Fakultas
58:49Dokterwan sama Fakultas ee Ilmu
58:53Kesehatan. Kemudian kita juga punya 13
58:57laboratorium yang tersebar di seluruh
59:00kawasan. Jadi kami ini itu mulai dari
59:02kawasan yang ee dataran tinggi kemudian
59:05ada di Cangar kawasan datar rendah ada
59:08di Jatikerto kemudian beberapa lahan ee
59:10seperti Perikanan, kemudian ada di ee
59:14Probolinggo, kemudian ada di Pasuruan,
59:16dan juga di Malang Selatan ada di Send
59:18Bilu kita juga punya lahan yang ada di
59:21ee berbagai tempat khususnya di dalam
59:23program ee
59:26laboratorium yang ada di BJM. Kemudian
59:29secara catatan hak atau pemilikan tanah
59:32B kita ini ee mengelola tanah se ada
59:37lahan kebun percobaan itu ada 1500
59:40m Rp1.500 m². Kemudian kita punya lahan
59:45makam itu 23 ee 19 m². Kudian rumah
59:49sakit ada 37,275
59:52m². Kawasan hutan pendidikan ini adalah
59:55kawasan hak ada 544.740
59:59m². Kemudian laboratorium terpadu ada
1:00:02126,342
1:00:05m² dan juga lahan kampus ada R.83864
1:00:09m². Jadi ee total yang kita kelola ada
1:00:1222.771
1:00:15ee 296 m². Jadi dari ini kita kemarin di
1:00:20dalam proses pengelolaan kita punya
1:00:22lahan di Lampung itu juga ada
1:00:24permasalahan karena satu kondisi jauh
1:00:27dari B kemudian pemanfaatan menjadi
1:00:29tidak optimal akhirnya lahan yang di
1:00:31Lampung ada 87 hektar kami serahkan
1:00:34kepada ee
1:00:37Institut Teknologi Sumatera. Jadi
1:00:40kemarin berdasarkan kesepakatan DIIKTI
1:00:42Kementerian Keuangan pengelolaannya
1:00:44berpindah kepada negara karena status
1:00:47kami di selalu menjadi temuan PPK karena
1:00:50lahan
1:00:51cukup luas tapi kami tidak bisa
1:00:53memanfaatkan karena satu biaya dua
1:00:55pengawasan tiga sulit untuk mengirimkan
1:00:58orang datang ke sana.
1:01:00Pak bisa share ya sebenarnya.
1:01:03Oh iya share langsung di apa?
1:01:05Oh pakai Zoom
1:01:08aja belum. Oh, belum dapat.
1:01:10Saya kirim ya, Pak, ya.
1:01:15Ya. Jadi, kami pengelolaan ee cukup luas
1:01:18untuk lahan yang ada di UB dan memang
1:01:21untuk lahan-lahan yang ee sudah
1:01:23mendapatkan sertifikat itu baru B
1:01:26Jakarta. Kami ada tiga lahan yang kami
1:01:28beli setelah PTNBH. Sekarang masih
1:01:30proses ee untuk melakukan
1:01:34sertifikat. Kemudian kendalanya Pak Bu
1:01:36kemarin karena perpindahan dari BLU atau
1:01:39negara ke PTBH, aplikasi di APBPN tidak
1:01:45memiliki slot khusus untuk yang PTBH
1:01:48dengan yang digital. Jadi kemarin yang
1:01:50digitalnya belum masuk menjadi
1:01:52ee apa ya akun yang memang memfasilitasi
1:01:57karena PTNB itu repotnya ini negeri atau
1:01:59swasta?
1:02:00Masih bingung ya.
1:02:01Jadi akun mitranya kami aja kemarin pada
1:02:03saat mengundang kementerian untuk ee SSO
1:02:07itu juga ini masuk negeri atau swasta
1:02:10karena status kami sebenarnya n-nya
1:02:12masih negeri tapi bagi sebagian orang
1:02:14menganggap kami sudah swasta pajak nomor
1:02:16kendaraan aja kami dianggap swasta
1:02:19karena menjadi peri lagi merah ini yang
1:02:22membuat kami bingung Pak
1:02:24I
1:02:25Pak monggo. Sudah saya share ininya
1:02:27linknya saya share.
1:02:30Oh, hitam ya.
1:02:34Jadi statusnya
1:02:38iya
1:03:03Jadi nanti untuk
1:03:05penggunaan pasang adalah R.700 yang
1:03:10tersebar kita masih ada di Lampung punya
1:03:13114 hektar yang statusnya belum
1:03:16sertifikat karena ada masalah
1:03:18kepemilikannya yang masih belum
1:03:20bisa di-mute aja Pak. Heeh. Ini
1:03:24Iya.
1:03:24Iya. Jadi statusnya sudah ter ee pakai
1:03:28itu ada beberapa lahan, tapi memang ada
1:03:30beberapa lahan yang masih belum optimal
1:03:32di dalam proses penggunaan ee yang ada
1:03:35di beberapa kampus yang ada di kemudian
1:03:38kita juga sudah mengembangkan kampus
1:03:41kepanden. Jadi kami dengan ee apa ya
1:03:45semangat bisa mengembangkan kepanden
1:03:49menjadi kawasan kampus itu. kami sudah
1:03:51memulai membangun dua satu gedung atau
1:03:55satu ee dua tokat sebenarnya satu gedung
1:03:58untuk fakultas vokasi yang akan selesai
1:04:02nanti di bulan Maret atau April tahun
1:04:052027 sehingga saat ini masih proses
1:04:07pembangunan secara konsep ee alam
1:04:10Majapahit selalu dipertahankan di
1:04:13kawasan kepanjen. Kemudian di BGI kami
1:04:16juga sudah membangun tiga gedung terus
1:04:19sekarang mempersatu gedung lagi untuk
1:04:22pengembangan di kampus ini karena secara
1:04:25ee legalitas 2027 sudah berubah menjadi
1:04:28fakultas yang ada di DPU. Kemudian kami
1:04:31ee secara umum di dalam proses ee
1:04:34pencatatan DP ada pengadaan, kemudian
1:04:37pencatatan, pemeliharaan
1:04:40ee dan juga tentang penghapusan. Jadi
1:04:42ini fungsi kami sebagai tugas pokok
1:04:45direktorat aset dan seterus jadi kalau
1:04:47pengadaan kami pengadaan tanah memang
1:04:49saat ini menggunakan dana masyarakat dan
1:04:51pencatatan di kami. Kemudian kami juga
1:04:54melakukan pemeliharaan sekaligus juga
1:04:56penghapusan baik gedung maupun
1:04:58barang-barang yang memang ee sudah
1:05:00waktunya untuk proses penerusan.
1:05:02Kemudian tadi sudah disampaikan Pak Bu
1:05:04kita ini ada dua ee tugas yang
1:05:07diberikan. Jadi kalau sebagai BMN atau
1:05:10sakker ee itu tanah dan ee apa itu
1:05:15status adalah milik BMN. Kemudian non
1:05:18tanah itu menjadi kekayaan ee PTBH. Jadi
1:05:22tadi sudah disampaikan oleh ee
1:05:23narasumber yang lain bahwa PTNBH ini
1:05:26sudah dipisahkan kekayaan awalnya. Jadi
1:05:29yang satu adalah barang, gedung dan ee
1:05:32yang bergerak di atasnya itu adalah
1:05:34milik ee PTNBH. Kemudian yang tanah
1:05:37sepenuhnya adalah PTBN sebelum menjadi
1:05:41ee PTBH. Tapi setelah PTNPH kalau seb
1:05:43tanah itu dibeli oleh UB atau di oleh
1:05:45PTPH tan yang menggunakan dana
1:05:47masyarakat itu adalah milik B. Tetapi
1:05:51kalau kita dapat hibah dari pemda,
1:05:53kemudian hubah dari berbagai macam
1:05:55instansi itu nanti tetap masuk menjadi
1:05:57tanah ee BMN. Jadi itulah yang
1:05:59membedakan di dalam mekanisme
1:06:01pengelolaan ee tanah yang ada dias ya.
1:06:04Jadi, sebagai contoh kita sebagai BTBH
1:06:06memiliki ee otonomi akademik, non
1:06:09akademik, peningkatan kualitas
1:06:10pendidikan, diversifikasi sumber
1:06:12pendanaan, dan juga penguatan tata
1:06:14kelola yang intinya adalah tugas utama
1:06:17meningkatkan mutu pendidikan dan
1:06:19kualitas SDM di Indonesia. Kemudian
1:06:22secara umum tadi sudah disampaikan juga
1:06:24bagaimana ee pihak lain yang bisa
1:06:27memanfaatkan ini memang baru di ee apa
1:06:31ya ee disosialisasikan di tahun 2026 dan
1:06:35akhir 2025. Ee Bu Sri, Bu Sri itu
1:06:39menjadi menteri menyampaikan ee harusnya
1:06:42tanah itu ee berkeringat jangan sampai
1:06:44hanya didiamkan saja. Nah, tetapi
1:06:47realitas di lapangan tidak seindah yang
1:06:49disampaikan permasalahan teknis cukup
1:06:51banyak yang kami hadapi. Karena satu,
1:06:53kita harus siapkan proposal, kita harus
1:06:55siapkan FS, kita harus siapkan kerja
1:06:58sama. itu pun yang harus mendapatkan
1:07:01persetujuan dari Kementerian Dikti
1:07:03maupun keuangan yang nantinya boleh
1:07:06tidaknya kita ee kerja sama baru nanti
1:07:08kita lelang lagi lelang kepada pihak
1:07:11ketiga siapa yang paling bagus di dalam
1:07:14proses kerja sama untuk menghasilkan
1:07:16keuntungan
1:07:18ya itu adalah ee yang perlu ee diketahui
1:07:21bahwa mekanisme untuk pengelolaan oleh
1:07:23pian. Jadi ee kita umpama membangun
1:07:26hotel kemudian hotel itu dikerjasamakan
1:07:29kerja sama sumber dananya dari pihak
1:07:31ruang itu harus ada proposal FS-nya dan
1:07:34persetujuan kementerian untuk bisa
1:07:37melakukan proses kerjaamanya. Tetapi
1:07:39kalau kita pinjam uang kemudian hotel
1:07:41dibangun oleh UB, UB lah yang menentukan
1:07:44sil. Jadi memang perbedaannya antara
1:07:46kita minta investor dan kita pinjam ada
1:07:49mekanisme yang sudah ada. Karena 2026
1:07:52sudah ada peraturan tadi bagaimana kita
1:07:55diberi kesempatan untuk meminjam uang
1:07:57untuk proses pengembangan lahan yang ee
1:08:00lahan yang belum bisa optimalkan tapi
1:08:02kita bangun secara sendiri oleh BJA.
1:08:05Tetapi kalau kita membangunkan dari
1:08:08pihak luar kemudian dikerjamakan, kita
1:08:11harus konsultasi dengan timnya Pak, Bu
1:08:14persetujuan baik itu legalitas maupun
1:08:17keuntungan apa yang didapat dari kampus
1:08:19saat kita kerja sama dengan pihakiga.
1:08:22Kemudian ee mekanisme yang lain saya
1:08:24rasa sudah banyak dibahas tentang tata
1:08:26cara pemberian pas ee dan juga dukungan.
1:08:30Sebenarnya saat ini kementerian juga
1:08:31sangat membuka diri untuk membantu
1:08:33perguruan tinggi menyiapkan proposal,
1:08:36menyiapkan FS sekaligus menyiapkan
1:08:38berbagai macam hal untuk bisa bekerja
1:08:41sama dengan pihak swasta atau pihak
1:08:43pendanaan yang nantinya bisa men-support
1:08:46kepada pengelolaan di kampus agar apa ya
1:08:50tadi lahan itu bisa berdaya guna tidak
1:08:53hanya sekedar untuk pendidikan tapi bisa
1:08:55menambah [tertawa] pendapatan ee baik
1:08:58melalui kerja sama maupun pendanaan dari
1:09:01pihak ketiga. Ini untuk proses bisnis
1:09:03tadi juga banyak yang sudah disampaikan.
1:09:06Kemudian langkah langkah PTNP juga kita
1:09:08perlu inventarisasi aset
1:09:11mengidentifikasinya mengendang mekanisme
1:09:13apa dan juga pembuatan asum. Jadi kami
1:09:15di UB ini memang beban yang harus kami
1:09:18ee lakukan adalah bagaimana mengamankan
1:09:21aset, mengamankan ee pencatatannya
1:09:23sekaligus mekanisme pengelolaannya.
1:09:26Seperti contoh kami punya lahan ada di
1:09:28dekatnya RSUB. Itu juga perlu kami
1:09:30pastikan karena memang ya gesekan dengan
1:09:33masyarakat selalu kami adap karena
1:09:36permasalahan bukan karena apa ya ada
1:09:38keinginan-keinginan tertentu yang kadang
1:09:40terselubung yang membuat kami serba
1:09:42sulit untuk melakukan. Contoh, Pak, ini
1:09:44kalau saya enggak dapat uang sekian,
1:09:45saya enggak. Kami enggak bisa berlakuan
1:09:47apapun. Apalagi kalau kita mau menambah
1:09:50lahan lagi di situnya sudah enggak masuk
1:09:52akal lagi. Kita sudah enggak bisa ingin
1:09:54membebaskan kalau memang ada keinginan
1:09:56mereka untuk menjual. Jadi,
1:09:58teknis-teknis itulah yang membuat kami
1:10:00di lapangan kadang-kadang tidak seindah
1:10:03punya lahan pun belum tentu bisa kita
1:10:04optimalkan. Seperti contoh, kami punya
1:10:06lahan di belakangnya itu 4 hektar. Saat
1:10:08ini hanya untuk pertanian. kita bangun
1:10:11enggak bisa, kita optimalkan enggak bisa
1:10:13karena satu akses menuju ke lokasi
1:10:16dibatasi enggak boleh melalui jalur
1:10:18diasant. Jadi kondisi-kondisi seperti
1:10:21itulah tantangan tersendiri bagi kami
1:10:23sebagai pengelola dalam hal
1:10:26mengimplementasikan optimalisasi aset
1:10:28yang kadang-kadang ini kok dibiarkan
1:10:31tapi sejarahnya yang perlu kami
1:10:33sampaikan. Kemudian seperti contoh tadi
1:10:36permohonan pemanfaatan memang ada BH,
1:10:39kemudian DIKTI, Sekjen Dikti Saintech,
1:10:42kemudian peran keuangan baru nanti ada
1:10:45persetujuan untuk pengelolaan lahan yang
1:10:48[berdehem] ada di ee kampus PTNH.
1:10:51Kemudian dari situ ada apa tugas PTNBH?
1:10:54ya, kita buat proposalnya, kita buat ee
1:10:57apa itu KSP-nya, kerja samanya, kemudian
1:11:00kita menyiapkan semuanya baru nanti dari
1:11:02kementerian ada rekomendasi dan dari
1:11:05Kementeri akan verifikasi apakah
1:11:08kelayakan permohonan itu dapat
1:11:10dilakukan. Jadi tiga pihak inilah yang
1:11:12nanti akan bisa melakukan proses
1:11:15optimalisasi aset khususnya dalam proses
1:11:18kerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian
1:11:21kami diub juga selalu ee pengamanan
1:11:23dalam bentuk ya bagaimana tahan kami di
1:11:27berbagai macam tempat untuk dipastikan
1:11:29bahwa itu tidak dikuasai oleh pihak
1:11:31ketiga tanpa ada ee pemberitahuan atau
1:11:34penggunaan yang sah. Jadi kami pun tidak
1:11:36pernah menyewakan lahan pada pihak lain
1:11:39karena ini lahan kami adalah lahan yang
1:11:41memang BMN yang mungkin tidak bisa masuk
1:11:43menjadi sewa lahan yang akan digunakan
1:11:45oleh Gen untuk dikerjasamakan tanpa
1:11:48melalui mekanisme yang sudah ditetapkan.
1:11:50Kemudian di kami ada menyewakan bukan
1:11:53lahan tapi menyewakan bangunan. Jadi
1:11:56yang memungkinkan hanya ada bangunan di
1:11:58atasnya sampai guyonanya kita punya pos
1:12:01saja bisa disewakan asalkan itu ada
1:12:03bangunannya.
1:12:05lain dengan tanah murni kita enggak
1:12:07boleh menyewa. Jadi contoh kami ada ee
1:12:10ATM, rumah ATM kemudian ee untuk rumah
1:12:13perbankan, kemudian dari berbagai macam
1:12:16besarana yang ada di dalam kampus yang
1:12:19ada bangunannya berhak untuk menyilakan
1:12:21secara ee tersendiri melalui peraturan
1:12:25yang ada di Burwijaya. Kemudian dari
1:12:27komponen-komponen itu kami selalu ee
1:12:30menjadi target bahwa penerimaan itu
1:12:33kalau dikatakan non akademik memang
1:12:36tidak banyak. Jadi kami itu sebagai ee
1:12:39perguruan tinggi dari aset tanah yang
1:12:41kita kelola dan aset gedung yang kita
1:12:44kelola itu plus minus enggak sampai 10
1:12:46M. Kami hanya 7,6 M saja untuk bisa
1:12:49mendapatkan nilai tambah dari sewa.
1:12:52Karena sewa kami kan bukan berbeda
1:12:54dengan yang punya lahan besar, punya
1:12:56gedung banyak sehingga bisa diserahkan
1:12:58karena du ini keterbatasan adalah lahan
1:13:01yang memang enggak luas tapi bangunannya
1:13:02sudah full untuk akademik sehingga
1:13:05sarana pendukung untuk bisa kita sewakan
1:13:07sangat terbatas. sehingga kondisi
1:13:08seperti itu yang memungkinkan bisa kita
1:13:11kerjasamakan adalah bangunan secara
1:13:15penuh itu pengelolaan Hai Brawijaya yang
1:13:18ada ketentuan mekanisme sewa berapa,
1:13:21kemudian ketentuan di dalam ee
1:13:24platformnya sudah kita siapkan sehingga
1:13:26ada keapsahan di dalam proses kerja sama
1:13:29untuk pemanfaatan gedung yang ada di
1:13:31dalam kampus BJ. Jadi kami ee secara
1:13:34umum untuk m-backup itu kerja sama ini
1:13:38antara universitas dengan unit yang
1:13:40nanti akan bekerja sama dengan kita
1:13:43dengan BMU saja sebagai PT yang
1:13:45dipisahkan itu kita juga ada ee kerja
1:13:49sama sewa penuh. Yayasan yang ada di UB
1:13:52juga menyewa penuh kepada kami. Koperasi
1:13:54yang ada di dalam kampus UB juga menyewa
1:13:56kepada kami untuk melakukan proses
1:13:58aktivitas kegiatan di dalam kampus.
1:14:00Sehingga kami menjadi pelaksana di dalam
1:14:03proses pengamanan ini sekaligus
1:14:05memastikan proses ee penggunaan sarana
1:14:09yang ada di B pasti dipisahkan. satu
1:14:11lahan kita gak bisa menyewakan pihak
1:14:13lain yang bisa menyambunan
1:14:16yang ada di atasnya. Kita tidak bisa
1:14:18membangun di tempat lahan orang lain,
1:14:20tapi kita bisa membangun sesuai dengan
1:14:23sertifikat yang kita pegang hak guna.
1:14:26Hak hak guna saja nggih, Pak untuk bisa
1:14:29kita optimalkan untuk proses pembangunan
1:14:31gedung. Jadi kalau kita membangun gedung
1:14:33sendiri dengan biaya sendiri, dengan
1:14:35biaya pinjam tapi yang dikelola secara
1:14:37penuh, kita tidak perlu izin kepada
1:14:39kementerian. Tapi kalau kita kerjamakan
1:14:42sedikit apapun itu ada perizinan yang
1:14:44harus kami lakukan. Mungkin seperti itu
1:14:47ee Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan
1:14:49kondisi yang ada di interp saya. Semoga
1:14:52bisa menambahi per. Terima kasih. Mohon
1:14:53maaf. Asalamualaikum warahmatullahi
1:14:54wabarakatuh.
1:14:55Waalaikumsalam warahmatullahi
1:14:57wabarakatuh.
1:15:01Kalau lengkap sudah pemaparan topik hari
1:15:04ini
1:15:06yang sesuai dengan masing-masing
1:15:08tentunya adalah perspektif normatif,
1:15:11regulasi dan juga praktik. Agar kondisi
1:15:14FDJD ini lebih santai, lebih hangat
1:15:17mungkin saya akan membuka sesi diskusi.
1:15:19Mungkin boleh minum dulu. Oh, minum.
1:15:21Monggo Bapak Ibu ya.
1:15:25Monggo sambil dicemil
1:15:29sambil mengalir
1:15:31iya. Iya.
1:15:31Sambil mengalir untuk sesi diskusi tanya
1:15:35jawab dan juga ada masukan ataupun ada
1:15:38mungkin bisa memberikan dan lain
1:15:40sebagainya. Kami persilakan mungkin
1:15:42kepada peneliti terlebih dahulu
1:15:46dan Pak Daru saya mong apa
1:15:49i
1:15:51saya
1:15:55monggo silakan silakan
1:15:57ya saya ucapkan terima kasih ee Pak
1:16:00Budi, Pak Heri ya. Saya juga gak tahu ya
1:16:02kalau berdua ini ternyata terhubung gitu
1:16:05ya. Bahkan menurut saya mirip ya.
1:16:08Cuman sini. [tertawa]
1:16:12Jadi, jadi saya itu hanya searching saja
1:16:15di Google gitu ya. Ini kalau untuk
1:16:18mengurusi masalah ee Aset Tenggara
1:16:20barang ini ke mana? Oh, HPKNL. Ini ada
1:16:22langsung nomor WA-nya dan saya langsung
1:16:24hubungi kan. Begitu juga dengan Pak Heri
1:16:27ya. Alhamdulillah kalau Pak Heri memang
1:16:29banyak referensinya banyak yang
1:16:30mengarahkan ke Pak Heri.
1:16:34[tertawa]
1:16:35Iya. Nah, ee
1:16:37lebih ke pelaku
1:16:38ini yang menarik ini ya ee posisi atau
1:16:42kedudukan dari PTNBH itu sendiri ya.
1:16:44Sehingga tadi Pak Heri menyampaikan
1:16:47bahwa ee
1:16:50dari pihak BPN atau kantor pertanahan
1:16:52juga masih ini ya belum ada slot ini mau
1:16:55di mana
1:16:57atau sendiri atau sudah Pak?
1:16:58Baru keluar.
1:16:59Oh baru keluar. Namanya apa Pak
1:17:00namanya?
1:17:01SSO tentang apa ya? Akun mitra. Akun
1:17:05mitra. Oh, SSO. Akun mitra namanya.
1:17:10Jadi masing-masing satuan kerja itu
1:17:13masing kementerian itu punya akun mitra.
1:17:15Akun mitra itu terkait sertifikasi
1:17:17tanahnya.
1:17:20Jadi kalau polisian punya sendiri satuan
1:17:22kerja pores malam dia bisa ngakses
1:17:25tanahnya. itu juga kami
1:17:27untuk
1:17:29sehingga kami pada saat akan melakukan
1:17:32pengurusan sertifikat karena sekarang
1:17:34digital
1:17:35itu akunnya sendiri.
1:17:37Oh jadi langsung UP yang bisa punya
1:17:39sendiri gitu akunnya seperti sentutan
1:17:41aku itu masing-masing kita gitu ya.
1:17:44Heeh. [berdehem] Kalau sentutan aku kan
1:17:45masyarakat bisa.
1:17:46Iya.
1:17:46Kalau akun mitra khusus khusus. Oh,
1:17:50nggih. Enggih, Pak. Kalau misalnya kita
1:17:52tanya hubungannya ya, jadi antara
1:17:54Kementerian Saintek Dikti ya dengan
1:17:57Kementerian Keuangan sama PTNBH-nya
1:18:00sendiri itu gimana, Pak terkait dengan
1:18:03tanah tadi ya? Tanah yang tanah asal ya,
1:18:06tanah yang tidak boleh dipisahkan tadi.
1:18:10Saya dulu, Pak. Saudara kepada saya,
1:18:14Pak mungkin Pak Heri. Pak Heri dulu. Eh,
1:18:16Pak Heri sharing Pak. Pak Budi bagus. Ya
1:18:18Allah.
1:18:21penjara negara.
1:18:22Iya. Iya.
1:18:22Iya. Saara kembali
1:18:25penjara negara.
1:18:26Jadi, jin
1:18:27ee pada dasarnya kalau berawal dari PTMB
1:18:32kekayaan kekayaan negara yang enggak
1:18:34dibis eh kekayaan negara murni Pak ya.
1:18:37Yang dipisahkan itu cuma bangunan di
1:18:39atasnya, Pak. Ya, non tanah.
1:18:42Jadi sampai kapanp statusnya itu adalah
1:18:44BML. Nah, sampai dengan saat ini
1:18:47namanya, Pak. ya.
1:18:49Nah, karena kemarin perubahan perubahan
1:18:51dari Kementerian
1:18:55Dikwood jadi SA.
1:18:58Nah, itu harus diperbarui izinnya, izin
1:19:02UPL-nya, Pak. Ya,
1:19:03izin apa, Pak?
1:19:05Operasi dioperasikan pihak lain.
1:19:08Jadi, kalau dalam tanah milik negara itu
1:19:12bisa digunakan untuk tusi kementerian
1:19:15lembaga Bu. H. Nah, kalau dia untuk BMN
1:19:20ada penggunaan, ada pemanfaatan
1:19:21paradigmanya di situ.
1:19:23Kalau dia masih digunakan untuk
1:19:25pelayanan publik itu berarti standnya
1:19:28pengunaan.
1:19:30Nah, karena PT semacam ee jadi
1:19:34bangunannya itu jadikan modal awal
1:19:37untuk tanahnya tetap dicatat sebagai BN.
1:19:41Bisakah itu beralih kepada diambil alih
1:19:45pemerintah? Heeh.
1:19:46Jika pemerintah membutuhkan sangat besar
1:19:49dan terbuka juga peluang untuk
1:19:51kementerian yang lain misalkan ikut
1:19:53membutuhkan tanah di lanut masih ada
1:19:55yang kosong.
1:19:57Selama RKBMN istilahnya rencana
1:19:59kebutuhannya ada dan dihitung RKBMN itu
1:20:03sesuai dengan standar barang standar beu
1:20:05tua untuk perluasan apa dan bagaimana
1:20:08gitu bukan standar keinginan. Ada
1:20:11standar keinginan Pak di Pores kurang
1:20:12luas tanahnya karena untuk parkir. Nah,
1:20:15kebutuhan Anda berapa? Berapa, terus
1:20:18tujuannya untuk apa? Kalau untuk pores
1:20:21forestnya bisa jadi apa? Jadi apa enggak
1:20:23apa-apa ada pertanggung jawabannya
1:20:25begitu juga dengan UB. Nah, kalau UB
1:20:28memang ada perluasan butuh tanah tapi
1:20:30statusnya BMN bisa termasuk ada BLPI,
1:20:34Pak.
1:20:35Ada set BLBI yang dimungkinkan kalau mau
1:20:37diambil tapi yang ngambil itu dipisain
1:20:41sebagai kemenaga nanti akan diupilkan,
1:20:44diserahkan
1:20:46berarti antar apa government.
1:20:48Nah, fungsi kami untuk mengatur itu Bu
1:20:51secara regulasi ada aset yang berlebih
1:20:54kita ambil namanya Edelunkan.
1:20:57Jadi kita syarankan aset itu tidak diam.
1:21:00Betul. Aset itu harus berkeringan. Heeh.
1:21:03Salah satu contohnya itu RJ.
1:21:06Kalau di RRI itu kalau malam Bapak Ibu
1:21:08ke situ kan ram itu.
1:21:10Nah itu supaya asetnya bermanfaat
1:21:13berbing dampak pada masyarakat dan
1:21:15memberi PNBP. Mereka sewa. Iya sewa
1:21:17karena malam kan diam tuh Pak.
1:21:20Nah di situ ternyata jadi episentrum
1:21:21perekonomian baru kan.
1:21:23Nah itu memang proyek kita Bu. Kalau
1:21:25Bapak Ibu jalan jayal di namanya di
1:21:28Tanjung. Tanjung itu milnya Polat. Eh,
1:21:31Tanjung itu pasar. He. Oh,
1:21:34di situ ada kebun anggur. Nah, itu kita
1:21:37cari mitra karena aset itu enggak
1:21:38digunakan sama sekali.
1:21:41Kami beri ultimatum. Kalau enggak
1:21:42digunakan manfaatkan.
1:21:44Kalau enggak digunakan manfaatkan. Saya
1:21:46alihkan ke siapa? Banyak yang
1:21:48membutuhkan. KPU belum punya kantor, KPU
1:21:51punya pemda, Pak.
1:21:53Banyak aset, banyak kementerian lembaga
1:21:55yang masih memerlukan. Nah, kalau saya
1:21:56tawaran Pak Beri ambil
1:21:59ambil
1:22:00cuma kan kita menghormati kementerian
1:22:02dia punya rencana apa ya sudah
1:22:03dimanfaatkan akhirnya kita cari mitra
1:22:05kebun anggur akhirnya di sana pun wisata
1:22:08baru itu Bu
1:22:09tiap minggu ada pasar pawas pasar apaah
1:22:14tujuan kita memang mengoptimalkan aset
1:22:16itu beradanya Kementerian Keuangan
1:22:19supayaur
1:22:21karena ada biaya pemeliharaan dan
1:22:23pengamanannya
1:22:25jangan sampai hal itu terjadi. Kalau
1:22:27Bapak Ibu sering lewat ni ini enggak
1:22:29apa-apa kita teruskan. He
1:22:31kita lanjut ya. Karena kalau Pak Heri
1:22:33nanti cerita panjang [tertawa]
1:22:36kalau kayak di seperti di TMP Bu. Di TMP
1:22:39itu ada set perbantan kalau Bapak Ibu
1:22:40tahu
1:22:41playground
1:22:43belakang. Ah itu kan enggak digunakan
1:22:44sama sekali itu. Itu bisa disebut idle
1:22:47saat idle
1:22:49idol. Idol
1:22:52nganggur. Nganggur.
1:22:53Nganggur.
1:22:54Heeh. nganggur nganggur
1:22:55nganggur ada diilah
1:22:56i
1:22:56nah saat itu enggak digunakan potensi
1:22:59diokupasi warga semakin besar
1:23:01he
1:23:02nah kita akhirnya perlu biaya negara
1:23:05untuk mengusirnya
1:23:06h
1:23:07makanya ada ada mitra yang mau
1:23:09memanfaatkan sewa
1:23:12cuma nilainya harus wajar ini yang repot
1:23:15biaya kan
1:23:18jadi kita harapkan aset-aset itu
1:23:21teroptimalkan secara
1:23:26seperti
1:23:38berarti itu ya, Pak. Boleh ambil gitu
1:23:40ya.
1:23:41Boleh
1:23:42berarti secara ee ini barang dari negara
1:23:45tidak ada batasan ya. Maksudnya secara
1:23:48ini ee dikelola oleh Kementerian
1:23:51Keuangan semua. maksudnya di ee dibawa
1:23:53ee pengaturan dari Kementerian Keuangan.
1:23:55Iya. Ada regulasinya dikelola.
1:23:58Dikelola oleh
1:23:59bukan dimiliki ya digunakan
1:24:01perle di negara itu gak perlu bisa
1:24:04memiliki
1:24:06pemiliknya siapa? Pemerintah.
1:24:09Entitas pemerintah. Makanya ada BNN
1:24:11pemerintah pusat kalau BND pemerintah
1:24:14daerah. Ada lagi pemerintah desa
1:24:18berarti entitas kita.
1:24:21Nah, semua itu kan harus dilaporkan.
1:24:24Dilaporkan dan untuk pengadaan itu harus
1:24:27di melalui perencanaan dulu.
1:24:29Perencanaan, penganggaran, sampai
1:24:31pemindah tanganan. Makanya semua aset
1:24:33negara
1:24:35penjualan penghapusannya asetnya harus
1:24:37terlalu hilang.
1:24:39Hilang.
1:24:41Kemarin kan juga itu penghapusannya
1:24:42mulai lelak.
1:24:44Dan itu nanti akan diaudit oleh
1:24:46masing-masing periksanya kan, Pak ya,
1:24:49sesuai regulasi atau
1:24:56berarti lelang ini adalah salah satu
1:24:58instrumen ya untuk bukan salah satu
1:25:00memang itu satu-satunya ya untuk
1:25:02menghapus ya atau
1:25:03mungkin saya bisa sedikit ya.
1:25:05Jadi penghapusan itu dan kami kalau di
1:25:08BTD yang bisa dihapus adalah barang yang
1:25:11dipisahkan dari tanah.
1:25:14[berdehem]
1:25:14Jadi seperti contoh kami gedung
1:25:16kendaraan elektronik atau apapun yang
1:25:19memang kita miliki sebagai harta
1:25:21kekayaan UB dan itu sudah tercatat di
1:25:24sistemnya UB itu harus dihapus ada dua
1:25:26cara. Satu dengan kita lelang. Kedua
1:25:30bisa kita hibahkan.
1:25:32Jadi contoh kami punya ee kendaraan.
1:25:36[berdehem] Kendaraan ini ee karena
1:25:38statusnya sudah tidak layak lagi biaya
1:25:40operasional lebih mahal. Kemudian secara
1:25:43ee fakultas sudah tidak mau memanfaatkan
1:25:46lagi. Ak ini kan kami lakukan proses
1:25:48lelang. Lelang pun ada dua cara. Satu
1:25:50melalui pressure yang harus kita
1:25:52pastikan harga minimalnya berapa baru
1:25:55kami melalui timnya Pak Bu Pak Agus
1:25:58untuk mendapatkan kesempatan di lelang
1:26:00secara terbuka. Jadi di dalamnya kami
1:26:03ada ketentuan bagaimana kita ajukan
1:26:05lelang harga limitnya sekian kemudian
1:26:07akan dilelang berapa. Itulah nanti akan
1:26:09mekanisme untuk pemindahan barang kami
1:26:11statusnya menjadi hapus dan itu harus
1:26:14kami lampirkan setelah lu SK penetapan
1:26:18penghapusan.
1:26:20Itu pun kami tahapan di dalamnya juga
1:26:22cukup panjang. Contoh ada pengusulan
1:26:24dari pihak unit yang pintta dihapus. Di
1:26:27dalamnya ada surat kenyataan bahwa
1:26:29barang itu sudah bisa tidak dapat
1:26:31digunakan kembali tidak mengganggu
1:26:33tupoksinya dan itu sudah layak untuk
1:26:35dihapus. Kemudian masuklah ke kami. Kami
1:26:37pun meminta persetujuan secara tertulis
1:26:40kepada Pak Rektor bahwa barang itu
1:26:42memang betul untuk akan dihapus. Sa
1:26:44proses sudah turun baru kami menunjuk
1:26:46operasel untuk melakukan operasel
1:26:48harganya berapa sih. Jadi secara fisik
1:26:51kami tidak bisa menerka harga itu kalau
1:26:53tidak melalui pihak etika. Tapi muncul
1:26:56ada pernyataan, ada laporan baru kami
1:26:58lakukan untuk permohonan untuk lelak
1:27:01menuju kantornya Pak Agus untuk
1:27:04mendapatkan waktu kapan lelang ini dapat
1:27:07dilaksanakan. Setelah kami laksanakan,
1:27:09kami hadir ke sana untuk memastikan ini
1:27:11loh siapa yang menang, harganya berapa
1:27:15dipastikan memang sudah sesuai dengan
1:27:17aturannya. K baru ditetapkan pemenang
1:27:21dia munasi baru ada berita acara surat
1:27:23terima barang itu menuju ke yang
1:27:26menangkap tadi. Dan setelah itu kami
1:27:28membuat keputusan penetapan penghapusan.
1:27:33Nah, bedanya Bu, bedanya enggak apa-apa
1:27:35ya kali ya. Heeh. Heeh. Bedanya antara
1:27:38PTNPH, BLU, dan PTN situ.
1:27:42Kalau PTNPH penilaiannya enggak dari
1:27:44kita.
1:27:46Kalau BRU dapat melibatkan kita. Tapi
1:27:49kalau PTN wajib mel
1:27:55karena sudah pure seperti BUMN, Pak.
1:27:58Betul. Jadi kami dengan semua harus ada
1:28:00namanya peraturan-ktor yang memayungi di
1:28:02dalam proses penghapusan, proses
1:28:05pencatatan kekayaan, proses untuk sewa
1:28:08macam-macam. Kami harus punya
1:28:09undang-undang sendirian rektor yang
1:28:11memastikan apa yang kita lakukan punya
1:28:14legalitas tidak ada lagi multitafsir
1:28:16atau keinginan pribadi. Akhirnya
1:28:18dicontoh kan ada Mas ini mobil ini bagus
1:28:21ini, kalau saya beli sendiri bagaimana?
1:28:24Mohon maaf kami tidak bisa karena
1:28:27mekanismenya kalau Bapak ingin melalui
1:28:29lelanggo.id untuk melakukan proses
1:28:31pelelangan tidak bisa secara demi-deman
1:28:34ini bisa langsung kami pakai karena ini
1:28:37statusnya sudah tidak pakai lagi tidak
1:28:38dipakai lag itu gak bisa ya memang kami
1:28:41masih ee an jadi di beberapa yang lain
1:28:44PTNB yang lain dengan cara tidak lelang
1:28:47melalui KPKNL katanya bisa untuk pindah
1:28:50nama tapi di dalam Polda itu masih belum
1:28:55ada kesamaan di dalam proses untuk ganti
1:28:58nama nomor kendara an dari institusi itu
1:29:01pribadi kalau tanpa lelang sulit
1:29:04tapi begitu ada risalah lelang dari
1:29:06tempatnya sangat mudah karena itu kami
1:29:08melalui prosesnya sangat transparan dan
1:29:11juga memiliki dasar hukum yang baru
1:29:15boleh
1:29:17sedikit lagi Pak
1:29:19ee terus tadi kan antara pertama
1:29:21tanah-tanah itu kan sudah apa di yang
1:29:24asal tadi dipisah kan Pak ya terus
1:29:26kemudian ada tanah yang baru diperoleh.
1:29:29Nah, tanah yang tadi yang di bawah yang
1:29:32statusnya sebagai barang milik negara
1:29:33sebagai tanah asal ya, itu kan ada
1:29:35bangunannya. Nah, bangunannya ini kan
1:29:37berarti kan sudah masuk menjadi ee
1:29:40miliknya PTBH ya. Nah, terus kalau
1:29:43misalnya ini
1:29:46berarti kan ada bedanya antara benda
1:29:47bergerak dan benda tetap tadi ya, Pak.
1:29:49Ini kita ngomongin benda kalau benda
1:29:51bergerak tadi sudah dijelaskan modelnya
1:29:53bisa dibawa keluar. Tapi kalau yang dia
1:29:55berada di atas tanah barang milik negara
1:29:59ini status bangunannya itu gimana
1:30:01tercatatnya? Terus kemudian alasnya itu
1:30:03apa, Pak? Hak pakai, hak pengelola apa?
1:30:06Hak pakai di atas hak pengelolaan atau
1:30:08gimana, Pak? Langsung masuk ke tanah.
1:30:10Kalau tanahnya semuanya dipakai ada
1:30:13bangunan atau tidak sama status harguna
1:30:16kita sebagai pengguna
1:30:17HDB toh? HGB
1:30:18HDP izin eh SHP. SHP
1:30:22hak pakai.
1:30:23Oh, hak pakai.
1:30:24sertifikatnya
1:30:26shp atas nama family J Ken
1:30:31jadi seperti contoh kami saat ini kan
1:30:33baru mendapatkan sertifikat untuk hibah
1:30:36dari Penda Kabupaten Malang ke
1:30:39B tapi hibahnya kan melalui kementerian.
1:30:43Oh, jadi hibahnya kementerian baru masuk
1:30:45ke UB
1:30:46di dalam catatannya hibah tadi bunyi
1:30:48akan dimanfaatkan oleh Universitas
1:30:49Bayijaya untuk pengembangan.
1:30:52Iya.
1:30:53Jadi, jadi BMN tapi status panasnya BMN.
1:30:57Oh, bukan BUM BMD ya? Bukan punyanya
1:31:00kabunya
1:31:02kabupaten dihibahkan harus masuk ke Ban
1:31:06dulu.
1:31:06Iya.
1:31:06Oh, berarti harus masuk ke ee lembaga
1:31:09yang menaunginya dulu gitu ya. Nah, di
1:31:11sini nih masalahnya boleh enggak kalau
1:31:13seumpama karena setelah berdiri dari
1:31:15pemda atau dari swasta dana masyarakat
1:31:18langsung ke Brawijaya sebagai PTNBH.
1:31:21Kalau kita mendi secara langsung dan itu
1:31:25milik masyarakat itu boleh.
1:31:27Kalau hibah
1:31:28hibah tidak bisa. ya di dalam ee PP
1:31:32nomor ee PP PTBUB sudah menyebutkan
1:31:36semua tanah yang diterima dari hibah
1:31:38pemda hibah dar negara itu langsung
1:31:41masuk ke kementerian.
1:31:42Oh I ya
1:31:45langsung masuk ke kementerian sehingga
1:31:47tidak ada ceritanya hibah antar
1:31:49kementerian. Iya boleh
1:31:51dari kementerian ke kita kan belum dibah
1:31:53berarti kan
1:31:54peran pengguna
1:31:55kalau antar kementerian itu ahli status
1:31:59hiba itu dari pemerintah pusat ke
1:32:01pemerintah daerah atau sebaliknya
1:32:04dalam rangka tusi
1:32:05tugasusi pelayanan publik
1:32:08jadi kalau dari pemda pemda tadi
1:32:10mengibakan iya ke Kemendikti
1:32:13digunakan oleh statusnya BMN
1:32:17makanya harus bersertifikat atas PRI
1:32:19Fre. Jadi tidak ada sekarang sertifikat
1:32:22atas nama ee UI, atas nama U saat itu
1:32:26BMN harus memri.
1:32:27Bisakah pemerintah mengalihkan? Bisa.
1:32:30Nampaknya harus status penggunaan. Siapa
1:32:32yang menentukan status penggunaannya?
1:32:34Kami Kementerian Keuangan supaya itu
1:32:38tertata rapi. Nah, saat mereka
1:32:40membutuhkan boleh, yang penting Anda
1:32:42bikin perencanaan seperti tadi itu, Pak.
1:32:44Membutuhkan aset. Kebanyakan Polri nih,
1:32:46butuh perluasan. Oke, kita berikan kita
1:32:48ada aset yang kosong yang idle tadi kan
1:32:51banyak
1:32:53banyak tapi Anda harus punya perencanaan
1:32:56apa?
1:32:57Heeh.
1:32:57Banyak aset yang anggur tidak digunakan
1:32:59di malam banyak. Kalau Ibu lihat di
1:33:02kantor kemudian di mana loh itu kosong
1:33:05itu kosong.
1:33:07Kalau diminta enggak boleh siapa yang
1:33:08bisa memberikan kami laporkan ke kami.
1:33:12Nah, saat itu viral. Iya. ini kosong kok
1:33:15dianggutkan negara. Yang salah siapa?
1:33:17Kami kami enggak bisa mengedukasi.
1:33:20Nah, makanya saya punya hak untuk Pak
1:33:23Hari, Pak Heri aset di sampean itu
1:33:26nganggur kok digunakan jualan bakso
1:33:28sijin burung. Mohon maaf nih gitu ya
1:33:32gitu di playground saya tegur
1:33:33Kementerian Pertanian Pak Aset di gawe
1:33:36pedagang-pedagang ini sudah berizin
1:33:38belum? Yang susah kita sekarang ini
1:33:41kalau menjawab viral.
1:33:43Kalau viral itu kan susah. Kemarin kita
1:33:45sampai saya itu di WA asistennya
1:33:48itu
1:33:49ada jembatan kaca Pakolomo.
1:33:53Padahal aset itu aset siapa? Kalau BMAH
1:33:56kita asetnya milik PUPR di bank PUPR
1:33:59satu kaki berdiri Taman Nasional Brow
1:34:02Meru satu kaki berdiri pemda.
1:34:04Heeh. A ngurusi
1:34:06jadi rebutan semua itu aset-anset kami.
1:34:09E kami kan harus tahu itu asetnya siapa.
1:34:12Akhirnya diputuskan
1:34:14ee BUPR itu yang membangun. Setelah itu
1:34:18diserahkan kepada TNBTS diali statuskan
1:34:22namanya. Nah, kemudian cari mitra
1:34:24dikerja samamakan pemda juga sebagai
1:34:27mitranya
1:34:29seperti itu. Cuma kami harus harus
1:34:32responsif kalau terkait aset. Makanya
1:34:34kemarin itu Ibu WA langsung saya respon
1:34:37karena daripada membiarkan akan jadi
1:34:40permasalahan bukan bermasalah ya. Jadi
1:34:43PR ini aja yang WA saya di WA lain kan
1:34:45sudah banyak Bu ya. Makanya kita sudah
1:34:48kita jawab kalau perlu kita jemput bola
1:34:50respon lah kalau terkait aset apalagi
1:34:52kalau sudah kenal sama siapa pos terka
1:34:56marno bakanya sertifikat kemarin saya
1:34:58kejar-kejar pak positif ayo nang mar tak
1:35:02salah
1:35:03karena semangatnya ini aset pemerintah
1:35:05yang dijaga bareng bukan asetnya BPN
1:35:08bukan asetnya UB ini aset pemerintah
1:35:10kadang kalau yang ngurus sendiri Pak Hei
1:35:12pasti ada sesuatu yang enggak bisa
1:35:14diinik Pak ya bisa ditemu kalau pada
1:35:17pihak ketiga yang netral kayak saya,
1:35:19saya bisa nekan sana, bisa nekan sini
1:35:21karena memang tujuannya itu paradigmanya
1:35:24atas nama P itu
1:35:27kalau saya mau melanjutkan begini ee Pak
1:35:31dan Pak Depok
1:35:33ee Pakus
1:35:36Pak
1:35:39Jadi Pak Ius ee kita bicara
1:35:44ee selama ini kan yang tadi diatur
1:35:47adalah lahan atau bangunannya.
1:35:48Lahannya.
1:35:49Lahannya. Bangunannya itu bisa
1:35:51dinitrakan?
1:35:53Boleh.
1:35:53Boleh dinitrakan. Ya, sekarang ada
1:35:57kemajuan, ada kemajuan zaman. Mungkin
1:35:59kalau di kota besar kita tahu apa yang
1:36:01terjadi tentang landing ride.
1:36:03Nah, ini daripada kita kan usil ya, nama
1:36:06lapangan rektoral cuma kita sebut ee
1:36:08lapk enggak ada nilai komersial.
1:36:10Ternyata ada yang minat lapk saya beli
1:36:13deh namanya.
1:36:15Nah, itu masuknya di kategori apa
1:36:18ya? Sebenarnya kalau di kami ini kan
1:36:20sebenarnya kan batasan-pembatasan apa
1:36:22sih yang bisa disewakan? Apa yang tidak
1:36:24boleh?
1:36:25Kalau itu lahan itu kami gak bisa
1:36:28melakukan kerja sama.
1:36:29Tidak disewakan, Pak. Nah, ini yang jadi
1:36:32problem.
1:36:32Iya. nanti hitungan apa yang bisa kami
1:36:34lakukan karena seperti contoh kan
1:36:36branding atau apapun sememkinkan asakan
1:36:39memang itu memiliki nilai lebih dan
1:36:40mengacu kepada apa karena ya kami pers
1:36:43kan pasti berdasarkan peraturan rektor
1:36:45yang mana yang bisa kami pakai untuk
1:36:47menetapkan tarifnya. Seperti contoh kami
1:36:50kan sementara ini sewa hanya dua satu
1:36:52sewa lahan kemudian sewa kendaraan.
1:36:54Nah kalau kendaraan kan ada peraturan.
1:36:57Jadi kena sewa lahan eh sewa ruang pasti
1:36:59akan ketentuan berapa, kali berapa
1:37:02nilainya, kali berapa, fasilitasnya apa,
1:37:04itu nanti akan muncul menjadi nilai yang
1:37:06harus kita tawarkan kepada pihak
1:37:08penyewa.
1:37:09Nah, ini karena ee ada beberapa hal
1:37:12seperti yang tadi disampaikan
1:37:14terkait dengan kalau kita bicara mohon
1:37:16izin, Prof.
1:37:17Yes.
1:37:17Ee koreksi kalau saya salah memahaminya.
1:37:21Jadi, ada resune, ada resnulius. Nah, di
1:37:25public eh
1:37:28goods itu kita menggunakan konsep
1:37:30presune. Intinya barang tak seorang pun
1:37:33termasuk negara boleh memiliki hak
1:37:35mengklaim hak dalam hal ini hutang.
1:37:38Yes.
1:37:38Nah, tadi ee sempat dilaporkan 544,74
1:37:42hektar itu sebetulnya cuma penugasan.
1:37:45Nah, karena ternyata negara sendiri
1:37:47tidak masuk BMN.
1:37:49Betul. [berdehem]
1:37:49Hutan itu kan enggak masuk BMN.
1:37:52Tidak, Pak. Hutang apa ini, Pak? Hutang
1:37:54Pakutang.
1:37:56Ada yang dimiliki, ada dikuasai, Pak.
1:37:59TNBTS kalau Bapak tahu taman nasional
1:38:01brokot semua itu ada aset di sana.
1:38:04Oh, asetnya bangunan atau tanah?
1:38:06[berdehem]
1:38:07Tanah. Jadi, ada kawasan konservasi,
1:38:10ada kawasan yang memang dimiliki jadi
1:38:12BM.
1:38:15Kawasan konservasi itu kan aset-aset
1:38:17yang dikuasai berdasarkan aturan
1:38:18tertentu dia boleh mengusahakan. Tapi
1:38:21kalau dimiliki itu tercatat sebagai asan
1:38:25nama nasional.
1:38:27Nah, setahu saya secara konsep, Pak ya,
1:38:30kalau itu hutan dengan tiga fungsi
1:38:33konservasi produksi lindung, tak seorang
1:38:36punya hak, tetapi ee bisa mengklaim hak
1:38:40entah itu terhadap bidang tanahnya atau
1:38:42ada bangunan. Nah, ketika ada bangunan
1:38:45rezimnya ada izin.
1:38:47Izin saya mau punya fasilitas seperti
1:38:50ini karena saya ingin membutuhkan
1:38:52seperti Brawijaya itu izin. Kita bikin
1:38:54pendoko di sana izin. Dan sekarang lagi
1:38:56diinvestigasi record lagi di hari ini
1:39:00gabung selama seminggu sedang
1:39:01investigasi karena
1:39:04propertinya bukan bidang lahan bukan
1:39:06tapi kayu yang tumbuh di dalam hutan
1:39:09yang ditanan tahun 9 mungkin sudah dapat
1:39:12reportnya ya teman-teman ee DIKUM sama
1:39:16UPT PK ini sedang diinvestigasi hari ini
1:39:19karena dilaporkan mencuri.
1:39:23menebang
1:39:23di atas tanah yang bukan milik negara
1:39:25tadi
1:39:26ee dikuasai
1:39:28dikuasai
1:39:29dikuasai oleh negara sebagai nilai
1:39:31publik tak seorang jadi ini kalau
1:39:32konservasi berarti
1:39:33bukan
1:39:34oh bukan
1:39:34bukan
1:39:35bukan konservasi
1:39:36tapi kemudian di Jawa ini hutan minum
1:39:38dan hutan produksi diserah ditugaskan
1:39:41kepada perhutan BUMN nah era 2015
1:39:46dicabut beberapa
1:39:49dan akhirnya di 2019 muncul kebijakan
1:39:51akan mencabut setengahnya. Jadi 1,1 juta
1:39:54hektar penugasan dari 2,2 juta hektar di
1:39:59Jawa itu ditarik penugasannya oleh
1:40:01menteri itu digugat sama perhutani. Tapi
1:40:04sampai putusan MA 2 bulan lalu perhutan
1:40:07enggak punya hak menolak karena benar
1:40:10menteri menjalankan tugasnya.
1:40:12Nah di antara 1,1 juta hektar itu ada
1:40:16544,74
1:40:18milik Brawijaya 10.000 hektar atau
1:40:20bukan?
1:40:21[berdehem]
1:40:21diserahkan ditugaskan kepada Baya untuk
1:40:24pendidikan di Bekasi mana
1:40:27orang. Terus di ee Ngetug UGM 10.000
1:40:33hektar.
1:40:34Ee terus kalau di Kota Malang, Malang
1:40:37Raya
1:40:38UIN, Umm dan Brawijaya itu tiga kampus
1:40:42yang punya penugasan sama.
1:40:43UIN di mana?
1:40:44UIN itu ada di Malang.
1:40:47Batu.
1:40:48Batu. Berarti itu BMN
1:40:51BMN itu sudah catat bukan bukan bukan
1:40:54kampus WIN.
1:40:54Iya bukan kampus yang
1:40:57yang digunakan oleh Cak itu Yayasan Cak
1:41:00di Batu
1:41:01bukan.
1:41:03Oh berarti bukan. Jadi ada
1:41:06itu UM bukan
1:41:08UMM hutan hutan.
1:41:10Oh UM sor Umm.
1:41:11UM
1:41:12UMM. Nah, ini yang jadi problem karena
1:41:16kita bicara aset kayu yang tidak masuk
1:41:18dalam hitungan
1:41:20I
1:41:20rekap BMN karena BMN tidak merekap
1:41:22kayunya. Nah, ini juga problem di kita.
1:41:26Tapi kemudian kalau kita mengelola
1:41:27hutang, sebetulnya saya inin menariknya
1:41:30sebatas mana kemudian PTNBH boleh
1:41:33mengelola dan memanfaatkan
1:41:36yang kemudian kita tahu pengelolaan
1:41:39ketika kita digeser menjadi PTNBH,
1:41:41support negara di APBN berkurang
1:41:44sehingga sebetulnya ada diberikan aset
1:41:46untuk bisa di tadi dimanfaatkan biar dia
1:41:49harus berkeringatlah agar men-support
1:41:52bantuan biaya-biaya yang selama ini
1:41:54diambil oleh apa yang diberikan oleh
1:41:56negara. Nah, ini kan turun drastis kan
1:41:59ini. Tapi kalau kita hanya mengandalkan
1:42:01UKT
1:42:04ini problematik di dunia pendidikan gitu
1:42:07loh. Menguktikan seakan-akan komersil
1:42:09harusnya kita mau manfaatkan yang ini
1:42:11gitu. Tapi kemudian memang sama dengan
1:42:14problemnya yang sedang diangkat di FORES
1:42:16adalah bagaimana pengelola KDTK ini
1:42:19sebutannya KDTK 47
1:42:22kampus di Indonesia yang punya diberi
1:42:24tugas dan luas terbesar memang berij
1:42:27nomor tiga. Nomor satu itu ee tetap UGM
1:42:3110.000 R. Kemudian Universitas Bengkulu
1:42:333.000 terus ee UNUL sekitar 2.800
1:42:37setelah itu 500 dipita.
1:42:39Setelah kita keputusannya penugasan
1:42:42kepada kampus untuk KHBTK dibatasi
1:42:46maksimum 100 hektar sehingga
1:42:48kampus-kampus lain yang berikutnya
1:42:50mengajukan
1:42:50enggak bisa
1:42:51enggak bisa lagi yang besar-besar sudah
1:42:53mentok yang terbesar tuh Brawijaya itu
1:42:55di 544
1:42:56di peringkat keempat. Nah, problemnya
1:42:59ada kalau kita ngelola hutan itu
1:43:02biayanya kan mahal.
1:43:03Betul.
1:43:05Negara Kementerian Kehutan saya tidak
1:43:06mengkritik, tapi kemudian bagaimana
1:43:08solusi yang harus kita cari kalau memang
1:43:10kita boleh kelola
1:43:12ee kita dipas
1:43:15kita dari negara. Tapi padahal di situ
1:43:18adalah aset yang harusnya jadi tanggung
1:43:19jawab negara. Karena ini bukan Dominus
1:43:22kalau enggak salah, tapi e eh kita
1:43:25bicara negara bukan Dominus, bukan
1:43:27pemilik. Tapi negara sebagai pengelola
1:43:29kontrol HMN. Makanya kita sempat
1:43:31benturkan dengan HMN-nya dalam riset ini
1:43:34adalah melihat pendidikan termasuk salah
1:43:38satunya nanti pengalaman Braaya adalah
1:43:40mengelola hutan. Itu adalah aset ee ee
1:43:43kepentingan publik yang kita jalankan.
1:43:46Tapi negara mengurangi support terhadap
1:43:50Brawijaya. Oleh karenanya harus ada
1:43:51ruang. Nah, ini ini yang sementara kita
1:43:55coba mempelajari agar prinsipnya seperti
1:43:57yang Pak Agus dan Pak Heri sampaikan
1:43:59kita nih jangan sampai juga mengelola
1:44:01dan memanfaatkan kemudian keluar jalur.
1:44:04Ya, hari ini kami saya waktu itu karena
1:44:07petugasnya sampai di bulan Mei lalu saya
1:44:11masih bertugas di sana. Jadi saya sempat
1:44:13kemarin harus diperiksa dulu harus
1:44:15memberi penjelasan tentang [berdehem]
1:44:16kejadian bagaimana kita menebang 17
1:44:19bata. Ya, Kak 17 kita tanam di situ 40
1:44:23batang kok masih dianggap mencuri,
1:44:25merusak sudah lebih
1:44:27lah yang kita tanam lebih banyak gitu
1:44:28loh.
1:44:29Asi-asi penanaman kami sudah lebih
1:44:31banyak dan kami tidak nebang kalau tidak
1:44:33kepet Pak Heri mengawal
1:44:35pokok ono catatan.
1:44:37[tertawa]
1:44:37Nah, catatannya salah tapi Prof. katanya
1:44:39tidak dilakukan oleh orang yang memiliki
1:44:42sertifikasi profesi. Nah,
1:44:45nah ini kan administrasi sebetulnya
1:44:46secara substansi
1:44:48kita kawal tapi ternyata ada
1:44:50administrasi dan prosedur yang harus
1:44:53ee juga dipenuhi.
1:44:54I.
1:44:55Nah, ini yang sebetulnya juga menjadi
1:44:56starting point kami Pak eh Agus dan Pak
1:44:59Heri bahwa bagaimana kemudian seperti
1:45:01tadi naming right sebetulnya kan kita
1:45:03enggak menyewakan gedungnya, enggak
1:45:04menyewakan ruangnya. gedungnya ini kita
1:45:07kan tahu semua kampus fakultas Brawijaya
1:45:10senang mengasih nama gedung yang
1:45:12kelihatan dari luar
1:45:14ya saya juga
1:45:15di Jakarta di Surabaya di Singapura
1:45:18ternyata itu ada nilai jual dan tidak
1:45:20masuk ee eh iklan enggak masuk kategori
1:45:24iklan sehingga naingrat oh gedungnya
1:45:26bukan gedung Brawijaya tapi bukan gedung
1:45:29rektorat kita nyebut gedung mahal
1:45:32mungkin hak penamaan sudah dibeli selama
1:45:3510 tahun oleh ee Sefron. Katakanlah,
1:45:39"Oh, kita meeting di gedung Sefron."
1:45:42Padahal pemilik dari gedung dan lahan
1:45:45itu adalah negara.
1:45:47Tapi namanya kita sudah lepas.
1:45:50Nah, ini iya mungkin saat ini kita belum
1:45:53belum sampai sana ya. He.
1:45:55Tapi sudah banyak nih
1:45:57di Jakarta, di Surabaya sudah mulai
1:45:59mungkin UNER sudah mulai mengekstrak ini
1:46:02mumpung ada provin juga kan. Jadi gimana
1:46:05kalau ee di karan Munjangan ya kalau
1:46:08enggak salah apa namanya ee dekat kampus
1:46:10yang ada rumah sakit
1:46:13apa gi. Nah, itu kan sebetulnya nilai
1:46:17nilai ekonomisinya tinggi. Nah, ini pun
1:46:20yang juga jadi pelajaran bahwa seringki
1:46:23pemerintah
1:46:24ee melihat
1:46:27aset kalau di Kementerian Kehutanan
1:46:28kalau mau memperoleh hutan untuk
1:46:30dikuasai jadi pemilih lepas
1:46:32permohonannya tukarmenar. Nah, di Jawa
1:46:35itu 1 banding 1. Tapi BPK di Karawang
1:46:40berdasarkan nilai ekonomisnya 1 banding
1:46:4227.
1:46:42Iya,
1:46:43betul kasusnya, Pak, ya. Iya.
1:46:45Jadi akhirnya yang dilepas hanya 1/7nya
1:46:49karena lahan penggantinya cuma 2.000
1:46:50kalau kamu mau butuh juga 2.000 di
1:46:53Karawang gantinya 2.000 * 7 27
1:46:58berarti 40 berapa? Eh 54.000
1:47:02hektar enggak sanggup. Oke. Kalau cuma
1:47:05bisa disediakan 2.000 hektar maka yang
1:47:07dilepat cuma 97 hektar atau berapa itu
1:47:10kejadian di Karawang. Nah problemnya
1:47:13dilihat dari nilai ekonomis. ternyata
1:47:14memang ini harus dipertimbangkan. Nah,
1:47:17keekonomian ini yang kemudian kita
1:47:19mungkin tidak aware bahwa gedung kita
1:47:22ada di lokasi yang strategis. Tapi
1:47:24kemudian momen yang waktu itu Brawijaya
1:47:29Flores kami tah bukan proyek karbon,
1:47:33bukan proyek ee ee sewa tanah,
1:47:37[berdehem]
1:47:38tapi yang kita tawarkan naming right
1:47:40kepada pertamina.
1:47:42Mau enggak? Jangan ngomong karbon.
1:47:43keuntungan karbon jauh karena ini
1:47:45tanaman bukan hutan-tanaman, bukan hutan
1:47:46alam. Saya cuma minta naming rate aja
1:47:49564. Di mana hutannya Pertamina?
1:47:51Katakanlah seperti itu. Mulai berpikir
1:47:54walaupun agak waktu itu tawar-menawar
1:47:56harga.
1:47:58Pantas gimana nih landing r-nya? Ya kita
1:48:00butuh duit memang untuk merawat hutan 1
1:48:03sampai 2 M per tahun.
1:48:05Enggak ada perubahan Kementerian
1:48:06Kehutanan enggak ada. Nah, ini yang kita
1:48:09harus cari kan. Tapi tidak boleh salah
1:48:11dengan menyewakan. tidak boleh salah
1:48:13dengan membangun. Nah, ini ini yang
1:48:16terobosan apa yang mungkin juga menjadi
1:48:19pertimbangan Pak Agus dan Pak Heri
1:48:22terkait tadi kalau tadi hibah ternyata
1:48:26kalau dari
1:48:28apapun hibah dari siapapun hibahnya
1:48:30berarti harus masuk BL
1:48:34benarit
1:48:35sebenarnya kan hibah itu ada dua hibah
1:48:37kalau dari kementerian lain kami dari
1:48:41Kementerian ee Lingkungan Hidup dapat
1:48:43tanah diik
1:48:45itu masuk sepenuhnya ke Kementerian
1:48:48TikTI.
1:48:48Tik
1:48:49jadi berita acara terimanya ada walaupun
1:48:51nanti teknis di lapangan dari CJKn yang
1:48:54mencatat menjadi tanah negara. Tapi
1:48:57pemindahan penguasaan saja yang memang
1:48:59saat itu masuk ke P diserahkan ke OP
1:49:02sebagai selaksana. Tapi kalau kita
1:49:05ee dapat hibah dari swasta kemudian
1:49:08masuk ke OP pada saat PTNB
1:49:11itu kan tidak menjadi tanah diberi dari
1:49:14AP.
1:49:15Heeh.
1:49:15Dari AP
1:49:16setelah status sudah PTH sudah PTH itu
1:49:20bisa menjadi asetnya.
1:49:22Jadi kita membeli dengan dana masyarakat
1:49:25hibah dari swasta itu bisa masuk menjadi
1:49:29seperti contoh ya kalaupun kendaraan
1:49:31atau yang lain memang otomatis ya. Tapi
1:49:32kalau panas seperti ini, kalau statusnya
1:49:35saat ini di ujung ee perkembangan ee
1:49:39regulasinya kita punya bank tanah
1:49:42lahan lahan yang mungkin HGU atau HGD
1:49:46yang idol itu yang kita sebut dengan
1:49:49lahan terlantar.
1:49:49Terlantat
1:49:50itu kan akan disita.
1:49:52ketika diita menjadi aset ee di dalam
1:49:55pengelolaan ee bank danaya
1:49:59kampus termasuk yang diperkenankan untuk
1:50:02memperoleh memohon
1:50:05nah ini masuk BMN atau tidak. Kemudian
1:50:08selain bank tanah itu juga ada
1:50:11lelang-lelang atau kekayaan. Sebetulnya
1:50:15negara punya aset sebagai dominus ya. Ee
1:50:20karena terutama Kementerian Keuangan
1:50:21ketika BBI asetnya
1:50:25terus banyak yang idol atau saya enggak
1:50:27tahu juga soalnya banyaknya di kota
1:50:28besar aset. Nah, [berdehem] kemudian
1:50:31sekarang kan sering digunakan
1:50:32Kementerian Hukum dan HAM. Kayak
1:50:34Kementerian LH loh. Saya melihat yang di
1:50:37studio e di Tamp eh di Kuningan tuh
1:50:40banyak menggunakan aset-aset dari BLBI,
1:50:43Sita BLBI. Nah, kalau SAITA BLBI itu kan
1:50:47ownership-nya di mana sehingga apakah
1:50:49itu masuk ee BMN atau dulu kan Pak ada
1:50:52BP
1:50:53PPN atau apa ya? [berdehem]
1:50:55He
1:50:55PPA
1:50:56PPA PPA. Nah, PPA sudah masuk jadi BX
1:51:00atau kemudian dari aset ini bisa lari
1:51:03sebagai sumama Brawijaya melihat ada
1:51:05aset yang menarik nih kita beli atau
1:51:08kita minta.
1:51:10Jadi saya tambahkan Pak ya langsung aja
1:51:12ya daripada nanti
1:51:14lupa
1:51:15lupa betul nanti ditambahkan.
1:51:17Jadi untuk asetnya tadi disebutkan PPAP
1:51:22itu ada dua aset properti atau aset
1:51:25kredit.
1:51:27Kalau aset kredit kepemilikannya masih
1:51:31harus dijual malah lela,
1:51:34eksekusi
1:51:36seperti kalau Bapak Ibu tahu di dekatnya
1:51:39Pemkot Batu.
1:51:40Heeh.
1:51:41Itu ada pasang aset
1:51:43aset kredit itu pelepasannya harus
1:51:46melalui lela siapapun.
1:51:49Ada aset yang berasal dari properti itu
1:51:53bekas bank-bank dulu yang likuidasi.
1:51:55Heeh.
1:51:55Karena hasetnya bank, ada yang asetnya
1:51:58dijadikan asetnya bank kemudian ditarik
1:52:00dari Kementerian Keuangan. Itu tadi yang
1:52:01saya tawarkan kepada B. Kalau memang
1:52:04berkenan mau silakan kita ambil. Itu
1:52:07namanya dialih statuskan. Tetap
1:52:10jadi BMN.
1:52:11Ahli status
1:52:13BMN berarti jadi BMN.
1:52:14Tetap BMN statusnya sama Dikti.
1:52:17Oh.
1:52:18Tapi rencana penggunaannya dari sini.
1:52:21Nah itu belajar. Maka penyelesaiannya
1:52:23melalui dua. Ada melalui kalau dia
1:52:25kredit harus hilang. Kalau dia properti
1:52:28bisa digunakan oleh jasa. Itu masih
1:52:31banyak. Ada aset ciptaan kejaksaan.
1:52:33Oh iya si
1:52:34yang bisa dijadikan barang rampasan.
1:52:36Berasal dari rampasan ada kejasaan kita
1:52:38jadikan ee BMN digunakan oleh
1:52:42Kementerian Keuangan, Kementerian PU
1:52:44kementerian siapapun boleh selamat
1:52:45digunakan untuknya.
1:52:47Oh
1:52:48kalau enggak digunakan boleh dilang
1:52:49boleh.
1:52:50Oh. Nah, penyelesaiannya memang banyak
1:52:52macam-macam. Nah,
1:52:54nah tadi seperti yang jelaskan
1:52:58dannya Mas Wahyu. Silakan.
1:53:01Eh,
1:53:01supaya ini, Pak, ya.
1:53:02Iya.
1:53:03Iya. Iya. Heeh.
1:53:04Supaya ada gunanya
1:53:06guna ini. [tertawa]
1:53:09Eh, betul, Pak. memang ee kawasan hutan
1:53:12itu ada di bawah Kementerian Kehutanan
1:53:15itu memang ee idealnya tidak boleh ada
1:53:18hak apapun di atas kamasan persutan
1:53:22ee ketika ada tumpang tindih maka harus
1:53:25ada penyelesaian
1:53:27ee salah satu harus mengalah. Nah, itu
1:53:29apakah haknya ini yang dipertahankan
1:53:32ataukah kawasan [mendengus]
1:53:34yang dilepaskan. Ya, biasanya memang ini
1:53:36perlu ada pembicaraan. Eh, pengalaman
1:53:39kami itu pernah ada aset ini istilahnya
1:53:42itu BNN barang negara yang berasal di
1:53:44perjanjian yaitu [berdehem] dari
1:53:46perusahaan pengeburan minyak itujanya
1:53:49ini eh tanahnya itu akan menjadi barat
1:53:53milik negara. Jadi,
1:53:54Bukitar itu Pak
1:53:56di Bukit
1:53:58ee bukan ini banyak
1:54:01karena lokasinya itu ee ada di
1:54:04pedalaman. mereka itu beririsan dengan
1:54:07kawasan hutan.
1:54:08Hm.
1:54:09Akhirnya ee untuk melepaskan ini memang
1:54:12betul untuk tanah memang tidak mudah
1:54:13harus ada pembicara waktu itu tingkat
1:54:16menteri.
1:54:17Terus eh akhirnya ee sebagian ada yangas
1:54:21tadi itu dilepaskan secara instansi
1:54:24penghakusan menjadi kawasan hutan.
1:54:27Salah satu harus ngalah lah yaisasi.
1:54:32Terus kemudian kalau untuk ee
1:54:36pemanfaatan
1:54:37kayunya itu kalau saya tergantung ini
1:54:41apa itu perjanjian pengelolaannya di
1:54:44awal J ee termasuk dan memang untuk
1:54:48hasil huk memang ada prosedur-presedur
1:54:52dan langkah-langkah yang harus
1:54:54dilaksanakan termasuk dari sisi
1:54:56administrasinya
1:54:58dan ee siapanya itu ee ee kebetulan ada
1:55:02di bawah Kementerian Hutan.
1:55:04Jadi terkait ee secara teknis mungkin
1:55:06Kementerian Kehutan ee memahami
1:55:10itu.
1:55:11Tapi berarti boleh lanjut ya
1:55:13karena kan kayak seperti di UB itu kan
1:55:15juga ada tadi penguasaan hutan ya. Nah,
1:55:18kalau hutannya sendiri berarti itu kan
1:55:20tanah juga sebenarnya cuma kan beda
1:55:22rezim dia rezim izin ya.
1:55:25Dicatat di keuangan juga enggak?
1:55:28Sepertinya tidak Bu. Oh, itu dilepas
1:55:30keluar dari catatan untuk BMN. Di BMN
1:55:33sepertinya enggak ada. Kalau ee kawasan
1:55:36hutan itu [berdehem] yang mencatat
1:55:37Kementerian Kehutan
1:55:39dan Kementerian Keuangan. Jadi,
1:55:41Kementerian Keuangan itu mencatat ee
1:55:43barang milik negara yaitu yang dimiliki.
1:55:46Ee perbedaan antara dimiliki dan dipasai
1:55:48itu ee kalau dimiliki itu ada alasannya
1:55:53dalam hal ini hak paket.
1:55:56H. Heeh. Kalau dia masuk kawasan hutan
1:56:00itu memang ee untuk menjadi PM itu harus
1:56:04ada salah satunya tadi apa itu ee
1:56:08pengganti
1:56:09e tukar menukar seperti itu.
1:56:11Ee kan ini Pak kalau hak pakai itu kan
1:56:13ada dua macam ya, ada yang berjangka
1:56:15waktu dan tidak berjangka waktu.
1:56:17Ini yang tidak berjangka waktu.
1:56:21Heeh. BMN itu
1:56:22iya ya
1:56:23selama digunakan sesuai dengan
1:56:27berarti ini khusus hak pakai yang tidak
1:56:29berjangka waktu ya Pak?
1:56:30Iya.
1:56:32Jadi semua ee tanah UB yang
1:56:34iya yang kita apa kita kuasai itu tidak
1:56:38ada jangka waktu.
1:56:39He. Tidak ada jangka waktu.
1:56:41Jadi secara sertifikat tidak membunyikan
1:56:43itu akan dicabut.
1:56:46Insyaallah kan ada lahan di sini itu
1:56:48HB-nya Kota Malang itu ada ada waktunya.
1:56:52Heeh.
1:56:53Kan dia menggunakan sebagai hak guna
1:56:56saja statusnya masih punyanya
1:56:59sehingga ada batas waktu. Seperti contoh
1:57:01kita beli sertifikat HDB yang ada di C
1:57:04itu sampai 2030 sekian itu jangka
1:57:07waktunya HB-nya nanti harus
1:57:08memperpanjang. Tapi kalau yang kita
1:57:10sebagai pengguna tidak ada perpanjangan
1:57:12waktu seperti itu.
1:57:13Oke, berarti ee untuk tanah-tanah yang
1:57:15dibeli dengan uang sendiri itu ya, uang
1:57:18yang sudah dipisahkan tadi itu HGB, Pak.
1:57:20Iya,
1:57:21HGB aja.
1:57:22Atas nama
1:57:22atas nama UB. UB.
1:57:24Atas nama UB ya. Oh, berarti
1:57:26berarti tidak bisa SH.
1:57:27Tidak bisa SH.
1:57:29Berarti nanti diperpanjang lagi gitu ya.
1:57:32Enggak bisa kapanpak
1:57:34ada yang mau di SHMkan ya.
1:57:40Tapi tadi itu menarik ya. Saya saya jadi
1:57:43tertarik, Pak ee hasil di atas tanah itu
1:57:47he
1:57:48bagaimana pengelolaannya dan
1:57:50mekanismenya. Karena banyak seperti saya
1:57:53itu jadi terpikir kemarin mungkin Pak
1:57:55Kaji kita masukkan ke pusat untuk forest
1:57:58di forest itu, Pak seperti Bapak Jung
1:58:00ada tanaman mangga di atas tanah
1:58:03itu bengen enggak mangganya? Bukan,
1:58:05bukan belum tentu. Belum tentu.
1:58:07[tertawa]
1:58:09Maaf kok melok-melok si
1:58:11kira-kira mangga itu B enggak?
1:58:13[berdehem]
1:58:14Kalau siapa yang menanam? Karena asat e
1:58:17pemisahan.
1:58:19Oke, yang menanam Pak Heri Pak Heri yang
1:58:21punya mangnya tanahnya punya eh menjadi
1:58:24BM.
1:58:27Masalahnya kalau tanaman itu 10 hektar
1:58:30[tertawa]
1:58:31tapi 54, Pak.
1:58:32hari ini
1:58:34ya itulah salah satunya kemarin ada di
1:58:36poes itu bondol pak
1:58:39Pak kalau tanaman wis mangk jan j wis
1:58:41ternyata gitu ya Allah besar bangetah
1:58:44ini ekonomi ekonomi. Nah, itu yang belum
1:58:48diatur.
1:58:50Belum diatur. Kalau itu BMN ya dihitung,
1:58:52Pak. BMN piro berapa mangganya, tapi
1:58:54harus diatur. Nah, itu yang kadang perlu
1:58:57masukan kayak gini-gini ya. Perlu
1:58:59masukan. Kami juga ada aset BLBI, Pak.
1:59:01Aset BLBI di
1:59:03di mana? Bitar itu kan
1:59:05Kanigoro. Tumbuh pohon jati
1:59:08waktu itu mau mau nimpah rumahnya orang
1:59:12ke saya,
1:59:13Pak. Tolong dipotong kalau gak saya kami
1:59:15tuntut cepat. Ya sudah silakan saya
1:59:17dipotong. Dipotong cuma dua, Pak.
1:59:21Hasilnya harus diraporkan ke kita.
1:59:23Hasilnya berapa, Pak? R5 juta.
1:59:25Baru dua nih. Pohon.
1:59:28Iya.
1:59:28Loh, KK
1:59:29lah kan itu
1:59:32kan kita juga takut, Bu. Ya,
1:59:34takut. Ini kita setorkan ke kas negara
1:59:36pakai mekanisme apa bunuh apa jadi
1:59:38teman.
1:59:42Nah, ya itu. Nah, terus solusinya
1:59:44gimana? Itu harus diatur. Akhirnya kalau
1:59:47dikasihkan warga juga salah.
1:59:49Oh,
1:59:50ya sudah kita bikinkan acara selawat
1:59:53aja.
1:59:55Enggak tahu dosa atau enggak, enggak
1:59:56tahu. Tapi bukan untuk
1:59:58seperti itulah. Dan itu kalau dua pohon
2:00:01dan pohon 10 hektar lahan
2:00:04pohon mangga di lahan 10 hektar.
2:00:07Waduh panah
2:00:13begituangnya
2:00:15sejitu ya sudah tak pikir cuma tiga atau
2:00:17empat ya
2:00:22ya jadi aset e karena ada pemisahan
2:00:25horizontal itu [tertawa] sehingga
2:00:27tadi yang termasuk BMN saya memprediksi
2:00:30BMN yang berada di dalam kawasan hutan
2:00:33adalah terkait gedung sehingga yang
2:00:36dikenakan adalah aset gedungnya
2:00:37gedungnya.
2:00:38Karena tetap kawasan hutan sebetulnya
2:00:41problemnya tidak boleh umumnya itu tidak
2:00:43boleh dimiliki oleh siapapun termasuk
2:00:45negara. negara posisi HMN-nya
2:00:47controlling controller ya reguler
2:00:50hutan itu kan ibarat paru-paru dunia
2:00:53secara.
2:00:54Nah, ini yang kemudian memang kita
2:00:56berada di ujung ee perdebatan terkait
2:01:00dengan aset karena nanti juga ee
2:01:03perkembangan ke depannya tentang aset
2:01:05itu kan ternyata bukan yang fisik
2:01:08semata, tetapi nilai-nilai ee kayak
2:01:10intelektual propertinya berwujud.
2:01:12Heeh. Tidak berwujud. yang tidak
2:01:14berwuduk tidak berwujud
2:01:16kapan ditemukan [berdehem]
2:01:18ya seperti naming right kan sebetulnya
2:01:20apa yang perdagangan software itu sering
2:01:22Pak dihapus di tempat kita
2:01:24i ada penghapusan
2:01:25iya penghapusan software itu banyak
2:01:27dan itu nilainya
2:01:29ada jadi kami barang kayak Haki kan juga
2:01:33dicatat
2:01:35hak sebenarnya kan ada jangka waktu kan
2:01:38nanti juga sesuai dengan
2:01:41makanya e ini menjadi Ee ya mungkin yang
2:01:44perlu ee kita belum bisa menyimpulkan
2:01:47apa-apa tapi mungkin kita juga
2:01:50pada kesempatan ini ee momen hari ini
2:01:53sebenarnya membuka pintu komunikasi ee
2:01:55karena kami juga secara teoritikal
2:01:57akademis memang melihat ada cela-cela
2:02:00yang kosong tapi kemudian kami juga
2:02:02ingin memberi kontribusi kepada
2:02:04perkembangan regulasi yang ada dengan
2:02:06tantangannya. Nah, ke depan saya yakin
2:02:08teman-teman yang di sini ada beberapa
2:02:11mahasiswa yang mengikuti juga mungkin
2:02:13menjadi ide skripsi untuk mendalami.
2:02:16Karena setidaknya tadi yang saya
2:02:18tanyakan itu sebetulnya tiga skripsi
2:02:21teman-teman. Skrip sudah
2:02:24skripsi saya cuma ngasih ide aja. Tapi
2:02:28kemudian memang problemnya ketika
2:02:29akademis bingung naming terus di dalam
2:02:33tata ruang kita punya namanya
2:02:35transferable development PDR.
2:02:38Kalau secara bendanya rumah kan tetap
2:02:41milik pemiliknya. Tapi kalau PDR saya
2:02:44membangun di tanah itu yang saya kurangi
2:02:47dan kemudian
2:02:49saya memperoleh hak ekonomi terhadap
2:02:51kurangnya saking patuhnya saya di compli
2:02:54yang kemudian bisa dihargakan secara
2:02:56ekonomis. Nah, itu bisa ditransfer. Ee
2:03:00kemudian itu hampir mirip dengan ee
2:03:02carbon trading lah. Nah, tapi itu di
2:03:04bidang ee apa namanya? ruang ee penataan
2:03:07ruang yang kemudian ada pencatatan.
2:03:11Nah, kalau kita berwijaya ini ternyata
2:03:14ee KDB-nya tetap di 70%, ternyata secara
2:03:18fisik nyata kita ada di 50, maka kita
2:03:20punya 20%
2:03:22yang bisa kita tagih ini. Tapi sayangnya
2:03:25ketika saya tanya ke teman-teman sama Bu
2:03:27Dir juga. Bu Dir kendaraan Busnas pada
2:03:30saat itu. Bu Dir kenapa dalam tata ruang
2:03:34kota Malang
2:03:36satu pohon di depan parkiran sepeda
2:03:39motor kita di RAM itu adalah ruang
2:03:42terbuka hijau.
2:03:44Masuk dalam tata di tata ruang ruang
2:03:46terbuka hijau. Harusnya kan ada
2:03:48kompensasi yang di
2:03:50pero oleh Brawijaya. Nah itu
2:03:51kompensasinya apa? Apa kalau ruang
2:03:54terbuka hijau itu masuk enggak di
2:03:55catatan sebagai barang milik negara atau
2:03:57tidak?
2:03:58Enggak. Jadi sebenarnya kan gini, pohon
2:04:00itu di dalam sistem kami belum ada.
2:04:02Oh
2:04:03jadi kepemilikan pohon itu dicatat.
2:04:05Soalnya kan gini repotnya kalau itu
2:04:07masuk pencatatan penghapusannya kami sur
2:04:09yang repot itu
2:04:10karena penghapusan kan ada dua ditebang
2:04:12atau mati.
2:04:12Heeh.
2:04:13Kalau ditebang kan jelas tapi kalau mati
2:04:15mati
2:04:16jadi pohon hewan itu untuk pencatatannya
2:04:19kami yang kesulitanus. Karena kalau
2:04:22hewan itu mati noob-nya berapa, Pak?
2:04:24Kemudian kan penghapusannya bagaimana
2:04:26kan. Jadi kami secara sistem belum
2:04:28menjadi catatan khususnya di dalam
2:04:30pembelian popon walaupun secara jumlah
2:04:33sempat kita cukup mahal. Seperti contoh
2:04:36membeli ee kelapa sawit yang satu kebon
2:04:39ini kan cukup luas ya. Tapi kan itu
2:04:41nilainya besar cuma enggak bisa menjadi
2:04:44akses yang kita catat menjadi barang ya.
2:04:49Sebenarnya ini Pak, ada aset yang
2:04:51binatang-binatang itu masuk kayak
2:04:53punyanya
2:04:55bukan punyanya pori itu kayak kainan
2:04:58yang anjing-anjing
2:05:00harganya meang luar biasa.
2:05:01Betul. Karena itu kalau sudah umur
2:05:03tertentu kan memang ini Pak harus
2:05:04dihapuskan ya
2:05:06penghapusannya itu disuntik Pak.
2:05:08P boleh tapi enggak mak sampin Mas
2:05:11paling mak sampin gak
2:05:13R juta lebih tapi masih produktif
2:05:16sebenarnya cuma dia sudah enggak enggak
2:05:18ini lagi ya secara umur mereka jadi
2:05:21memang banyak sih Bapak Oh iya Bapak Ibu
2:05:24izin ya kami seteng sudah harus kembali
2:05:28kalau memang ada yang perlu kita
2:05:30diskusikan saya terima kasih masukannya
2:05:31Pak nanti kita sampaikan karena kami
2:05:33berdua ini mantan orang pusat nanti kita
2:05:35sampaikan itu perlu diatur memang
2:05:38di atas tanah itu kewenangan siapa?
2:05:41Pohon itu kalau kita berbicara cuma satu
2:05:43dua pohon cuma berapa kilo enggak
2:05:45masalah. Tapi kalau sudah hektaran kan
2:05:48potensi kerugian negara itu.
2:05:50Kemudian kalau viral ujung-ujungnya kita
2:05:52sendiri pemerintah yang harus
2:05:53bertanggung jawab.
2:05:55Betul. Mau nambahkan atau mungkin
2:05:57sebelum beliau pulang ada sebenarnya
2:05:59sedikit kecil cuman kadang-kadang saya
2:06:01jadi pertanyaan Pak. Jadi, contoh kita
2:06:04itu ada usaha mengembangkan apa? Buat
2:06:07kayak semacam ee kontainer kecil ya.
2:06:10Kontainer kecil ini yang kita harus
2:06:12kerja sama di ketiga dari contoh buat
2:06:15Alpa mini kan.
2:06:18Tapi kalau ini disewakan kita enggak
2:06:20boleh karena itu lahan padahal ke harus
2:06:22buat proposal. He
2:06:24bingung juga apakah hal semacam ini pada
2:06:26saat dengan kewuangan memang yang
2:06:28seperti itu belum masuk menjadi
2:06:30kebijakan tapi mungkin ke depan seperti
2:06:32apa sih batasan-batasan kepada PTB
2:06:34supaya karena berkeringat tadi kalau
2:06:36semuanya harus lihat kita harus modali
2:06:40sendiri usaha sendiri ongkos kita mahal
2:06:41tapi kalau kita dengan kerja sama tapi
2:06:43sifatnya tidak besar dan itu bisa
2:06:46mengungkit
2:06:47potensi pendapatan dengan mengewakan
2:06:49kecil satu kontainer bisa jualan apa ini
2:06:52sewanya bagaimana supaya supaya kami ke
2:06:54depat itu bisa lebih apa ya kreatif lah
2:06:57dengan sewa lahan cukup sekian
2:06:59seperti itu ya betul
2:07:01saya jadi teringat ini ingat ya di
2:07:04Jember dulu itu net unet itu mau
2:07:07memanfaatkan lahan untuk pom bensin
2:07:10ada pengusaha yang mau nyewa he
2:07:12mereka izin ke kita loh enggak apa-apa
2:07:14sewa mekanisme sewa bisa cuma pastikan
2:07:17kursi Anda ada enggak di situ
2:07:21terus kan dipertimbangkan yang ngisi
2:07:23kalau bensin itu kan semua orang
2:07:26ya kan akan jadi mengganggu tusing
2:07:28enggak
2:07:30enggak boleh Pak enggak boleh kalau
2:07:32rektornya mengatakan tidak mengganggu TI
2:07:33yang bertanggung jawab ada rektornya
2:07:35tapi saya berikan pertimbangan dulu
2:07:37daripada jadi masalah kan seperti itu.
2:07:40Nah kalau bisa selaras dengan Tusi.
2:07:42Kalau enggak selaras dengan TI akan jadi
2:07:45pertanyaan
2:07:46kalau misalkan Pak Heri di sini bikin
2:07:49kafe. kaf ya selaras kan
2:07:52i
2:07:52tapi kalau bikin
2:07:54mohon maaf nih pijat syariah
2:07:56oke oke e kalau ada pertanggung
2:07:58jawabannya dari pimpinan ya monggo yang
2:08:01bertanggung jawab intinya kalau setiap
2:08:03pemanfaatan kalau di kita itu ada SPTJM
2:08:06dari rektor sudah pernah
2:08:09terkaitan di Kediri kemarin kan ada
2:08:11selisih luas tuh Pak
2:08:12sama Pak Widodo kan masih lambat tuh
2:08:14karena pertanggung jawabannya ini
2:08:16selisih luasnya lumayan nih
2:08:17iya
2:08:18nah waktu itulah kita kejar
2:08:19betul karena ya itu tadi khawatir kita
2:08:22sudah menyetujui ternyata-nya kok gak
2:08:24sesuai dengan yang diberita acarakan
2:08:27pasti jadi pertanyaan lah kami mengawal
2:08:29untuk itu prosesnya benar transparan BPN
2:08:32enggak ada masalah sudah ukur lagi Pak
2:08:34ukur lagi sampai seminimal mungkin
2:08:36karena nanti saat ada pemeriksaan ada
2:08:38kesalahan kami juga yang pasti ditanya
2:08:41KPKN lah apa itu lain seperti itu. Jadi
2:08:44kita kawal barang ada yang
2:08:47Iya. Ya sebenarnya masih ini Pak tentang
2:08:49terkait dengan barang barang milik
2:08:52negara itu. Jadi kan kalau di kita lihat
2:08:55ee konsep hak menguasai negara kan
2:08:57negara enggak memiliki gitu ya. Tetapi
2:09:00kalau dia modelnya bisa menghibahkan,
2:09:03bisa melepas gitu kan jadinya itu yang
2:09:07memiliki seolah- gitu kan
2:09:08yang bisa dihibahkan memang yang
2:09:09dimiliki.
2:09:11Berarti barang milik negara itu
2:09:13benar-benar jadi milik ya negara jadi
2:09:15memiliki gitu Pak.
2:09:18Makanya BM barang milik negara.
2:09:20Nah itu Pak. Makanya maksud secara
2:09:21konsep nih kita kan dari hukum properti
2:09:24ya hukum tanah ya.
2:09:25Heeh. secara ee hukum ee apa dari UPA
2:09:29itu
2:09:29negara tidak memiliki gitu. Nah, jadi
2:09:32kan jadi agak rancuk secara konsep
2:09:35hanya yang memiliki yang dapat memberi
2:09:37gitu kan, hanya memiliki yang dapat
2:09:40membagikan haknya gitu. Kalau dia enggak
2:09:42memiliki dia enggak enggak punya
2:09:44harusnya. Tapi nah ini barang milik
2:09:46negara ini ini juga ee
2:09:49ya secara konsep ya mungkin ini
2:09:51kajiannya
2:09:52mungkin boleh menambahkan Prof. Monggo,
2:09:55Prof.
2:09:56Terima kasih. Luar biasa. Menarik. Saya
2:09:58beruntung ini siang hari ini saya
2:10:01memerlukan hadir di undangannya Bu
2:10:04Einda.
2:10:05Ya, sependek pengetahuan saya saja.
2:10:10Terminologi
2:10:12aset itu tidak dikenal di
2:10:15tetapi ketika masuk Undang-Undang
2:10:18Perbendaharaan Negara Undang-Undang
2:10:20Nomor 1 Tahun 2004
2:10:23di situ dijelaskan barang milik negara.
2:10:28ialah barang yang dibeli atau diperoleh
2:10:32atas beban APBN atau berasal dari
2:10:35perolehan yang sah ra. Nah, di situ di
2:10:39bawahnya di selanjutnya dijelaskan aset
2:10:44berupa tanah. Nah,
2:10:45he
2:10:46ketika ini secara akademik ya, ketika
2:10:49kita masuk ke persoalan tanah maka
2:10:52filosofinya sudah beda. Filosofi tanah
2:10:55menurut UPM adalah bumi air, kekayaan
2:10:59alam yang dikuasai negara. Nah, itu loh.
2:11:03Oh,
2:11:04itu filosofinya harus ke sana.
2:11:08Sehingga
2:11:09pasal 2-nya negara mempunyai keangan
2:11:13menguasai. menguasa itu apa toh?
2:11:15Mengatur penggunaan peruntukan.
2:11:19Nah, sehingga mengapa saya belajar
2:11:24memahami maksud undang-undang
2:11:26perbendaraan?
2:11:28Kalau tidak dibunyikan
2:11:31barang,
2:11:33aset barang dibunyikan aset, maka negara
2:11:38seolah-olah enggak punya kewenangan
2:11:39ngapa-ngapain loh, cuma mengatur kok
2:11:42loh. Padahal
2:11:44negara ini dari ee
2:11:48mengatur penggunaan peruntukan, mengatur
2:11:52pemilikan juga itu maka negara.
2:11:57Jadi apapun
2:12:00penelitian panjenengan Mas, Mbak ini
2:12:03sangat-sangat membantu agar supaya mohon
2:12:07maaf negara ketika mempunyai kepentingan
2:12:12untuk mengatur penggunaan tanah itu
2:12:16diikuti dengan peraturan yang sesuai
2:12:18dengan dengan aspek filsafat
2:12:22itu itu itu ee supaya tidak salah
2:12:26menangkap pesan dari hak milik tadi,
2:12:29barang aset tadi. Nah, sehingga apapun
2:12:33yang dikerjamakan,
2:12:37di perjanjikan, apa saja tetap kalau
2:12:40tanah ya milik
2:12:46milik negara itu kan negara kan mewakili
2:12:48rak bumi air dan kekayaan alam yang
2:12:51terkandung di dalamnya
2:12:54apa? kuasai
2:12:55dikuasai oleh negara untuk digunakan
2:12:57sebesar-besarnya
2:13:00kemakmuran lain. Nah, di atasnya
2:13:03sebetulnya yang mempunyai tanah itu yo
2:13:06semua bangsa Indonesia kan enggak
2:13:08karunia Tuhan kepada bangsa
2:13:10lah ininya harus ada.
2:13:13Nah, itu
2:13:16perunya Tuhan kepada bangsa. Jadi
2:13:20mungkin reliti ini akan menemukan
2:13:24dari diskusi kita kira-kira
2:13:28ketika judulnya penguasaan tanah
2:13:30logikanya penguasaan tanah pasti oleh
2:13:33negara ini oleh perguruan tinggi dong
2:13:35yang diberi kewenangan
2:13:38ya ee untuk makanya nanti HP
2:13:42saya HPL kah ini
2:13:44mewakili negara yang kecil Bapak Ibu
2:13:48Ternyata dalam perbendangannya
2:13:52sudah masuk di perbendaraan negara ini
2:13:55saja. Kemudian dalam hukum properti.
2:13:58Kalau properti itu apa sih esensinya?
2:14:02Milik toh kepemilikan.
2:14:05Nah, kalau persoalan tanah kepemilikan
2:14:09itu artinya terkuat terpenuh
2:14:15selama-lamanya.
2:14:17ing mohon nanti menjadi bahan apa ya
2:14:22pertimbangan teman-teman untuk menemukan
2:14:25aturan menemukan formula pengaturan
2:14:31itu yang oleh PN sebetulnya
2:14:35eh negara memberi peluang kepada
2:14:38perguruan tinggi negeri
2:14:42tanggung kok ngok
2:14:44tanah tetap milik
2:14:49golek dewe kowe ngono loh ojo membebani
2:14:52BN kan itu
2:14:56ada keuntungan yo PN
2:14:58mungkin ya
2:15:00he
2:15:01itu itu masukan saya untuk teman-teman
2:15:05dan
2:15:06ee kita semua ya
2:15:09karunia Tuhan kepada bangsa bangsa.
2:15:11Iya. Jadi izin
2:15:14terima kasih masukannya. Ee memang
2:15:17seperti yang jenengan ceritakan tadi
2:15:20betul juga cuma konsepnya mohon maaf nih
2:15:23ya
2:15:24dikuasai
2:15:25i
2:15:25sesuatu yang dikuasai belum tentu di
2:15:29kalau dimiliki juga belum pasti dikuasai
2:15:33tapi dari sekian yang kita kuasai kita
2:15:37ada yang begini nah saya dimiliki memang
2:15:40ini kalau di u kita dikuasai oleh negara
2:15:45dari bagian yang dikuasai itu ada yang
2:15:47dijadikan
2:15:49turun turun ke pasal 2 UPC
2:15:54itu kalau kita turunnya kepada
2:15:56undang-undang perbendaraan perbendaraan.
2:16:00Nah itu betul betul sayaukan
2:16:03merahnya
2:16:04merahnya itu Pak ya.
2:16:06Iya.
2:16:07Yaah betul ya. Ini kan masukan ya. kami
2:16:11terima kasih nih diundang oleh
2:16:12akademisi.
2:16:13Kenapa enggak jadi
2:16:16di kita itu banyak Bu banyak profesor
2:16:18bukan hanya aset yang ter ada istilahnya
2:16:21itu aset barang milik Tionghoa? Oh, ada
2:16:23juga ya.
2:16:26Soalisan
2:16:26enggak semua paham itu sudah SHM tapi
2:16:29itu harus dilepas dengan mekanisme
2:16:31tertentu. Kami dibuka loh ini penguasaan
2:16:34tertinggi di kita itu kan SHM H
2:16:37tapi kok masih diblokiran
2:16:40saya PSM
2:16:42istilahnya MAT itu Bu
2:16:43itu kan kejadiannya gerakan G13 BK sama
2:16:48Gus Dur kan sudah dibubarkan sudah
2:16:49enggak ada diskriminatif
2:16:51tapi masih digandoli di sini
2:16:53nah kami ABM itu aset yang dikuasai
2:16:56belum dimiliki tapi kita yang
2:16:58menyelesaikan
2:17:00di situ masih banyak Ada muatan kapal
2:17:02tenggelam.
2:17:03H.
2:17:04Kemudian apaagi mas
2:17:06muatan kapal tenggelam
2:17:09itu aset lain-lain aset IJJDF yang di
2:17:12Irian Jaya.
2:17:13Nah, itu kami perlu masukan tuh dari
2:17:16dari para akademisi penyelesaiannya di
2:17:19mana tuh. Kami juga diprotes itu banyak
2:17:22Bu. Makasihlah kita kalau sih
2:17:24kemarin-kemarin diundang
2:17:26karena di kita Bu enggak semuanya paham
2:17:29di Kementerian Keuangan enggak semuanya
2:17:31pernah di pusat. He.
2:17:32Kalau kita pernah pusat helikopter
2:17:34view-nya lebih
2:17:37I. kami justru dapat pencerahan karena
2:17:40kita Oh, ada istilah-istilah itu juga
2:17:42yang selama ini belum kita kaji secara
2:17:45ini itu berasal dari aset tadi Bu pero
2:17:48lainnya yang sah. Nah, itu kan kok motiv
2:17:52sak karepe pokoke perolehan yang sah
2:17:54saya kan gampang disah ijazah
2:17:57[tertawa]
2:18:01kok keceplos
2:18:03gak apa-apa kan ini di ruang ini ya Pak
2:18:06sesuai dengan kebutuhan loh kan begitu.
2:18:09Nah, hendaknya sesuai dengan kebutuhan
2:18:12iya, tapi buatlah aturan
2:18:16yang menyejahterakan rakyat itu sing koy
2:18:19opo lah ceritane angger ono apa mau
2:18:25pedagang kaki lima jualan di lahan anu
2:18:29terus nanti ujung-ujungnya dia yang
2:18:31terus itu kan y kalau tidak diatur
2:18:36gitu kan ya mesak butuh Gik duit,
2:18:39belekan,
2:18:41ya. Janganlah rakyatnya jadi kambing
2:18:43hitam. Katanya menyejahterakan rakyat.
2:18:47Udinya gitu ya.
2:18:48Judnya gitu loh,
2:18:51Pak. Boleh kita kasih kesempatan Prof.
2:18:53Sodiki, Prof. Asalamualaikum Prof.
2:18:56Mantap,
2:18:57Prof. Minta pandangannya Prof.
2:19:02Asalamualaikum
2:19:04Prof. Sedikit
2:19:04masih ada kok.
2:19:07Halo, Prof.
2:19:09mungkin ada
2:19:11apa namanya terkait dengan ini. Izin,
2:19:14Prof. Jadi kalau secara teori itu kan
2:19:17ada state property, ada private property
2:19:20sama komunal property. Nah, kita bicara
2:19:22ini state property. Untuk di Indonesia
2:19:24memang agak unik, Pak.
2:19:26Karena apa? Karena kalau di kita itu
2:19:28memang sudah apa ya pasca domain
2:19:30perklaring itu kita kan selalu bilang ee
2:19:33hanya menguasai. Karena kalau memiliki
2:19:36kita ngikut Belanda dulu. Belanda kan
2:19:37kerajaan. Otomatis semua yang tidak
2:19:40dimiliki masyarakat itu milik negara,
2:19:42milik raja. Nah, kita kan beda. Nah,
2:19:45jadi memang kalau secara
2:19:47hukumnya
2:19:48dibandingkan dengan negara lain kita tuh
2:19:50memang yang paling unik dan paling ramai
2:19:53banyak gitu lapisannya.
2:19:55Iya. E, sudah saya
2:19:59halo Prof.
2:20:01Prof.
2:20:02Oh, iya.
2:20:03Monggo, Prof. [tertawa]
2:20:05Prof.
2:20:07masukannya.
2:20:09Iya. Kalau kita bilang itu barang milik
2:20:12negara itu
2:20:15kalau atas tanah itu masih
2:20:19terpengaruh oleh sistem lama.
2:20:23Karena pada zaman sebelum UUA itu memang
2:20:26negara boleh memiliki atas tanah itu
2:20:29boleh.
2:20:31Tetapi setelah UPA negara tidak apa itu
2:20:37negara tidak memiliki yang memiliki
2:20:40adalah bangsa Indonesia yang membentuk
2:20:44negara
2:20:46dan negara itulah yang mewakili supaya
2:20:50ya dikuasai oleh bangsa Indonesia itu.
2:20:55Jadi sudah betul.
2:20:58Jadi memang negara itu tidak memiliki
2:21:03itu konsep lama itu. Tapi sampai
2:21:05sekarang kadang-kadang dipakai malah
2:21:07ranco. Oleh sebab itu hak menguasai itu
2:21:11pasal 2 ayat 2A itu jelas di situ hanya
2:21:15menguasa.
2:21:18Jadi sebenarnya enggak ada masalah
2:21:21ya. Karena ini saya kira hal-hal yang
2:21:24sangat penting ya,
2:21:27terutama sekali kita yang di Tas
2:21:30Braijaya ini kiranya sangat sangat layak
2:21:35dan sangat dianjurkan untuk
2:21:39mendalami PTNBH ini
2:21:43ketentuan-ketentuan hukumnya,
2:21:46statutanya bagaimana kalau ada statuta
2:21:50ya. Lalu hubungannya dengan rektorat
2:21:53sebagai struktur bagaimana?
2:21:56Ya kan gitu toh. Hak dan kewajiban dari
2:22:00PTNBH ini apa?
2:22:03Ini memang harus kita kuasai dulu. Tidak
2:22:06bisa begitu saja.
2:22:10Karena apa? Karena ini sangat menyangkut
2:22:12masalah juga administrasi.
2:22:15Jangan sampai nanti
2:22:19kekuasaan atau wewenang rektor seiki PR2
2:22:23administrasi nanti kacau dengan PTNBH.
2:22:27Ini saya kira penting untuk bisa
2:22:29memahami memilah antara
2:22:34kewenangan rektorat dengan kewenangan
2:22:37PTN.
2:22:39Saya kira itu yang perlu kita juga
2:22:42pahami supaya kita tidak apa
2:22:48[berdehem] tidak kacau atau rancu dengan
2:22:50kewenangan-kewenangan yang ada di
2:22:52rektorat. Karena apa?
2:22:56Karena
2:22:58kalau kita bandingkan dengan
2:23:01swasta itu punya yayasan.
2:23:04Nah, yayasan itu juga ada strukturnya
2:23:07sendiri. bagaimana hubungannya
2:23:09ee rektorat dengan yayasan. Justru
2:23:13rektorat itu di bawah yayasan itu
2:23:16seperti nah supaya tidak kacau ya supaya
2:23:22juga ada pilah-pilahnya kewenangan itu
2:23:25saya kira sangat penting untuk
2:23:27memperhatikan hal-hal yang demikian ini
2:23:29ya. Kalau itu menyangkut masalah
2:23:34benda tidak bergerak ya, selain dari UPA
2:23:38itu kan masih ada pasal-pasal yang masih
2:23:41berlaku di dalam
2:23:43kitab Undang-Undang Komdat.
2:23:46Tidak semua itu diatur di UPA, ada di
2:23:49kitab Undang-Undang Kompdat.
2:23:52Karena tidak semua apa buku kedua itu ya
2:23:57di situ juga tidak juga kita masih
2:24:00berlakukan benda bergerak dan benda
2:24:02tidak bergerak.
2:24:05Kalau UPA sendiri gak ngatur itu
2:24:08yaah itu gak ngatur sehingga itu perlu
2:24:10juga diperhatikan dari sisi
2:24:15sekalipun barangkali UPA itu dasarnya
2:24:18hukum adat. Nah, hukum ada sendiri tidak
2:24:21mengatur itu. Jadi, perkembangan juga
2:24:23semakin besar.
2:24:26Hal-hal yang diatur dan UPA misalnya
2:24:28saja dilarang menyewakan tanah
2:24:33ya.
2:24:35Ini konotasinya dulu tanah apa ini?
2:24:38Tanah pertanian.
2:24:40Karena pasal 10 mewajibkan badan hukum
2:24:42maupun seseorangan wajib menggarap
2:24:46sendiri, mengerjakan sendiri. tanah itu
2:24:50lah sekarang kan mungkin tidak sudah
2:24:54tidak meng atau itu memperhatikan hal
2:24:57yang demikian ini ya. Nah, ini juga akan
2:25:00kita melihat ya konsekuensi dari
2:25:04pengaturan dalam UPA itu sendiri.
2:25:07Dilarang memiliki tanah di luar
2:25:09kecamatan itu sekarang sudah gak ada.
2:25:12Itu sudah semua itu ditabrak semua. Jadi
2:25:15mestinya kita harus melihat dari sisi
2:25:17yang gak gak dinaikan, Mas.
2:25:20Iya. Jadi ini saya kira sangat sangat
2:25:24penting dari UB sendiri
2:25:27untuk melihat juga ini jangan sampai
2:25:29juga nanti kalau di UB itu juga ada
2:25:32yayasan begitu ya. Itu harus kita
2:25:35memahami juga di mana kita PTNBH ini
2:25:40hubungan dengan yayasan kewenangannya
2:25:43ada apa ya.
2:25:45yayasan itu. Karena ketika
2:25:49ee orang ee apa itu aset negara itu dulu
2:25:54sebelum 2007
2:25:57pelepasannya untuk misalnya perumahan
2:25:59yang sedang di Jalan Cibo dan sebagainya
2:26:03itu tanpa persetujuan Kementerian
2:26:07Keuangan.
2:26:09Setelah itu harus disetujui Menteri
2:26:11Keuangan
2:26:13karena itu aset negara.
2:26:16Nah, di sinilah kita melihat perbedaan
2:26:19per apa itu perlakuan ya
2:26:24dari apa yang menjadi kedudukan aset
2:26:27negara itu pelepasannya bagaimana, tata
2:26:31caranya bagaimana, prosedurnya bagaimana
2:26:35juga berbeda satu dengan yang lain. Saya
2:26:38kira saya juga sangat
2:26:42berkepentingan atau mungkin saya juga
2:26:44menjadi sangat
2:26:47ter apa
2:26:49ter apa ini pertemuan ini menarik
2:26:53bagi kajian-kajian Bu Herlindah dan
2:26:56sebagainya itu untuk juga melihat dari
2:27:00sisi itu. tadi juga disinggung masalah
2:27:04ee konflik pertanaan antara wilayah adat
2:27:08dengan wilayah kehutanan.
2:27:11Putusan MK sudah jelas untuk menetapkan
2:27:14batas wilayah negara dengan wilayah
2:27:19hukum adat itu tidak boleh ditentukan
2:27:22sendiri oleh negara. Gak boleh.
2:27:24itu harus melibatkan stakeholder yang
2:27:27ada di situ.
2:27:29Masa pada zaman Hindia Belanda wilayah
2:27:33hukum adat itu tidak diutik-utik, gak di
2:27:37ganggu.
2:27:38Kok sekarang malah banyak
2:27:42kok sekarang malah ada konflik itu.
2:27:45Orang adat malah bilang begini loh, Pak.
2:27:48lebih baik dijajah karena kami ndak di
2:27:51nak diganggu daripada merdeka malah
2:27:54diganggu. Ini semua kan [tertawa]
2:27:56ini kan satu hal yang
2:27:59karena apa? Karena mereka itu memang
2:28:03wilayah dari orang-orang yang memang
2:28:06dalam sisi ekonomi dan akses kepada
2:28:09kekuatan politik itu sangat kecil,
2:28:13sangat tipis.
2:28:15Sekarang muncul lagi itu beberapa itu ee
2:28:20apa itu hak menguasai negara yang
2:28:22kemudian diberikan kepada bank, tanah
2:28:25dan sebagainya. ini semua kan juga hal
2:28:28baru ya, hal baru yang semakin apa itu
2:28:34ee menambah pemikiran bagaimana
2:28:39ee aset tanah yang tadinya mau
2:28:43diredistribusi itu merasa para LSM
2:28:47terganggu dengan adanya bank tanah yang
2:28:51akan yang dianggap itu hanya akan
2:28:54memfasilitasi
2:28:56para pengusaha-pengusaha kaya. Nah, di
2:28:59sinilah sebetulnya kalau Brawijaya juga
2:29:02sangat benten tentang hati ini di mana
2:29:06cita-cita kita adalah keadilan sosial
2:29:09bagi seluruh bangsa Indonesia.
2:29:11Pemihakaan ini penting, Pak. tidak harus
2:29:15karena bagaimana ee apa itu ee
2:29:19persaingan antara modal dengan rakyat
2:29:23yang terpinggirkan itu itu juga akan
2:29:27sangat justru nanti akan sangat lebih
2:29:33memberikan posisi yang sangat sangat apa
2:29:37sangat lemah bagi masyarakat yang
2:29:40membujuhkan tanah dulu cita-citanya nya
2:29:44ya mangan ora mangan kumpul di ya
2:29:48sekarang kalau ndak mangan nak ke
2:29:50Malaysia gak keluar lagi jadi buruk ya
2:29:53kelaparan
2:29:55jadi aku tolong saya
2:29:58siapa itu
2:30:00generasi muda yang memahami hal yang
2:30:03demikian persaingan begitu itu
2:30:07justru yang sangat-sangat tertarik itu
2:30:09adalah sekarang mafia tanah betul itu ee
2:30:13meraja lela ya. Iya.
2:30:16Ya. Dan itu kolusi. Itu
2:30:18kolusi yang punya kepentingan, yang
2:30:21punya politik birokrasi
2:30:24ini ada di muka kita semua. Lalu apa
2:30:28buukan kita itu tagihan kita dari
2:30:32ilmuwan nanti di akhirat?
2:30:35[tertawa]
2:30:35Tuhan akan tanya, "Kamu punya
2:30:39punya ilmu agraria kok kamu diam saja
2:30:42tetang hati-hati loh."
2:30:44Terima kasih terima kasih mohon maaf.
2:30:47Asalamualaikum
2:30:48warahmatullahih.
2:30:55Sama-sama.
2:30:56Saya
2:30:59guru kami semua.
2:31:04Terima kasih
2:31:08juga.
2:31:13Terima kasih Pak Agus juga atau Pak.
2:31:16Terima kasih Bapak Herin atas waktunya
2:31:19dan juga ilnya ee sudah hadir dalam
2:31:22kegiatan FC hari ini. kita akan
2:31:25kembangkan dengan peneliti nanti menjadi
2:31:28penelitian yang lebih baik lagi
2:31:30melakukan solusi yang baik kami bisa
2:31:34adakan lagi disiplinasi nanti minta
2:31:36masukannya lagi kalau kalau memang
2:31:38diperkenalkan kami akan perbaikan aturan
2:31:42bolehkah kami
2:31:43sangat boleh
2:31:45kami perlukan itu pandangan berbeda.
2:31:48Nah, tapi tadi UPA sama Undang-Undang
2:31:51sama pembahasan filosof.
2:31:55Makasih
2:31:56monggo Bapak gak pakai lama ya, Pak ya.
2:31:59[tertawa]
2:32:00Loh,
2:32:03kan masih
2:32:03saya beliau pindah tempat
2:32:06[tertawa]
2:32:07ke sana.
2:32:09Tapi kalau saya berada di mana pun juga
2:32:11untuk Aset negara saya
2:32:14insyaallah. Amin.
2:32:15Semangat.
2:32:15Iya, terima kasih.
2:32:16Semangat.
2:32:21Baik, terima kasih kepada moderator dan
2:32:24para narasumber atas pemaparan serta
2:32:26diskusi yang sangat komprehensif.
2:32:29Alhamdulillah tidak terasa rangkaian
2:32:31kita sudah sampai pada titik akhir hari
2:32:34ini. Namun sebelum kita mengakhiri
2:32:36rangkaian FJD pada siang hari ini, mari
2:32:39kita lakukan sesi dokumentasi dan foto
2:32:41bersama. Sudah,
2:32:43sudah. Sudah. Enggak usah cukup enggak
2:32:45usah manusia.
2:32:49Baik kalau begitu dengan demikian
2:32:50selesailah seluruh rangkaian fokus grup
2:32:52discussion hari ini. Terima kasih atas
2:32:54kehadiran dan partisipasi aktif Bapak
2:32:56dan Ibu sekalian. Selamat siang dan saya
2:32:59salam sehat selalu. Asalamualaikum
2:33:01warahmatullahi wabarakatuh.
2:33:06yang belum ada
2:33:18Bapak Ibu mohon maaf kalau saya malang
2:33:23Iya.

About this transcript

This page contains the full transcript of FGD Penguasaan Tanah oleh PTNBH dalam Bingkai Hukum Properti by Linda Petir, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 16,739 words across 3,371 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.

What you can do with it

Use the transcript to take notes, quote the speaker, build a study guide, generate a summary with ChatGPT or Claude via the YouTube Summary tool, or export it as a timed subtitle file with YouTube to SRT. You can also re-open it in the transcriber to choose a caption track available on the video.

Free YouTube transcript tool

YouTube2Text is a free YouTube transcript generator — no signup, no daily limit. Paste any YouTube link and get the full transcript instantly, with timestamps, click-to-jump, caption language selection, AI prompts for ChatGPT, Claude, and Gemini, and exports to TXT, SRT, VTT, or Markdown.