8 Penilaian Policy Paper M Imam Alfie Syarien — Transcript

Full transcript

1. 0:16Assalamualaikum warahmatullahi
2. 0:18wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita
3. 0:20semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo
4. 0:23Buddhaya, salam kebajikan.
5. 0:25Selamat datang rekan-rekan peserta
6. 0:28e-learning DUPAK jabatan fungsional
7. 0:30analis kebijakan.
8. 0:31Kali ini kita akan membahas tentang
9. 0:33petunjuk penilaian dari salah satu hasil
10. 0:35kegiatan jabatan fungsional analis
11. 0:37kebijakan pada jenis kajian dan analisis
12. 0:39kebijakan, yaitu policy paper.
13. 0:43Policy paper adalah dokumen hasil
14. 0:45penelitian yang berfokus pada isu
15. 0:47kebijakan yang spesifik atau tertentu
16. 0:50yang menyajikan rekomendasi yang jelas
17. 0:52kepada pembuat kebijakan.
18. 0:55Di mana penelitian yang dilakukan bisa
19. 0:57dengan pengumpulan data primer atau
20. 1:00dapat dengan menggunakan data sekunder.
21. 1:03Tujuan dari penyusunan policy paper
22. 1:05adalah membangun wacana atau narasi
23. 1:07kepada publik terkait
24. 1:09alternatif-alternatif kebijakan tertentu
25. 1:11dari suatu isu atau masalah kebijakan.
26. 1:14Dengan demikian, target audiens atau
27. 1:16pembaca dari policy paper sejatinya
28. 1:19adalah para pakar, teknokrat, atau
29. 1:21pembuat kebijakan yang menaruh perhatian
30. 1:23kepada aspek-aspek konseptual atau
31. 1:26teknis dari kebijakan.
32. 1:28Berbeda dengan policy brief, policy
33. 1:30note, atau policy brief yang cenderung
34. 1:33disajikan secara singkat, policy paper
35. 1:35bisa jadi
36. 1:36cukup tebal.
37. 1:38Bahkan dapat mencapai 60 halaman.
38. 1:41Apa saja sebenarnya yang disajikan oleh
39. 1:43seorang analis kebijakan dalam sebuah
40. 1:44policy paper?
41. 1:46Tidak ada ketentuan yang baku tentang
42. 1:47format dari policy paper.
43. 1:50Tetapi, kalau merujuk kepada Scotten,
44. 1:53policy paper memiliki dua bagian utama,
45. 1:56yaitu yang pertama executive summary
46. 1:58atau ringkasan eksekutif dan yang kedua
47. 2:00adalah body text.
48. 2:02Body text terdiri dari pertama, latar
49. 2:04belakang masalah.
50. 2:06Di dalamnya, Anda sebagai analis
51. 2:08kebijakan diharapkan menggambarkan
52. 2:10situasi, kesenjangan yang tampak di
53. 2:12permukaan akibat dari ketiadaan suatu
54. 2:14kebijakan atau justru akibat dari adanya
55. 2:17suatu kebijakan.
56. 2:18Kedua, analisis.
57. 2:21Dalam bagian ini, Anda diharapkan
58. 2:23menjelaskan mengapa kesenjangan yang
59. 2:25tadi di latar belakang masalah itu
60. 2:26terjadi, mengapa dia terjadi.
61. 2:29Kemudian bagaimana dampaknya jika
62. 2:30masalah tersebut dibiarkan, lalu
63. 2:32bagaimana
64. 2:33alternatif-alternatif intervensi yang
65. 2:35dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah
66. 2:37tersebut.
67. 2:39Ketiga, alternatif kebijakan.
68. 2:41Di dalamnya, Anda sebagai analis
69. 2:43kebijakan diharapkan mampu menggambarkan
70. 2:45beberapa alternatif kebijakan untuk
71. 2:47menyelesaikan masalah, termasuk
72. 2:49implikasi dari masing-masing alternatif
73. 2:51kebijakan tersebut.
74. 2:53Selanjutnya, rekomendasi.
75. 2:55Di dalamnya berisikan
76. 2:56rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang
77. 2:58terbaik dan bagaimana
78. 3:00mengimplementasikannya kelak, termasuk
79. 3:02analisis risikonya.
80. 3:04Terakhir, simpulan dan lampiran. Di
81. 3:07dalamnya, Anda diharapkan melampirkan
82. 3:09grafik, gambar, tabel, hasil wawancara,
83. 3:12dan lain-lain yang terkait dengan
84. 3:14penelitian yang telah dilakukan.
85. 3:16Nilai maksimal dari kegiatan analis
86. 3:18kebijakan berupa policy paper telah
87. 3:20diatur di dalam Peraturan Menteri PANRB
88. 3:23tentang jabatan fungsional analis
89. 3:25kebijakan dan angka kreditnya.
90. 3:27Dalam menilai hasil kerja ini, tim
91. 3:29penilai dan tim ahli menggunakan dua
92. 3:31kriteria utama.
93. 3:32Yang pertama adalah kompleksitas dan
94. 3:34yang kedua adalah kemanfaatan.
95. 3:37Kriteria kompleksitas menempati 60% dari
96. 3:40penilaian.
97. 3:41Dengan subkriteria pertama, yaitu
98. 3:43kejelasan cakupan.
99. 3:45Di mana semakin luas cakupan substansi
100. 3:47dari policy paper yang Anda susun, akan
101. 3:49semakin tinggi nilainya.
102. 3:51Subkriteria berikutnya adalah tingkat
103. 3:53kesulitan.
104. 3:55Dilihat dari kejelasan argumen,
105. 3:57kepatutan isi, penggunaan bahasa,
106. 4:00penggunaan sumber data, dan inovasi dan
107. 4:03kreativitas.
108. 4:04Pada subkriteria inilah tim ahli dan tim
109. 4:06penilai akan menilai kualitas analisis
110. 4:08dari policy paper yang dihasilkan oleh
111. 4:10seorang analis kebijakan.
112. 4:12Sedangkan kriteria yang kedua adalah
113. 4:14kemanfaatan. Kriteria ini terdiri dari
114. 4:17dua subkriteria juga.
115. 4:19Yaitu yang pertama,
116. 4:20sirkulasi dari publikasi dan pemanfaatan
117. 4:23policy paper oleh pemangku kepentingan.
118. 4:25Semakin luas publikasi policy paper yang
119. 4:27dapat dibuktikan, semakin tinggi nilai
120. 4:30yang akan diberikan oleh tim ahli dan
121. 4:31tim penilai.
122. 4:32Demikian pula dengan pemanfaatannya.
123. 4:35Jika analis kebijakan dapat membuktikan
124. 4:37pemanfaatan policy paper oleh pemangku
125. 4:38kepentingan, maka akan semakin tinggi
126. 4:41nilai policy paper yang dihasilkannya.
127. 4:44Nilai maksimal sebagaimana yang diatur
128. 4:46dalam Peraturan Menteri PAN RB tentang
129. 4:48Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan
130. 4:49angka kreditnya,
131. 4:51dapat diperoleh jika policy paper
132. 4:53dikerjakan secara individual. Sementara
133. 4:56jika disusun secara tim, maka akan
134. 4:58dibagi kepada ketua dan anggota dengan
135. 5:01proporsi yang telah diatur.
136. 5:03Untuk memperoleh nilai maksimal,
137. 5:05policy paper
138. 5:07dalam menyusun policy paper, beberapa
139. 5:08hal yang harus diperhatikan oleh
140. 5:10rekan-rekan analis kebijakan antara
141. 5:12lain, pertama,
142. 5:14pastikan bahwa hasil kegiatan didukung
143. 5:17dengan bukti pendukung yang lengkap.
144. 5:19Antara lain, yang pertama, misalnya nota
145. 5:22dinas penyampaian kepada pimpinan atau
146. 5:24pemangku kepentingan.
147. 5:25Bukti yang kedua, publikasi dari
148. 5:27penerbit. Karena tadi ada kriteria
149. 5:30tentang publikasi.
150. 5:32Dan yang ketiga, bukti pengiriman kepada
151. 5:34atau permintaan dokumen dari pemangku
152. 5:36kepentingan.
153. 5:37Kedua,
154. 5:38meskipun format policy paper tidak baku,
155. 5:40tetapi pastikan bahwa di dalamnya
156. 5:42terdapat
157. 5:44definisi masalah yang lengkap,
158. 5:46pendefinisian tujuan penelitian yang
159. 5:48jelas, pengembangan alternatif kebijakan
160. 5:50yang komprehensif, dan pemberian
161. 5:52rekomendasi yang jelas.
162. 5:54Semua elemen ini harus tersusun secara
163. 5:56logis dan tidak saling bertentangan.
164. 5:59Policy paper adalah produk penelitian,
165. 6:02sehingga bagaimanapun metode dan
166. 6:04argumentasi menjadi faktor yang
167. 6:06signifikan di dalam penilaian kualitas
168. 6:08oleh tim ahli dan tim penilai.
169. 6:10Ketepatan metode
170. 6:12dan struktur argumen yang digunakan oleh
171. 6:14JFAK menjadi faktor utama yang
172. 6:16dipertimbangkan oleh para tim ahli dan
173. 6:19tim penilai.
174. 6:20Bagaimana rekan-rekan analis kebijakan?
175. 6:22Semoga materi yang singkat ini terkait
176. 6:24dengan teknis penilaian policy paper
177. 6:27bermanfaat bagi Anda sekalian. Demikian,
178. 6:30terima kasih.
179. 6:32Wasalamualaikum warahmatullahi
180. 6:34wabarakatuh.